Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC Jurnal Selat Kemudi JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik, dan Birokrasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Social Issues Quarterly
Handrisal
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Kemudi

 1 
Akuntabilitas Pencapaian Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Studi Bidang Kehutanan Pada RPJMD 2014-2019 Provinsi Riau) Febrian, Ranggi Ade; Handrisal, Handrisal
Kemudi Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (614.44 KB)

Abstract

Tulisan ini dipilih dengan alasan sebagai berikut : pertama akuntabilitas salah satu karakteristik good governance yang digunakan untuk melihat tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan tugas yang telah menjadi kewenangannya. Sehingga pencapaian visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih khususnya pada bidang kehutanan di Provinsi Riau diharapkan berjalan baik dan mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai objek forma dari ilmu pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan Visioner/Visionary Governance, Besturen is Vooruitzien dalam bahasan belanda, juga merupakan salah satu asas pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang mampu memandang jauh kedepan. Kedua Provinsi Riau adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi geografis, geoekonomi, geopolitik yang hingga kini belum dimaksilkan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau apalagi bidang kehutanan yang memiliki permasalahan yang berdampak pada masyarakat secara luas baik nasional maupun internasional.
Akuntabilitas Pencapaian Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Studi Bidang Kehutanan Pada RPJMD 2014-2019 Provinsi Riau) Ranggi Ade Febrian; Handrisal Handrisal
Kemudi Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (614.44 KB)

Abstract

Tulisan ini dipilih dengan alasan sebagai berikut : pertama akuntabilitas salah satu karakteristik good governance yang digunakan untuk melihat tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan tugas yang telah menjadi kewenangannya. Sehingga pencapaian visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih khususnya pada bidang kehutanan di Provinsi Riau diharapkan berjalan baik dan mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai objek forma dari ilmu pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan Visioner/Visionary Governance, Besturen is Vooruitzien dalam bahasan belanda, juga merupakan salah satu asas pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang mampu memandang jauh kedepan. Kedua Provinsi Riau adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi geografis, geoekonomi, geopolitik yang hingga kini belum dimaksilkan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau apalagi bidang kehutanan yang memiliki permasalahan yang berdampak pada masyarakat secara luas baik nasional maupun internasional.
Implementasi Program Dana Alokasi Khusus (Dak) Sub Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah Tahun 2016 Mendra Wijaya; Handrisal Handrisal
Kemudi Vol 3 No 2 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.377 KB)

Abstract

Kajian ini dipilih karena adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pemangkasan anggaran terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2016. Pemangkasan DAK tersebut tentu saja berdampak pada implemntasi program pembangunan di daerah yang bersumber dari DAK terutama untuk Sub Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah. Analisis data dalam laporan ini didasarkan pada data sekunder yang diambil dari statistik dan pelaporan DAK di 19 Provinsi, laporan kegiatan, dokumentasi program, dan semua bahan yang tersedia di perpustakaan dan juga di unit penyimpan arsip atau data. Hasil kajian menemukan bahwa kebijakan pemerintah dengan memotong/mamangkas anggaran DAK telah memberikan pengaruh dalam mengimplementasikan DAK di tingkat daerah terutama untuk Sub Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah, selain itu juga masih terdapat hambatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi yang disebabkan oleh sangat terbatasnya koordinasi di antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Inovasi Pelayanan Berbasis Electronic Government Melalui Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (Apapo) Di Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang Tahun 2019 Handrisal Handrisal; Nazaki Nazaki; Muhammad Hafiz
Kemudi Vol 5 No 02 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.847 KB) | DOI: 10.31629/kemudi.v5i02.3104

Abstract

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta transportasi telah memudahkan orang untuk melakukan perjalanan dari suatu negra ke negra lain. Keadaan tersebut mengakibatkan meningkatnya perjalanan antar negara yang dilakukan penduduk indonesia, sehingga masyrakat memerlukan paspor. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pemohon paspor setiap tahunnya. Dengan peningkatan jumlah permohonan paspor tentu membutuhkan waktu antrian yang lama. Berkenaan dengan ini, Direktorat Jendral imigrasi melakukan inovasi pendaftaran antrian permohonan paspor secara online.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keberhasilan inovasi pelayanan publik dalam antrian permohonan paspor secara online dikantor imigrasi kelas I tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan antrian permohonan paspor secara online. Data yang didapat kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulakan yang didukung oleh hasil wawancara dengan pendekatan teori keberhasilan Inovasi rogers (sumanjoyo dan hermawan ;2018:32) yang mengemukakan keberhaslan suatu inovasi dipengaruhi oleh karakteristik inovasi,saluran komunikasi, upaya perubahan dari agen, dan sistem sosial Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa inovasi pelayanan melalui aplikasi pendaftaran antrian paspor online sudah cukup berhasil, namun dari empat faktor keberhasilan inovasi yang di gunakan adalah karakteristik inovasi, saluran komunikasi, upaya dari agen dan sistem sosial. Terdapat dua indikator yang belum maksimal yaitu saluran komunikasi dan upaya dari agen.
Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Mendra Wijaya; Handrisal Handrisal
Kemudi Vol 6 No 01 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1059.085 KB) | DOI: 10.31629/kemudi.v6i01.3579

Abstract

In essence, the implementing regulations for the construction of housing and settlement areas are clear as the responsibility of the government, as has been described above that the government's role is to determine development in the field of housing and settlement areas. The central government program with 1 (one) million subsidized houses would also pay more attention to its implementation performance, so that the existing implementing regulations will not only become passive laws. In Indonesia today there are still many regulations which in the end become a symptom of problems in their own country. In the context of accelerating housing development for low-income people (MBR), the government makes simplification efforts in simplifying licensing for low-income housing development. By issuing Government Regulation Number 64 of 2016 concerning Low-Income Community Housing Development, then to accelerate its implementation in the regions, it is regulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 55 of 2017 concerning the Implementation of Licensing and Non-Licensing of Housing Development for Low-Income Communities (MBR) in the Region. This study aims to determine government policies related to the implementation of MBR housing development and to determine the implementation of Housing Development Permits for Low-Income Communities (MBR) in the Regions, especially in Lahat Regency, South Sumatra Province.
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Andriyus Andriyus; Ranggi Ade Febrian; Handrisal Handrisal; Dita Fisdian Adni
Kemudi Vol 6 No 01 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (762.795 KB) | DOI: 10.31629/kemudi.v6i01.3660

Abstract

In general, the problem associated with Remote Indigenous Communities is accessibility to public facilities that enable them to transform their lives into a better direction. Lack of accessibility to the outside world which causes Remote Indigenous people to fall into various aspects of life such as poverty, low health levels, education levels and others. The purpose of this study was to analyze the Remote Indigenous Community Empowerment by the Bengkalis Regency Government. The results of this study are useful as information and input from the Bengkalis Regency Government in making policies related to the empowerment of Remote Traditional Communities in the Bengkalis Regency Regional Government. The results of this study indicate that the empowerment of Remote Indigenous Communities carried out by the Bengkalis Regency Government. not running properly because seen from human empowerment, social environment and social protection and advocacy is still limited to providing assistance for facilities and infrastructure, there are no concrete steps to improve the quality of the isolated indigenous community. The existence of barriers to empowerment is the limited budget and not yet open to the community of Remote Indigenous Communities to receive new things.
Learning From Home Policy Evaluation in The Covid-19 Pandemic in Tanjungpinang City Novi Winarti; Handrisal
Kemudi Vol 7 No 2 (2023): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/kemudi.v7i02.4763

Abstract

Against the Corona Virus Disease (covid-19), the government has formulated many policies that are expected to inhibit the spread of COVID-19. In the education sector, the Ministry of Education and Culture issued Circular Letter Number 15 of 2020 concerning Guidelines for Organizing Learning from Home in the Emergency Period for the Spread of Covid-19. This policy has been implemented in every region in Indonesia. In its implementation, there are differences in the media and methods used. Being a smart city with good infrastructure and telecommunications conditions makes it easier for Tanjungpinang City to implement policies for implementing learning from home. Based on previous research conducted by Afhan, Putri and Winarti, it was found that the implementation of bold learning at SMP Negeri 3 Tanjungpinang during the COVID-19 pandemic in 2020 went according to instructions from the Ministry of Education and Culture and the Tanjungpinang City Education Office. At the same time, the implementation of the policy for organizing learning from home in Tanjungpinang City has not run as it should as stated in the Ministerial Circular. SD Negeri 15 Bukit Bestari, Tanjungpinang City, carries out learning from home only by doing LKS (Student Worksheets), without using e-learning media in the form of synchronous and asynchronous. Seeing the phenomenon of implementing different learning from home policies in Tanjungpinang, raises the question of how the impact of the policy of implementing learning from home during the COVID-19 pandemic in Tanjungpinang City will be? In analyzing policy, this research uses Dunn's perspective. Dunn suggests six indicators for policy, namely effectiveness, efficiency, assessment, equity, responsiveness and accuracy. The method used in this research is descriptive quantitative method. In this study, the total population was 46,964 people, the number of samples taken was 556 people using the Cluster Random Sampling Technique. This sample is used as respondents who come from the target group, namely parents/guardians of students in Tanjungpinang City from the elementary level to high school equivalent. Data presentation is done by making tables and graph analysis results. In addition to making tables and graphs, the research results are also narrated descriptively and analytically. From the results of the analysis above, it can be concluded that of the six indicators of policy evaluation for the implementation of learning from home, the indicators that get a fairly high score are indicators of effectiveness, accuracy and equity with the sub-indicator of justice. Meanwhile, indicators of efficiency, adequacy, responsiveness and equity with sub-indicators of equitable distribution of infrastructure are still relatively low
Co-Authors - Afrizal Audina, Aida Besse Rosdiana Dita Fisdian Adni Hidayat, M Fajar Irman Irman Irman Irman Marnia, Rani Muhammad Hafiz Nainggolan, Ario Ardanis Nazaki Nazaki Novi Winarti Nuraini, Lia Oksep Adhayanto Ranggi Ade Febrian Suryadi Suryadi Wijaya, Mendra