Mulyadi Mulyadi
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERNIKAHAN DINI DIBAWAH UMUR DI INDRAMAYU Satino Satino; Yuliana Yuli Wahyuningsih; Dwi Aryanti Ramadhani; Kayus Kayowuan Lewoleba; Beni Harmoni Harefa; Mulyadi Mulyadi
Media Bina Ilmiah Vol. 17 No. 5: Desember 2022
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.466 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meberikan dasar pertimbangan kebijakan kepada pemerintah Kabupaten Indramayu, atas massifnya pernikahan dini yang terjadi di wilayah Indramayu. Pernikahan adalah Perjanjian suci yang dapat dilihat dari segi norma keagamaannya. Sedangkan norma agama tidak menghendaki pernikahan di bawah umur yang telah diejawantahkan dalam hukum positif yang telah ditentukan dengan Undang-undnag nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan hal ini dilanggar oleh banyak warga di kabupaten indramayu. Tidak menutup kemungkinan pernikahan dini yang dilakukan oleh warga indramayu akan mempengaruhi sejauh mana efek buruk yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indramayu. Atas dasar tersebut penelitian ini ingin menyelesaikan masalah pertama bagaimana pengaruh pernikahan dini di bawah umur terhadap anak yang melaksanakan pernikahan dini di wilayah indramayu, kedua apa saja kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah indramayu untuk menekan laju pernikahan usia dini di wilayah tersebut. Metodologi penelitian ini adalah kualitatif, dengan melaksanakan penelitian langsung kelapangan (field research) penelitian ini melakukan observasi serta wawancara untuk mendapatkan hasil yang valid sebagai sumber data penelitian, adapun sumber data yang digunakan adala sumber data primer dan sumber data sekunder dan pendekatan penelitian in menggunakan pendekatan penelitian undang-undang. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa banyak efek negative pernikahan usia dini yang banyak dilakukan oleh warga indramayu. Hal ini bukan tanpa sebab, terjadinya pernikahan dini tidak dapat dihindari karena faktor Pendidikan yang kurang diterima dengan baik oleh warga indramayu dan selain itu faktor ekonomi faktor yang menjadi akar masalah terjadinya pernikahan dini itu terjadi. Penelitian ini mengajak pemrintah indramayu untuk mempertegas pemberian dispensasi pernikahan kepada warganya, karena tanpaadanya dispensai pernikahan pernikahan usia dini tidak dapat dilaksanakan. Apabila tidak dilakukanoleh pemereintah setempat akan menimbulkan ketidak seriusan dalam melangsungkan pernikahan tersebut. Fenomena pernikahan dini terjadi menunjukan bahwa pasangan yang menikah dibawah umur tidak dapat dihindari karena orang tua sebelumnya juga merasakan hal yang sama dan masih labil dalam menghadapi masalah di kemudian hari.
IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF Kayus Kayowuan Lewoleba; Mulyadi Mulyadi
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 12 No 1: Juni 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v12i1.2800

Abstract

Children in Conflict with the Law (ABH) are part of the community who are powerless both physically, mentally and socially, so they need special attention in handling them. Children who are well protected create a quality generation, which is needed for the future of the nation. For reasons of physical, mental and social immaturity, children need special attention and guidance, including legal protection both before and after birth. Children have the right to special protection and opportunities guaranteed by law and other means to grow and develop physically, mentally and socially. Protection of children is carried out in all aspects of life, special protection and obtaining opportunities guaranteed by law and other means, to grow and develop physically, mentally and socially. Protection of children is carried out in all aspects of life, including in this case in juvenile criminal justice. This research is a normative legal research that is strengthened by primary data to sharpen the analysis. The results show that the application of diversion in handling children in order to realize the concept of restorative justice or balanced justice between perpetrators and victims is a breakthrough in the juvenile criminal justice system. The results of the study show that the application of diversion in juvenile justice in order to realize restorative justice is the right step to prevent children from criminal justice which has the potential to rob children of independence. the application of punishment to children is the last option and is carried out in the shortest possible time
From Shamanic Fraud to Serial Murder: Reconstructing Criminal Liability and Causation in an Indonesian Case Study: Dari Penipuan Shamanik hingga Pembunuhan Berantai: Rekonstruksi Tanggung Jawab Pidana dan Kausalitas dalam Studi Kasus Indonesia Moses Frederick Purba; Mulyadi Mulyadi
Academia Open Vol. 10 No. 2 (2025): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/acopen.10.2025.13040

Abstract

General Background: Fraudulent shamanic practices exploiting beliefs in supernatural money-doubling persist in Indonesia and have escalated into serious violent crimes. Specific Background: The Banjarnegara serial murder case involving a money-doubling shaman revealed a systematic pattern in which fraud preceded and motivated twelve premeditated killings, adjudicated under District Court Decision No. 63/Pid.B/2023/PN Bnr. Knowledge Gap: Prior studies rarely examine the integrated construction of criminal liability combining fraud, premeditated murder, participation, and concursus realis, particularly in comparison with the preventive framework of the new Criminal Code. Aims: This study analyzes the layered application of criminal provisions under the old Criminal Code and compares them with the new Criminal Code to assess proportional accountability and sanctions. Results: The findings show that fraud under Article 378 functioned as the proxima causa triggering premeditated murder under Article 340, aggravated by participation (Article 55) and multiple offenses (Article 65), justifying the imposition of the death penalty despite the introduction of Article 252 of Law No. 1 of 2023. Novelty: The study conceptualizes fraud as a causal foundation for serial premeditated murder within a concursus realis framework. Implications: These findings reinforce the need for integrated repressive and preventive criminal policies to address extraordinary crimes rooted in deceptive supernatural claims. Highlights: Fraud functions as the causal trigger for systematic premeditated murder. Layered application of criminal provisions strengthens proportional accountability. Preventive norms in the new Criminal Code remain insufficient for extraordinary crimes. Keywords: Criminal Liability, Premeditated Murder, Fraudulent Shamanism, Concursus Realis, Death Penalty