Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Law and Economics Review Jurnal Kompilasi Hukum Unram Journal of Community Service (UJCS) Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal DIskresi
Gatot Dwi Hendro Wibowo, Gatot Dwi Hendro
Universitas Mataram
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Pembentukan Peraturan Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Risnain, Muh.; Wibowo, Gatot Dwi Hendro; Zunnuraeni, Zunnuraeni
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.181

Abstract

Pelaksanaan kegiatan Pendampingan Pembentukan peraturan dalam rangka pelaksanaan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022 sangat dibutuhkan oleh Mitra Kerja dalam rangka karena akan membantu meningkatkan kuantitas dan kualitas Peraturan Daerah provinsi. Keberadaan pendampingan Perda dari Akademisi FH Unram sangat bermanfaat untuk meningkatkan jumlah dan kualitas Raperda yang diinisiasi DPRD dalam membantu melaksanakan fungsi pembentukan Perda DPRD dan pelaksanaan perintah pelaksanaan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja . Disamping itu pendampingan ini sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas Perda yang dihasilkan DPRD Provinsi yang ditunjukkan dengan Banyaknya Lahir Perda yang menjadi kebutuhan hukum daerah NTB. Pendampingan Perda di DPRD mutlak dilakukan pada setiap tahapan agar menjaga konstitusional Pembahasan Perda dan kualittas perda agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya ketertiban umum dan sebagainya. Untuk beberapa tahun ke depan program pendampingan raperda oleh akademisi FH UNRAM di DPRD hendaknya terus dilakukan sebagai sumbangsih ilmiah Unram terhadap pembangunan hukum daerah. Pendanaan kegiatan pendampingan pembentukan DPRD agar terus diadakan supaya manfaat keilmuan pengabdian masyarakat diperoleh oleh lembaga daerah dan masyarakat umum.
Efektivitas Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Pulau Maringkik-Kabupaten Lombok Timur-Provinsi NTB Cahyowati, RR.; Asma, Galang; Wibowo, Gatot Dwi Hendro
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.140

Abstract

Pengembangan pariwisata di Indonesia merupakan perwujudan dari tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu kesejahteraan umum, dalam pengembangan pariwisata yang ideal dilakukan secara berkelanjutan. Metode penelitian, Jenis penelitian ini adalah penelitian socio-legal, dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis dilakukan dengan menelaah kondisi di lapangan, melakukan observasi, wawancara mendalam (indepth intervew), dan diskusi secara terarah (FGD). Simpulan, kebijakan pembangunan pariwisata Berkelanjutan Di Desa Pulau Maringkik-Kabupaten Lombok Timur-Provinsi NTB, masih kurang efektif, hal ini terkait dengan kendala yang dihadapi, belum ada Peraturan Desa tentang pungutan terkait dengan pariwisata, masyarakat belum terbuka dengan wisatawan terutama wisatawan mancanegara-menganggap mereka dapat mendatangkan musibah bagi desa karena dianggap cenderung bebas, kesadaran masyarakat akan potensi pariwisata masih kurang, pasokan air bersih terbatas, belum adanya penanganan dan pengelolaan sampah, dan belum tersedianya penginapan. Solusi yang ditawarkan, adalah, Pemerintah Desa Pulau Maringkik, segera membuat Perdes tentang Pungutan terkait dengan potensi wisata, perlu adanya pembinaan yang terus menerus dan pendampingan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, memberikan penyuluhan tentang potensi pariwisa Desa Pulau Maringkik kepada masyarakat, mendatangkan investor atau bantuan dari pemerintah untuk menunjang pembangunan pariwisata Desa Pulau Maringkik, sinergi bersama masyarakat Desa Pulau Maringkik, bekerja sama dengan para pelaku bisnis perjalanan untuk mempromosikan Desa Pulau Maringkik
Hak Menentukan Nasib Sendiri (Right To Self Determination) Bagi Rakyat Papua Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil Dan Politik Indikum Nyamuk Wandikbo; Wibowo, Gatot Dwi Hendro; Cahyowati, RR.
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3726

Abstract

Hak untuk menentukan nasib sendiri (Rights to self-determination) merupakan salah satu prinsip mekanisme hukum internasional yang terdapat diakui dalam hukum internasional .Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis apakah rakyat Papua Barat mempunyai hak menentukan nasib sendiri berdasarkan UU No.12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik. Metode penelitian, jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Simpulan, Rakyat Papua mempunyai hak menentukan nasib sendiri berdasarkan UU No.12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik, dengan pertimbangan bahwa, hak asasi merupakan hak dasar yang kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, dan Majelis Umum PBB telah mengesahkan Internasional Covenant on Civil and Political Rights pada sidang tanggal 16 Desember 1966, instrument ini tidak bertentangan dengan Pancasila, dan UUD NRI Tahun 1945, dan pemberian hak menentukan nasib sendiri kepada Papua Barat bersifat internal, dimana suatu masyarakat mempunyai kendali yang lebih luas atas perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka, tanpa mengurangi hak untuk menentukan nasib sendiri dan tanpa pemisahan diri. Wujud pemberian hak menentukan nasib sendiri di Papua Barat, yaitu dengan diberikannya pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Papua.
Perancangan Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa (Di Desa Hu’u Kecamatan Hu’u-Kabupaten Dompu) Cahyowati, RR.; Asmara, Galang; Wibowo, Gatot Dwi Hendro; Surya, Ida
Unram Journal of Community Service Vol. 4 No. 4 (2023): December
Publisher : Pascasarjana Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ujcs.v4i4.548

Abstract

Desa Hu’u -Kecamatan Hu’u - Kabupaten Dompu, merupakan desa wisata yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB tentang Penetapan 99 Desa Wisata di Provinsi NTB. Tujuan kegiatan penyuluhan adalah untuk memberikan pemahaman tentang perancangan peraturan desa, siapa saja yang terlibat dalam merancang peraturan desa, dan merancang peraturan desa tentang pungutan. Metode yang digunakan, partisipatif, mendengarkan materi perancangan peraturan desa, selanjutnya dilakukan focus group discussion (FGD). Metode ini diharapkan dapat menggali potensi pungutan di Desa Hu’u sebagai desa wisata, Simpulan, Peraturan desa tentang pungutan, dibuat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah, juga untuk mengefektifkan implementasi kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Perancangan peraturan desa tentang pungutan dibuat oleh Kepala Desa dan BPD, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan. Pembuatan Draf Raperdes tentang Pungutan sistematika peraturan tersebut, mengacu pada UU No.12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri dalam Negeri No.111 Tahun 2014. Dengan kerangka peraturan perundang-undangan; Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup, Penjelasan, Lampiran
Legal Vacuum in Indonesian Administrative Law: Urgency of Policy Regulation: Kekosongan Hukum dalam Hukum Administrasi Indonesia: Urgensi Peraturan Kebijakan Putra, Eduard Awang Maha; Wibowo, Gatot Dwi Hendro; Minollah, Minollah
Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol. 19 No. 1 (2024): February
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijler.v19i1.991

Abstract

This study delves into the critical need for explicit policy regulation within the Indonesian Government Administration Law (Law Number 30 of 2014), addressing a significant legal vacuum. Despite the law encompassing regulations related to discretion, it notably lacks specific terms or phrases for 'beleidsregel' (policy regulations), leading to legal uncertainties. Employing a normative legal research methodology, the research utilizes statutory and conceptual approaches to explore the interplay between the principle of discretion (freies ermessen) and policy regulations in the context of state administrative law. The findings reveal that while the principle of discretion and policy regulations are distinct entities, they are inextricably linked. The principle of discretion provides the foundational authority for state administrative officials to establish policies, whereas policy regulations represent the formal embodiment of these policies. The absence of beleidsregel in the current legislation leads to reliance on expert opinions (doctrine) and varying legal interpretations, fostering legal uncertainty (rechtsonzekerheid) and potential chaos (rechtsverwarring) in government administration. The study highlights the urgent need to regulate policy regulations within the Government Administration Law to ensure legal certainty and prevent administrative chaos, emphasizing the importance of formal legal frameworks in guiding and controlling the application of policy regulations by state officials. This research underscores the necessity of legislative reform to address the existing normative vacuum and stabilize the legal environment for effective governance in Indonesia.Highlights: The study emphasizes the lack of specific policy regulation terms in Indonesian Government Administration Law, leading to a legal vacuum. It highlights the crucial link between the discretion principle and policy regulations, underscoring their interdependence in state administrative law. The research identifies the urgent need for legislative reform to provide legal certainty and prevent administrative chaos due to the current absence of policy regulation guidance. Keywords: Policy Regulations, Legal Vacuum, Indonesian Administrative Law, Discretion Principle, Government Administration
Arrangements for Granting Visas and Immigration Stay Permits for Digital Nomads in Indonesia in View of Legal Certainty: Pengaturan Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian bagi Digital Nomad di Indonesia Ditinjau dari Kepastian Hukum Imam, Lalu Syamsul; Wibowo, Gatot Dwi Hendro; Cahyowati, Cahyowati
Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol. 19 No. 1 (2024): February
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijler.v19i1.1001

Abstract

In the era of globalization, Indonesia stands to gain substantial benefits by swiftly implementing regulations governing visas and residence permits for digital nomads, ensuring legal certainty and unlocking significant economic potential. This research employs a normative legal approach to analyze the concept of specialized visa and residence permit arrangements for digital nomads in Indonesia, focusing on legal certainty and the classification of their activities as work. Current findings indicate a lack of specific rules for digital nomads, leading to the use of conventional visas that may not align with their online work. As digital nomads inherently engage in freelance work, compliance with labor and taxation regulations becomes imperative. To establish lawful and protected status, the government should introduce new arrangements, such as digital nomad visas with stipulated requirements like financial capability and tax payments, fostering legal certainty for all stakeholders. Highlights: Legal Void: The absence of specific rules for digital nomads in Indonesia leaves them reliant on conventional visas, creating a legal vacuum for their online work activities. Freelance Work Classification: Given that digital nomads essentially function as freelance workers, the research emphasizes the necessity of appropriately categorizing their activities within the framework of labor and taxation regulations. Policy Recommendations: The study advocates for the prompt establishment of specialized digital nomad visas and residence permits in Indonesia, incorporating financial criteria and tax obligations to ensure legal certainty and unlock economic potential. Keywords: Digital Nomads, Visa Regulations, Legal Certainty, Economic Potential, Indonesia
Co-Authors Asma, Galang Cahyowati, Cahyowati Cahyowati, RR. Eduard Awang Maha Putra Galang Asmara, Galang Imam, Lalu Syamsul Indikum Nyamuk Wandikbo Maula Anjani, Mohamad Shaufi Minollah, Minollah Muh. Risnain Parman, L Surya, Ida Zunnuraeni, Zunnuraeni