Claim Missing Document
Check
Articles

Juridical Analysis of Entry and Exit Points for Animal and Plant Quarantine Carrier Media Ferry Hamdhani; Fadlan Fadlan; Christiani Prasetiasari; Erniyanti Erniyanti
Jurnal Ilmiah Pertanian dan Peternakan Vol 2 No 2 (2025): Januari
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jipper.v2i2.5344

Abstract

Purpose: The purpose of this study was to determine the legal arrangements for the place of entry and release of animal and plant quarantine carrier media, and the factors, constraints, solutions, and implementation of the place of entry and release of animal and plant quarantine carrier media. Methodology: The research method of this thesis is normative juridical (legal research) through a literature study with an empirical juridical approach (sociological juridical) through field studies aimed at empirically obtaining legal knowledge. Results: Quarantine entry and exit regulations are based on Articles 86 and 87 of Law No. 21 of 2019. The Batam Quarantine Center shows strong biosecurity efforts despite challenges in resources and coordination. Solutions include technology use, staff training, and improved collaboration. Conclusions: The enforcement of quarantine entry and exit points in Batam reflects Indonesia’s strong commitment to biological security. Despite logistical and human resource challenges, legal compliance is improved through regulatory reforms, stakeholder collaboration, and continuous system evaluations. These measures collectively strengthen the country’s quarantine system and environmental protection. Limitation: This study is geographically limited to Batam City and relies primarily on qualitative analysis, which may not reflect broader implementation challenges across other regions in Indonesia. Contribution: This study contributes to the development of quarantine law enforcement strategies and provides practical insights for policymakers and quarantine agencies to strengthen institutional coordination, improve resource allocation, and enhance the effectiveness of biosecurity at entry-exit points.
Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Hak Narapidana Dan Tahanan Kelompok Rentan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam Tony Budianto Sianturi; Fadlan; Ramon Nofrial
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 10 (2024): INLAW - Oktober 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penelitian menggunakan landasan teori berupa pendapat atau tulisan para ahli. Untuk grand theory menggunakan teori perlindungan hukum, middle theory menggunakan teori sistem hukum serta applied theory menggunakan teori kebijakan kriminal. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum tentang pemenuhan hak-hak narapidana dan tahanan kelompok rentan telah diatur dalam Undang Undang dan Peraturan Menteri sebagai dasar dalam pemberian hak narapidana dan tahanan kelompok rentan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam. Implementasi dalam pemenuhan hak hak tahanan dan narapidana kelompok rentan belum terpenuhi sepenuhnya di karenakan berbagai kendala yang ada. Faktor yang menghambat pemenuhan hak hak tahanan dan narapidana kelompok rentan antara lain kelebihan kapasitas hunian narapidana dan tahanan, keterbatasan anggaran, tidak adanya dokter, sarana dan pra sarana kesehatan yang masih minim. Upaya yang dilakukan untuk pemenuhan hak hak narapidana dan tahanan kelompok rentan dilakukan dengan mengusulkan penerimaan pegawai negeri baru untuk tenaga dokter selain dari itu juga menjalin kerjasama dengan Puskesmas Baloi untuk dilakukan visit dokter untuk memenuhi hak kesehatan narapidana dan tahanan kelompok rentan. Upaya lain yang dilakukan dengan mengajukan renovasi gedung dan bangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam ke Kementerian Hukum dan HAM agar bisa menyediakan ruangan khsusus bagi narapidana dan tahanan kelompok rentan terpisah dari tahanan dan narapidana lainnya, serta mengajukan revisi anggaran semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan narapidana dan tahanan kelompok rentan