Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

KORUPSI DALAM LINGKARAN BUDAYA ORGANISASI: KAJIAN KRIMINOLOGI Aurel Sulthon Hakim S.; Kuswandi Kuswandi
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 4 No 1 (2026): Mei
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/jihwp.v4i1.360

Abstract

Korupsi sebagai bentuk kejahatan kerah putih (white-collar crime) tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perilaku menyimpang individu, melainkan sebagai fenomena sosial yang berkembang dalam struktur dan budaya organisasi. Budaya organisasi berperan penting dalam membentuk pola perilaku anggotanya melalui nilai, norma, serta praktik yang dilembagakan secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran budaya organisasi dalam membentuk dan menormalisasi praktik korupsi serta menjelaskan relasi antara organisasi dan kejahatan kerah putih dalam perspektif kriminologi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kriminologis dan sosiologis, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta sumber hukum dan nonhukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi yang menekankan loyalitas, kepatuhan hierarkis, dan pencapaian kepentingan institusional tanpa diimbangi dengan nilai integritas dan akuntabilitas cenderung menciptakan ruang bagi praktik koruptif. Proses normalisasi korupsi berlangsung melalui pembiasaan, pembenaran kolektif, dan rasionalisasi moral, sehingga korupsi tidak lagi dipersepsikan sebagai pelanggaran serius. Dalam perspektif kriminologi, kejahatan kerah putih merupakan hasil interaksi antara individu dan lingkungan organisasi yang bersifat kriminogen. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan reformasi budaya organisasi yang berorientasi pada etika, transparansi, dan akuntabilitas sebagai upaya pencegahan yang berkelanjutan. penelitian, dan yang diindekskan.
Proses Alih Teknologi E-Administrasi Pilkades Cianjur 2025-2026 Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Dedi Mulyadi; Tanti Kirana Utami; Kuswandi Kuswandi; Hilman Nur; Aji Mulyana; Anisa Amalia Azahra; Azzahra Salsabila Ramadani; Salsabila Hadi Aulia; Fuji Raihan Azhari Kusworo; Ikhsan Kintara
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v5i1.9872

Abstract

Village Head Elections are a manifestation of village democracy in order to determine qualified village leadership. In Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Article 31 Paragraphs (1) and (2) states that Village Head Elections are held simultaneously in all Regency / City areas. The rapid development of technology in the era of the industrial revolution 4.0 has affected many things, one of which is in the process of simultaneous village head elections, the government can utilize technology by creating an E-Administration system policy in the registration process. This E-Administration system aims to increase professionalism and accountability both to the community and stakeholders. The method of implementation in this research is through forum group discussions involving the research team, supporting team, surveyor team, and several stakeholders. The results of this study are that after several discussions between the research team, supporting team, surveyor team, and several stakeholders, all parties agreed and equalized perceptions regarding the technical implementation of the 2025-2026 simultaneous village head elections in Cianjur Regency.