Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Edukasi Penerapan Prinsip Ergonomi Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pada Rumah Hawwa Manik, Martua; Irvan, Muhammad; Sinambela, Sahat
Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming Vol 8, No 4 (2025): Jurnal Abdimas PHB : Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstormin
Publisher : Politeknik Harapan Bersama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30591/japhb.v8i4.9436

Abstract

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Namun, sebagian besar masih mengandalkan kerja manual dengan peralatan sederhana, penataan ruang kerja yang kurang optimal, dan minim perhatian terhadap kesehatan dan kenyamanan pekerja, sehingga sering menimbulkan keluhan fisik yang berdampak pada penurunan produktivitas yang saat ini dirasakan oleh UMKM Rumah Hawwa sebagai mitra kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang fashion muslimah dan aksesori. Penerapan ergonomi menjadi langkah strategis dalam membangun lingkungan kerja yang sehat dan nyaman. Melalui program Pengabdian kepada Masyarakat, diharapkan prinsip ergonomi dapat diterapkan untuk meningkatkan kesehatan, kenyamanan dan efisiensi kerja. Metode pelaksanaan mencakup observasi awal, penyuluhan, pembekalan materi, pelatihan, pendampingan penerapan ergonomi saat bekerja, serta evaluasi. Kegiatan ini dilaksanakan di Depok pada Mei–Juli 2025 dengan melibatkan empat orang karyawan Rumah Hawwa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan pekerja sebesar 32,1% setelah dilakukan penyuluhan dan pendalaman materi. Implementasi prinsip ergonomi juga memberikan dampak positif yang signifikan, ditunjukkan melalui perubahan nyata dalam penataan area kerja, perbaikan postur tubuh saat bekerja, serta pengaturan penggunaan peralatan produksi. Perubahan tersebut berdampak langsung pada peningkatan kenyamanan dan efisiensi kerja, sekaligus mengurangi keluhan fisik seperti kelelahan dan nyeri otot yang sebelumnya dialami pekerja. Secara keseluruhan, penerapan ergonomi pada mitra Rumah Hawwa terbukti mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung keberlanjutan usaha UMKM melalui kondisi kerja yang lebih sehat dan optimal
Enforcement of Business Order by the Municipal Police in Pulogadung District under Jakarta Regional Regulation No. 8 of 2007 on Public Order Manik, Martua; Hutauruk, Appe; Sihotang, Muhenri
Equality : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 2 No 2 (2025): Penegakan Integritas dan Kepastian Hukum dalam Kelembagaan dan Profesi Hukum di I
Publisher : Yayasan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/equality-jlj.v2i2.498

Abstract

This study aims to analyze the implementation of public order enforcement on specific business establishments operating in public spaces by the Municipal Police (Satpol PP) in Polugadung District, based on Regional Regulation of the Province of DKI Jakarta Number 8 of 2007 concerning Public Order. The research employs a normative-empirical legal method with a qualitative approach. Data were collected through document analysis, in-depth interviews with Satpol PP officers, local government officials, and business actors, as well as field observations. The findings indicate that although Regional Regulation Number 8 of 2007 provides a comprehensive legal framework, its implementation by Satpol PP remains suboptimal. Law enforcement tends to be limited to administrative measures such as warning letters and symbolic fines, without escalation to judicial proceedings. Key obstacles include regulatory overlap, limited personnel and operational resources, economic pressures on the community, and a communication approach that lacks participatory engagement. To improve legal compliance, a holistic strategy is required combining consistent repressive enforcement with preventive efforts such as participatory legal education, provision of affordable legal business locations, licensing reform, and institutional capacity strengthening within Satpol PP.