Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.386
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Journal of Law, Society, and Islamic Civilization Verstek
zakki adlhiyati, zakki
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM MA MENGABULKAN KASASI PERKARA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 50K/PID/2023 Dwiputri, Maylia Wahyu; Adlhiyati, Zakki
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.98081

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim Mahkamah Agung terhadap dalam mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus (case study) dengan menelaah salah satu kasus penggelapan dalam jabatan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 50K/PID/2023. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara studi Pustaka. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dioleh menggunakan metode deduktif silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Dalam pertimbangannya, hakim Mahkamah Agung membenarkan bahwa Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut undang-undang.
Analisis Perlindungan Hukum bagi Keterangan Ahli dalam Proses Penegakan Hukum Perdata Faadhillah, Akbar Syafaat; Adlhiyati, Zakki
Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i2.67701

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah seorang ahli dapat dituntut dan dikriminalisasi serta bagaimana perlindungan hukum terhadap seorang ahli tersebut atas keterangan yang diberikannya di persidangan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa seorang ahli tidak dapat dituntut dan dikriminalisasi atas keterangan yang diberikannya dipersidangan, karena apabila keterangan ahli dipakai oleh hakim maka sama saja hakim percaya dan berpegang teguh kepada keyakinan tersebut, dan apabila dapat dituntut sama saja itu menuntut keyakinan hakim.  Ahli juga tidak dapat dikriminalisasi karena semua keterangan yang diberikan oleh ahli merupakan semua ilmu pengetahuan yang di pelajarinya selama ini. Perlindungan terhadap ahli sendiri diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.Kata kunci: Dituntut dan Dikriminalisasi; Perlindungan Hukum; Keterangan Ahli.Abstract: This research aims to determine whether an expert is able to be prosecuted and criminalized and also how the legal protection of an expert regarding his statement given on the court.This research is a descriptively normative legal research. Based on the results of this study it can be concluded that an expert is cannot to be prosecuted and criminalized for his statement on the court, since the expert’s statement is considered as a judge’s belief. Hence, when it became prosecuted it also referred to prosecuting judge’s belief. Experts also cannot be criminalized since all statement given by experts constitutes all the knowledge they have studied so far. The protection of the experts themselves is regulated in Law Number 31 of 2014 amending the Law Number 13 of 2006 on the Witness and Victim Protection, Law Number 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management, Law Number 18 of 2013 on the Forest Eradication Prevention, and Law Number 12 of 2012 on the Higher Education.Keywords: Sued and criminalized; Legal protection; Expert statement. 
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP HAK ASUH ANAK DAN TANGGUNGJAWAB IBU PASCA PERCERAIAN Magfiroh, Lia; Adlhiyati, Zakki
Verstek Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i3.100843

Abstract

This article describes how the judge's basic consideration is in deciding that custody of a minor child falls to the father and knowing what the mother's responsibilities are after the divorce. Apart from that, it is also to find out about the interpretation used by the judge in deciding the case in Decision Number 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. Based on this research, the results showed that the judge's basis for determining child custody based on the mediation agreement letter and the mother's post-divorce responsibilities as stipulated in Decision Number 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr was not in accordance with the mediation agreement letter agreed upon by the parties.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMBELI YANG BERETIKAT BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI Santoso, Marcayla Rahma; Adlhiyati, Zakki
Verstek Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i1.86732

Abstract

: Penelitian ini mendeskrisipkan dan mengkaji permasalahan Hakim menyatakan pembeli beretikat baik melakukan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) dalam putusan nomor 100/Pdt.G/2021/PN.Skt karena pembelian tanah waris berasal dari perwalian tanpa penetapan Pengadilan setempat. Penelitian ini menganalisis proses penetapan perwalian terhadap jual beli tanah waris yang ahli warisnya adalah anak di bawah umur. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana Penetapan Perwalian terhadap jual beli tanah dalam perkara nomor 100/Pdt.G/2021/PN.Skt? Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menyatakan pembeli yang telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam kasus a quo dinyatakan telah melakukan PMH?. Atas dasar hal tersebut maka penelitian ini menarik untuk dikaji. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif[1] melalui studi kasus putusan nomor 100/Pdt.G/2021/PN.Skt. Hasil dari penelitian ini adalah dalam transaksi jual beli tanah yang dihadapan PPAT, hanya melampirkan Surat Keterangan Perwalian dari kelurahan dan diketahui oleh camat tanpa melalui penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri praktik peralihan hak atas tanah atas nama anak maka memerlukan surat penetapan perwalian dari pengadilan negeri setempat guna izin untuk wali dalam melaksanakan perbuatan hukum atau peralihan, pemindahan atau pembebanan hak. Oleh karena itu para tergugat berdasar Pasal 1365 KUHPerdata telah melanggar hak subyektif Penggugat. Pembeli tanah yang beretikat baik mengalami kerugian akibat gugatan PMH tersebut sehingga upaya yang dapat dilakukan Pembeli untuk mendapatkan keadilan atas haknya adalah dengan melakukan gugatan PMH terhadap Penjual dan Notaris yang telah tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian  dalam melakukan penetapan Perwalian.
Co-Authors Achmad Achmad Akbar, Ricky Febriyansyah Alyssa, Ima Auramahsa, Aisyah Dwiputri, Maylia Wahyu Faadhillah, Akbar Syafaat Harjono Harjono Iskandar, Salma Amelinda ITOK DWI KURNIAWAN Magfiroh, Lia Ramadhani, Muhamad Daffa Santoso, Marcayla Rahma Sari, Annisa Mutiara Septiningsih, Ismawati Soehartono Soehartono Sri Wahyuningsih Yulianti, Sri Wahyuningsih UTOMO, PRASETYO Yusriyyah, Ririh Titis