Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGAGGURAN DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN TUMBEL, STELMA D.A.; KOLEANGAN, ROSALINA A.M.; ENGKA, DAISY S.M.
JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 19, No 5 (2018): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35794/jpekd.19389.19.5.2018

ABSTRAKPembangunan merupakan suatu proses perbaikan atau kemajuan dengan melakukanÂ upaya ke arah perubahan yang lebih baik. Perubahan yang dimaksud adalah mencakup seluruh sistem yang ada dalam suatu wilayah atau negara seperti sistem politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan serta budaya. Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya ialah suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Dalam kerangka itu, pembangunan ekonomi juga untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan.Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengaruh belanja pemerintah Â dan investasi terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Selatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur (Path Analysis). Hasil penelitian menunjukan bahwa belanja pemerintah dan investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Selatan akan tetapi tidak signifikan secara statistik. Belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap pengangguran akan tetapi tidak signifikan secara statistik. Investasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Kabupaten Minahasa Selatan.Â Kata Kunci: Belanja Pemerintah, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, PengangguranABSTRACTÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Development is a process of improvement or progress by making efforts toward a better change. The change in question covers all existing systems within a region or country such as political, economic, infrastructure, defense, education and technology, institutional and cultural systems. Economic development of a region is essentially a series of activities that are carried out consciously and continuously to realize a better state together and sustainable. Within that framework, economic development is also to stimulate equity of development and its results in order to improve the welfare of the people fairly and equitably. One important benchmark in determining the success of economic development is economic growth that illustrates a real impact of development policies implemented.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â The purpose of this study is to analyze how the influence of government spending and investment on unemployment through economic growth in South Minahasa District. Analytical technique used is path analysis (Path Analysis). The results show that government spending and investment have a positive effect on economic growth in South Minahasa regency but not statistically significant. Government spending has a positive effect on unemployment but is not statistically significant. Investment and economic growth negatively affect unemployment in South Minahasa District.Â Keywords: Government Expenditure, Investment, Economic Growth, Unemployment

PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA BITUNG Kumpangpune, Noni; Saerang, David P.E.; Engka, Daisy S.M.
JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 20, No 2 (2019): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35794/jpekd.24818.20.2.2019

ABSTRAKÂ Penilaian kinerja pengelolaan keuangan dilakukan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran sebagai instrumen kebijakan pemerintah harus dapat menunjukkan kinerja yang baik. Tujuannya untuk penilaian secara internal maupun dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan bisa menimbulkan efek domino yang positif yaitu mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen â€“ komponen yang terdapat pada anggaran. Tujuan penelitian ini adalah ingin menganalisis rasio kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efektifitas dan rasio efisiensi terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Analisis yang digunakan ialah analisis jalur (Path Analysis). Hasil penelitian menunjukanÂ bahwa rasio kemandirian dan rasio efektivitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio kemandirian dan rasio efektivitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan sedangkan, rasio efisiensi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.Kata KunciÂ Â : Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemisikinan Â Â ABSTRACTÂ The financial management performance assessment is carried out on the Regional Budget (APBD). The budget as an instrument of government policy must be able to show good performance. The aim is to assess internally and to encourage economic growth so that it is expected to have a positive domino effect, namely reducing unemployment and reducing poverty. Performance related to the budget is a financial performance in the form of a comparison between the components contained in the budget. The purpose of this study is to analyze the ratio of financial performance in the form of independence ratio, effectiveness ratio and efficiency ratio to poverty through economic growth. The analysis used is path analysis. The results showed that the independence ratio and effectiveness ratio had a negative and not significant effect on economic growth while the efficiency ratio had a positive and significant effect on economic growth. The independence ratio and effectiveness ratio have a negative and significant effect on poverty whereas, the efficiency ratio has a positive and not significant effect on poverty. Economic growth has a negative and not significant effect on poverty.Â Keywords: Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Economic Growth and Poverty

PENGARUH DANA BAGI HASIL DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MANADO Senduk, Franklien; Engka, Daisy S.M.; Kawung, George M.V.
JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 19, No 10 (2019): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35794/jpekd.23445.19.10.2019

ABSTRAKÂ Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Daerah. Semangat desentralisasi yang melimpahkan kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah,Â khususnya tingkat kota atau kabupaten membuat daerah mencari cara mendapatkan pendapatan daerah yang sah untuk mendukung program pembangunan dalam bentuk Infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di tengah gencarnya program pembangunan perekonomian di berbagai sektor, sehingga berimplikasi kepada pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak luas pada penambahan pendapatan masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat secara positif . Perangkat Daerah yang terkait di dalam proses penerimaan daerah di pacu untuk meningkatkan peluang penerimaan daerah dari semua sektor pendapatan daerah. dengan paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang harus diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Fakta empiris (empirical evidents) menunjukkan penerapan otonomiÂ daerahÂ memberi keleluasaan kepada daerah untukÂ mendapatkan sumber sumber pendapatan yang sah seperti pajak dalam bentuk Dana Bagi Hasil baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan retribusi daerah dengan luasnya kewenangan pemerintah daerah.Â Kata kunci : Dana Bagi Hasil, Infrastruktur dan Pertumbuhan EkonomiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ABSTRACTÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Regional Finance is all Regional rights and obligations that can be valued with money and everything in the form of money and goods related to the implementation of the rights and obligations of the Region. The spirit of decentralization that delegated financial management authority to local governments, especially at the city or district level, made the regions look for ways to obtain legitimate regional revenues to support development programs in the form of infrastructure to improve community welfare amid the intense economic development programs in various sectors, thus implicating development sustainable and have a broad impact on increasing community income so that economic growth increases positively. Regional Apparatus that is related to the process of regional revenue is encouraged to increase the opportunities for regional revenues from all regional income sectors. with a sustainable development paradigm that must be implemented by the regional government. Empirical evidence shows the application of regional autonomy which gives freedom to the regions to obtain legitimate sources of income such as taxes in the form of Revenue Sharing Funds from both the Central and Provincial Governments and regional retributions with the broad authority of the regional government. Keywords: Revenue Sharing Funds, Infrastructure and Economic Growth

ANALISIS FAKTOR â€“ FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PETANI RUMPUT LAUT DI DESA NAIN KECAMATAN WORI KABUPATEN MINAHASA UTARA Madji, Sadan; Engka, Daisy S.M.; Sumual, Jacline I.
Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 7, No 3 (2019): JE VOL 7 NO 3 (2019)
Publisher : FEB Universitas Sam Ratulangi Manado

Abstrak : Pendapatan disebut juga dengan income yaitu imbalan yang diterima oleh seluruh rumah tangga pada lapisan masyarakat dalam suatu negara/daerah, dari penyerahan faktor-faktor produksi atau setelah melakukan kegiatan perekonomian. Pendapatan tersebut digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan sisanya merupakan tabungan untuk memenuhi hari depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi pendapatan petani rumput laut di desa Nain Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan metode kombinasi jenis sequential exploratory dengan terlebih dahulu memulai penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang dilanjukan dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani rumput laut. Variabel harga jual berpengaruh positif dan siginifikan terhadap pendapatan petani rumput laut. Sebagai upaya meningkatkan pendapatan petani rumput laut di desa Nain Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara maka pemerintah harus menjaga dan melestarikan lahan budidaya rumput laut sehingga dapat memperkecil gagal panen dan hasil yang di peroleh petani akan meningkat.Kata Kunci : pendapatan petani rumput laut, modal, harga jual, sequential exploratory

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI KOTA MANADO Manoppo, Juergen J.E.; Engka, Daisy S.M.; Tumangkeng, Steeva Y.L
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 18, No 2 (2018)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kemiskinan merupakan isu penting dalam dimensi pembangunan manusia di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan aset rumahtangga terhadap kemiskinan di Kota Manado. Menggunakan Basis Data Terpadu rumahtangga di Desil 1 dengan syarat memiliki anggota rumahtangga minimal 3 orang, status tanah adalah milik sendiri, dan kepala keluarganya sehat atau tidak mengalami sakit kronis saat di survey. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan dummy variabel sebagai variabel kontrol yaitu karakteristik rumahtangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara tingkat Pendidikan, tingkat kesehatan dan ratio luas lantai per kapita dengan kemiskinan rumahtangga di Kota Manado. Terdapat perbedaan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dengan berbagai karakteristik yang dimiliki oleh rumahtangga.Â

PENGARUH BANTUAN MODAL, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA KREDIT BANK TERHADAP PERKEMBANGAN KOPERASI AKTIF DAN DAMPAKNYA BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI DI SULAWESI UTARA Masikome, Melkiur Johanis; Kindangen, Paulus; Engka, Daisy S.M.
JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 20, No 3 (2020): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35794/jpekd.29035.20.3.2020

AbstrakPeran dan fungsi koperasi yang luar biasa bagi perekonomian bangsa dan daerah maupun untuk anggotanya sendiri, di sisi lain menunjukkan data yang sebaliknya, dimana koperasi baik dari sisi jumlah (kuantitas) maupun usahanya dari tahun ke tahun terus menurun. Sebagai contoh, jumlah koperasi aktif di Indonesia, data 4 tahun terakhir menjadi gambaran jelas kondisi dimaksud. Pada tahun 2015, jumlah koperasi aktif sebanyak 212.135 unit, berkurang sebanyak 3.940 unit pada tahun 2016 yang berjumlah 208,195 unit koperasi aktif. Angka penurunan ini kemudian semakin parah pada tahun 2017 dimana jumlah koperasi aktif pada tahun ini sebanyak 152,174 unit atau berkurang 56.021 unit koperasi dan pada tahun 2018 jumlah koperasi aktif tersisa sebanyak adalah 126,343 unit saja atau berkurang 25.831 unit dibanding tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bantuan modal, Pendidikan dan pelatihan dan kredit terhadap pertumbuhan ekonomi melalui koprasi aktif. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil penelitian bantuan modal tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan koperasi aktif di Provinsi Sulawesi Utara. Pendidikan dan Pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan koperasi aktif di Provinsi Sulawesi Utara. Kredit Perbankan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan koperasi aktif di Provinsi Sulawesi Utara. Bantuan modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Pendidikan dan Pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Kredit Perbankan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Perkembangan Koperasi aktif tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Kata Kunci : Bantuan Modal, Pendidikan dan Pelatihan, Kredit, Koprasi Aktiv dan Pertumbuhan Ekonomi AbstractThe extraordinary role and function of cooperatives for the national and regional economy as well as for its own members, on the other hand shows the opposite data, where cooperatives in terms of both quantity and business continue to decline from year to year. For example, the number of active cooperatives in Indonesia, the data of the past 4 years is a clear picture of the conditions in question. In 2015, the number of active cooperatives was 212.135 units, decreasing by 3,940 units in 2016 which amounted to 208,195 active cooperative units. This rate of decline then worsened in 2017 where the number of active cooperatives this year was 152,174 units or decreased by 56,021 cooperative units and in 2018 the number of active cooperatives remaining was 126,343 units or 25,831 units reduced compared to 2017. The purpose of this study was to determine the effect of capital assistance, education and training and credit on economic growth through active cooperation. The research method used is path analysis. The results of capital assistance research did not significantly influence the development of active cooperatives in North Sulawesi Province. Education and training have no significant effect on the development of active cooperatives in North Sulawesi Province. Banking credit has a significant effect on the development of active cooperatives in North Sulawesi Province. Capital assistance has no significant effect on economic growth in North Sulawesi Province. Education and training have no significant effect on economic growth in North Sulawesi Province. Banking credit has no significant effect on economic growth in North Sulawesi Province. The development of active cooperatives has no significant effect on economic growth in North Sulawesi Province. Keyword : Capital, Education and Training, Credit, Active Cooperatives and Economic Growth

PENGARUH BANTUAN MODAL, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA KREDIT BANK TERHADAP PERKEMBANGAN KOPERASI AKTIF DAN DAMPAKNYA BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI DI SULAWESI UTARA Masikome, Melkiur Johanis; Kindangen, Paulus; Engka, Daisy S.M.
JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 20, No 3 (2020): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35794/jpekd.29035.20.3.2020

AbstrakPeran dan fungsi koperasi yang luar biasa bagi perekonomian bangsa dan daerah maupun untuk anggotanya sendiri, di sisi lain menunjukkan data yang sebaliknya, dimana koperasi baik dari sisi jumlah (kuantitas) maupun usahanya dari tahun ke tahun terus menurun. Sebagai contoh, jumlah koperasi aktif di Indonesia, data 4 tahun terakhir menjadi gambaran jelas kondisi dimaksud. Pada tahun 2015, jumlah koperasi aktif sebanyak 212.135 unit, berkurang sebanyak 3.940 unit pada tahun 2016 yang berjumlah 208,195 unit koperasi aktif. Angka penurunan ini kemudian semakin parah pada tahun 2017 dimana jumlah koperasi aktif pada tahun ini sebanyak 152,174 unit atau berkurang 56.021 unit koperasi dan pada tahun 2018 jumlah koperasi aktif tersisa sebanyak adalah 126,343 unit saja atau berkurang 25.831 unit dibanding tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bantuan modal, Pendidikan dan pelatihan dan kredit terhadap pertumbuhan ekonomi melalui koprasi aktif. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil penelitian bantuan modal tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan koperasi aktif di Provinsi Sulawesi Utara. Pendidikan dan Pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan koperasi aktif di Provinsi Sulawesi Utara. Kredit Perbankan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan koperasi aktif di Provinsi Sulawesi Utara. Bantuan modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Pendidikan dan Pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Kredit Perbankan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Perkembangan Koperasi aktif tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Kata Kunci : Bantuan Modal, Pendidikan dan Pelatihan, Kredit, Koprasi Aktiv dan Pertumbuhan Ekonomi AbstractThe extraordinary role and function of cooperatives for the national and regional economy as well as for its own members, on the other hand shows the opposite data, where cooperatives in terms of both quantity and business continue to decline from year to year. For example, the number of active cooperatives in Indonesia, the data of the past 4 years is a clear picture of the conditions in question. In 2015, the number of active cooperatives was 212.135 units, decreasing by 3,940 units in 2016 which amounted to 208,195 active cooperative units. This rate of decline then worsened in 2017 where the number of active cooperatives this year was 152,174 units or decreased by 56,021 cooperative units and in 2018 the number of active cooperatives remaining was 126,343 units or 25,831 units reduced compared to 2017. The purpose of this study was to determine the effect of capital assistance, education and training and credit on economic growth through active cooperation. The research method used is path analysis. The results of capital assistance research did not significantly influence the development of active cooperatives in North Sulawesi Province. Education and training have no significant effect on the development of active cooperatives in North Sulawesi Province. Banking credit has a significant effect on the development of active cooperatives in North Sulawesi Province. Capital assistance has no significant effect on economic growth in North Sulawesi Province. Education and training have no significant effect on economic growth in North Sulawesi Province. Banking credit has no significant effect on economic growth in North Sulawesi Province. The development of active cooperatives has no significant effect on economic growth in North Sulawesi Province. Keyword : Capital, Education and Training, Credit, Active Cooperatives and Economic Growth

PENGARUH SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI SULAWESI UTARA Mumu, Nifel Elvis; Rotinsulu, Tri Oldy; Engka, Daisy S.M.
JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 20, No 5 (2020): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35794/jpekd.30046.20.5.2020

ABSTRAKÂ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sektor pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja. Pembangunan Ekonomi adalah proses perubahan secara multidimensional yang melibatkan berbagai aspek dan mempengaruhi kualitas dan kesejahteraan hidup manusia. Pembangunan ekonomi dapat didekati (approach) secara regional yaitu melakukan pemetaan wilayah dan growth pool bertujuan tercapainya efisiensi produksi distribusi dan konsumsi barang dan jasa. Pembangunan ekonomi juga dapat didekati secara sektoral, menemukan sektor unggulan kemudian mengarahkan belanja modal membangun infrastruktur, pada gilirannya mampu menarik investasi swasta. Secara sektoral, maka sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja, melibatkan usaha perekonomian rakyat, menarik wisatawan dan mendatangkan devisa. Itulah mengapa, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lewat penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dapat dilakukan dengan mempromosikan pengembangan pariwisata.Dalam penelitian ini yang dianalisis adalah pengaruh jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Utara, dan pengaruh kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel melalui pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan analisis jalur.Temuan penelitian ini secara statistik menunjukan bahwa jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah kunjungan wisatawan yang datang di Sulawesi Utara tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sedangkan tingkat hunian hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.Â Kata Kunci: Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, kunjungan wisatawan, dan hunian kamar hotelÂ ABSTRACTÂ This study aims to analyze the influence of the tourism sector on Economic Growth and Labor Absorption. Economic Development is a multidimensional process of change that involves various aspects and affects the quality and welfare of human life. Economic development can be approached regionally by mapping regions and growth pools with the aim of achieving the efficiency of production distribution and consumption of goods and services. Economic development can also be approached sectorally, finding leading sectors and then directing capital expenditure to build infrastructure, which in turn is able to attract private investment. By sector, the tourism sector is one sector that absorbs labor, involves the business of the people's economy, attracts tourists and brings in foreign exchange. That is why, accelerating economic growth and employment through broader job creation can be done by promoting tourism development.In this study, the analysis is the influence of the number of tourist visits and hotel occupancy rates on economic growth, the influence of tourist visits, hotel occupancy rates on employment in the Province of North Sulawesi, and the influence of tourist visits and hotel occupancy rates through economic growth on labor absorption in North Sulawesi Province. This research uses path analysis.The findings of this study statistically show that the number of tourist visits and hotel occupancy rates did not significantly influence economic growth. The number of tourist arrivals in North Sulawesi did not have a significant effect on employment while hotel occupancy rates had a positive and significant effect on employment.Â Keywords: Labor, Economic Growth, tourist visits, and hotel room occupancy

PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN INIVERSITAS SAM RATULANGI Ratag, Wieske Anneleen; Kumenaung, Anderson Guntur; Engka, Daisy S.M.
JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 20, No 3 (2019): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35794/jpekd.32800.20.3.2019

ABSTRAKÂ Penganggaran merupakan suatu unsur atau bagian penting dalam sebuah perencanaan yang dibuat suatu entitas melalui tahap formulasi strategis terhadap alokasi sumber daya sebagai upaya pencapaian tujuan yang tergambar dalam visiÂ dan misi suatu organisasi atau perusahaan. Anggaran dapat digunakan sebagai alat perencanaan biaya dan pendapatan, komunikasi, motivasi, serta sebagai alat pengendali bagi atasan (superior) kepada bawahannya (subordinates). Perencanaan menjadi faktor yang mempengaruhi serapan anggaran karena masih adanya anggapan bahwa tidak semua anggaran yang diusulkan akan disetujui, sehingga anggaran yang diusulkan lebih besar dari yang dibutuhkan tanpa memperhatikan kebutuhan riil di lapangan dan kemudahan dalam implementasinya. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal terhadap penyerapan anggaran DIPA. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitan menunjukan bahwa anggaran belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap penyerapan anggaran DIPA. Begitu juga dengan belanja barang yang berpengaruh positifÂ dan signifikan terhadap penyerapan anggaran DIPA. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran DIPAÂ Kata Kunci: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Anggaran DIPAÂ Â ABSTRACTÂ Budgeting is an important element or part of a plan made by an entity through the stage of strategic formulation of the allocation of resources as an effort to achieve the goals reflected in the vision and mission of an organization or company. The budget can be used as a cost and income planning tool, communication, motivation, and as a controlling tool for superiors (superior) to subordinates (subordinates). Planning is a factor that influences budget absorption because there is still an assumption that not all proposed budgets will be approved, so that the proposed budget is bigger than needed without regard to real needs in the field and ease of implementation. The purpose of this study is to analyze how the influence of employee spending, goods expenditure and capital expenditure on the absorption of the DIPA budget. The analysis technique used is multiple regression analysis. The research results show that the employee budget has a positive and statistically significant effect on the absorption of the DIPA budget. Likewise, the expenditure of goods has a positive and significant effect on the absorption of the DIPA budget. Capital expenditure has a positive and significant effect on the absorption of the DIPA budgetÂ Keywords: Employee Expenditures, Goods Expenditures, Capital Expenditures and DIPA Budget

ANALISIS PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DANA DESA DI KECAMATAN TOMBATU UTARA Mokosolang, Detje; Rotinsulu, Debby Ch.; Engka, Daisy S.M.
JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Vol 21, No 4 (2020): JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35794/jpekd.32838.21.4.2020

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian antara peraturan pemerintah tentang peruntukan dana desa dengan pelaksanaanya di kecamatan Tombatu utara Kebupaten Minahasa Tenggara,.Untuk menganalisis kelayakan penata usahaan dana desa apakah telah sesuai dengan peraturan pemerintah dalam pengelolaannya.Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan yang bersifat multidimensi serta melibatkan semua aspek yang mempengaruhi kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam pelaksanaanya kegiatan pembangunan dapat didekati secara regional, yaitu menetapkan daerah-daerah atau wilayah pertumbuhan ekonomi, sedangkan jika didekati secara sectoral adalah mengkaji dan menemukan sektor-sektor unggulan yaitu sektor dengan tingkat pertumbuhan tertinggi, memberi kontribusi terbesar dan menyerap tenaga kerja lokal terbanyak. Perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia di erah kabinet kerja dilakukan secara botton up planning diawali musrembang desa/kelurahan, kemudian musremabang kecamatan, dilanjutkan pada musrembang kabupaten/kota dan selanjutnya dialakukan musrembang provinsi puncaknyaÂ adalah musrembang nasiaol menggodok dan menetapkan perencanaan nasional yang aspiratif. Selanjutnya program perncanaan pembangunan nasional pembiayaannya tertuang dalam APBN,APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Dalam pengelolaan keuangan daerah diatur dalam UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dimana pada pasal 56 ayat 1 menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah serta berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.Adapun salah satu sumber pembiayaan pembangunan desa adalah dana desa. Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif sedangakan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode analisi yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan melakukan uji-uji antara lain uji t dan uji f. hasil uji regresi linear berganda diperoleh koefisien variable penata usahaan (x2) sebesar 0,75 artinya jika penata usahan meningkat 1 % maka dana desa (Y) akan mengalami peningkatan 0,75. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh M Ridwan Dkk (2018) yang berjudul analisis pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Bone.Â Kata Kunci : Pelaksanaan, Penatausahaan, Pengelolaan Dana Desa.Â ABSTRACTThis study aims to analyze the suitability of government regulations regarding the allocation of village funds with their implementation in Tombatu Utara sub-district, Southeast Minahasa district, to analyze the feasibility of administering village funds whether they are in accordance with government regulations in their management.Basically, development is a process of change that is multidimensional and involves all aspects that affect the welfare of society. In its implementation, development activities can be approached regionally, namely determining areas or areas of economic growth, whereas if approached sectorally, it is to study and find leading sectors, namely those with the highest growth rate, providing the largest contribution and absorbing the most local labor. Planning for Indonesia's economic development in the working cabinet area is carried out in botton-up planning starting with the village / sub-district musrenbang, then the sub-district musrenbang, followed by the district / city musrenbang and then the provincial musrenbang is carried out at the peak of which is the national musrenbang formulating and determining an aspirational national planning. Furthermore, the financing of the national development planning program is contained in the APBN, provincial APBD and district / city APBD. In the management of regional finances, it is regulated in Law No. 32 of 2004 concerning regional government, where in article 56 paragraph 1 it explains that regional finance is that all regional rights and obligations can be valued in money and everything in the form of money and goods that can be used as regional property and related to rights and these obligations.One of the sources of village development financing is village funds. According to the regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 of 2014 Article 1 Paragraph (6) concerning Village Financial Management, it explains that village financial management is all activities which include planning, implementation, administration, reporting and accountability for village finances. This type of research is a quantitative descriptive study, while the data used are primary and secondary data. The analytical method used is multiple regression analysis by conducting tests including t test and f test. The result of multiple linear regression test shows that the administrative variable coefficient (x2) is 0.75, meaning that if the manager increases 1%, the village fund (Y) will increase by 0.75. The results of this study support the research conducted by Ridwan et al (2018) entitled analysis of village fund allocation management in Bone sub-district.Â Keywords: Implementation, Administration, Village Fund Management.

Title

Found 63 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 63 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 63 Documents
Search