Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.601
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ius Constituendum JOURNAL EQUITABLE Jurnal Ilmu Hukum The Juris Unes Law Review Jurnal Simbur Cahaya University Of Bengkulu Law Journal Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia JUSTISI KRTHA BHAYANGKARA JURNAL USM LAW REVIEW Paulus Law Journal Jurnal Hukum Lex Generalis SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal hukum IUS PUBLICUM RIO LAW JURNAL Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum: Alethea Jurnal Hukum Sehasen Perspektif Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Mardian Putra Frans
Universitas Kristen Satya Wacana
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Marketplace Online pada Tindak Pidana Narkotika Frans, Mardian Putra; -, M.Haryanto -; Dayanti, Karisma Christiyana Putri; Oktaviani, Ismi
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1296

Abstract

Marketplace's criminal liability as a corporation is legal responsibility for criminal acts committed by the corporation, whether the error is intentional or negligent. The civil relationship between the marketplace corporation and the shop as a Marketplace user means that the marketplace should be responsible for criminal acts committed by the shop, this can be seen by providing space by the Corporation in the online marketplace for shops to sell illegal goods such as narcotics in certain types of drugs, but in practice the Tokopedia online Marketplace Platform himself was not punished, In criminal law doctrine, corporations can be punished because online marketplace corporations are legal subjects that can commit criminal acts or criminal acts so that corporations should be held responsible if the marketplace is deemed to be involved in a criminal act by allowing shops in their marketplace to sell illegal goods such as narcotics, plus the corporation makes a profit. of these illegal goods.
Deferred Prosecution Agreement (DPA): Model Keadilan Bagi Korporasi dan Negara dalam Tindak Pidana Pajak Kynan Raffael Daud; Mardian Putra Frans
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 7 (2024): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existence of criminal sanctions against tax crime is not always effective in therecovery of state loss. Therefore. There is a need for an approach that is moreoriented towards the recovery of state losses in handling tax crime. Cases of taxviolation have been resolved through formal legal processes that have weaknessdue to lack of room for state recovery because of the long and expensive process.This research uses a normative legal research method. The results showed that theDeferred Prosecution Agreement as a legal concept that allows postponement of thecriminal process with certain conditions that must be met by the defendant includingefforts to recover state losses. The application of DPA should be considered in therevision of KUHAP so that state losses can be recovered by the postponement ofprosecution method.
PRINSIP FOLLOW THE MONEY SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA PASCA KORUPSI Mochamad Rayhan Zendy Fariz; Mardian Putra Frans
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i2.503

Abstract

Prinsip Follow the Money adalah metode investigatif yang digunakan untuk melacak aliran dana guna mengidentifikasi dan memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini membahas implementasi prinsip tersebut di Indonesia dalam konteks pemberantasan korupsi, dengan fokus pada pelacakan aset hasil kejahatan, pengungkapan jaringan pelaku, serta pemulihan aset negara. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif, mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendekatan Follow the Money terbukti efektif dalam beberapa kasus besar, seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan korupsi proyek e-KTP, penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan teknologi forensik keuangan, kompleksitas transaksi lintas negara yang melibatkan penggunaan aset kripto dan rekening luar negeri, serta minimnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan otoritas keuangan internasional. Selain itu, regulasi domestik yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kejahatan keuangan modern juga memperlambat proses investigasi. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penerapan prinsip ini, dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan teknologi deteksi keuangan, serta kerja sama internasional yang lebih efektif melalui mekanisme seperti mutual legal assistance dan pertukaran intelijen keuangan. Dengan dukungan strategis tersebut, potensi pemulihan kerugian negara akibat korupsi dapat ditingkatkan secara signifikan, serta memperkuat integritas sistem hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Pst Gregorius Septa Widiartana; Mardian Putra Frans
Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 2, Desember 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v29i2.1945

Abstract

Pemidanaan terhadap anak tentunya harus memperhatikan perlindungan nya juga oleh karena hal tersebut merupakan suatu hal yang penting untuk diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Hal tersebut sebagai cara agar tetap terjaminnya kebebasan serta hak asasi anak itu sendiri, dan berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak tersebut. Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak. Metode yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Pemidanaan terhadap anak atau penjatuhan pidana penjara terhadap anak juga harus mempertimbangkan pertimbangan secara yuridis, sosiologis maupun filosofis yang dimana ketiga pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku yang dimana diharapkan Anak Pelaku setelah menjalani masa hukumannya tersebut dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta dapat diterima oleh masyarakat kembali.
Restorative Justice sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Penghindaran Pajak dan Penggelapan Pajak Mardian Putra Frans; Alma Aulia Shafa Purbowo; Ade Tesalonika Tobing; Amanda Vala Batara Rundu Padang
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 2, Desember 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i2.5211

Abstract

Tax evasion and tax avoidance crimes directly reduce state revenue and significantly hinder public funding. Conventional criminal sanctions, such as imprisonment and fines, are considered ineffective as they fail to ensure restitution and may even increase state expenses due to prison costs. This study aims to examine the effectiveness of the restorative justice approach as an alternative solution in the enforcement of tax criminal law. The research uses a normative legal method, relying on statutory analysis and relevant legal literature. Findings reveal that the application of restorative justice, as regulated under Article 44B of the General Provisions and Tax Procedures Law (UU KUP) and supported by the Harmonization of Tax Regulations Law, offers a strategic mechanism for recovering state losses through penal mediation between taxpayers and tax authorities. This approach aligns with the principle of ultimum remedium, where criminal punishment serves as a last resort after administrative efforts fail. The study concludes that restorative justice not only facilitates more efficient restitution but also enhances voluntary tax compliance. Therefore, it is necessary to establish specific regulations and technical guidelines to implement this mechanism more systematically
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN BERDASARKAN PROTOKOL PALERMO DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 (STUDI KASUS PUTUSAN 1584 K/PID.SUS/2021) Priscilia Putri Embong Rosari; Gita Kezia Pretty Br Bangun; Mardian Putra Frans
Paulus Law Journal Vol. 7 No. 2 (2026): Maret 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Putusan Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021 berdasarkan Protokol Palermo dan UU Nomor 21 Tahun 2007. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian menemukan kesenjangan signifikan antara norma hukum dan praktik peradilan. Meskipun terdakwa dipidana 3 tahun penjara dan denda Rp150.000.000, perlindungan korban belum optimal. Putusan mengabulkan restitusi Rp26.966.000, namun absen dalam aspek rehabilitasi psikologis, pemulihan trauma, dan pendampingan berkelanjutan. Identitas korban tidak sepenuhnya dilindungi, dan koordinasi antarinstansi masih lemah. Pendekatan peradilan masih berorientasi pada pemidanaan pelaku (offender-centered) daripada pemulihan korban (victim-centered) sebagaimana diamanatkan Protokol Palermo Pasal 6. Diperlukan penguatan sistem perlindungan komprehensif, koordinasi kelembagaan yang sinergis, dan implementasi efektif mekanisme rehabilitasi untuk memenuhi standar perlindungan korban TPPO.
Co-Authors -, M.Haryanto - Ade Tesalonika Tobing Alfret Alfret, Alfret Alma Aulia Shafa Purbowo Amanda Vala Batara Rundu Padang Arthur Octivano Ruswandi Dayanti, Karisma Christiyana Putri Djaga Mesa, Grendhard Dwi Pramudyani Eldillon, Iddo Febriansyah, Yoga Felix Simeone, Nicholas Gerard Gita Kezia Pretty Br Bangun Gita Rismawati Gregorius Septa Widiartana Intan Sari, Agustina Indah Ismara, Yudhistira Buana Cipta Kynan Raffael Daud Mochamad Rayhan Zendy Fariz Muh Haryanto Nimerodi Gulo Oktaviani, Ismi Paembonan, Destri Anel Panji, Krismelia Y Permatasari, Dewi Andika Priscilia Putri Embong Rosari Sari, Agustina Indah Intan Siahaan, Vania Romasta Syahputra, Rivaldi Hendy Utomo, Eko Fitra Vito Oktovianus Maupiku Winda, Darisa