Articles
Penanganan Petty Corruption Dengan Denda Damai Sebagai Bentuk Keadilan Restoratif
Simeone, Nicholas Gerard Felix;
Frans, Mardian Putra
Widya Yuridika Vol 8 No 1 (2025): Law and Society
Publisher : Universitas Widya Gama Malang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/wy.v8i1.5974
This paper aims to discuss the legal issue of the application of peace fines in an effort to deal with petty corruption. This issue was born out of the issuance of Circular Letter of the Deputy Special Crimes Prosecutor Number: B-113/F/Fd. 1/05/2010 on Prioritization of Achievements in Handling Corruption Cases, which instructs agencies to prioritize corruption crimes with large losses and to discontinue corruption cases with small amounts, only by returning losses. Petty Corruption is a corrupt practice that refers to a relatively small amount of money and is carried out in the bureaucratic process of small public officials. So that if petty corruption is subject to the applicable positive law, it will cause injustice. This paper aims to provide a concept analysis of the application of peaceful fines in handling petty corruption that prioritizes restorative justice, guarantees justice, benefits and legal certainty and fulfills the principle of proportionality. The legal research conducted is normative juridical research with a conceptual approach and a statutory approach. The result of this research is that the mechanism of peaceful fines in handling petty corruption is a solution to the problems that arise. The application of peaceful fines to the handling of petty corruption provides a new breakthrough in law enforcement in the crime of corruption. With the application of peaceful fines, the sanctions given are in accordance with the principle of proportionality so that justice, benefit and legal certainty are fully fulfilled and prioritize restorative justice.
Rekonstruksi Hukum Acara Penyidikan di Bawah Kejaksaan berdasarkan Prinsip Dominus Litis
Frans, Mardian Putra;
Ismara, Yudhistira Buana Cipta
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/pssh.v23i.1555
Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi eksisting kewenangan penyidikan oleh jaksa penuntut umum, urgensi adanya pembaharuan hukum acara penyidikan, dan bentuk kewenangan penyidikan oleh jaksa penuntut umum sebagai pengendali perkara (dominus litis) di masa yang akan datang. Untuk itu, dalam tulisan ini mengambil rumusan masalah,1) bagaimana konstruksi penyidikan di bawah jaksa penuntut umum berdasarkan prinsip dominus litis saat ini di Indonesia? 2) Sejauh mana urgensi kewenangan pengendali penyidikan pada Jaksa berdasarkan prinsip dominus litis?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Adapun hasil penelitian menunjukan sebagai berikut:1) penyidikan di Indonesia tidak secara tegas menerapkan prinsip dominus litis 2) kondisi kewenangan penyidikan saat ini menimbulkan disharmoni antara penyidik dan jaksa penuntut umum.3) perlu dilakukan rekonstruksi substansial untuk menerapkan prinsip dominus litis. Bentuk kewenangan penyidikan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan prinsip dominus litis di masa yang akan datang dengan menambahkan fungsi kewenangan penyidikan yang mana jaksa penuntut umum sebagai koordinator dan pengendali penyidikan yang penataannya dilakukan dalam KUHAP.
Harmonizing Investigative Powers of KPK and Tax Authority in State Financial Crimes
Vito Oktovianus Maupiku;
Mardian Putra Frans
JUSTISI Vol. 11 No. 3 (2025): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v11i3.4369
This study aims to analyze the overlap of investigative authority between investigators of the Corruption Eradication Commission (KPK) and investigators of the Directorate General of Taxes (DJP) in criminal acts that cause financial losses to the state and to harmonize these authorities.The study is a normative legal study using a legislative approach and a conceptual approach.Novelty previous studies have discussed the legal analysis of the authority of the Corruption Eradication Commission as the prosecutor of corruption offenders and the position of civil servant investigators of the Directorate General of Taxes in the framework of criminal tax law enforcement in Indonesia. The difference in this study is that it identifies and analyzes in depth the potential overlap of authority between the DJP investigators and the KPK in handling cases involving tax crimes that have implications for state financial losses, as well as formulating a model for coordination and synchronization of authority based on the principles of ultimum remedium and efficiency of law enforcement based on the principles of limited authority and lex specialis systematis.The results the application of the principle of limited authority and the principle of lex specialis systematis strengthens the authority of DJP investigators in handling tax crimes that cause financial losses to the state.Conclusion investigators of the DJP have more specific and effective authority in handling tax crimes that cause financial losses to the state, based on the principle of limited authority and the principle of lex specialis systematis.
URGENSI PERAMPASAN ASET SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
Syahputra, Rivaldi Hendy;
Frans, Mardian Putra
JOURNAL EQUITABLE Vol 10 No 3 (2025)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v10i3.9489
This research aims to examine the urgency of an Asset Forfeiture Law for proceeds of corruption in Indonesia. Existing laws, such as the Corruption Criminal Act Law and other criminal statutes, haven't been fully effective in asset forfeiture. This is because current mechanisms limit asset seizure and forfeiture to cases where a criminal conviction has already been issued. This limitation creates an opportunity for proceeds of corruption to be hidden or disposed of while legal processes await a criminal judgment. Therefore, a new Asset Forfeiture Law is needed, adopting asset forfeiture mechanisms known in civil law to enable the total recovery of state losses.
Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I
Sharif, Matthew;
Edgard Naba Rivalio;
Mardian Putra Frans
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2242
Penelitian ini menganalisis putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 679/Pid.Sus/2018/PN Mtr terkait penyalahguna narkotika golongan 1 jenis metamfetamin. Meskipun Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman penjara 14 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000, Terdakwa diputus dengan putusan bebas karena unsur delik dalam pasal-pasal yang didakwakan tidak terpenuhi akibat ketiadaan barang bukti fisik narkotika. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis kaidah hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis Normatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana narkotika golongan 1. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam unsur Pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, terdapat frasa Narkotika yang selama ditafsir bahwa Narkotika harus dibuktikan secara fisik pada saat penangkapan, namun pada putusan aquo terdapat kesesuaian antara alat bukti yang bisa menunjukkan bahwa terdapat narkotika sebagai bagian dari unsur pidana, kesesuaian alat buktinya seperti hasil laboratorium seperti tes urine, Saksi a de charge yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menggunakan narkotika. Penelitian ini menyarankan bahwa pembuktian tindak pidana narkotika seharusnya tidak hanya terpaku pada barang bukti fisik, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian alat bukti yang relevan untuk memastikan adanya unsur narkotika sebagaimana dalam rumusan pasal.
Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Medis dalam Praktik Surrogate Mother di Indonesia, India dan Amerika
Arthur Octivano Ruswandi;
Mardian Putra Frans
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3120
Tulisan ini bertujuan membahas terkait adanya kekosongan hukum tentang Surrrogate Mother atau ibu pengganti. Istilah bagi wanita yang menyewakan rahimnya untuk ditanami benih yang asalnya dari pasangan yang ingin menggunakan jasa sewa rahim dan kemudian memberikan kembali anak tersebut kepada pasangan ini setelah anak tersebut dilahirkan. Hukum indonesia belum mengatur hal ini namun berpotensi dapat terjadinya di Indonesia, terhadap kondisi ini, menjadi persoalan sehingga perlu di lakukan perbandingan Ibu Pengganti (Surrogate Mother) dalam hukum di Indonesia tidak diperbolehkan, tetapi tidak ada pasal yang secara jelas menentang ataupun melarang penerapan praktik ini. Penelitian ini ingin membahas mengenai perbandingan Hukum penerapan praktik Surrogate Mother oleh negara yang telah melegalkan praktik ini seperti India dan Amerika, dan bagaimana kelebihan serta kekurangannya yang nantinya dapat dijadikan gambaran bagi Indonesia dalam perkembangannya memerlukan penerapan praktik ini.
Pembuktian Penipuan Perdagangan Efek dalam Tindak Pidana Pasar Modal
Opit, Syaloomita Electra;
Frans, Mardian Putra
SIGn Jurnal Hukum Vol 7 No 1: April - September 2025
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37276/sjh.v7i1.413
The criminal offense of securities trading fraud seriously threatens the integrity of the Indonesian capital market. Nevertheless, its proof within the realm of criminal law faces significant constraints. This research aims to analyze the normative evidentiary model for securities trading fraud, identify the fundamental challenges in its implementation in Indonesia, and examine strategies to overcome these obstacles. This study utilizes a normative legal research method with statutory and conceptual approaches to scrutinize the legal framework and evidentiary practices. The analysis reveals that proof formally adheres to the theory of negative statutory proof (negatief wettelijke bewijstheorie) based on the Criminal Procedure Code, requiring a minimum of two valid pieces of evidence and an evidence-based judge’s conviction. Nevertheless, the implementation of this model is confronted by multidimensional challenges, encompassing the complexity of criminal schemes, information asymmetry, difficulties in proving criminal intent (mens rea), limitations in the regulatory framework and oversight effectiveness, and constraints in accessing crucial data. This study finds that effective strategies to address these barriers necessitate a combination of interventions in two domains: strengthening substantive regulations, particularly enforcing information disclosure obligations discipline by the FSA, and enhancing transparency and accountability at the corporate level through GCG implementation and shareholder rights protection. It is concluded that a significant gap exists between the normative evidentiary model and the reality of its practical enforcement, and the effectiveness of proving securities trading fraud heavily relies on the synergy between strengthening the formal legal framework and improving the corporate governance ecosystem.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM POLITIK HUKUM PIDANA NASIONAL
Gulo, Nimerodi;
Frans, Mardian Putra;
Dayanti, Karisma Christiyana Putri;
Paembonan, Destri Anel
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1310
Artikel ini akan membahas tentang perubahan KUHP lama ke KUHP baru yakni tertuang dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan implementasi politik hukum pidana yang dibutuhkan oleh masyarakat salah satunya restorative justice. Penelitian ini akan menjawab bagaimana kebijakan restorative yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diterapkan sebab apakah restorative justice yang tertuang dalam regulasi tersebut sudah sepenuhnya mencerminkan restorative justice yang dibutuhkan masyarakat. Pada penelitian ini akan meneliti dan mencari jawaban dari persoalan mengenai restorative justice yang tertuang dalam KUHP baru atau UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam penelitian ini akan menjawab apakah restorative justice yang dikehendaki masyarakat sudah benar-benar tertuang dan diterapkan dalam setiap pasal KUHP baru sebab terciptanya restorative justice berpengaruh pada kehidupan masyarakat yang akan datang. Restorative justice sendiri merupakan kehendak dari masyarakat nasional untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini sampai mendatang. Dengan demikian, maka dibutuhkan penelitian ini yang akan dikaitkan dengan teori Politik Hukum Pidana.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Marketplace Online pada Tindak Pidana Narkotika
Frans, Mardian Putra;
-, M.Haryanto -;
Dayanti, Karisma Christiyana Putri;
Oktaviani, Ismi
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1296
Marketplace's criminal liability as a corporation is legal responsibility for criminal acts committed by the corporation, whether the error is intentional or negligent. The civil relationship between the marketplace corporation and the shop as a Marketplace user means that the marketplace should be responsible for criminal acts committed by the shop, this can be seen by providing space by the Corporation in the online marketplace for shops to sell illegal goods such as narcotics in certain types of drugs, but in practice the Tokopedia online Marketplace Platform himself was not punished, In criminal law doctrine, corporations can be punished because online marketplace corporations are legal subjects that can commit criminal acts or criminal acts so that corporations should be held responsible if the marketplace is deemed to be involved in a criminal act by allowing shops in their marketplace to sell illegal goods such as narcotics, plus the corporation makes a profit. of these illegal goods.
PERBEDAAN MAKNA ALASAN PHK: IMPLIKASI HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN
Dewangga, Stevanus Andrian;
Royhan Fakhri Megantara;
Mardian Putra Frans
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/juris.v8i1.1154
Termination of Employment (PHK) or layoff is a significant action in the world of employment. Differences in the meaning of reasons for layoffs between workers and companies can be a source of complex conflict with significant legal enforcement. This research aims to analyze the differences in the meaning of reasons for layoffs between workers and companies as well as law enforcement regarding workers' rights and company obligations. The research method used is a descriptive analysis approach with reference to statutory regulations and court decisions regarding layoffs. Data was collected through literature studies, analysis of legal documents, and research of related cases in employment courts using a case approach. The research results show that differences in the meaning of reasons for layoffs between workers (Mr. ATNY) and companies (PT. Novell Pharmaceutical Laboratories) can be related to legal interpretation, factual assessment, or subjective perception. Workers may consider that the reasons for layoffs given by the company are invalid or unfair, while the company believes that these reasons are in accordance with applicable legal provisions. This difference in meaning can have a significant impact on workers' rights and company obligations. Therefore, efforts are needed to reach a common understanding regarding the legal interpretation of reasons for layoffs, so that it can help reduce conflict and increase fairness in layoffs.