Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Marketplace Online pada Tindak Pidana Narkotika Frans, Mardian Putra; -, M.Haryanto -; Dayanti, Karisma Christiyana Putri; Oktaviani, Ismi
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1296

Abstract

Marketplace's criminal liability as a corporation is legal responsibility for criminal acts committed by the corporation, whether the error is intentional or negligent. The civil relationship between the marketplace corporation and the shop as a Marketplace user means that the marketplace should be responsible for criminal acts committed by the shop, this can be seen by providing space by the Corporation in the online marketplace for shops to sell illegal goods such as narcotics in certain types of drugs, but in practice the Tokopedia online Marketplace Platform himself was not punished, In criminal law doctrine, corporations can be punished because online marketplace corporations are legal subjects that can commit criminal acts or criminal acts so that corporations should be held responsible if the marketplace is deemed to be involved in a criminal act by allowing shops in their marketplace to sell illegal goods such as narcotics, plus the corporation makes a profit. of these illegal goods.
Deferred Prosecution Agreement (DPA): Model Keadilan Bagi Korporasi dan Negara dalam Tindak Pidana Pajak Kynan Raffael Daud; Mardian Putra Frans
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 7 (2024): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existence of criminal sanctions against tax crime is not always effective in therecovery of state loss. Therefore. There is a need for an approach that is moreoriented towards the recovery of state losses in handling tax crime. Cases of taxviolation have been resolved through formal legal processes that have weaknessdue to lack of room for state recovery because of the long and expensive process.This research uses a normative legal research method. The results showed that theDeferred Prosecution Agreement as a legal concept that allows postponement of thecriminal process with certain conditions that must be met by the defendant includingefforts to recover state losses. The application of DPA should be considered in therevision of KUHAP so that state losses can be recovered by the postponement ofprosecution method.
PRINSIP FOLLOW THE MONEY SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA PASCA KORUPSI Mochamad Rayhan Zendy Fariz; Mardian Putra Frans
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i2.503

Abstract

Prinsip Follow the Money adalah metode investigatif yang digunakan untuk melacak aliran dana guna mengidentifikasi dan memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini membahas implementasi prinsip tersebut di Indonesia dalam konteks pemberantasan korupsi, dengan fokus pada pelacakan aset hasil kejahatan, pengungkapan jaringan pelaku, serta pemulihan aset negara. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif, mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendekatan Follow the Money terbukti efektif dalam beberapa kasus besar, seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan korupsi proyek e-KTP, penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan teknologi forensik keuangan, kompleksitas transaksi lintas negara yang melibatkan penggunaan aset kripto dan rekening luar negeri, serta minimnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan otoritas keuangan internasional. Selain itu, regulasi domestik yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kejahatan keuangan modern juga memperlambat proses investigasi. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penerapan prinsip ini, dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan teknologi deteksi keuangan, serta kerja sama internasional yang lebih efektif melalui mekanisme seperti mutual legal assistance dan pertukaran intelijen keuangan. Dengan dukungan strategis tersebut, potensi pemulihan kerugian negara akibat korupsi dapat ditingkatkan secara signifikan, serta memperkuat integritas sistem hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.