Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PEMBINAAN ANAK PENGGUNA MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN SUMBAWA Arifuddin Arifuddin; Syarif Dahlan; Noviana Noviana; Iwan Haryanto
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v3i2.2155

Abstract

Fenomena meningkatnya kasus penyalahgunaan minuman beralkohol di kalangan anak-anakyang berdampak pada timbulnya masalah sosial, terganggunya ketertiban umum, sertaterhambatnya proses pendidikan dan perkembangan moral anak. Sebagai aparat penegakPeraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki kewenangan dantanggung jawab dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta penindakan terhadap anakanakyang terlibat dalam penyalahgunaan minuman beralkohol. Metode penelitian yangdigunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Datapenelitian diperoleh melalui wawancara dengan anggota Satpol PP, observasi lapangan, sertadokumentasi terhadap kasus-kasus pelanggaran Peraturan Daerah di Kecamatan Sumbawa.Data dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan peran Satpol PP dalam praktikpembinaan terhadap anak pengguna minuman beralkohol. Hasil penelitian menunjukkanbahwa peran Satpol PP dalam pembinaan anak pengguna minuman beralkohol diwujudkanmelalui tindakan persuasif, preventif, dan represif. Tindakan persuasif dilakukan denganmemberikan penyuluhan, pendekatan secara kekeluargaan, serta koordinasi dengan orangtua. Tindakan preventif diwujudkan melalui patroli rutin dan kerja sama dengan sekolah sertamasyarakat. Sedangkan tindakan represif dilakukan dalam bentuk razia, penertiban, sertapemberian sanksi sesuai ketentuan Peraturan Daerah. Namun, dalam pelaksanaannya SatpolPP menghadapi sejumlah hambatan, baik secara yuridis maupun teknis. Hambatan yuridisberupa keterbatasan aturan khusus mengenai anak, sedangkan hambatan teknis meliputikurangnya personel, sarana prasarana, dan rendahnya kesadaran masyarakat.
HUBUNGAN KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN SUMBAWA DENGAN KEPOLISIAN RESORT SUMBAWA DALAM PENANGANAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA SABEDO KECAMATAN UTAN Nuril Furqan Bachri; Syarif Dahlan; Noviana Noviana
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v4i1.2272

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kewenangan antara Inspektorat Kabupaten Sumbawa dan Kepolisian Resort Sumbawa dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sabedo Kecamatan Utan. Permasalahan ini muncul karena adanya indikasi penyalahgunaan dana BUMDes yang memerlukan koordinasi efektif antara aparat pengawasan internal pemerintah dan aparat penegak hukum. Kesimpulan penelitian ini adalah perlunya sinergi dan mekanisme koordinasi yang lebih jelas antara Inspektorat dan Kepolisian Resort Sumbawa agar penanganan dugaan tindak pidana korupsi BUMDes dapat berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PENTINGNYA PEMAHAMAN TERKAIT KENAKALAN MELANGGAR HUKUM SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI DESA LABUHAN BADAS Noviana Noviana; Roli Pebrianto
Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal
Publisher : LPPM Universitas Samawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jpml.v7i1.1615

Abstract

Kenakalan remaja menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya,baik dalam jumlah maupun jenis pelanggaran yang dilakukan. Remaja, yangsedang mencari identitas dan berada dalam fase transisi dari masa kanak-kanakmenuju dewasa, seharusnya diarahkan pada aktivitas yang positif untukmempersiapkan masa depan yang sukses. Untuk mengatasi masalah ini, telahdilakukan kegiatan sosialisasi di Desa Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa.Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada 30 anak dan remajasetiap bulannya selama tiga bulan berturut-turut, dimulai dari bulan Maret hinggaMei 2024. Metode yang digunakan mencakup observasi, ceramah, dansosialisasi. Melalui tahapan ini, peserta diberikan pemahaman tentang berbagaibentuk kenakalan remaja, konsekuensi hukum yang dapat diterapkan, sertabahaya yang ditimbulkannya tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi oranglain. Diharapkan dengan pendekatan ini, mereka dapat menghindari perilakuyang melanggar hukum dan memilih jalan yang lebih baik untuk masa depanmereka. Hasil menunjukkan antusiasme dan semangat remaja dalam mengikutikegiatan pengabdian ini, keaktifan mereka bertanya tentang bentuk kenakalankenakalan yang melanggar hukum dan juga menunjukkan bahwa mereka inginmengetahui lebih dalam terkait faktor-faktor penyebab serta cara menghindarisegala bentuk kenakalan melanggar hukum. Desa Labuhan Badas termasuk salahsatu desa dengan beberapa kasus kenakalan remaja yang tidak bisa dianggapsepele seperti balap liar antar geng motor, pencurian motor, konvoi membawaanak panah dan lain sebagainya. Kegiatan sosilisasi ini membekali remajakhususnya di Labuhan Badas agar terhindar dari perbuatan atau kenakalanmelanggar hukum
SOSIALISASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH MENUJU DESA BERSIH DAN INDONESIA EMAS 2045 Noviana Noviana; Iwan Haryanto; Muhammad Anugerah Puji Sakti; Roli Pebrianto; Abdul Rahim
Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal
Publisher : LPPM Universitas Samawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jpml.v7i2.1892

Abstract

Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan sampah merupakan langkah strategis dalam menciptakan lingkungan desa yang bersih dan mendukung pembangunan berkelanjutan menuju visi Indonesia Emas 2045.Maka dalam hal ini dilaksanakan kegiatan sosialisasi tentang penyusunan Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Samawa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat desa tentang pengelolaan sampah melalui Perdes, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat desa dalam pengelolaan sampah, sebagai bagian dari kontribusi menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa pada hari Jum’at, 10 Oktober 2024, dengan peserta berjumlah 30 orang yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, dan Masyarakat. Metode yang digunakan yaitu ceramah dan diskusi interaktif, serta pendampingan teknis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparatur pemerintah desa dalam menyusun rancangan Perdes (Ranperdes). Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif mampu meningkatkan pemahaman serta mendorong keterlibatan Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan mempercepat proses penyusunan Perdes yang partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal.