Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Panorama Hukum Prosidia Widya Saintek
Sulthon Miladiyanto, Sulthon
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Transportation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SIDANG PERKARA PERDATA Christamahendra, Bonifasius Ardian; Solehoddin, Solehoddin; Miladiyanto, Sulthon
Prosidia Widya Saintek Vol 3, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai penggunaan alat bukti elektronik ketika persidangan perkara perdata, yang dimana di era globalisasi saat ini teknologi informasi sudah menjadi bagian pada kehidupan sehari hari, dan segala macam bukti tertulis seperti surat saat ini sudah menjadi surat elektronik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana ketentuan penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan perkara perdata, apakah kedudukan alat bukti elektronik setara dengan alat bukti lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan data primer dan sekunder. Adapun metode analisisnya yaitu deskripsif kualitatif. Hasil dan analisis ini yang pertama menunjukan bahwa ketentuan alat bukti elektronik sudah diatur di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, kedua kedudukan alat bukti elektronik dalam persidangan perkara perdata memiliki kedudukan yang sama apabila alat bukti elektronik tersebut memenuhi persyaratan formil dan materil. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan Upaya kepada pemerintah agar dapat lebih menjelaskan mengenai penggunaan alat bukti elektronik dalam RancanganUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENCEMARAN POLUSI UDARA TRANSNASIONAL PASCA PERATIFIKASIAN AATHP (ASEAN Agreement Transboundary Haze Polution) Pratama, Riski Indra Bayu; Susianto, Susianto; Miladiyanto, Sulthon
Jurnal Panorama Hukum Vol 1 No 1 (2016): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.696 KB) | DOI: 10.21067/jph.v1i1.1164

Abstract

Three recent decades, the problem of haze from forest fires and peatland in Indonesia become an international problem because it causes pollution in the neighboring country (transboundary pollution), so that Malaysia and Singapore protested against Indonesia on the occurrence of this problem. ASEAN as a regional organization level ASIA formulate handling pattern smoke haze pollution in Southeast Asia in an ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution was signed by 10 participating countries of ASEAN, Indonesia's ratification of this agreement began in 2014 through Law No. 26 of 2014 on Ratification AATHP, because it has not been established Government Regulations Implementing Regulations treaty AATHP Indonesia to fill the legal vacuum, based pacta sun servanda and asaz jurisdictions, Indonesia in the implementation of the ratification of this treaty can use legislation related to existing, including: Act No. 32 In 2009, Law No. 24 In 2007, Law No. 41, 1999, PP 4, 2001.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK REPRODUKSI PEKERJA WANITA (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA) Miladiyanto, Sulthon; Ariyanti, Ariyanti
Jurnal Panorama Hukum Vol 2 No 1 (2017): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (557.821 KB) | DOI: 10.21067/jph.v2i1.1755

Abstract

Occupational health and safety is one of the requirements set in international relations that must be met by all members including Indonesia and Malaysia. In an effort to provide protection to workers, Indonesia and Malaysia have ratified the International Labor Organization (but not all ILO conventions are ratified). Ratifying the convention, bringing the consequences that both countries must meet the ILO standards in implementing legal protection of their workers. The ILO aims to promote social justice, the protection of women workers and the promotion of equality between men and women, to obtain decent and productive employment in conditions of freedom, equity, security and dignity and participation in unions. Although the principle of equality, opportunity and treatment between men and women has been widely accepted in many countries, in practice injustice exists within the union environment both locally and locally.
PERAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KABUPATEN PASURUAN Abdulloh, Abdulloh; Solehoddin, Solehoddin; Miladiyanto, Sulthon
Prosidia Widya Saintek Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah diatur dalam peraturan menteri, dalam pelaksanaannya masih dimungkinkan terjadi penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, diperlukan peran Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum sebagai upaya preventif fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah khususnya di wilayah Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini fokus kepada dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana peran Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah di lingkungan pendidikan Kabupaten Pasuruan. Kedua, bagaimana bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah di lingkungan pendidikan Kabupaten Pasuruan yang tidak sesuai dengan petunjuk dan teknis penggunaannya. Tujuan dari penelitian ini ialah: Pertama, untuk mengetahui peran Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah di lingkungan pendidikan Kabupaten Pasuruan. Kedua, untuk mengetahui serta menganalisis bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah di lingkungan pendidikan Kabupaten Pasuruan yang tidak sesuai dengan petunjuk dan teknis penggunaannya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris yang dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasuruan. Hasil penelitian yang didapat ialah peran Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana BOS yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis penggunaannya yaitu dengan menerima laporan, melakukan pemeriksaan, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus pengelolaan dana BOS yang tidak sesuai peruntukannya. Selain itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan juga berperan dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah se Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya, jika laporan terbukti maka akan diproses secara hukum untuk disidangkan ke Pengadilan sebagai upaya penegakan hukum.
Co-Authors Abdulloh Abdulloh Ariyanti Ariyanti Christamahendra, Bonifasius Ardian Pratama, Riski Indra Bayu Solehoddin, Solehoddin Susianto Susianto