Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PENEGAKAN PERDA KOTA SERANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN Saputra, Resa Adi; Ghifari, Zaki; Andhyka, Shandy; Prasetya, Dandi Tri; Murofikoh, Dede Ika
Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 3 No 01 (2025): Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas persepsi masyarakat terhadap efektivitas penegakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3). Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan kota yang tertib, bersih, dan nyaman. Dalam penerapannya, masih banyak ditemukan pelanggaran seperti aktivitas mengamen, mengemis, dan berdagang di trotoar yang seharusnya dilarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Perda K3 belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, serta keterbatasan Satpol PP dalam melakukan pengawasan. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perda K3 di Kota Serang.
The Legal Policy of Regional Autonomy from the Perspectives of Constitutional Law and Ushul Fiqh Dede Ika Murofikoh; Fitri Dian AL Aufa; Restu Gusti Monitasari
Rechtsvinding Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1775

Abstract

This article analyzes the legal politics related to regional autonomy from the perspectives of Constitutional Law and Usul Fiqh. The study of Usul Fiqh provides an ethical and normative basis that emphasizes that every policy of power must be directed toward the benefit of society and the prevention of harm. The integration of these two perspectives is important so that regional autonomy policies are not only legally valid but also just and socially beneficial. This study aims to analyze the legal politics of regional autonomy from the perspectives of Constitutional Law and Usul Fiqh, in order to identify the normative basis, principles of benefit, and their relevance to the dynamics of changing times. This research employs a normative approach using literature reviews, examining the legal politics of regional autonomy through journals, books, and other sources related to Constitutional Law and Usul Fiqh for analysis. This study reveals that regional autonomy is a concept that grants authority to regional governments to regulate and manage governmental affairs and community interests within their regions, in accordance with the principle of decentralization. This concept aims to accelerate regional development, improve public services, and provide opportunities for regions to develop in accordance with their existing local potential. The decentralization of authority to regions enables more effective public services, policies that are more responsive to local needs, equitable development, and strengthened community participation. Thus, regional autonomy can be categorized as a mursalah issue—a benefit not explicitly stated in the texts but consistent with the general objectives of Sharia
ANALISIS HUKUM SENGKETA SERTIFIKAT GANDA BERDASARKAN UU NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PP NO. 24 TAHUN 1997 Resa Sinta; Indah Ayu Wulandari; Dede Ika Murofikoh
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 1 (2026): Jurnal Ilmiah Nusantara Januari 2026
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i1.7735

Abstract

Land certificates are an essential legal instrument that provides legal certainty over land rights and serves as the primary basis for land transactions in Indonesia. However, administrative weaknesses in the land registration system often lead to the issuance of duplicate land certificates for the same object, which results in legal uncertainty, ownership disputes, and a decline in public trust toward the state. Disputes over duplicate certificates constitute a serious legal problem because they involve administrative negligence, potential abuse of authority, and complex legal consequences across administrative, civil, and criminal domains. This research focuses on the analysis of the settlement of duplicate land certificate disputes based on Law Number 30 of 2014 on Government Administration and Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration. The method used in this study is normative legal research, employing a statute approach and a case approach to examine relevant regulations and judicial decisions related to duplicate certificates. The results of the study indicate that the issuance of duplicate certificates reflects violations of the principles of good governance, particularly legal certainty, accuracy, and accountability. Therefore, land officials are required to exercise greater diligence and responsibility in the land registration process. Through proper application of administrative law principles and effective dispute resolution mechanisms, legal certainty and justice for affected parties can be restored in accordance with the rule of law.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PIDANA BULLYING SERTA DAMPAKNYA DI LINGKUNGAN SEKOLAH Muhamad Zacky Wiby Piandy; Rocky Alexsandro Oktamora Manurung; Yarfis Andika; Dede Ika Murofikoh
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 1 (2026): Jurnal Ilmiah Nusantara Januari 2026
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i1.7797

Abstract

Bullying is a type of negative behavior frequently encountered in schools and has the potential to lead to legal consequences as it can be considered a crime. This research aims to analyze criminal acts of bullying from a legal perspective and their effects in the educational environment based on applicable regulations in Indonesia. The methodology used in this study is normative legal research with a legislative and conceptual approach. Data collection was carried out through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of this study indicate that acts of bullying, whether physical, verbal, or psychological, meet the criteria for criminal offenses in accordance with the provisions of the Criminal Code and Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. The effects of bullying in schools include mental health issues, a decline in academic performance, and the formation of an unsupportive educational atmosphere. Therefore, there is a need for enhanced law enforcement and active involvement of educational institutions in preventing and addressing bullying to ensure the protection of children's rights.
Analisis Hukum Kewajiban Memberi Nafkah Pasca Perceraian pada Anak Balita Chahya Naila Nisfu Kurnia; Diny Khalisha Salsabila; Dede Ika Murofikoh
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1955

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban pemberian nafkah kepada anak balita pasca perceraian dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, serta mengkaji permasalahan implementasinya dalam praktik. Anak balita merupakan kelompok usia yang sangat rentan dan bergantung sepenuhnya pada orang tua, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang optimal meskipun terjadi perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan perbandingan antara hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam secara tegas menempatkan kewajiban nafkah anak balita sebagai tanggung jawab orang tua, khususnya ayah, yang tidak gugur akibat perceraian. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi landasan utama dalam penetapan kewajiban nafkah tersebut. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban nafkah anak balita masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, lemahnya mekanisme eksekusi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini menyebabkan hak-hak anak balita belum terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak balita pasca perceraian.
Analisis Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 1968/PDT.P/2020/PA.SRG Intan Berliana; Dede Ika Murofikoh
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1956

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur serta mengkaji ketentuan hukum dispensasi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Fokus penelitian diarahkan pada studi kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg, yang mencerminkan praktik pemberian dispensasi perkawinan di lingkungan peradilan agama. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, penetapan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan tidak hanya didasarkan pada aspek normatif hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, moral, dan keagamaan, seperti kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, potensi stigma sosial, serta adanya restu dan keterlibatan keluarga. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memperketat batas usia perkawinan demi perlindungan anak, ketiadaan parameter teknis yang jelas terkait kesiapan anak menyebabkan ruang interpretasi yang luas bagi hakim. Oleh karena itu, dispensasi perkawinan masih berpotensi menjadi celah hukum yang melegitimasi perkawinan anak apabila tidak disertai pertimbangan yang ketat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta perlunya pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan.
LEGAL REVIEW OF SERANG DISTRICT COURT DECISION NUMBER 187/PDT.G/2024/PN SRG IN A DISPUTE OVER BREACH OF CONTRACT REGARDING A BUSINESS CAPITAL LOAN AGREEMENT Adit Onisyah Saputra; Bintang Al Nasha; Muasa Saputra; Muhammad Faizzar Rachman; Dede Ika Murofikoh
AS-SAIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH) Vol 10, No 1 (2026): AS-SAIS : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah
Publisher : Hukum tata Negara/Siyasah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/as-sais.v10i1.27623

Abstract

Abstract:This study focuses on a legal-normative analysis of Serang District Court Decision No. 187/Pdt.G/2024/PN Srg. This study applies normative legal methodology as the main framework for examining legal issues based on applicable laws and regulations. The case examined centers on a breach of contract dispute, in which the Defendant was proven to have failed to perform its obligations under the contractual agreement. Despite the material breach of obligation, the Panel of Judges ultimately decided to dismiss the Plaintiff's claim. This decision underlines a fundamental principle in civil procedural law: the success of a breach of contract lawsuit is largely determined by the formality and integrity of the document preparation. Therefore, it is imperative for the Plaintiff to prepare the factual basis (posita) of the lawsuit in an explicit, transparent manner and in accordance with the actual facts. Keywords: Analysis, Agreement, Debt, Business Capital
The Effectiveness of Local Regulation No. 2 of 2010 on the Circulation of Alcoholic Beverages in Walantaka Subdistrict Dede Ika Murofikoh; Laurel Maulana Royhan
West Science Social and Humanities Studies Vol. 4 No. 09 (2026): West Science Social and Humanities Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsshs.v4i09.3125

Abstract

Every citizen has the right to a good and healthy living environment, physical and spiritual prosperity, which is a basic right guaranteed by the state to protect the lives of all Indonesian people based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. One of the efforts to obtain a good and healthy living environment and protect the community from the negative impacts of alcoholic beverages is to prohibit alcoholic beverages so that the quality of health, order, peace, and security of the community is maintained. In this case, it is stated in the Regional Regulation of Serang City Number 2 of 2010 regarding the Circulation of Alcoholic Beverages in Walantaka District. Based on this, the formulation of the problem in this study is how the government policy regarding alcoholic beverages in Serang City and how effective Regional Regulation Number 2 of 2010 is on the Circulation of Alcoholic Beverages in Walantaka District. The research method used is an empirical juridical research method using data from interviews and library data as book literature, laws and regulations, and others. The results of this study indicate that Serang City Regional Regulation No. 2 of 2010 concerning the prevention, eradication and management of social diseases is a concrete form of the Serang City government to realize an area with a foundation of cultural and religious community life that is in line with the vision and mission of Serang City itself. So that in the end the people of Serang City are protected from all forms of actions that disturb the community, public order, security, health and values that live in the Serang City community and the effectiveness of Regional Regulation No. 2 of 2010 concerning the distribution of alcoholic beverages in Walantaka District has not been implemented optimally.
Pemenuhan Hak Keadilan dalam Perkara Pidana Anak melalui Penerapan Asas Diversi di Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau Dede Ika Murofikoh; Ahmad Ali Abdun Nasihi
AHKAM Vol 1 No 1 (2022): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.993 KB) | DOI: 10.58578/ahkam.v1i1.712

Abstract

Children who are the golden generation often face legal problems. The state exists to protect children in the face of legal problems, in this case known as the principle of diversion. The research method that the author uses in this study is descriptive analytical, which presents an appropriate picture of the characteristics and nature of the problem situation in the study to be then analyzed and processed in accordance with the practice of applying positive law supported by law. theories that correlate with the problem in general.