Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOMOI Law Review Law_Jurnal Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis
Dian Hardian Silalahi
Universitas Dharmawangsa
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
A VERSION APPLICATION FOR A CHILD OPPOSITE THE LAW Azmiati Zuliah; Dian Hardian Silalahi; Adi Putra; Rilawadi Sahputra
Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis Vol 3, No 3 (2022): Social Sciences, Education and Humanities
Publisher : Universitas Dharmawangsa Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/ijsseh.v3i3.2793

Abstract

AbstractAll children are entitled to live, to grow, to thrive and to be protected from violence and discrimination. In reality, though, the number of children with legal problems increases significantly over the years. The treatment of children in trouble with the law suggests that they are often treated as "miniatures" of criminal adults. The study aims to assess the capacity of law enforcement officials, including police, prosecutors, judges, government, and related agencies. Recognizing the needs of these institutions, we implemented an alternating diversion of restorative justice approach. The government has projected the rupiah's exchange rate at rp9,100 per dollar in the Jakarta interbank spot market on Monday as investors bought the local unit on Wednesday. The study USES a descriptive qualitative study method with a prescriptive quality of research with an empirical approach and USES primary and secondary data. The data gathered is analyzed by organizing the data into categories, detailing them in units, and drawing conclusions that are easily understood. The results of this study have concluded that understanding with law enforcement officers especially at the police level is better because the completion of children's cases outside the law can be resolved at the investigative level. Most of the whistleblower (90,48%) Understanding about complainers of judges, prosecutors, police and lawyers, including ngos, social work units and bapas staff.Keyword: diversion, restorative justice, son
DETERMINATION OF SUSPECTS IN CORRUPTION CRIMES BY POLICE INVESTIGATORS FROM A DUE PROCESS OF LAW PERSPECTIVE Basar Achmad S Purba; Andi Maysarah; Dian Hardian Silalahi
NOMOI Law Review Vol 7, No 1 (2026): May Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v7i1.31051

Abstract

The extensive authority of Police investigators in determining suspects of corruption crimes often intersects with issues of arbitrariness and fundamental human rights protection. This study aims to analyze the reconstruction of suspect determination procedures based on Law Number 20 of 2025 and its juridical implications. As a theoretical and practical reference for legal practitioners, this research underscores the urgency of procedural compliance to ensure legal certainty. Employing normative legal research with statute and conceptual approaches , the discussion highlights a paradigm shift from broad discretion to mandatory scientific evidence, specifically requiring definitive state loss audits and "Special Case Exposure" involving external experts. The analysis confirms that the validity of suspect determination strictly depends on these limitative boundaries. The conclusion asserts that any violation constitutes an excess of power, rendering the suspect status null and void and the evidence invalid (fruit of the poisonous tree). Consequently, this research suggests that law enforcement must strictly adhere to these procedural safeguards to uphold the supremacy of due process in corruption eradication.
Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penyelesaian Konflik Norma Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dinda Aulia Siregar; Andi Maysarah; Dian Hardian Silalahi
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9565

Abstract

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak anak atas rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menghadirkan pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan yang berdampingan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga berpotensi menimbulkan konflik norma dalam penentuan dasar hukum terhadap tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis konflik norma tersebut, mengkaji penerapan asas lex specialis derogat legi generali sebagai mekanisme penyelesaiannya, serta menilai implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan ketentuan yang bersifat khusus (lex specialis) sehingga harus diprioritaskan dalam penanganan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak. Penerapan asas tersebut memberikan kepastian hukum, mencegah disparitas penerapan norma, dan memperkuat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban.
EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK PADA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU (SPKT) DI KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN Raynaldo Jaya Berade Sembiring; Andi Maysarah; Dian Hardian Silalahi
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9171

Abstract

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) merupakan ujung tombak pelayanan publik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang beroperasi 24 jam tanpa henti. Pelayanan publik pada hakikatnya adalah pemberian jasa kepada masyarakat yang memerlukan, baik oleh pemerintah, swasta atas nama pemerintah, maupun swasta kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Dalam konteks kepolisian, SPKT mengemban tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan keamanan dan perlindungan hukum secara cepat, tepat, dan bebas pungutan. Penelitian ini mengkaji tiga persoalan utama: (1) bagaimana pelaksanaan pelayanan publik pada SPKT Polrestabes Medan; (2) sejauh mana efektivitas pelayanan tersebut diukur dari pencapaian tujuan, kepuasan masyarakat, dan standar layanan; dan (3) kendala apa saja yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme layanan berjalan terstruktur dengan dukungan Aplikasi DORS dan transformasi digital, efektivitas masih belum optimal pada dimensi ketepatan waktu tindak lanjut dan ketersediaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terukur.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR : 01/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy Bernad Napitupulu; Andi Maysarah; Dian Hardian Silalahi
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8528

Abstract

Fenomena anak di bawah umur yang terlibat sebagai pelaku kekerasan seksual kini semakin mendapat sorotan publik yang luas. Kasus semacam ini bahkan tercatat terus bertambah di beberapa wilayah Indonesia.Penelitian ini dirumuskan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana Indonesia mengonstruksi pertanggungjawaban bagi pelaku anak dalam kejahatan persetubuhan, serta untuk memahami pertimbangan apa saja yang mendasari hakim ketika memutus perkara serupa di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan sumber data yang diperoleh melalui kajian literatur dan bahan hukum kepustakaan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa dalam perkara atas nama anak berinisial PA, hakim menetapkan perbuatan tersebut masuk dalam kualifikasi tindak pidana persetubuhan. Ketentuan hukum yang dijadikan rujukan adalah Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berikut seluruh perubahannya, yang diterapkan secara bersamaan dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam putusannya, hakim menjatuhkan dua sanksi pidana pokok yang merujuk pada Pasal 71 ayat (1) undang-undang tersebut. Pertimbangan hakim terbagi atas dua dimensi, yakni dimensi yuridis yang berpijak pada fakta-fakta persidangan, serta dimensi non-yuridis yang memuat faktor-faktor yang meringankan maupun memberatkan terdakwa. Penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dipilih agar hak pendidikan pelaku tetap terpenuhi, sedangkan sanksi pengganti denda dirancang sebagai sarana pengembangan keterampilan, keduanya bertujuan mencegah pelaku mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang.
EFEKTIVITAS PENERAPAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM BERLALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLSEK PADANG BOLAK Intan Permata Sari Tanjung; Andi Masysarah; Dian Hardian Silalahi
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9644

Abstract

Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang penegakan hukum telah melahirkan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai metode penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik yang lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum ETLE, menilai efektivitas penerapannya dalam meningkatkan kepatuhan berlalu lintas di wilayah hukum Polsek Padang Bolak, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara dengan aparat kepolisian serta masyarakat pengguna jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ETLE memiliki legitimasi hukum yang kuat berdasarkan peraturan mengenai lalu lintas dan transaksi elektronik. Penerapannya di Polsek Padang Bolak cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dan menekan sejumlah pelanggaran tertentu. Kendati demikian, efektivitas tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital masyarakat, serta ketidaksesuaian data kepemilikan kendaraan. Oleh karena itu, peningkatan fasilitas teknologi, pembaruan data registrasi kendaraan, dan sosialisasi yang berkelanjutan diperlukan guna mengoptimalkan pelaksanaan ETLE.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM ANCAMAN KEKERASAN MELALUI TIKTOK PADA SUBDIT CYBER POLDA SUMATERA UTARA Aldri Brona Tarigan; Andi Maysarah; Dian Hardian Silalahi
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9698

Abstract

Ancaman kekerasan melalui TikTok menempatkan penyidik pada persoalan ganda, yaitu melindungi korban secara cepat dan membuktikan hubungan antara konten, akun, perangkat, serta pelaku. Penelitian ini menganalisis praktik penanganan laporan, faktor yang memengaruhi efektivitas penyelidikan dan penyidikan, serta upaya mengatasi hambatan pada Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara. Metode yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dan empiris terbatas dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis wawancara terdokumentasi AKP Fery Kusnadi yang dipublikasikan pada 2021, tanpa menganggapnya sebagai wawancara baru atau keterangan khusus TikTok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan yang efektif memerlukan penerimaan laporan yang responsif, preservasi konten sejak awal, pemeriksaan korban dan saksi, akuisisi forensik, atribusi akun kepada orang tertentu, serta gelar perkara yang menguji keterhubungan seluruh alat bukti. Penerapan Pasal 29 juncto Pasal 45B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mensyaratkan informasi bermuatan ancaman dikirim secara langsung kepada korban, sehingga unggahan publik tidak otomatis memenuhi delik tersebut. Efektivitas dipengaruhi oleh akun palsu, penghapusan konten, keterbatasan metadata, kecepatan permintaan data, integritas bukti elektronik, ketepatan kualifikasi delik, kapasitas forensik, koordinasi kelembagaan, dan kelengkapan laporan korban. Penguatan daftar periksa bukti TikTok, matriks kualifikasi delik, prosedur preservasi dan rantai penguasaan, koordinasi dini dengan penuntut umum, serta komunikasi perkembangan perkara menjadi langkah utama yang direkomendasikan.
Co-Authors Adi Putra Aldri Brona Tarigan Andi Masysarah Andi Maysarah Basar Achmad S Purba Bernad Napitupulu Dinda Aulia Siregar Intan Permata Sari Tanjung Raynaldo Jaya Berade Sembiring Rilawadi Sahputra ZULIAH, AZMIATI