Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

Studi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat: Indonesia Dimamesa, Inge Putri; Sanahan, M. Geovani; Fahrudin, M. Khoirun Nafiq; Simangunsong, Fernandes
Interaktif : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 14 No. 2 (2022): December
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.interaktif.2022.014.02.1

Abstract

This study aims to determine the change in the status of a village to a sub-district that occurs in today's society is not in line with the existing village organization and was formed in Garut Regency, West Java Province. Where the community needs better services that are supported by quality technology and adequate infrastructure. This is the beginning where the study of changing the status of a village into a sub-district needs to be carried out using the organizational development theory developed by Fernandes Simangunsong (2014) in the hope of providing better and maximum services for the community in Garut Regency. The method or technique we use is a qualitative method and a descriptive approach that is able to provide a systematic description of an existing phenomenon in detail, thorough and real. The data we use also comes from journals, books, and the internet. Therefore, this study of changing the status of a village into a sub-district provides an overview of whether or not there is a plan to change the status of a village in Garut Regency to a sub-district.
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERTIBKAN ADMINISTRASI PENDUDUK PINDAH DATANG DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH Eka Putra Kurniyanto, Prastama; Simangunsong, Fernandes
MAJAPAHIT POLICY Vol 2 No 2 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Islam Majapahit, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36815/majapahitpolicy.v2i2.1958

Abstract

This study aims to determine and analyze the Regional Government Strategy in Ordering the Administration of Moving PopulationsCome, to find out and analyze the supporting and inhibiting factors of the Regional Government Strategy in Ordering Population AdministrationMoving and Coming, as well as to find out and analyze the efforts made in overcoming the inhibiting factors of the Regional Government Strategy inControlling the Administration of Migratory Residents in Palu City, Central Sulawesi Province. This research uses Strategy Theory from Hunger DanWhelen (2003) as an analytical knife where in the theory of Hunger and Whelen Strategy includes 4 (four) indicators namely Environmental Observation,Strategy Formulation, Strategy Implementation, and Evaluation and Control. The research method used is descriptive qualitative methodwith an inductive approach. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observation, and documentation. Interviewed informantsnamely the Head of the Population and Civil Registration Service, the Head of the Population Registration Service Division, the Head of the Population Migration Section,Head of Mantikulore sub-district, Tawaeli sub-district head, and the community which includes community leaders and youth leaders. Based on the results of research that hascarried out, in overcoming the problem of relocating residents, the local government through the Department of Population and Civil Registration of the City of Paluimplementing strategies that are already quite good, but public awareness still needs to be improved.
Penataan Ulang Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Satya Praja, Abdul Fatah; Hayat Tribrata, Aqli; Ariij Syahni, Ashiilah; Simangunsong, Fernandes
Jurnal Identitas Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Identitas
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/identitas.v1i2.152

Abstract

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis Penataan Kelembagaan di Kabupaten Garut dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk melakukan penataan ulang perangkat daerah Kabupaten Garut. Adapun konsep yang dipakai sebagai rujukan atau pisau analisis adalah konsep dalam buku Penataan Ulang Organisasi Perangkat Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Sejauh ini kinerja perangkat daerah pemerintahan Kabupaten Garut masih tergolong belum cukup efektif, sehingga perlu dilakukan penataan ulang terhadap perangkat daerah yang ada pada waktu tertentu. Penataan ulang perangkat daerah ini bertujuan untuk meregenerasi setiap posisi yang ada pada perangkat daerah tersebut, agar perangkat daerah yang ada di Kabupaten Garut dapat beroperasi dengan lebih maksimal dalam melayani masyarakat. Sehingga timbul kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Daerah Garut. Dengan adanya penataan ulang ini, akan tercipta sebuah dampak positif, yaitu terciptanya kinerja yang maksimal dari setiap pegawai, untuk mendapatkan kepercayaan kembali dalam menempati posisi yang pernah diisi sebelumnya. Dalam penataan ulang perangkat daerah, diperlukan kesesuaian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah. Pemahaman tentang penataan ulang perangkat daerah yang baik akan sangat mempengaruhi kinerja perangkat daerah baru yang tercipta nantinya. Oleh karena itu, penataan ulang perangkat daerah di Kabupaten Garut perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Garut.
Evaluation of The National Mental Revolution Movement Policy in Increasing Inter and Intra-Religious Tolerance and Harmony (Study in The Special Capital Region of Jakarta Province) Fahrurozi, Mukhammad; Simangunsong, Fernandes
Journal Of Social Science (JoSS) Vol 4 No 9 (2025): JOSS: Journal of Social Science
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/joss.v4i9.508

Abstract

This study aims to evaluate the policies of the National Movement for Mental Revolution (GNRM) in increasing tolerance and inter-religious harmony in DKI Jakarta Province. The problems behind this study are the increase in hoaxes, hate speech, intolerance and radicalism in society, as well as the erosion of the values of mutual cooperation and unity. The underlying theory of this study is the Stufflebeam evaluation model with the CIPP (Context, Input, Process, Product) approach. This study uses a qualitative method with an analytical descriptive approach. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The research informants consisted of 20 people representing policy makers, policy implementers, policy targets, policy evaluators, and expert speakers. Data analysis uses data condensation, data presentation, and conclusion drawing techniques. The results of the study show that from the aspect of context evaluation, GNRM policies have identified the needs of the community in building tolerance. From the aspect of input evaluation, there is cross-sectoral stakeholder involvement but there are still budget and resource limitations. From the aspect of process evaluation, the implementation of the program is running but has not been optimal in reaching all levels of society. From the aspect of product evaluation, there is a positive but not significant impact on increasing the index of religious harmony. Supporting factors include government commitment and stakeholder support, while inhibiting factors include budget limitations, coordination between agencies that are not optimal, and strong narratives of intolerance on social media.
Manajemen Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan aset pasca bencana tsunami di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Simangunsong, Fernandes; Onsent, Juan Rivaldi
Jurnal Honai Vol 4 No 2 (2025): Juni
Publisher : LPPM UNAIM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61578/jh.5.1.25-36

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis manajemen pemerintahan daerah dalam pengelolaan aset pasca bencana tsunami, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat manajemen pemerintahan daerah dalam pengelolaan aset pasca bencana tsunami, dan untuk Mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi faktor-faktor pnedukung dan penghambat manajemen pemerintahan daerah dalam pengelolaan aset pasca bencana tsunami di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Teori yang digunakan adalah teori manajemen dari George R. Terry dalam buku dasar-dasar manajemen edisi revisi (2019:8) yakni perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), pengawasan (controlling). Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Walikota Palu, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Kota Palu, Assisten Daerah Kota Palu, Kepala BPKAD Kota Palu, Sekretaris BPKAD Kota Palu, Kepala Sub Umum dan Kepegawaian BPKAD Kota Palu, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan BPKAD Kota Palu, Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Palu, serta masyarakat dalam hal ini pegawai BPKAD Kota Palu. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Manajemen Pemerintahan Daerah sudah baik Dalam Pengelolaan Aset Pasca Bencana Tsunami meskipun dalam prosesnya terdapat kendala yang disebabkan oleh bencana tsunami dan pandemi Covid. Terdapat faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi Manajemen Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Aset seperti terdapat kekurangan anggaran pelatihan/BIMTEK dan Kurangnya ketersediaan SDM.
KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK PUSAT Sinaga, Womsiter; Sumaryadi, I Nyoman; Simangunsong, Fernandes; Sinurat, Marja
Jurnal Agregasi Vol 10 No 1 (2022)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v10i1.5855

Abstract

Taxes are needed to finance government operations, for central and local governments. DGT's coordination with the Serdang Bedagai Regency Local Government is crucial for optimizing central tax. This study aims to analyze the coordination between the Directorate General of Taxes and the Local Government of Serdang Bedagai Regency. This study utilizes descriptive qualitative approach. This study found that the two parties’ coordination isn’t maximized, there’s no Regent Regulation optimizing central tax revenues. It’s not formally made in a Cooperation Agreement (PKS) for synchronizing activities-- furthermore unsupported by an information system. The local government and DGT’s technology are unintegrated. The intensification and extensification activities are lacking. Supervision of the Treasurer is implemented ineffectively. Data informations’ exchange between the Local Government and the DGT has been inadequate.
Studi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Dimamesa, Inge Putri; Sanahan, M. Geovani; Fahrudin, M. Khoirun Nafiq; Simangunsong, Fernandes
Interaktif : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 13 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.interaktif.2021.013.02.1

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan status desa menjadi kelurahan yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini tidaklah sejalan dengan organisasi desa yang telah ada dan terbentuk di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Di mana masyarakat membutuhkan pelayanan yang lebih baik yang didukung dengan kualitas teknologi serta sarana prasarana yang memadai. Hal ini merupakan mula dimana studi perubahan status desa menjadi kelurahan perlu dilakukan dengan menggunakan teori pengembangan organisasi yang dikembangkan oleh Fernandes Simangunsong (2014)dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik serta maksimal untuk masyarakat di Kabupaten Garut. Metode atau teknik yang kami gunakan adalah metode kualitatif dan pendekatan secara deskriptif yang mampu memberikan gambaran secara sistematis dari suatu fenomena yang ada secara detail, teliti dan bersifat nyata. Data-data yang kami gunakan juga berasal dari jurnal, buku, maupun internet. Oleh karena itu, studi perubahan status desa menjadi kelurahan ini memberikan gambaran mengenai ada atau tidak adanya sebuah perencanaan dalam mengubah status desa di Kabupaten Garut menjadi kelurahan.
Policy implementation the transition period: A case study at Tangerang Raharusun, Felix; Wasistiono, Sadu; Simangunsong, Fernandes; Pitono, Andi
Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Vol. 3 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Multidisciplinary Science
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/ijoms.v3i2.792

Abstract

The total assets managed by the UPK in Tangerang Regency are IDR 47,424,689,719, if the UPK does not transform into a Joint BUMD there is a chance that the government will lose these funds, because the management of the UPK is managed privately. The aim of this research is to implement policies, determinant factors that determine policy implementation, and strategies for optimizing the policy transition of establishing managers of ex-PNPM-MP community revolving fund activities into joint village-owned enterprises in Tangerang Regency, Banten Province. This research uses the policy implementation theory proposed by Hamdi. The research method used is a qualitative approach with descriptive research type. The data analysis technique used is data reduction and drawing conclusions. The research results show that the implementation of the transition policy for the formation of Ex-PNPM-MP Community Revolving Fund Activity Managers to become BUMDesma has not been optimal. This is proven by the research results that there is no former PNPM-MP DBM Activity Management Unit that has implemented the transformation process. Policy Transition: 1) Unfreezing Stage, namely socialization and communication steps as well as organizational/institutional strengthening. 2) The Movement Stage, namely the step of sharing understanding about the transformation process. 3) Refreezing stage, namely the leadership role and connections between programs. Policy implementation strategies during the transition period: communication and socialization and institutions.
KAJIAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN PADA DESA BIS AGATS DI KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA Simangunsong, Fernandes
ARISTO Vol 4 No 1 (2016): ARISTO Vol. 6 Tahun 2016
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v4i1.175

Abstract

Abstrak            Perubahan masyarakat ini seharusnya berbanding lurus dengan organisasi pemerintahan  yang melayaninya. Tapi ternyata saat ini organisasi desa yang ada, terkesan tidak bisa mengikuti dinamika perubahan sosial masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang cepat dan didukung oleh teknologi yang canggih. Berangkat dari fenomena inilah  maka kajian perubahan status desa menjadi kelurahan perlu  dilakukan melalui teori pengembangan organisasi dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Asmat.Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Perubahan Sosial, Dan Pembangunan Organisasi.
Quality of Air Transportation Services in Supporting Accessibility of Tourist Destinations in West Java Province Fernando, Fernando; Simangunsong, Fernandes; Rusfiana, Yudi; Achmad, Mansyur
ARISTO Vol 13 No 1 (2025): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v13i1.10335

Abstract

Airport transportation is one of the backbones of national transportation and connectivity. The government has issued regulations related to Minimum Service Standards for Air Transportation Passengers which have an important role in regulating and ensuring the quality of service provided by airport management to consumers or users of services. West Java itself has three airports as transportation access in the accessibility of tourist destinations, namely Husein Sastra Negara Airport, Kertajati Airport and Nusawiru Airport. The purpose of this study is to analyze the Quality of Air Transportation Services in Supporting the Accessibility of Tourist Destinations in West Java Province. The research method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews, participant observation and document collection and studies. The results of this study explain that the Quality of Air Transportation Services in Supporting the Accessibility of Tourist Destinations in West Java Province at Nusawiru Airport is not optimal due to several things including facilities and infrastructure that need to be rejuvenated so that they can support excellent service. Supporting factors Nusawiru Airport has a strategic position as the only airport located in the Southern West Java, which is an alternative gateway to Tourist Destinations in West Java. As a strategic national tourism area to become a world tourist destination. Inhibiting factors The frequency of flight services from and to Nusawiru cannot be ensured to be routinely available every day, so that income from traffic is still low. Then another inhibiting factor is the financing factor for the operation of Nusawiru Airport.