Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Dimensi

TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN OLEH WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA (MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN) Azrianti, Seftia
JURNAL DIMENSI Vol 4, No 1 (2015): JURNAL DIMENSI (MARET 2015)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.029 KB) | DOI: 10.33373/dms.v4i1.66

Abstract

Kehadiran warga negara asing untuk memiliki rumah tempat tinggal dalam rangka melakukan bisnis di Indonesia perlu diperhatikan. Rumah tempat tinggal yang ada di Indonesia dapat berupa rumah tunggal maupun rumah susun. Kepemilikan rumah tempat tinggal khususnya rumah susun harus diberikan batasan terhadap hak kepemilikan satuan rumah susunnya mengingat kehadiran warga negara asing dalam rangka melakukan bisnis di Indonesia hanya dengan batas waktu tertentu dan pada dasarnya kehadiran warga negara asing tersebut harus memberikan manfaat bagi pembangunan nasional.            Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaturan kepemilikan satuan rumah susun bagi warga negara asing menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia serta mengenai bentuk  kepastian hukum yang diberikan pemerintah terhadap warga negara asing yang memiliki satuan rumah susun di Indonesia. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif, alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan kepemilikan satuan rumah susun oleh warga negara asing tidak dapat dilihat dari satu undang-undang saja yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun saja tetapi juga di dukung dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agraria karena belum ada peraturan khusus mengenai kepemilikan satuan rumah susun bagi warga negara asing ini. untuk memberikan kepastian hukum bagi wara negara asing dalam kepemilikan satuan rumah susun maka pemerintah memberikan jaminan perlindungan hukum dengan memberikan sertifikat hak milik terhadap hak tersebut agar tidak dapat di ambil atau direbut oleh pihak lain. 
PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOBA DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA MENURUT HUKUM NASIONAL Hadiyanto, Alwan; Marpuah, Siti; Azrianti, Seftia; Kurniawan, Wan Rahmat; Wardani, Dian Wiris Woro
JURNAL DIMENSI Vol 12, No 3 (2023): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2023)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v12i3.5978

Abstract

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Pemerintah Indonesia mengedepankan peran Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran Narkoba di Indonesia. Adapun upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba dilakukan dengan tiga tahapan yaitu pertama, Preemtif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Kedua, Preventif yaitu upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Ketiga, Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen.