Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Jurnal Dimensi Jurnal Cahaya Keadilan PETITA Journal of Law, Poliitic and Humanities Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Jurnal Pendidikan Siber Nusantara Jurnal Ragam Pengabdian SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Rizki Tri Anugrah Bhakti
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
KEDUDUKAN PIHAK YANG LEMAH PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN MERGER DENGAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPNYA Bhakti, Rizki Tri Anugrah
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 1 (2015): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akibat dari persaingan usaha menyebabkan setiap perusahaan dituntut untuk bisa menghadapi tantangan dan hambatan yang timbul dari adanya persaingan tersebut. Perusahaan berlomba-lomba menggunakan strategi yang tepat untuk mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Untuk itulah merger atau penggabungan dianggap merupakan strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengembangkan perusahaan, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Meningkatnya keuntungan yang didapat perusahaan, juga mengandung unsur kerugian didalamnya. Unsur kerugian akibat tindakan Merger ini lebih dirasakan oleh pihak-pihak yang tergolong lemah/kecil yang kedudukannya menjadi riskan, misalnya saja pihak yang lemah karena struktural, pihak yang lemah karena financial, pihak yang lemah karena lokalisasi, dan juga karena adanya penerapan Appraisal Rights. Oleh karena itulah perlu adanya perlindungan hukum untuk menjaga keadilan dengan melindungi pihak yang lemah tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DARI PRAKTEK DUMPING AKIBAT PERDAGANGAN INTERNASIONAL Bhakti, Rizki Tri Anugrah
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses the role of the Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) in providing protection for industry in Indonesia from dumping practices due to international trade. Speaking of dumping, it means talking about the practice of selling products in export destination countries at prices below the normal price that have the aim of controlling foreign markets. The consequences of Indonesias participation in international trade organizations will certainly indirectly have the potential to experience impacts on dumping, this is due to the powerlessness of refusing exports from fellow member countries.
ANALISIS YURIDIS DAMPAK TERJADINYA PASAR OLIGOPOLI BAGI PERSAINGAN USAHA MAUPUN KONSUMEN DI INDONESIA Bhakti, Rizki Tri Anugrah
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keinginan produsen untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya menyebabkan potensi terjadinya pasar oligopoli sangatlah besar.Secara kasat mata, keberadaan pasar ini memang tidak dapat dilihat oleh konsumen.Hal ini disebabkan masih terdapatnya beberapa produsen yang masih beroperasi.Namun kondisi ini dapat dirasakan oleh masyarakat bilamana masyarakat dapat jeli melihat bahwa harga suatu barang bukan lagi terpengaruh oleh tinggi rendahnya permintaan, kualitas maupun kuantitas barang yang beredar. Yang berarti bahwa harga bukan lagi ditentukan oleh pasar, melainkan telah ditentukan oleh produsen sendiri melalui serangkaian upaya, baik berupa penurunan harga barang akibat produsen lain juga melakukan hal yang sama, kesepakatan membatasi jumlah produksi, sampai dengan adanya kartel. Hal inilah yang menimbulkan potensi persaingan usaha sangatlah besar, yang pada akhirnya konsumenlah yang akan dirugikan.
PEMBERDAYAAN UMKM DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MELALUI PRINSIP BAGI HASIL Bhakti, Rizki Tri Anugrah; Bakri, Mochammad; Hamidah, Siti
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 5, No 1: Juni 2013
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.157 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v5i1.2990

Abstract

This article describes the micro, small and medium enterprises (SMEs), which has high ability  to  absorb  labor  market,  as  many  as  97.3%  from  the  total  labor  force  working. However,  the  role  of  micro,  small  and  medium  enterprises  (SMEs)  in  the  reality  have difficulties in some factors, one of the factor is capital issues. This is where Syariah financial institution  with  the  profit  sharing  principal  to  be  expected  become  ideal  solution,  this because on the financing use the profit sharing principal. Observing phenomenon as above it is necessary to have assessment on few point area, first, implementation of financing on Syariah financial institution in the Malang City perceived become ideal solutions. Second, the factors which become the barrier on implementation of financing on Syariah financial institution in Malang City. Third; the right solution to overcome the barrier factors on the implementation at Shariah financial institution in Malang City concerning exact profit sharing principal. Artikel ini membahas tentang kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia yang cukup besar, yaitu sebanyak 97,3% dari total angkatan kerja yang bekerja. Namun peran tersebut dalam kenyataannya terkendala oleh beberapa hal, diantaranya permasalahan modal. Disinilah peran Lembaga Keuangan Syari’ah dengan pembiayaan berprinsip bagi hasil sangat diharapkan. Mengamati fenomena yang demikian maka perlu dikaji mengenai beberapa hal; pertama, pelaksanaan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari’ah di kota Malang yang dirasa ideal bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kedua, faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari’ah di Kota Malang berkenaan dengan prinsip bagi hasil, dan ketiga,  solusi  untuk  mengatasi  faktor-faktor  penghambat  pelaksanaan  pembiayaan  pada Lembaga Keuangan Syari’ah di Kota Malang berkenaan dengan prinsip bagi hasil yang ideal tersebut.
KEBENARAN MATERIIL DOKUMEN APOSTILLE Riyanto, Agus; Bhakti, Rizki Tri Anugrah
PETITA Vol 5, No 1 (2023): PETITA VOL. 5 NO. 1 JUNI 2023
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v5i1.5533

Abstract

Fungsi Sertifikat Apostille adalah mengotentifikasi keabsahan asal mula (origin) dokumen beserta tanda tangan pejabat yang mengesahkan dokumen publik tertentu, di antaranya ijazah, akta lahir, akta cerai, surat kuasa, surat kematian dan dokumen lainnya. Penerbitan Sertifikat Apostille akan memberi kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan legalisasi dokumen untuk kebutuhan aktivitas di luar negeri. Dibandingkan di masa sebelumnya, kemudahan satu langkah penerbitan Sertifikat Apostille yang dapat langsung digunakan di 121 negara pihak Konvensi Apostille dapat mendukung lalu lintas dokumen publik antarnegara menjadi lebih cepat dan efisien untuk menjawab kebutuhan masyarakat internasional yang interconnected pada era globalisasi. Hal ini berlaku sejak Indonesia menjadi negara anggota Konvensi Apostille setelah meratifikasi Convention Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (atau disebut juga Konvensi Apostille) Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 pada 5 Januari 2021. Problem yuridisnya, apakah Sertifikat Apostille menjamin kebenaran materiil dari surat originnya?
ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN TERHADAP FUNGSI SOSIAL YAYASAN: Indonesia sinaga, Maruntung; Bhakti, Rizki Tri Anugrah
SCIENTIA JOURNAL Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Foundations have fubctions and objectifes in the social field, one of the main focuses is education. Founded foundations that have full roles and responsibilities in managing them must fulfill the requirements in law number 28 of 2004 concerning Foundations. The purpose of thus study is to describe and analyze and find out (1) the social funtion of establishing a Foundation in accodance with law no. 28/2004 on Foundations, (2) the forms of foundation activities that are permitted in the law of profit. Some problems with the establishment of educational foundations with the emergence of social functions of foundations as well as forms of activities that are not synchronous. The main source of this research is available data in the form of books and journals as well as written approach used is nornative juridical by examining and interpreting theoretical matters regarding doctrine, and social-related legal norms. Data analysis with qualitative analysis. Based on the results of research and deductive conclusions can be drawn by way of thinking based on general facts and then conclusions drawn specifically
ANALISI YURIDIS HILANGNYA STATUS HAK GUNA BANGUNAN AKIBAT DITERLANTARKAN PEMILIKNYA Sianipar, Ronia; Bhakti, Rizki Tri Anugrah
SCIENTIA JOURNAL Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Humans live and live on the land and use the land to carry out their lives. Once the importance of land for human life, animals, and plants because it can produce natural resources that are very useful for many people, then in need of a regulation that regulates land. In Indonesia the regulations concerning land and buildings thereon are regulated in the UUD RI 1945 (Constitution of the Republic of Indonesia) article 33 paragraph 3, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, Government Regulation Number 40 of 1996 concerning Business Use Rights, Building Use Rights and Rights Use of Land, Government Regulation Number 11 of 2010 concerning Control and Utilization of Abandoned Land. Researchers analyze abandoned land in terms of Government Regulation No. 11 of 2010 concerning Control and Utilization of Abandoned Land and rules regarding legal protection for loss of building rights. The method used in this research is normative, where researchers obtain data from a literature study which will then be tested with legal principles. The results of the study show that although the Government of Indonesia has issued a number of rules regarding land rights, in its implementation many problems related to these rights are still found, such as the unilateral loss of land rights by the government. A deeper study and renewal of the law relating to the regulation of neglected land is needed so that the community and agencies or government relating to land control have a common understanding so that problems do not occur when land policing is neglected in the future.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA FILM BIOSKOP YANG DITAYANGKAN PADA MEDIA SOSIAL Anggrayni, Liza; Bhakti, Rizki Tri Anugrah
SCIENTIA JOURNAL Vol 2 No 3 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Copyright is the exclusive right for the creator or recipient of the right to announce or reproduce his work or give permission for it by not reducing restrictions in accordance with applicable laws and regulations. Cinema film is one of the works that has a copyright, but many Indonesian people broadcast cinema films without the permission of copyright holders on social media. The purpose of this study is for copyright holders to know what kind of protection is provided by legislation in Indonesia and what efforts so that broadcasting without permission does not occur. Based on the theory of legal protection that is used by the writer to examine normatively the legislation in force in Indonesia. Legal protection can be said as a separate description of the function of the law itself, which has the concept that the law provides justice, order, certainty, usefulness and peace. In preventive protection is preventive meaning this form of protection aims to prevent the occurrence of a violation of copyright, especially in the film. This protection provides prevention to reduce piracy or duplication of films that can cause harm. Broadcasting of this film is carried out using the internet media so that it is closely related to Law concerning Information and Electronic Transactions. There is also repressive legal protection which is the final protection in the form of sanctions such as fines, imprisonment and additional punishment given if a dispute has occurred or a violation has been committed. Lack of public understanding of copyright protection results in rampant broadcasting of cinema films without permission. Keywords: Broadcast without permission, Cinema Film, Copyright.
KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA: KEBEBASAN BERKONTRAK vs IMPERATIF PERLINDUNGAN KONSUMEN Sartika, Evi Febri; Bhakti, Rizki Tri Anugrah; Maileni, Dwi Afni; Fernando, Rico; Novianti, Tri; Yulisa, Putri Dwi; Kelvin, Edwar; Heryanto, Medi; Anwar, Fachrul; Pramesti, Adelia Widya
JURNAL DIMENSI Vol 14, No 3 (2025): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2025)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v14i3.8690

Abstract

Kajian ini menganalisis secara yuridis-normatif klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit baku perbankan di Indonesia. Klausula ini menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar dan cenderung lebih meningkatkan posisi bank dalam suatu perjanjian. Kajian ini menelaah benturan antara asas kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan mandat perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (UUPK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 22 Tahun 2023. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus terhadap yurisprudensi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sektoral (lex specialis) secara tegas melarang klausula eksonerasi dan menyatakannya batal demi hukum (void ab initio), praktik di lapangan masih terus berlangsung. Implementasi hukum (law in action) terhambat oleh inkonsistensi putusan pengadilan, yang terbelah antara pendekatan formalistik yang menguatkan kontrak dan pendekatan progresif yang berpihak pada konsumen. Disimpulkan bahwa persoalan utama terletak pada kesenjangan antara hukum dalam teks dan penegakannya. Rekomendasi difokuskan pada penguatan pengawasan OJK, penyeragaman pandangan hakim melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan peningkatan kepatuhan industri untuk menjembatani kesenjangan tersebut demi perlindungan konsumen yang efektif.
Legality, Proportionality and Protection in Public Order Enforcement by Satpol PP in Batam, Indonesia Irwan, Irwan; Maileni, Dwi Afni; Bhakti, Rizki Tri Anugrah; Kelvin, Edwar
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 2 (2026): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v8i2.2022

Abstract

This study examines the interplay of legality, proportionality and rights protection in enforcement operations conducted by the Satpol PP in Batam, Indonesia. Local-order enforcement against violations of regional regulations often triggers contestation because it intersects with livelihoods, property interests and security while simultaneously demanding effective public-order governance. The research aims to assess whether enforcement actions comply with applicable mandates and procedural requirements; evaluate how proportionality is applied in selecting measures, escalating interventions and using force; and map available safeguards and remedies for affected residents. A socio-legal case-study design is employed, combining document analysis, field observation and semi-structured interviews with Satpol PP officers, local government units, street vendors and business actors and civil-society representatives. Findings suggest legality is generally satisfied at the level of formal authority, yet procedural weaknesses persist in advance notice, record-keeping, transparency of decision-making and post-operation accountability. Proportionality is not consistently operationalized, particularly regarding the least restrictive option, clear escalation stages and standards on the use of force. Rights protection for impacted communities remains dependent on discretion, with complaint channels and restitution mechanisms insufficiently accessible, especially for vulnerable groups. The study recommends strengthening rights-based SOPs, institutionalizing proportionality training, improving documentation and supervisory controls and providing accessible complaint, mediation and relocation-support pathways. More broadly, inter-agency coordination and performance metrics should prioritize voluntary compliance and reduced grievances, not merely the number of operations, to enhance legitimacy and protect citizens in governance.
Co-Authors Agus Riyanto Anggrayni, Liza Anwar, Fachrul Bahtiar Bahtiar Chandra, Roli Dwi Afni Maileni, Dwi Afni ER, Marselinah Fernando, Rico Hartawan, Ilham Eka Heryanto, Medi Hutasoit, Isfandir Irwan Irwan Kelvin, Edwar Mochammad Bakri, Mochammad Pramesti, Adelia Widya Pristika Handayani Roja, Roja Sartika, Evi Febri Sianipar, Ronia sinaga, Maruntung Siti Hamidah Tri Novianti, Tri Yulisa, Putri Dwi