Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Jurnal Cahaya Keadilan PETITA Lex Publica SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Rizki Tri Anugrah Bhakti
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
KEDUDUKAN PIHAK YANG LEMAH PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN MERGER DENGAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPNYA Bhakti, Rizki Tri Anugrah
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 1 (2015): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akibat dari persaingan usaha menyebabkan setiap perusahaan dituntut untuk bisa menghadapi tantangan dan hambatan yang timbul dari adanya persaingan tersebut. Perusahaan berlomba-lomba menggunakan strategi yang tepat untuk mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Untuk itulah merger atau penggabungan dianggap merupakan strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengembangkan perusahaan, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Meningkatnya keuntungan yang didapat perusahaan, juga mengandung unsur kerugian didalamnya. Unsur kerugian akibat tindakan Merger ini lebih dirasakan oleh pihak-pihak yang tergolong lemah/kecil yang kedudukannya menjadi riskan, misalnya saja pihak yang lemah karena struktural, pihak yang lemah karena financial, pihak yang lemah karena lokalisasi, dan juga karena adanya penerapan Appraisal Rights. Oleh karena itulah perlu adanya perlindungan hukum untuk menjaga keadilan dengan melindungi pihak yang lemah tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DARI PRAKTEK DUMPING AKIBAT PERDAGANGAN INTERNASIONAL Bhakti, Rizki Tri Anugrah
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses the role of the Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) in providing protection for industry in Indonesia from dumping practices due to international trade. Speaking of dumping, it means talking about the practice of selling products in export destination countries at prices below the normal price that have the aim of controlling foreign markets. The consequences of Indonesias participation in international trade organizations will certainly indirectly have the potential to experience impacts on dumping, this is due to the powerlessness of refusing exports from fellow member countries.
ANALISIS YURIDIS DAMPAK TERJADINYA PASAR OLIGOPOLI BAGI PERSAINGAN USAHA MAUPUN KONSUMEN DI INDONESIA Bhakti, Rizki Tri Anugrah
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keinginan produsen untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya menyebabkan potensi terjadinya pasar oligopoli sangatlah besar.Secara kasat mata, keberadaan pasar ini memang tidak dapat dilihat oleh konsumen.Hal ini disebabkan masih terdapatnya beberapa produsen yang masih beroperasi.Namun kondisi ini dapat dirasakan oleh masyarakat bilamana masyarakat dapat jeli melihat bahwa harga suatu barang bukan lagi terpengaruh oleh tinggi rendahnya permintaan, kualitas maupun kuantitas barang yang beredar. Yang berarti bahwa harga bukan lagi ditentukan oleh pasar, melainkan telah ditentukan oleh produsen sendiri melalui serangkaian upaya, baik berupa penurunan harga barang akibat produsen lain juga melakukan hal yang sama, kesepakatan membatasi jumlah produksi, sampai dengan adanya kartel. Hal inilah yang menimbulkan potensi persaingan usaha sangatlah besar, yang pada akhirnya konsumenlah yang akan dirugikan.
PEMBERDAYAAN UMKM DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MELALUI PRINSIP BAGI HASIL Bhakti, Rizki Tri Anugrah; Bakri, Mochammad; Hamidah, Siti
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 5, No 1: Juni 2013
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.157 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v5i1.2990

Abstract

This article describes the micro, small and medium enterprises (SMEs), which has high ability  to  absorb  labor  market,  as  many  as  97.3%  from  the  total  labor  force  working. However,  the  role  of  micro,  small  and  medium  enterprises  (SMEs)  in  the  reality  have difficulties in some factors, one of the factor is capital issues. This is where Syariah financial institution  with  the  profit  sharing  principal  to  be  expected  become  ideal  solution,  this because on the financing use the profit sharing principal. Observing phenomenon as above it is necessary to have assessment on few point area, first, implementation of financing on Syariah financial institution in the Malang City perceived become ideal solutions. Second, the factors which become the barrier on implementation of financing on Syariah financial institution in Malang City. Third; the right solution to overcome the barrier factors on the implementation at Shariah financial institution in Malang City concerning exact profit sharing principal. Artikel ini membahas tentang kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia yang cukup besar, yaitu sebanyak 97,3% dari total angkatan kerja yang bekerja. Namun peran tersebut dalam kenyataannya terkendala oleh beberapa hal, diantaranya permasalahan modal. Disinilah peran Lembaga Keuangan Syari’ah dengan pembiayaan berprinsip bagi hasil sangat diharapkan. Mengamati fenomena yang demikian maka perlu dikaji mengenai beberapa hal; pertama, pelaksanaan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari’ah di kota Malang yang dirasa ideal bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kedua, faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari’ah di Kota Malang berkenaan dengan prinsip bagi hasil, dan ketiga,  solusi  untuk  mengatasi  faktor-faktor  penghambat  pelaksanaan  pembiayaan  pada Lembaga Keuangan Syari’ah di Kota Malang berkenaan dengan prinsip bagi hasil yang ideal tersebut.
Legal Foundations and Implications of Civil Deeds of Settlement in the Indonesian Legal System Hartawan, Ilham Eka; Handayani, Pristika; Bhakti, Rizki Tri Anugrah
Lex Publica Vol. 11 No. 1 (2024)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58829/lp.11.1.2024.210

Abstract

. In everyday life, people often take legal actions that can lead to disputes due to differing opinions and perspectives. This research looks at the legal basis for civil deeds of settlement in the Indonesian legal system by examining relevant regulations and laws, such as Articles 1851 of the Civil Code and Article 130 of the Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Using a normative legal research method, the study analyzes existing laws, highlighting how peace agreements can help resolve disputes through litigation or alternative dispute resolution (ADR). It emphasizes the importance of good faith during mediation and the role of judges in encouraging amicable settlements. The findings underscore that civil deeds of settlement serve as a valuable mechanism for resolving conflicts outside traditional litigation, with their legal binding nature reinforced through documentation as peace deeds, which acquire the same legal force as court decisions when registered. This aspect provides assurance that agreements will be upheld, promoting security in contractual relationships. Moreover, while judges play a minimal role in enforcement, they facilitate mediation, ensuring parties explore amicable resolutions. Ultimately, this study advocates for a broader understanding and adoption of civil deeds of settlement, enhancing the effectiveness of dispute resolution in Indonesia.   Abstrak. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering melakukan tindakan hukum yang dapat menimbulkan sengketa karena adanya perbedaan pendapat dan sudut pandang. Penelitian ini mengkaji dasar hukum akta perdamaian dalam sistem hukum Indonesia dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 130 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menyoroti bagaimana perjanjian perdamaian dapat membantu menyelesaikan sengketa melalui litigasi atau penyelesaian sengketa alternatif (ADR). Penelitian ini menekankan pentingnya itikad baik selama mediasi dan peran hakim dalam mendorong penyelesaian secara damai. Temuan penelitian ini menggarisbawahi bahwa akta perdamaian berfungsi sebagai mekanisme yang berharga untuk menyelesaikan konflik di luar litigasi tradisional, dengan sifat mengikat secara hukum yang diperkuat melalui dokumentasi sebagai akta perdamaian, yang memperoleh kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan saat didaftarkan. Aspek ini memberikan jaminan bahwa perjanjian akan ditegakkan, sehingga meningkatkan keamanan dalam hubungan kontraktual. Selain itu, meskipun hakim memainkan peran minimal dalam penegakan hukum, mereka memfasilitasi mediasi, memastikan para pihak mencari penyelesaian secara damai. Pada akhirnya, penelitian ini menganjurkan pemahaman dan adopsi yang lebih luas tentang akta perdata, yang meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di Indonesia. Kata kunci: Mediasi, Penyelesaian sengketa, Perjanjian damai, Kepastian hukum, Pendekatan hukum normatif
KEBENARAN MATERIIL DOKUMEN APOSTILLE Riyanto, Agus; Bhakti, Rizki Tri Anugrah
PETITA Vol 5, No 1 (2023): PETITA VOL. 5 NO. 1 JUNI 2023
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v5i1.5533

Abstract

Fungsi Sertifikat Apostille adalah mengotentifikasi keabsahan asal mula (origin) dokumen beserta tanda tangan pejabat yang mengesahkan dokumen publik tertentu, di antaranya ijazah, akta lahir, akta cerai, surat kuasa, surat kematian dan dokumen lainnya. Penerbitan Sertifikat Apostille akan memberi kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan legalisasi dokumen untuk kebutuhan aktivitas di luar negeri. Dibandingkan di masa sebelumnya, kemudahan satu langkah penerbitan Sertifikat Apostille yang dapat langsung digunakan di 121 negara pihak Konvensi Apostille dapat mendukung lalu lintas dokumen publik antarnegara menjadi lebih cepat dan efisien untuk menjawab kebutuhan masyarakat internasional yang interconnected pada era globalisasi. Hal ini berlaku sejak Indonesia menjadi negara anggota Konvensi Apostille setelah meratifikasi Convention Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (atau disebut juga Konvensi Apostille) Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 pada 5 Januari 2021. Problem yuridisnya, apakah Sertifikat Apostille menjamin kebenaran materiil dari surat originnya?
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Bhakti, Rizki Tri Anugrah; Maileni, Dwi Afni; Kelvin, Edward; Deni, Lindu
PETITA Vol 6, No 2 (2024): PETITA VOL. 6 NO. 2 DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v6i2.7525

Abstract

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir, dia sudah disebut sebagai makhluk sosial. Permasalahan yang sangat mendasar dalam memberlakukan hukum secara efektif tidak lain karena kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat itu sendiri. Namun dalam kenyataannya kesadaran hukum tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap tunduknya masyarakat terhadap hukum. Untuk itulah perlu ada sebuah dorongan yang lebih bersifat memaksa atau biasa dikenal dengan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan mengetahui Implementasi Penegakan Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum dalam kenyataannya dimasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum ini dilakukan antara lain dengan menertibkan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut kewenangan masing-masing lembaga, untuk mencapai terciptanya ketertiban dan kepastia hukum maka perlu adanya system kerjasama yang baik antar lembaga-lembaga penegak hukum.
ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN TERHADAP FUNGSI SOSIAL YAYASAN: Indonesia sinaga, Maruntung; Bhakti, Rizki Tri Anugrah
SCIENTIA JOURNAL Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Foundations have fubctions and objectifes in the social field, one of the main focuses is education. Founded foundations that have full roles and responsibilities in managing them must fulfill the requirements in law number 28 of 2004 concerning Foundations. The purpose of thus study is to describe and analyze and find out (1) the social funtion of establishing a Foundation in accodance with law no. 28/2004 on Foundations, (2) the forms of foundation activities that are permitted in the law of profit. Some problems with the establishment of educational foundations with the emergence of social functions of foundations as well as forms of activities that are not synchronous. The main source of this research is available data in the form of books and journals as well as written approach used is nornative juridical by examining and interpreting theoretical matters regarding doctrine, and social-related legal norms. Data analysis with qualitative analysis. Based on the results of research and deductive conclusions can be drawn by way of thinking based on general facts and then conclusions drawn specifically
ANALISI YURIDIS HILANGNYA STATUS HAK GUNA BANGUNAN AKIBAT DITERLANTARKAN PEMILIKNYA Sianipar, Ronia; Bhakti, Rizki Tri Anugrah
SCIENTIA JOURNAL Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Humans live and live on the land and use the land to carry out their lives. Once the importance of land for human life, animals, and plants because it can produce natural resources that are very useful for many people, then in need of a regulation that regulates land. In Indonesia the regulations concerning land and buildings thereon are regulated in the UUD RI 1945 (Constitution of the Republic of Indonesia) article 33 paragraph 3, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, Government Regulation Number 40 of 1996 concerning Business Use Rights, Building Use Rights and Rights Use of Land, Government Regulation Number 11 of 2010 concerning Control and Utilization of Abandoned Land. Researchers analyze abandoned land in terms of Government Regulation No. 11 of 2010 concerning Control and Utilization of Abandoned Land and rules regarding legal protection for loss of building rights. The method used in this research is normative, where researchers obtain data from a literature study which will then be tested with legal principles. The results of the study show that although the Government of Indonesia has issued a number of rules regarding land rights, in its implementation many problems related to these rights are still found, such as the unilateral loss of land rights by the government. A deeper study and renewal of the law relating to the regulation of neglected land is needed so that the community and agencies or government relating to land control have a common understanding so that problems do not occur when land policing is neglected in the future.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA FILM BIOSKOP YANG DITAYANGKAN PADA MEDIA SOSIAL Anggrayni, Liza; Bhakti, Rizki Tri Anugrah
SCIENTIA JOURNAL Vol 2 No 3 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Copyright is the exclusive right for the creator or recipient of the right to announce or reproduce his work or give permission for it by not reducing restrictions in accordance with applicable laws and regulations. Cinema film is one of the works that has a copyright, but many Indonesian people broadcast cinema films without the permission of copyright holders on social media. The purpose of this study is for copyright holders to know what kind of protection is provided by legislation in Indonesia and what efforts so that broadcasting without permission does not occur. Based on the theory of legal protection that is used by the writer to examine normatively the legislation in force in Indonesia. Legal protection can be said as a separate description of the function of the law itself, which has the concept that the law provides justice, order, certainty, usefulness and peace. In preventive protection is preventive meaning this form of protection aims to prevent the occurrence of a violation of copyright, especially in the film. This protection provides prevention to reduce piracy or duplication of films that can cause harm. Broadcasting of this film is carried out using the internet media so that it is closely related to Law concerning Information and Electronic Transactions. There is also repressive legal protection which is the final protection in the form of sanctions such as fines, imprisonment and additional punishment given if a dispute has occurred or a violation has been committed. Lack of public understanding of copyright protection results in rampant broadcasting of cinema films without permission. Keywords: Broadcast without permission, Cinema Film, Copyright.
Co-Authors Agus Riyanto Anggrayni, Liza Deni, Lindu Dwi Afni Maileni, Dwi Afni ER, Marselinah Hartawan, Ilham Eka Hutasoit, Ispandir Indra Sakti Kelvin, Edward Mochammad Bakri, Mochammad Pristika Handayani Putra, Rian Rusmana Sianipar, Ronia sinaga, Maruntung Siti Hamidah