Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dimensi Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada)
Wardani, Dian Wiris Woro
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL Kelvin, Edwar; Pramesti, Adelia Widya; Arianto, Dian; Sakti, Indra; Sari, Kezia Eka; Parayogi, Laras Mitra; Heryanto, Medi; Yulisa, Putri Dwi; Kurniawan, Rahmat; Munzir, T.; Novianti, Tri; Wardani, Dian Wiris Woro; Prawira, Andika
JURNAL DIMENSI Vol 13, No 2 (2024): JURNAL DIMENSI (JULI 2024)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v13i2.7071

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kendala-kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini memiliki tujuan yang lain untuk menganalisis tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan sosial, serta juga diuraikan tentang mekanisme penyidikan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau. Dan diketahui bahwa pengaturan pang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial adalah pasal 27 ayat (3) dengan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
ORGANISASI ADVOKAT DALAM KERANGKA KONSTITUSI INDONESIA Kelvin, Edwar; Wardani, Dian Wiris Woro
JURNAL DIMENSI Vol 12, No 3 (2023): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2023)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v12i3.7495

Abstract

Dalam upaya mengembangkan dan memajukan diri serta melindungi hak-haknya, seorang Advokat yang notabennya sebagai salah satu pilar penegakan hukum tidak harus berjuang sendirian. Seorang Advokat berhak untuk memperoleh sebuah organisasi yang diharapkan dapat mengimbangin eksistensi penegak hukum lainnya sebagai upaya berkontribusi dalam pembangunan nasional. Pengorganisasian profesi Advokat dalam Organisasi yang jelas perlu diatur secara tertib dalam undang-undang tentang Advokat sehingga tujuan pembagungan Negara Hukum yang berkadilian dapat tercapai. Hak memajukan diri secara kolektif ini djamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dalam menjalankan profesinya, seorang Advokat memerlukan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan juga kepastian hukum. Adanya pengakuan dan jaminan secara hukum terhadap profesi Advokat di antaranya melalui pembentukan undang-undang tentang Advokat yang berkeadilan berbasis nilai keadilan Pancasila akan secara langsung memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap profesi Advokat itu sendiri. Kesempatan memperoleh hak yang sama atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOBA DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA MENURUT HUKUM NASIONAL Hadiyanto, Alwan; Marpuah, Siti; Azrianti, Seftia; Kurniawan, Wan Rahmat; Wardani, Dian Wiris Woro
JURNAL DIMENSI Vol 12, No 3 (2023): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2023)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v12i3.5978

Abstract

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Pemerintah Indonesia mengedepankan peran Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran Narkoba di Indonesia. Adapun upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba dilakukan dengan tiga tahapan yaitu pertama, Preemtif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Kedua, Preventif yaitu upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Ketiga, Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen.
ANALISIS POLA KONSUMSI PANGAN PADA KPM PKH KELURAHAN SAGULUNG KOTA, KECAMATAN SAGULUNG, KOTA BATAM Susanti, Ervin Nora; Ratnasari, Sri Langgeng; Wardani, Dian Wiris Woro; Pratiwi, Ayu; Andi, Feri; Sutjahjo, Gandhi
JURNAL DIMENSI Vol 12, No 3 (2023): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2023)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v12i3.5827

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pola konsumsi pangan pada keluarga penerima manfaat (KPM) PKH di Kelurahan Sagulung Kecamatan Sagulung Kota Batam. KPM secara deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diambil menggunakan kuesioner pada responden. Jumlah total sampel sebanyak 74 KPM PKH, ditentukan dengan rumus slovin dari total populasi sebanyak 286 KPM PKH. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode acak sederhana. Analisis secara deskriptif dilakukan dengan tabulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan PKH memberikan sumbangan pendapatan KPM rata-rata sebesar 20.1%. Hal ini menunjukkan bantuan PKH membantu meringankan beban KPM karena bisa menyumbang pendapatan sebesar 20.1%. Pangsa pola pengeluaran konsumsi KPM lebih didominasi untuk pengeluaran non pangan yang mencapai 55.69%. sedangkan pangsa pengeluaran konsumsi pangan mencapai 44.31%. Berdasarkan pangsa pola pengeluaran konsumsi pangan KPM PKH Kelurahan Sagulung Kota tidak berada pada status rawan pangan. Pangsa pengeluaran kosumsi pangan terbesar adalah kelompok pangan padi-padian & umbi-umbian, disusul kemudian kelompok pangan hewani dan pengeluaran konsumsi untuk rokok. Berbeda dengan pola konsumsi di wilayah perkotaan lainnya, maka pangsa pengeluaran konsumsi untuk kelompok makanan dan minuman jadi pada KPM PKH Kelurahan Sagulung Kota relatif kecil hanya sebesar 1.94%.
The Role of Labor Law in National Economic Development Malau, Parningotan; Franky, Ramon; Situmorang, Sahala Tua; Wardani, Dian Wiris Woro
Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Vol. 5 No. 3 (2025): JURNAL AR RO'IS MANDALIKA (ARMADA)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/armada.v5i3.5299

Abstract

Labor law is a strategic instrument in regulating the relationship between workers and employers, as well as ensuring social justice in the workplace. Its aim is to create a balance of interests among all involved parties and to guarantee the protection of workers’ fundamental rights, such as the right to fair wages, humane working hours, social security, occupational safety and health, and the right to organize and engage in collective bargaining. The existence of this law is not only crucial for the protection of labor rights but also significantly contributes to economic stability and growth. This article aims to examine the extent to which labor law can create a fair, productive, and sustainable employment ecosystem in the context of national economic development. The method used is a juridical-normative and empirical approach through secondary data analysis and literature review. The findings show that the effective implementation of labor law can enhance productivity, reduce industrial conflict, and encourage investment through the creation of legal certainty. Therefore, labor regulatory reform and institutional strengthening are key prerequisites for sustainable economic development. In addition, labor law contributes to the creation of legal certainty and a conducive business climate. Labor regulation certainty is one of the key indicators in the Ease of Doing Business index. Legal reforms such as the Job Creation Law (UU Cipta Kerja) demonstrate efforts to align regulations with the needs of the business sector, although their effectiveness still needs to be tested in practical implementation.
Co-Authors Alwan Hadiyanto Andi, Feri Arianto, Dian Ayu Pratiwi, Ayu Ervin Nora Susanti, Ervin Nora Franky, Ramon Gandhi Sutjahjo Heryanto, Medi Indra Sakti Kelvin, Edwar Kurniawan, Wan Rahmat Laras Mitra Parayogi Malau, Parningotan Munzir, T. Pramesti, Adelia Widya Prawira, Andika Rahmat Kurniawan Sari, Kezia Eka Seftia Azrianti, Seftia Siti Marpuah, Siti Situmorang, Sahala Tua Sri Langgeng Ratnasari Tri Novianti, Tri Yulisa, Putri Dwi