Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.092
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia
S.T. Kansil, Christine
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek pada Kelas Barang dan Jasa yang Sama Hans, Callista; S.T. Kansil, Christine
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1252

Abstract

This research explore the aspect of legal protection of brand rights users by other registered brands ini Indonesia based on the Law Number (No.) 20 of 2016 on Trademark and Geographical Indicatios. Brand holds important role in the world of trade and economics, create a crucial legal protection of infringement prevent that could harm brand owners. This research review the mechanism of legal protection that applied for registered brands and conflict resolution procedure related to brand right users by other registered brands in the same classification. This research describe that Indonesia has a suffice legal framework in legal protection with Law Number (No.) 20 of 2016 on Trademark and Geographical Indicatios as the main law. Registered brand owner gets 10 years legal protection that can be extended, give them legal certainty while running their business. For further, various types of sanctions, not only criminal, civil, but also administrative, available to handle trademark infringements. Nonetheless, this research aslo indentify challenges, especially in knowledge and awareness of trademark protection. Both law subjects and government need to perform more effective socialization and actively solve this problem to increase the awareness of trademark registration. To be concluded, comprehensive knowledge of trademark protection and the awareness of trademark registration is the main element to support business growth and trademark protection in Indonesia. In this context, the effective law enforcement becomes important to prevent trademark infringements and maintain public justice.
Prinsip Pacta Sunt Servanda dan Good Faith Dalam ESG Clause Common Law dan Civil Law S.T. Kansil, Christine; Tobing, Sarah Angelina Setiahata Lumban
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7460

Abstract

Perkembangan transaksi bisnis internasional yang semakin maju meningkatkan awareness pada kepedulian lingkungan dengan adanya klausul Environmental, Social, and Governance (ESG) pada klausul perjanjian yang tidak hanya menjadi tren semata namun menjadi parameter hukum dan ekonomi yang menentukan reputasi, nilai investasi, dan legitimasi korporasi di mata publik internasional. Penerapan klausul ESG menghadapi tantangan yuridis terkait prinsip dasar hukum kontrak internasional seperti pacta sunt servanda dan good faith, terutama dalam perbandingan sistem hukum common law dan civil law. Ketidakpastian dan perbedaan interpretasi prinsip-prinsip tersebut berimplikasi pada kepastian hukum dan enforceability klausul ESG, yang sangat dipengaruhi oleh choice of law dan choice of forum. Oleh karenanya, dinamika hukum kontrak internasional menjadi krusial untuk mendukung implementasi ESG dalam mewujudkan ekonomi global yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif-komparatif. Prinsip good faith dalam sistem civil law diatur secara eksplisit dan mempengaruhi pembentukan, interpretasi, serta pelaksanaan kontrak, termasuk klausul ESG. Good faith memungkinkan pengadilan menilai kewajiban moral dan sosial para pihak, sehingga klausul ESG dapat ditegakkan secara normatif jika dirumuskan dengan konkret dan terukur. Sedangkan dalam sistem common law, good faith tidak dianggap asas universal dan hanya diterapkan dalam kontrak relasional dengan implied duty. Oleh karena itu, enforceability klausul ESG dalam common law lebih bergantung pada ketepatan drafting kontrak daripada prinsip moral. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan tantangan hukum dalam penerapan klausul ESG lintas yurisdiksi, khususnya terkait kepastian hukum dan enforceability-nya.
Transformasi Kebijakan Penetapan Pajak Digital Lintas Negara dalam Perkembangan Sistem Perpajakan Indonesia Pasca Penerapan PMK Nomor 81/PMK.03/2024 S.T. Kansil, Christine; Natania, Marleen
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7554

Abstract

Perkembangan ekonomi digital global telah menimbulkan tantangan baru bagi sistem perpajakan nasional, khususnya dalam penetapan pajak atas transaksi digital lintas negara yang melibatkan pelaku usaha luar negeri. Perubahan pola transaksi tersebut menuntut reformasi kebijakan yang adaptif dan berbasis teknologi agar dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pemungutan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi kebijakan penetapan pajak digital lintas negara pasca penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2024 sebagai bagian dari perkembangan sistem perpajakan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin perpajakan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMK 81/PMK.03/2024 menghadirkan reformasi mendasar melalui digitalisasi administrasi perpajakan, penguatan basis data Coretax, dan penyederhanaan mekanisme penetapan pajak bagi pelaku usaha digital luar negeri. Transformasi tersebut tidak hanya memperkuat efektivitas pemungutan pajak lintas yurisdiksi, tetapi juga mencerminkan langkah strategis menuju sistem perpajakan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Dalam Pasar Digital Perdagangan Mata Uang Kurnia, Andreas; S.T. Kansil, Christine
Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 10 No 2 (2025): Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/muamalat.v10i2.12119

Abstract

Ideally, the digital currency trading market operates within a framework of strong business responsibility, transparency, and consumer protection. However, in reality, digital currency trading practices are still characterized by high risks to users, limited service transparency, and unclear boundaries of liability for service provider companies. This condition raises fundamental legal issues regarding the position and obligations of business actors within the rapidly evolving digital market ecosystem. This study aims to analyze the concept and forms of responsibility borne by service provider companies in the digital currency trading market, as well as to identify the challenges in its practical implementation. The research employs a library-based study with a qualitative approach, utilizing normative legal analysis supported by statutory and conceptual approaches. Data sources consist of relevant regulations, legal literature, and scholarly journal articles. The findings indicate that business actors bear legal responsibilities encompassing system security, information transparency, consumer protection, and transaction risk management. Strengthening regulatory frameworks, ensuring effective supervision, and fostering ethical commitments among business actors are essential to establishing a fair, secure, and sustainable digital currency trading market.
Co-Authors Anastasya, Vannya Chiesa, Davina Fadloli, Muhammad Hans, Callista Hosaya Liunda, Sheren Agapena Kurnia, Andreas Malkan, David Biliya Natania, Marleen Parapat, Fauzan Rizki Rosalind, Monica Sharendova Gunawan, Laura Siregar, Rachel Adeline Tobing, Sarah Angelina Setiahata Lumban Ulataqiy, Adifa Jauza