Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unram Law Review Jurnal Fundamental Justice Jurnal Kolaboratif Sains Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) JUAN: Jurnal Pengabdian Nusantara
Adinda Mutia Gani
Universitas Bumigora
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
History of the Arrangement of Contempt of The President in Indonesia Baiq Juli Nirtalina; Ade Sultan Mahmud; Adinda Mutia Gani; Dena Murdiawati
Unram Law Review Vol 3 No 2 (2019): Unram Law Review (Ulrev)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v3i2.60

Abstract

This research aimed to find out the existence history of the Article on the arrangement of contempt of the President or vice President in Indonesia from the old order (orde lama), new order (ordebaru) to reformation era. Type of this research is normative legal research under conceptual approach which studied literatures through library research. The collected materials were processed and analyzed qualitatively with deductive thinking method. Research result indicates that the regulation on contempt of the President and vice President in Orde Lama andOrdeBaru era were accordingly to the Dutch colonial era. The regulation was terminated in the reformation era through the decree of the Supreme Court No.013-022/PUU-IV/2006 since it considered contradict the constitution 1945 (UUD 1945). Furthermore, contempt of the President and vice President regulated under Article 207 KUHP or Article 310-312 in term of the President or vice President regarded as ordinary civilian excluded their privileges as the law and human rights guaranteed each citizen’s equation before the law.
Perlindungan Hukum Hak Cipta Berdasarkan Motif Kain Tenun Sasak Khas Lombok Adinda Mutia Gani; Nakzim Khalid Siddiq; Maulana Syekh Yusuf
Jurnal Fundamental Justice Volume 4 Nomor 1 Maret 2023
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v4i1.2790

Abstract

Kain tenun dari setiap daerah memiliki motif yang berbeda-beda yang masing-masing daerah memiliki kualitas yang berbeda-beda serta komoditas ekspornya dan memberikan keuntungan bagi negara Indonesia. Oleh karena itu, seni tenun pada masyarakat bersifat particular dimana memiliki ciri khas, dan merupakan bagian dari representasi budaya dari masing-masing daerah. Paten melindungi desain ikat dengan membatasi distribusi ke negara-negara tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut di berikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.perlindungan hukum hak cipta berdasarkan motif kain tenun sasak khas Lombok ada 2 tipe yakni perlindungan hukum preventif dimana perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban
Kedudukan Hukum Simpanan Nasabah Non-Muslim Terhadap Perubahan Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah: Non-Muslim Consumer Savings Law Position Against Conventional Bank Transformation into Sharia Bank Nakzim Khalid Siddiq; Adinda Mutia Gani; Tri Wahyudi Kasimillah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 6 No. 10: OKTOBER 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v6i10.4106

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum simpanan nasabah non-muslim dari perubahan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah serta kedudukan hukum dari dana nasabah non-muslim pada Bank Syariah yang semulanya merupakan Bank Konvensional yang telah melakukan konversi. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu normative dengan melakukan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan adapun bahan hukum yang diperoleh ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian hasilnya dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akibat hukum simpanan atau dana nasabah non-muslim dari perubahan status bank konvensional menjadi bank syariah dapat diketahui melalui perjanjian antar nasabah dan bank ketika melanjutkan untuk menjadi nasabah bank syariah, kemudian hubungan ini dapat dilandasi dengan asas konsensualisme pada pasal 1320 KUH Perdata serta asas kebebasan berkontrak pada pasal 1338 KUH Perdata mengenai kedudukan hukum simpanan nasabah non-muslim setelah terjadi konversi yaitu tidak ada undang-undang yang menjelaskan secara detail mengenai hal itu namun untuk pengaturan umumnya dapat mengacu pada POJK No. 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.
PENTINGNYA MEMAHAMI ETIKA BISNIS DI ERA DIGITAL Adinda Mutia Gani; L. Jatmiko Jati; I Nyoman Switrayana; Muhlisin Muhlisin
Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Vol. 1 No. 10 (2023): Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)
Publisher : CV SWA Anugerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8765/krepa.v1i10.1102

Abstract

Kemajuan layanan digital dalam era digitalisasi telah mengubah lanskap bisnis dan memunculkan tantangan baru bagi pelaku usaha. Pelayanan dalam bisnis digital menjadi kunci dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Melalui metode Participatory Action Research (PAR), pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsumen terkait etika bisnis dan teknologi, keterampilan manajemen, serta kesejahteraan di Krida Honda Cabang Mataram. Terobosan pelayanan seperti Corporate Social Responsibility (CSR) dan sistem booking service online diterapkan oleh Krida Honda Cabang Mataram sebagai upaya memenuhi harapan pelanggan. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan perusahaan dalam menyelenggarakan seminar "Pentingnya Memahami Etika Bisnis di Era Digital" telah menghasilkan peningkatan pemahaman peserta terkait etika bisnis dan layanan berbasis digital. Hasil pengabdian ini membuktikan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi, perusahaan, dan masyarakat merupakan langkah yang efektif dalam menghadapi perubahan bisnis di era digital.
Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia Yusuf, Maulana Syekh; Gani, Adinda Mutia; Siddiq, Nakzim Khalid
Jurnal Fundamental Justice Vol 5 No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v5i1.3476

Abstract

Penilitian ini bertujuan mengetahui dan menganal Perseroan Terbatas dan perkembangannya di Indonesia. Metode Penelitian ini adalah penelitian normatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dengan studi pustaka (library research). Data akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Pendekatan perundang-undangan memerlukan pemahaman legislasi dan regulasi secara hierarkis, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga materi muatannya. secara historis pengaturan hukum perseroan pertamakali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Kedudukan Perseroan Terbatas tersebut sebagai badan hukum semata-mata ditentukan oleh pengesahan sebagai badan hukum yang diberikan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sejak saat itu Perseroan Terbatas menjadi subjek hukum yang mampu mendudung hak dan kewajiban bertanggungjawab secara mandiri terhadap segala akibat yang timbul atas perbuatan hukum yang telah dilakukan Metode Penelitian ini adalah penelitian normatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dengan studi pustaka. PT pertama kali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1848 dan aturan tersebut sekaligus membuktikan bahwa bentuk perseroan terbatas sudah lama dikenal di Indonesia. Pada era reformasi kemudian disahkan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
PENINGKATAN PEMAHAMAN PETANI JAMUR TERKAIT ETIKA BISNIS MELALUI PENERAPAN ILMU KEWIRAUSAHAAN, MANAJEMEN BISNIS, HUKUM, DAN SASTRA Anwar, Mohammad Ziad; Jati, L. Jatmiko; Muhlisin, Muhlisin; Gani, Adinda Mutia; Widhi, Bidari Andaru; Zahidah, Baiq Sulis Eka; Azis, Diachi Azli Anisah
JUAN: Jurnal Pengabdian Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): April 2024
Publisher : CV Sentra Nusa Connection

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63545/juan.v1.i2.16

Abstract

Pemahaman tentang etika bisnis masih menjadi isu yang muncul di kalangan pengusaha di bidang pertanian. Etika bisnis memiliki relevansi yang erat dengan berbagai ilmu. Dalam dunia kewirausahaan, etika bisnis membantu petani jamur mengenali peluang pasar, mengembangkan strategi pemasaran, dan meningkatkan efisiensi produksi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis, mereka dapat merencanakan dan mengelola sumber daya dengan lebih baik, termasuk pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia. Pemahaman hukum juga sangat penting dalam melindungi hak dan kewajiban petani, baik dalam hal perjanjian kontrak dengan pembeli maupun dalam menjaga keamanan produk. Selain itu, pemahaman sastra dapat membantu petani jamur mengembangkan kemampuan komunikasi mereka, baik dalam berinteraksi dengan pelanggan maupun dalam merancang materi pemasaran yang efektif. Selanjutnya, mitra kegiatan ini yaitu bisnis pertanian Usaha Dagang Antum Jamur yang berlokasi di jalan pagutan, kec. Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesadaran akan moral dan memberikan batasan kepada para pelaku bisnis agar dalam melakukan bisnisnya bisa bersikap baik, sehingga tidak melakukan sesuatu hal yang bisa merugikan banyak pihak yang ada hubungannya dengan bisnis tersebut. Kegiatan ini dilakukan dengan metode Participatory Action Research (PAR). Wawasan owner tentang etika bisnis masih rendah sebelum dilaksanakannya kegiatan edukasi oleh tim pengabdian dan setelah dilaksanakannya kegiatan edukasi maka dapat terlihat peningkatan pemahaman yang pesat dari owner Antum Jamur. Hal tersebut terbukti dari pre test dan post test yang diisi oleh owner Antum Jamur.
Co-Authors Ade Sultan Mahmud Azis, Diachi Azli Anisah Baiq Juli Nirtalina Dena Murdiawati I Nyoman Switrayana Mohammad Ziad Anwar Muhlisin Muhlisin Muhlisin Muhlisin Nakzim Khalid Siddiq Nakzim Khalid Siddiq Siddiq, Nakzim Khalid Tri Wahyudi Kasimillah Widhi, Bidari Andaru Yusuf, Maulana Syekh Zahidah, Baiq Sulis Eka