Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.607
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Mediation : Journal Of Law JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Dika Ratu Marfu'atun
Universitas Primagraha, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
KLAUSULA BAKU TENTANG PEMBERIAN KUASA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF Dika Ratu Marfu’atun
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v2i1.24

Abstract

Baku Clause is any rules or conditions and conditions that have been prepared and set in advance unilaterally by business actors as set forth in a document and / or agreement that is binding and must be fulfilled by consumers. In the creation of the standard clause there are conditions that aim to provide protection to consumers and prohibit the unilateral granting of power from consumers to business actors. Some laws and regulations governing the granting of power of attorney in the standard callusula, one of which is Article 1792 of the Civil Code, Article 18 of UUPK and Article 22 of POJK Number: 1/POJK.07/2013 on Consumer Protection of the Financial Services Sector. The type of research used is normative juridical research conducted by examining library materials or secondary data that include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials so as to obtain an overview of the standard clauses about power of attorney associated with positive law. The results showed that the granting of power is an agreement, namely the agreement of both parties. The agreement is said to be valid if it meets the conditions in accordance with Article 1320 of the Civil Code, namely agreeing, conversing, a certain thing and a halal cause, but it should not conflict with the laws and regulations namely Article 18 paragraph (1) letter d of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.
Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Baku Tentang Pemberian Kuasa dalam Perjanjian Kredit Bank di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Khusus Banten Dika Ratu Marfu'atun
Nurani Hukum Vol. 3 No. 1 Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v3i1.8464

Abstract

Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bentuk perjanjian kredit perbankan adalah berbentuk perjanjian standar yang syarat-syaratnya ditentukan oleh pihak bank. Pasal 18 ayat (1) UUPK memberikan syarat-syarat pembuatan klausula baku yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK dinyatakan pelarangan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha secara sepihak baik langsung maupun tidak langsung, pada prakteknya masih ada pelaku usaha yang mencantumkan mengenai pemberian kuasa secara sepihak, salah satunya dalam perjanjian Kredit Guna Bhakti di Bank BJB dalam Pasal 11 terdapat klausula pemberian kuasa secara sepihak oleh konsumen kepada pelaku usaha. Pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian, tetapi pemberian kuasa tidak boleh dilakukan secara sepihak, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK, maka seharusnya perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian yaitu sebab suatu yang halal, sedangkan Undang-Undang Perbankan tidak mengatur secara khusus mengenai pemberian kuasa secara sepihak tetapi lebih ke unsur kepercayaan serta mengatur tentang pemberian kredit. Pada dasarnya para debitur tidak merasa dirugikan dengan adanya pencantuman klausula baku tentang pemberian kuasa secara sepihak, karena selama ini Bank BJB tidak pernah melakukan hal-hal di luar dari batas kewenangan karena pihak bank BJB berdasarkan asas kepercayaan, tetapi klausula tentang pemberian kuasa secara sepihak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK.
Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Pada Perguruan Tinggi Robby Nurtresna; Dika Ratu Marfu'atun; Mabsuti Mabsuti
Mediation : Journal Of Law Volume 1, Nomor 4, Desember 2022
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v1i4.1167

Abstract

Corruption in Indonesia is huge and like a disease that is difficult to cure. If this situation is allowed to continue like this, it is almost certain that sooner or later corruption will destroy this country. Of course, the eradication of corruption is not only the responsibility of law enforcement or the government, but also the shared responsibility of the entire nation. Therefore, efforts to eradicate corruption must involve all relevant stakeholders, ie. government, private and public. Anti-corruption education students are essential to be given sufficient knowledge about corruption and its eradication and encourage anti-corruption values such as honesty, care, independence, discipline, responsibility, hard work, simplicity, courage. and justice. All parties, both local governments, university leaders and lecturers, especially lecturers of anti-corruption education courses must pay special attention to this, considering the importance of anti- corruption students as followers of the nation. So, the development of an anti-corruption personality among students, to develop their spirit and competence as a driver of changing the life of society and a nation free from the threat of corruption, is still far from expectations.
AKIBAT HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MEMILIKI AKTA CATATAN SIPIL DI KABUPATEN LEBAK DIKA RATU MARFU'ATUN
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1 (2021): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (830.437 KB) | DOI: 10.59635/jihk.v8i1.141

Abstract

Masalah administrasi kependudukan masih menjadi polemik bagi masyarakat, karena tidak sedikit masyarakat yang masih belum mengerti akan kegunaan pencatatan administrasi kependudukan dan perolehan aktanya yang seharusnya didapat. Maka dari itu penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan manfaat akta catatan sipil dan akibat hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki akta catatan sipil ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian yuridis normatif. Jenis data yang digunakan meliputi data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa akta catatan sipil ini memliki peranan dan manfaat yang sangat penting diantaranya setiap peristiwa hukum yang terjadi harus dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian kita akan mendapatkan sebuah akta catatan sipil, akta catatan sipil ini merupakan alat bukti otentik untuk menunjukkan identitas seseorang dan memberikan kepastian pada peristiwa yang telah terjadi, serta hak kita sebagai warga negara dilindungi dengan baik. Akibatnya jika tidak memiliki akta catatan sipil tidak akan mendapatkan hak-hak yang semestinya didapat, akan mendapatkan kesulitan dalam menentukan status hukum seseorang, tidak mendapatkan kepastian tentang peristiwa yang telah terjadi. Mengenai administrasi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Setiap penduduk juga akan dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peritiwa penting, hal ini diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Hak Waris Anak Diluar Nikah Dika Ratu Marfu’atun; Santy Fitnawati WN; Nathasya Nathasya; Surya Rianto
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v1i3.456

Abstract

The purpose of this study is to find out the inheritance status of children outside of marriage and the division of inherits based on MK decision No. 46/PUU-VIII-2010. The results of the study show that because the out-of-marriage child and his biological father have a blood relationship, the Constitutional Court's ruling can be regarded as reinforcing the status of the off-marital child to acquire the right of inheritance from his biologic father. MK Decision No. 46/Law-VIII-2010 only deals with civil relations and does not regulate the inheritance. Therefore, the decision does not specify how much inheritance children can acquire outside of marriage.
Hak Waris Anak Diluar Nikah: Implementasi Menurut Hukum Perdata Indonesia Cepi Winarso; Dika Ratu Marfu’atun; Santy Fitnawati WN; Ahmad Fauzan
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v1i3.457

Abstract

According to the provisions of the Covenant, if the unmarried child is not recognised by his father or his mother, he shall be deemed not to have a legal relationship with his parents. Therefore, if a child is recognized and followed by the confirmation of the child from his parents, the child may inherit the inheritance of the parent who acknowledges it, with the division of the legacy prescribed by law. Under the Marriage Act, Act No. 1 of 1974 (Article 43, para. (1)), unrecognized children automatically have civil relations with their mothers and their families. The right and status of the out-of-marriage child to the inheritance of the parent who acknowledges it at the confirmation of the child is basically the same as the legal child. The recognized and certified off-marital child is the heir who has the same rights as the child born in a legitimate marriage.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI PT. SEMARANG GARMENT KABUPATEN SEMARANG Hutomo, Irfan Rizky; Warsito, Lilik; Farida, Any; Sejati, Hono; Susilowati, Tri; Lamijan, Lamijan; Marfu'atun, Dika Ratu
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.748

Abstract

ABSTRAKKekerasan seksual di tempat kerja merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan masih menjadi masalah global, termasuk di Indonesia. Pekerja perempuan seringkali menjadi korban utama dari tindakan ini, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, produktivitas kerja, dan kualitas hidup mereka. PT Semarang Garment, sebagai salah satu perusahaan garmen terkemuka di Kabupaten Semarang, memiliki tanggung jawab untuk melindungi pekerjanya, terutama pekerja perempuan, dari segala bentuk kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang ada bagi pekerja perempuan terhadap kekerasan seksual di PT Semarang Garment dan mengidentifikasi tantangan serta peluang untuk meningkatkan perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pekerja perempuan, manajemen perusahaan dan serikat pekerja. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan dari kekerasan seksual.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Perempuan, Kekerasan Seksual
Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam Dika Ratu Marfu’atun; Asep Dharmawan; Natasha Apriliani; Sofia Billa Paradise
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 1 No. 4 (2024): Agustus : KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v1i4.283

Abstract

Inheritance law regulates a person's wealth after the owner dies. In general, the system of inheritance or distribution of wealth can be done in three ways: using BW law (Burgerlijk Wetboek), Islamic law, and customary law. This research method uses a qualitative research method with a normative juridical research type with an observational approach which is intended to examine legal issues related to the comparison of the distribution of inheritance assets according to Civil Law and Islamic Law. The aim of this research is to find out how inheritance is divided according to western civil law and Islamic lawAccording to civil law, there are two ways to divide inherited assets, namely Ab-intestato (heirs according to law article 832 of the Civil Code) and Testamentair (Will). Meanwhile, in Islamic law, men get two parts, while women get one part (2:1). When a man marries, the inheritance he receives from his parents will be used to pay the dowry and support his wife and children.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Kasus Narkotika Berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Muhamad Ikhwan; Muhammad Yusar; Dika Ratu Marfu’atun
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2522

Abstract

Penelitian ini mengkaji analisis yuridis terhadap tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1744/Pid.Sus/2021/PN.Tng. Penelitian bertujuan untuk memahami penerapan hukum Pasal 131 UU Narkotika dalam putusan tersebut, menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta mengidentifikasi faktor faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap kasus narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, menganalisis dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 131 UU Narkotika dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, dengan pertimbangan hakim yang mencakup aspek barang bukti, keterlibatan terdakwa, dan dampak sosial tindak pidana. Namun, terdapat tantangan dalam penegakan hukum, seperti pembuktian yang kompleks dan faktor eksternal seperti tekanan sosial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum dan peningkatan pemahaman hakim terhadap aspek teknis kasus narkotika untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efektif.
Co-Authors Ahmad Fauzan Asep Dharmawan Cepi Winarso Farida, Any Hono Sejati, Hono Irfan Rizky Hutomo Lamijan Lamijan, Lamijan Lilik Warsito Mabsuti Mabsuti Muhamad Ikhwan Muhamad Yusar Natasha Apriliani Nathasya Nathasya Nurhasan Nurhasan Robby Nurtresna Santy Fitnawati WN Sofia Billa Paradise Surya Rianto Surya Rianto Tri Susilowati