Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

Implementasi Program IDUKA (Link and Match) di Sekolah Menengah Kejuruan: Indonesia Lamijan, Lamijan; Waluwandja, Petrisia Anas; Anabokay, Yanrini Martha; FanggidaE, Yenssy Mervilen; Kolnel, Arnot Apsalon; Taebenu, Yulinda; Mesah, Jeff
Ciencias : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Vol. 7 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Universitas Persatuan Guru 1945 NTT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70942/ciencias.v7i1.148

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui: (1) konteks (context) Program IDUKA (Link and Match) meliputi (a) kualitas kompetensi siswa, (b) kebijakan dan tujuan Program IDUKA (Link and Match), (c) kesiapan pengelolaan Program IDUKA (Link and Match) Hasil penelitian menunjukkan: (1) Evaluasi terhadap konteks program IDUKA tergolong tinggi aspek ini terdiri dari: (a) Kualitas kompetensi yang dimiliki oleh siswa. (b) Kesesuaian pelaksanaan progam IDUKA dengan kebijakan dan tujuan yang ditetapkan oleh sekolah. (c) Kesiapan pengelolaan pelaksanaan yang dilakukan oleh sekolah tergolong tinggi.
Legal Protection For Businesses Against Sustainable Innovation In The Digital Realm Hendro, Hendro; Wieke Dewi Suryandari; Lamijan, Lamijan
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2155

Abstract

The buying and selling process can now be through non-physical transactions or employing digital media. Physical transactions require buyers and sellers to meet to exchange goods or services directly. However, problems arise when sellers are located outside the area, making it difficult for buyers to access them. Technological advances provide solutions for buyers and sellers who are separated by distance through E-Commerce. E-commerce offers many conveniences in marketing goods or services. Sellers can market their products widely by providing various variants. Marketing via e-commerce does not require a physical store to display products, thereby reducing costs. Meanwhile, buyers can also easily choose the products they want. However, the facts in the buying and selling process via social media generate a risk of loss for consumers and business actors due to the possibility for fraud that could be performed by one of the parties. Losses experienced by business actors are caused by failure to fulfill the achievements that should be carried out by the consumer. It is because numerous people do not understand the principles of security in online transactions, such as verifying the identity of the merchant or customer, security in payment procedures, and other factors that can help deter crime. As a result, criminal cases often occur which cause losses in the digital market, as if cyberspace has no legal rules. The presence of Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is a solution to protect actors who transact in E-Commerce.
Legal Construction of the Use of Big Data to Support Sustainable Innovation in the Digital Era Sua Fauzan; Tri Susilowati; Lamijan, Lamijan
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2160

Abstract

The legal framework governing the use of big data has become a crucial issue in this digital era. One notable advantage of Big Data and Computational Technology is the enhanced ease of storing and retrieving records. With platforms such as social media, individuals are storing a greater volume of data than ever before. The likelihood of having physical copies of old photographs has diminished or they have been discarded, yet numerous individuals have already shared them on social media platforms. This research employs qualitative methods with data collection techniques using library research. In Indonesia, there are currently no specific regulations governing the use of Big Data. However, the Principles of the Indonesian Digital Economy have recognized the need for data protection as a crucial asset. It indicates that the legal construction regarding Big Data usage is an urgent issue. In the case of Big Data, platforms or infrastructures that store, manage, and provide access to large data can be considered Essential Facilities. The main challenge in regulating Big Data lies in the technical complexity and cross-border nature of the data. Limitations of national jurisdiction and the lack of a comprehensive international framework make it difficult to regulate data ownership and access effectively.
The Validity of Illegal Investments In The Digital Era On Positive Legal Arrangements In Indonesia Taufik Noor Isya; Lamijan, Lamijan; Mohamad Tohari
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2162

Abstract

The rapid advancement of technology has transformed human behavior in numerous ways, including the widespread use of the internet, which has become an indispensable part of modern life. The internet has revolutionized various industries such as communication, trade, finance, education, and business, making it easier than ever for people to engage in online activities and even digital investments. Yet, unfortunately, many fraudulent investment opportunities have emerged, preying on unsuspecting victims and causing significant financial losses. As a result, the Indonesian government has taken measures to combat illegal investments and protect the public. Such practices are considered criminal offenses under the Criminal Code's Article 378, which criminalizes deceitful and fraudulent schemes. Additionally, fundraising without proper authorization is punishable under Article 46 of Law Number 10 of 1998 jo. Law Number 7 of 1992 concerning Banking. Sharia-based investments without a business permit from Bank Indonesia can also face legal repercussions under Article 59 of Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking. These regulations aim to safeguard individuals from illegal investment activities.
DAMPAK KORUPSI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN POLITIK Lamijan, Lamijan; Tohari, Mohamad
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 02 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i02.381

Abstract

ABSTRAK Korupsi merupakan persoalan yang sulit diberantas dan diatasi. Banyak celah dan keadaan dalam masyarakat yang malah menjadi lahan subur dan penyebab terjadinya korupsi. Tujuan dan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apa saja faktor penyebab terjadinya korupsi? (2) Apa dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan politik? (3) Bagaimana upaya pemberantasan dan penanggulangan korupsi? Pendekatan penelitian ini adalah yuridis dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Data dianalis melalui logika induktif-deduktif, dalam sajian kualitatif. Analisis data meliputi tahap: kategorisasi data, verifikasi data, interpretasi data, dan penarikan simpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi korupsi karena beberapa hal, antara lain: lemahnya peraturan perundang-undangan, sikap mental dan perilaku masyarakat yang ingin cepat kaya tanpa berusaha yang substansial. Dampak yang timbul dari korupsi adalah terhambatnya pembangunan ekonomi dan pembangunan politik. Upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif, mengembangkan etika dan etos kerja pejabat dan pegawai atas dasar nilai-nilai kejujuran. Secara represif, memberikan sanksi pidana yang berat kepada koruptor, dan pengenaan denda yang berlipat dari jumlah uang yang telah dikorupsi.Kata kunci: korupsi, pidana, ekonomi, politik
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RAHASIA PERUSAHAAN MELALUI SISTEM RAHASIA DAGANG Lamijan, Lamijan; Tohari, Mohamad
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v4i1.458

Abstract

Salah satu aset perusahaan yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah rahasia perusahaan (trade secret). Objek adalah suatu bentuk informasi rahasia dagang perusahaan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Apabila perusahaan tidak menyadari bahwa rahasia perusahaan merupakan aset yang dilindungi undang-undang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dapat dimungkinkan akan terjadi banyak pelanggaran. Permasalahan yang akan diteliti adalah : Apa keuntungan dan kerugian dari perlindungan rahasia dagang rahasia perusahaan dengan sistem tersebut?, Dan langkah apa saja yang perlu dilakukan perusahaan untuk melindungi rahasia perusahaan? Metode analisis yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji permasalahan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa keuntungan rahasia perusahaan yang dilindungi oleh sistem rahasia dagang tidak terbatas pada jangka waktu perlindungan, sedangkan kerugiannya adalah perlindungan rahasia dagang dapat mempengaruhi produktivitas karena sistem perlindungan yang ketat. Langkah dan upaya yang dilakukan perusahaan untuk melindungi rahasia perusahaan dapat dilakukan dengan mendaftarkan data rahasia dagang yang bersifat administratif pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun langkah konkrit untuk melindungi rahasia perusahaan antara lain melalui tindakan fisik dan langkah pembuatan perjanjian tertulis. Pemberian perlindungan rahasia perusahaan melalui dua langkah di atas memberikan kontribusi yang besar untuk mengurangi perusahaan melakukan pelanggaran rahasia dagang di lingkungan perusahaan. Kata kunci: kekayaan intelektual, perusahaan, rahasia dagang
KEMANDIRIAN DAN KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA LAMIJAN, LAMIJAN; TOHARI, MOHAMAD
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 1 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i1.333

Abstract

ABSTRAKPermasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perkembangan kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman mulai awal Proklamasi Kemerdekaan sampai dengan Orde Reformasi? (2) Bagaimana prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri dalam menegakkan hukum dan keadilan?Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis-normaif atau doktrinal, dalam kajian eksplanasi data secara socio-legal. Data penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen atau pustaka, berupa bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukan: Pertama, perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia sejak Awal Proklamasi, Orde Lama, dan Orde Baru tidak dapat menunjukkan independensi yang signifikan, karena kekuasaan kehakiman tidak dapat mandiri dan tidak bebas dari pengaruh dan intervensi kekuasaan lain (eksekutif). Baru pada masa Reformasi (mulai 1998) benih-benih independensi kekuasaan kehakiman mulai dapat ditumbuhkan. Kedua, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri dalam menegakkan hukum dan keadilan, perlu adanya lima prinsip, yakni: (1) Lembaga peradilan yang tidak tersubordinasi oleh kekuasan lembaga lain; (2) Kebebasan berekspresi bagi para hakim mengembangkan kualitas profesinya; (3) Seleksi dan kualifikasi hakim atas dasar pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang dimilikinya; (4) Perlindungan dan kerahasiaan hakim dalam proses peradilan yang dilaksanakan; dan (5) Pendisiplinan, pemindahan dan pemberhentian hakim sesuai dengan prosedur hukum yang transparan dan objektif.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDUNGPANE SEMARANG Suryandari, Wieke Dewi; Lamijan, Lamijan; Zainuddin, Muhammad; Hendra Gunawan, Yusuf Tri
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5, No 02 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v5i02.670

Abstract

ABSTRAK Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi, tidak terkecuali bagi anak yang sedang menjalankan proses hukum sebagai narapidana. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Hak - Hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, hambatan perlindungan hukum terhadap Hak - Hak Narapidana Anak. Pendekatan masalah yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan tersebut dilakukan berdasarkan bahan hukum utama menelaah teori, serta peraturan perundang-undangan serta pengamatan atau observasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Hak Anak
Implications of Digital Policing with the Application of Artificial Intelligence in Positive Law in Indonesia Utama, Robertus Wardhana; Lamijan, Lamijan; Susilowati, Tri
Interdiciplinary Journal and Hummanity (INJURITY) Vol. 3 No. 7 (2024): INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies.
Publisher : Pusat Publikasi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58631/injurity.v3i7.212

Abstract

Artificial Intelligence (AI) has become a useful tool for the police in curbing traffic violations and improving road safety. This research aims to examine how AI is applied to positive law in Indonesia. By focusing on positive law, the study provides a focused analysis of AI's impact on existing legal statutes and regulations in Indonesia, potentially examining case studies, legal precedents, or specific AI tools used within the Indonesian legal framework. This geographical and jurisdictional focus offers unique insights into the challenges and opportunities presented by AI within the legal framework, facilitating comparisons with AI in other countries or regions. The findings offer valuable information for policymakers, legal practitioners, and technologists on effectively integrating AI into the legal system. This article specifies that electronic equipment may be utilized to facilitate the prosecution of infractions in the realm of traffic and road transportation, and the resultant data obtained through this equipment can serve as admissible evidence in legal proceedings.
The Urgency of Legal Protection of Digital Work Copyright Simanjuntak, Rio Putra; Lamijan, Lamijan; Suryandari, Wieke Dewi
Interdiciplinary Journal and Hummanity (INJURITY) Vol. 3 No. 7 (2024): INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies.
Publisher : Pusat Publikasi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58631/injurity.v3i7.213

Abstract

With the development of the times, science and technology are developing very quickly, allowing traditional works which are usually in physical form to be transformed into digital format. This research aims to examine legal protection methods for intellectual works in a digital context and identify the role of the government in preventing piracy of digital works. This research uses a normative juridical approach, which views law from the perspective of texts in statutory regulations and norms or standards of behavior that are considered appropriate. Copyright Law Number 28 of 2014 Article 4 articulates that copyright is an exclusive right that includes moral rights and economic rights. Individuals who wish to use the Economic Rights of a work must obtain permission from the creator or copyright owner. The legal protection is confirmed by a firm and appropriate sanctions by law enforcers by existing legislation.