Nur Handayani
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Model Inovasi Pelayanan Publik di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah Khasan Efendi; Tumija Tumija; Nur Handayani; Mohammad Rifai
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 4 No. 1, April 2022
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v4i1.2327

Abstract

Tujuan penelitian ini mengetahui jenis inovasi pelayanan publik melalui model inovasi pelayanan publik dalam bentuk Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi dengan jumlah informan enam orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis inovasi pelayanan publik melelui model inovasi pelayanan dalam bentuk Mal Pelayanan Publik (MPP) yaitu Inovasi produk layanan, inovasi proses layanan, inovasi system layanan, inovasi kebijakan dan metode pelayanan yang diperoleh masyarakat dari pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta dapat diperoleh dalam satu pintu untuk semua jenis pelayanan publik, baik melalui OSS (49 jenis pelayanan) maupun melalui Si Pioner (44 jenis pelayanan). Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mewujudkan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Sragen cukup baik. Namun masih terkendala pada kebijakan refocusing anggaran akibat wabah pandemi covid-19, sehingga harus merescedule kembali pembangunanya dan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah yang berakibat pada target waktu yang ditetapkan sebelumnya tidak tercapai.Kata Kunci: model, inovasi, pelayanan publik
IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMERINTAHAN OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN NAGAN RAYA PROVINSI ACEH Rauzatul Ulfah; Ismail Nurdin; Nur Handayani
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 2 No. 2, Oktober 2020
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The focus of this research is to see the implementation of government supervision carried out by the Inspectorate of Nagan Raya Regency. The research method used is descriptive qualitative method with an inductive approach. Data were collected using the method of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques by reading data, data reduction, data presentation, and data collection. The results showed that the implementation of supervision by the Inspectorate was good enough, seen from 1) the level of reporting by the Inspectorate, 2) measurement of work results; 3) corrections, and corrections to the condition of Human Resources (HR). So it is deemed necessary to develop human resources both in terms of quantity (especially auditors) as well as in terms of quality through education and training or similar activities as well as politics which will be led by the leadership of the Inspectorate of Nagan Raya Regency. In carrying out its duties and functions, only level 2 should be at level 3. Keywords: Inspectorate and Government Supervision
DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL PASCA PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA DI KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Imelda Hutasoit; Nur Handayani; Anya Risnawati; Muh Ilham; Stenly Pangarepan; Mohamad Saputra Tambora
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 15 No 1 (2025)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v15i1.5118

Abstract

Relokasi IKN bertujuan pemerataan dan keberlanjutan, namun berpotensi berdampak pada lingkungan dan masyarakat adat. Ada peluang investasi di wilayah penyangga seperti Tabalong. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dampak perubahan sosial pasca pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan mengungkap faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambatnya. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci yang relevan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat terjadinya perubahan sosial. Ditinjau dari teori perubahan sosial Sztompka menunjukkan bahwa: (1) Perubahan komposisi penduduk menunjukkan peningkatan jumlah penduduk akibat migrasi, terutama dari Jawa, telah mengubah komposisi penduduk Tabalong. Hal ini memicu persaingan kerja, masalah pangan, dan potensi konflik sosial. Namun, filosofi Banjar yang terbuka terhadap pendatang membantu meminimalkan konflik. (2) Perubahan struktur sosial terjadi pergeseran sektor ekonomi dari pertanian ke industri dan jasa. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi telah mengubah struktur sosial dan ekonomi di Tabalong. Namun, masih terdapat ketimpangan dalam hal akses terhadap pekerjaan dan sumber daya. (3) Perubahan fungsi lahan menunjukkan Tabalong telah berhasil mengubah fungsi lahan pertanian menjadi kawasan produksi pangan untuk IKN. Pasar Agribisnis Kembang Kuning menjadi pusat distribusi utama. Namun, tantangan dalam menjaga kualitas produk dan akses pasar tetap ada. (4) Perubahan batas sosial terjadi perubahan batas sosial akibat masuknya pendatang baru dan persaingan kerja. Pemerintah berupaya mengatasi hal ini dengan pelatihan keterampilan dan revisi RTRW. (5) Perubahan hubungan antar subsistem terjadi peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah, perubahan hubungan antara petani dan pasar, serta peningkatan ketergantungan pada pasar eksternal dan (6) Perubahan lingkungan dimana pembangunan IKN telah memicu perubahan tata guna lahan, peningkatan tekanan pada sumber daya alam, dan potensi konflik lingkungan. Adapun faktor pendorongnya adalah adanya potensi sumber daya alam yang besar, letak geografis yang strategis, keterbukaan masyarakat terhadap pendatang, dan tingginya investasi. Namun demikian, terdapat faktor penghambat seperti kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, infrastruktur yang belum memadai, dan akses pasar yang terbatas. Penting untuk digarisnawahi bahwa dampak pembangunan IKN terhadap perubahan sosial di Tabalong bersifat kompleks dan beragam, bergantung pada berbagai faktor, seperti: 1) Kebijakan pemerintah dalam mengelola pembangunan IKN; 2) Kesiapan masyarakat Tabalong dalam beradaptasi dengan perubahan; dan 3) Dinamika interaksi antara penduduk lokal dan pendatang.
INOVASI PENGURANGAN SAMPAH PERKOTAAN DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOMPMENT GOALS DI INDONESIA. Irfan Setiawan; Bangkit Ayatullah Datupalinge; nur handayani
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 15 No 2 (2023): Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Publisher : Post Graduate School of Government Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v15i2.3822

Abstract

The waste problem in Indonesia is a problem that has not been resolved to date. Waste is the result of human activity that is not reused. One of the human activities that causes the generation of paper waste is the activities of running government offices. Based on this, this article aims to examine alternative urban waste reduction innovations in realizing Sustainable Development Goals in Indonesia. This research uses a literature review method. Information and data obtained from various literature are compiled based on the information obtained and make it relevant to the topic being discussed. The research results found that one of the human activities that produces paper waste is government office activities. Government office activities are one aspect that participates in producing paper waste, and this is a phenomenon that needs to be considered critically. An innovative alternative proposed by the author to help overcome this problem is the use of the Green Newspaper concept in designing the basic materials for paper production. This paper concept can help the use of the Green Newspaper concept to realize one of the Sustainable Development Goals (SDGS) points, namely responsible consumption and production, where paper can be used to minimize waste from the government administration process.