Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.462
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Tasfiyah Supremasi Hukum Public Policy : Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum AKM: Aksi Kepada Masyarakat Khaira Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Manabia: Journal of Constitutional Law Asian Journal of Law and Humanity Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Pratama, Agung Barok
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Manabia: Journal of Constitutional Law

 1 
Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Umam, Muhammad Rizal; Pratama, Agung Barok
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 02 (2023): Dinamika Ketatanegaraan: Hak Asasi Manusia dan Pelayanan Publik
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v3i02.1416

Abstract

Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental di kabupaten batang mendapat  perhatian  serius karena mereka menghadapi tantangan dalam menjalankan hak-hak politiknya. Termasuk hak untuk memilih, terlibat dalam proses pembuatan keputusan politik dan partisipasi secara aktif dalam kehidupan demokratis. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Batang dan untuk mengetahui mengapa pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di Kabupaten Batang belum terpenuhi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan bahan hukum primer berupa data yang diambil langsung dari lapangan dan data sekunder dari dokumen hukum yang relevan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah  Dalam pelaksanaan pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di Kabupaten Batang masih banyak terjadi kendala dalam pelaksanaannya baik dari peraturan yang mengatur, aparat penegak hukum, sarana prasarana maupun masyarakat maka dari itu masih banyak yang harus dievaluasi dan perbaiki agar pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental dapat berjalan dengan baik dan lancar.    
Hakim Konstitusi di Persimpangan Jalan: Kuasa Lembaga Pengusul dalam Pemberhentian yang Kontroversial Isthifailla, Isthifailla; Pratama, Agung Barok
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 02 (2024): Penegakan Konstitusi secara Kelembagaan
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v4i02.9256

Abstract

The process for selecting Constitutional Court judges involves three branches of government: the House of Representatives (legislative), the President (executive), and the Supreme Court (judicial). This arrangement is intended to ensure integrity, independence, and proper oversight. Normatively, neither the House of Representatives, the President, nor the Supreme Court has the authority to dismiss a Constitutional Court judge they have proposed. However, on September 29, 2022, the House of Representatives removed Judge Aswanto from the Constitutional Court, citing his frequent annulment of legislation enacted by the House of Representatives as the reason. This study aims to analyze the dismissal of Constitutional Court judges by the proposing institution. It employs a normative legal research method, utilizing legislative, case, and conceptual approaches. The findings indicate that Judge Aswanto's dismissal was inconsistent with Article 23, paragraph (4) of the Constitutional Court Law, which stipulates that "The dismissal of a Constitutional Judge may be made based on a Presidential Decree upon the request of the Chairperson of the Constitutional Court." This article clearly shows that the dismissal of Judge Aswanto by the proposing institution, namely the House of Representatives, constitutes a violation of the law and breaches the rule of law principle. Moreover, Judge Aswanto's dismissal has legal consequences, including representing an intervention by the proposing institution the House of Representatives  into the Constitutional Court, which undermines the independence and impartiality of the Court.
Ratio Decidendi Penolakan Permohonan Pengujian Norma Undang-Undang pada Putusan Nomor 47/PUU-XXI/2023 Saputri, Tiara Ika; Pratama, Agung Barok
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 01 (2024): Dinamika Ketatanegaraan
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v4i01.9545

Abstract

This research aims to explore the ratio decidendi in the Constitutional Court Decision Number 47/PUU-XXI/2023 and analyze the application of constitutional values contained in the decision. This research uses a normative method with statutory, conceptual, and case approaches. This approach aims to understand the legal basis on which the Constitutional Court's decision is based and its implications for the protection of constitutional rights. The results showed that the Constitutional Court rejected the petition for norm testing in Article 509 letter a of the latest Criminal Code. The rejection was based on the provision that the new Criminal Code will be enacted after three years since its enactment, so the petition was considered premature. In its decision, the Court emphasized the importance of the principle of legal certainty and the protection of advocates' rights from unconstitutional criminal threats. However, the petition could not be accepted due to the lack of concrete harm experienced by the petitioner. This finding underscores that the Constitutional Court continues to prioritize basic constitutional principles in its decision-making, even though the petition did not proceed to material examination. Thus, this research makes an important contribution in understanding how constitutional values are applied in the Constitutional Court's decisions, particularly in relation to the review of criminal law norms. The implications of this research are expected to be a reference in the development of the study of constitutional law and the protection of human rights in Indonesia.
Kewenangan Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Khasanah, Rohmatun; Pratama, Agung Barok
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 01 (2023): Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v3i01.962

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Kewenangan Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan. Fokus penelitian ini adalah pada pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.Terdapat perbedaan aturan tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan antara Undang-Undang lama dan Undang-Undang terbaru Organisasi Kemasyarakatan dimana perbedaan tersebut mengenai pembubaran ormas oleh pengadilan dan pembubaran ormas langsung tanpa melalui proses pengadilan. Permasalahan yang timbul tersebut perlu dikaji ratio legisnya dan apakah pembubaran tersebut sudah sesuai dengan konsep negara hukum dan demokrasi.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ratio legis pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan tanpa proses peradilan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ratio legis pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan adalah perlunya asas contrarius actus atau asas hukum administrasi negara yang mana tidak terdapat dalam Undang-Undang terdahulu tentang ormas, sehingga Undang-Undang tersebut diperbarui menjadikan pemerintah dalam hal ini kemenkumham dapat membubarkan ormas tanpa proses peradilan, dan mekanisme tersebut tentu tidak sesuai dengan konsep negara hukum dan demokrasi. Kata Kunci: kewenangan, pemerintah, pembubaran organisasi kemasyarakatan
Co-Authors Aldila Leo Saputra Aminah . Anindya Aryu Inayati Arum, Dewi Sekar Asyria Yamin, Tsinta Aufi Imaduddin Barok Pratama, Agung Fadzlina, Nurul Auliya Hilmi Yusron Rofi'I Imaduddin, Aufi Isthifailla, Isthifailla Khasanah, Rohmatun Leo Saputra, Aldila Manasikana, Arina Mohammad Jamin Muhammad Yusron Noorma Fitriana M. Zain, Noorma Fitriana Putri, Sofi Ekiana Rifatul Risqiani Saputri, Tiara Ika Umam, Muhammad Rizal Yusron Rofi'i, Hilmi