Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EKSEKUTIF
Josef Kairupan, Josef
Unknown Affiliation
Environmental Science

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow) Sangki, Adianto Asdi; Gosal, Ronny; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMewujudkan pemerintahan efektif sesuai dengan kepemerintahan yang baik, diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam penerapannya sehingga pemerintahan yang bertanggungjawab dapat diwujudkan, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penegelolaan APBDes di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya keterbukaan/tranparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa dalam hal ini pelaksanaa anggaran, sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDes. Masyarakat hanya mengetahui jumlah keseluruhan APBDes tahun 2016 yaitu Alokasi Dana Desa berjumlah Rp. 390.342.144 dan Dana Desa yang dari Pusat berjumlah Rp. 557.039.956. Bahkan proses transparansi ini tidak membawa dampak positif kepada tata pemerintahan yang ada di Desa Tandu, serta keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan tidak diketahui oleh masyarakat. Pelaksanaan Program APBDes di Desa Tandu tidak menerapkan prinsip akuntabilitas, walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini pertanggung jawaban hanya diberkan kepada pemerintah daerah. Sedangkan kepada masyarakat proses pertanggung jwaban tidak dilakukan sampai sekarang sehingga sampai saat ini respon dari masyarakat untuk menunjang program pemerintah kurang. Masyarakat hanya menginginkan laporan pertanggung dari pemerintah kepada masyarakat sebelum melaksanakan program pemerintah selanjutnya.Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa
PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA DI KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Maramis, Tita Christabel; Kaawoan, Johannis; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan, termasuk dalam melakukan pembinaan administrasi terhadap desa, namun tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran camat dalam pembinaan administrasi desa di Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow, yang dikaji melalui indikator pembinaan administrasi yaitu: memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa, serta pembinaan dan pengawasan bagi perangkat desa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, dimana camat memberikan pembinaan tentang pengelolaan Anggaran Dana Desa, misalnya verifikasi tentang Rencana Kerja Anggaran dan pengawasan terhadap laporan keuangan/surat penanggung jawab kegiatan yang di lakukan oleh Desa.Kata Kunci: Peran Camat, Pembinaan, Administrasi Desa.
KEPEMIMPINAN HUKUM TUA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA KANONANG DUA KECAMATAN KAWANGKOAAN BARAT KABUPATEN MINAHASA Paendong, Jonathan; Pioh, Novie; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemerintahan desa membutuhkan peran pemimpin yaitu Kepala Desa, kepemimpinan Kepala Desa dibutuhkan untuk membantu pemerintah daerah dalam menangani berbagai masalah yang terjadi di daerahnya, sekaligus memecahkan berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kepemimpinan Kepala Desa pada dasarnya kemampuan Kepala Desa mengkoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin, seorang Kepala Desa bukan hanya dituntut mampu mengolah perangkat yang ada dalam struktur desa, namun juga sebagai pemimpin untuk seluruh masyarakat desa. Konsep kepimimpinan Kepala Desa ini menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk kepemimpinan Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat dilihat dari kemampuan analitis ditunjukan dengan kemampuan Hukum Tua dalam menganalisa potensi-potensi yang perlu diberdayakan sehingga masyarakat yang sejahtera dan mandiri dapat terwujud akan tetapi hal terpenting yang menjadi masalah adalah pelaksanaan program pemerintah.Kata Kunci: Kepemimpinan, Hukum Tua, Pemberdayaan Masyarakat.
IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI DESA KANONANG DUA KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA Sondakh, Sandi Swivan; Kimbal, Marthen; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBabak baru penyelenggaraan pemerintahan desa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan nuansa berbeda pada penyelenggaraan pemerintahan desa dimasa sebelumnya, indikasi meyakinkan adalah dengan dilucurkannya dana yang begitu besar bagi desa, yang tentunya harus diikuti juga dengan tertib administrasinya. Penelitian dilaksanakan di Desa Kananonang Dua Kecamatan Kawangkoan, yang pada beberapa waktu lalu memperoleh predikat desa terbaik dalam pengelolaan administrasi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi administrasi pemerintahan dalam menunjang pembangunan, dengan metode kualitatif dimaksudkan agar dapat lebih menggali permasalahan yang diteliti, informan yang ditentukan pada penelitian ini adalah mewakili pemerintah kecamatan, Kepala Desa, Sekertaris Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan sudah dalam kategori yang baik, keberhasilan dalam bidang administrasi dapat dicapai sesuai dengan mekanisme yang ada.Kata Kunci: Implementasi, Administrasi Pemerintahan Desa, Pembangunan
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENUNJANG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Suatu Studi di Desa Bawoleu Kecamatan Tagulandang Utara) Lanto, Jenifer; Rondonuwu, Arpi; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakProgram raskin (program penyaluran beras untuk keluarga miskin) adalah sebuah program dari pemerintah. Penyaluran raskin (beras untuk rumah tangga miskin) sudah dimulai sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan raskin yang betujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Tujuan Program RASKIN adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang difokuskan pada peran pemerintah desa menunjang Kebijakan Program Raskin di Desa Bawoleu dilihat dari aspek keberhasilan pelaksauaan program Raskin, yang meliputi : tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi. Informan dalam penelitian ini adalah Aparat Pemerintah Desa dan pengurus serta anggota BPD dan masyarakat (KK). Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan kunci juga dilakukan pengumpulan data-data statistic di kantor desa, dengan mengadakan uraian secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian di Desa Bawoleu Kecamatan Tagulanadang Utara. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program Raskin di Desa Bawoleu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat menemui kendala pendataan yang tidak terdata dengan baik, lokasi geografis yang letak Desanya berjauhan yang sulit dijangkau, dan keadaan sumber daya aparat pelaksana di tingkat Desa yang perlu lebih diberdayakan serta prilaku pemimpin yang bersifat subyektif dalam penentuan penerima manfaat dari program raskin.Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Desa, Kesejahteraan Masyarakat.
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN KECAMATAN DI KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA KABUPATEN MINAHASA Polla, Ava Irene; Pangemanan, Sofia; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Kawangkoan Utara Pasca Pemekaran Kecamatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung, observasi lapangan serta melalui kajian dokumen. Dalam penelitian ini, informannya berjumlah 9 orang, yakni Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Kualitas pelayanan yang diberikan oleh Aparat di Kecamatan Kawangkoan Utara dalam melayani masyarakat secara keseluruhan belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti tidak tetapnya kantor kecamatan sejak dimekarkan, hal ini menyebabkan arsip-arsip harus ditata kembali, selain itu hal ini membuat aparat tidak nyaman bekerja karena suasana kantor yang tidak representatif. (2) Kuantitas pelayanan yang diberikan aparat kecamatan dapat dikatakan rendah, hal ini disebabkan sifat apatis dan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah mengenai pemekaran kecamatan beberapa tahun lalu. Efek tersebut masih bisa dirasakan sampai sekarang. (3) Efektivitas kerja aparat pemerintah Kecamatan Kawangkoan Utara juga masih belum sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan kurangnya dukungan sarana dan prasarana seperti prasarana kantor yang belum representatif serta dukungan anggaran yang terkadang terlambat, sehingga untuk membeli tinta dan kertas harus menunggu anggaran. (4) Komitmen Kerja, merupakan satu-satunya aspek yang dapat dikatakan baik, meskipun dukungan masyarakat belum maksimal dan dukungan dana yang tidak stabil, namun sikap komitmen dan semangat kerja aparat kecamatan cukup tinggi.Kata kunci: Kinerja, Aparatur Sipil Negara, Pelayanan Publik
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI MASANI KECAMATAN POSO PESISIR BARAT KABUPATEN POSO Santo, Efraym Taona; Singkoh, Frans; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSalah satu sasaran pokok dari peningkatan kesejahteraan masyarakat desa ialah bagaimana kemudian meningkatkan mutu sebuah desa. Adanya program desa yang masih belum dijalankan oleh pemerintah desa Masani membuat penulis menganggap bahwa masih ada kekurangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa Masani dalam pengembangan potensi desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui: Pengembangan potensi pertanian dan perkebunan, dan agribisnis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu terus meningkatkan kepeduliannya akan kesejahteraan masyarakat desanya karena hingga saat ini masyarakat masih belum merasakan peningkatan kesejahteraan yang signifikan, pembuatan skala prioritas bertujuan mendapatkan prioritas-prioritas permasalahan yang harus dipecahkan. Teknik yang digunakan dalam membuat skala prioritas adalah ranking dan pembobotan, dan menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah yang layak dilakukan dengan tujuan menemukan alternatif tindakan pemecahan masalah yang ada dengan memperhatikan potensi akar yang layak.Kata Kunci : Peran, Pemerintah, Potensi Desa, Kesejahteraan.
TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA DIAT KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Pandeirot, Prianto Tiar; Pioh, Novie; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKebijakan keuangan bagi desa yang diberikan oleh pemerintah pusat selama empat tahun terakhir sedikit banyak telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan desa, namun juga menimbulkan banyak permasalahan yang terjadi terkait pengelolaan dana desa, dimana menimbulkan polemic tidak transparanya penggunaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Diat Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesediaan dan aksebilitas dokumen yang di adakan oleh tim pelaksana dana desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang dan partisipasi masyarakat desa masih sangat rendah, karenakan kurangnya transparansi oleh pemerintah desa dalam memberikan kesediaan dokumen dalam pembangunan dan informasi mengenai dana desa kepada masyarakat Desa Diat Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. Kejelasan dan kelengkapan informasi berdasarkan hasil penelitian dimana terdapat tidak konsisten dari pemerintah desa dan BPD yang melakukan perubahan rencana sepihak tanpa memberitahukan kepada masyarakat desa meskipun pelaksanaan pembangunan dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transpAaransi informasi terkait pengelolaan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah desa kepada masyarakat sehingga pencapaian tujuan pengelolaan dana desa yang di lakukan di desa diat kecamatan lolak masih kurang efektif dalam pembangunan desa.Kata Kunci: Transparansi, Pengelolaan, Dana Desa, Pembangunan.
PENERAPAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI DESA PONTAK SATU KECAMATAN RANOYAPO KABUPATEN MINAHASA SELATAN Soputan, Regina; Kimbal, Marthen; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi good governance di desa Pontak Satu dengan menggunakan prinsip-prinsip good governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dimulai dengan observasi, wawancara, analisis data, hingga pembuatan laporan. Dengan 13 orang yang diwawancarai, penelitian ini berfokus pada penerapan tata pemerintahan yang baik di desa seperti yang terlihat dalam hal partisipasi, penegakan hukum, dan transparansi; bagaimana pemerintah menciptakan pemerintahan yang baik di desa, apakah partisipasi saat ini dan penegakan hukum berjalan dengan baik, dan apakah pemerintah telah transparan berkenaan dengan sistem pemerintahan di desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata pemerintahan yang baik belum terbentuk di desa Pontak Satu, yang berarti bahwa pemerintah belum sepenuhnya menerapkan tata pemerintahan yang baik di desa. Prinsip partisipasi, penegakan hukum, dan transparansi belum berjalan dengan baik. Pemerintah harus memperhatikan elemen-elemen ini untuk menciptakan pemerintahan yang baik di desa.Kata kunci: Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik, Pemerintah, Desa.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN MINAHASA UTARA (Suatu Studi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Kaunang, Riana; Kaawoan, Johannis; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga secara administrasi terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.. Penelitian ini bertujan untuk mengetahui implementasi sistem informasi administrasi kependudukan dalam meningkatkan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara mulai diterapkan pada tahun 2007. Penerapan SIAK ini berpedoman pada Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 atau yang telah direvisi menjadi Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Permendagri No. 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan SIAK. biaya penerapan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
Co-Authors Arpi Rondonuwu Awaeh, Ones Awaeh, Stewar Bagit, Regina Sari Dengah, Junior Edam, Nia Septiani Frans Singkoh, Frans Gahansa, Windy Valentine Golla, Julen Hanibe, Ayu Marchsela Hari Sondakh, Hari Johannis Eduard Kaawoan, Johannis Eduard Kaawoan, Johannis Kaawoan, Johannis Kalalo, Riken Kasenda, Ventje Kaunang, Riana Korto, Lukman Lanto, Jenifer Lapian, Marlien Lawere, Vicky Leleng, Liane Irma Veronsia Liando, Daud Markus Lintong, Klinsmann Loda, Thomy Lontoh, Grandani Mahmud, Yulianti Mailantang, Armando Makagansa, Mega Hardianty Makagingge, Marvel Hardiknas Maleke, Silia Fisye Mandalika, Enrico Stepano Manongga, Alman Mantiri, Michael Mantiri, Michael Manuahe, Fien Maramis, Tita Christabel Marthen Kimbal, Marthen Michael Stepanus Mantiri, Michael Stepanus Mongilong, Arifin Novie pioh, Novie Paat, Michael Paendong, Jonathan Pandeirot, Prianto Tiar Pangemanan, Sofia Pola, Prisky Polla, Ava Irene Pontoh, Ricko Pontolowokan, Arly Agung Punusingon, Debora Meriska Rolos, Gibri Rompas, Arnolfo Ruitan, Chalvin R. Sajow, Angelina Sanding, Natalia Gratia Sangki, Adianto Asdi Santo, Efraym Taona Sarah Sambiran, Sarah Sasahang, Novlando Serang, Renalde Pit Singkara, Gita Widya Ully Sirimasa, Novisto Sondakh, Sandi Swivan Soputan, Regina Sumigar, Rendy Failen Sumilat, Delvis Sumolang, Ricky Fernando Alexander T. A. M. Ronny Gosal Telung, Utarry Tempo, Berty Loronusa Tombokan, Romario Wardono, Julius P.M. Yanis Ngongare, Yanis