Articles
<![CDATA[KEWAJIBAN BALAI PEMASYARAKATAN MENYERAHKAN HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN KEPADA PENYIDIK BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ]]>
<![CDATA[deni nofrizal]]>;
<![CDATA[Suprapto Suprapto]]>;
<![CDATA[Rahmida Erliyani]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 6, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v6i2.11484
<![CDATA[Tujuan penulisan hukum ini adalah membahas masalah fungsi laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) oleh balai pemasyarakatan (bapas) dalam proses penyidikan dan implikasi pengaturan batas waktu penyerahan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) oleh balai pemasyarakatan (bapas) dalam perspektif kepastian hukum. Untuk membahas permasalahan tersebut digunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan metode penulisan hukum kepustakaan (Library Research) yaitu dengan meneliti suatu peraturan perundang-undangan, bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, hasil penelitian kemasyarakatan berfungsi sebagai pertimbangan Aparat Penegak Hukum mengambil kebijakan demi kepentingan yang terbaik bagi anak dalam penyelesaian proses pidana berdasarkan sistem peradilan anak.. Kedua, kewajiban penyerahan hasil Litmas oleh pembimbing kemasyarakatan yang melewati batas waktu yang ditentukan kepada penyidik, berimplikasi terhambatnya kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelesaian perkara pidana.]]>
<![CDATA[EKSEKUSI KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA KERJASAMA TERTUANG DALAM AKTA NOTARIS PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Irsa Setiawan Husaini]]>;
<![CDATA[Mulyani Zulaeha]]>;
<![CDATA[Rahmida Erliyani]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v8i1.16039
<![CDATA[Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang banyak digunakan pada saat ini. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tergolong lebih mudah dibandingkan menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum persidangan. Keberhasilan mediasi diatur dalam surat kesepakatan yang di sahkan oleh pejabat yang berwenang (notaris). Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah pertama kekuatan eksekutorial akta notaris tentang kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa kerjasama dan kedua, perspektif kepastian hukum eksekusi akta notaris tentang kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa kerjasama kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni dengan menganalis norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan melalui pendekatan yuridis normatif yang nantinya dirumusakan kedalam suatu konstruksi hukum yang mana sifat dalam penelitian ini adalah perskriptif.]]>
<![CDATA[PERMASALAHAN HUKUM PENGADAAN HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SARANA PENDUKUNG IBUKOTA NUSANTARA ]]>
<![CDATA[Daru Trimustiko Sakti]]>;
<![CDATA[Muhammad Efendy]]>;
<![CDATA[Rahmida Erliyani]]>
<![CDATA[ Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Awang Long ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/csj.v6i2.1126
<![CDATA[The problem of land is a problem that often occurs, especially in urban areas where the need for land continues to increase in proportion to the number of people living in urban areas. Procurement of land for various community needs such as infrastructure development, residential land, office land, industrial land and so on is a problem that is currently always faced and often gives rise to new problems. The transfer of Indonesia's capital city from Jakarta to the capital city of Nusantara has become a new problem regarding the procurement of land rights for the construction of a new capital city, where land that was not previously used as the national capital area has become the national capital area. Some things like Procedures for procuring land rights for the construction of supporting facilities for the capital of the Nusantara and regarding forms of legal protection that can protect land rights holders who receive compensation who are affected by the construction of supporting facilities for Nusantara Capital City are interesting matters to discuss. This research uses research methods empirical normative.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI CALON NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN MAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[Giovandre Diputra, Muhammad Dimas]]>;
<![CDATA[Rahmida Erliyani]]>
<![CDATA[ Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Awang Long ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/csj.v7i1.1279
<![CDATA[Penelitian ini membahas eksistensi calon Notaris dalam melaksanakan magang menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keterlibatan calon Notaris yang diperkenankan dalam pembuatan akta serta untuk menganalisis tanggung jawab seorang calon Notaris ketika melaksanakan magang di kantor Notaris penerima magang. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan menginventarisasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian Pertama : Keterlibatan calon Notaris magang dalam proses pembuatan akta Notaris diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris, yang menyatakan bahwa calon Notaris yang menjalani program magang di kantor Notaris telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta. Lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis Magang Bagi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI), bahwa Notaris Penerima Magang wajib memberi kesempatan kepada Peserta Magang untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan akta selama mengikuti kegiatan Magang di kantornya, baik sebagai saksi atau sebagai Notaris Pengganti (jika memungkinkan). Kedua : Tanggung jawab calon Notaris terkait menjaga kerahasiaan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, harus berpedoman kepada Pasal 6 Peraturan Perkumpulan Nomor: 19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang, yang mengatur lebih jelas mengenai persyaratan peserta magang yang diwajibkan untuk menaati peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan serta dokumen lainnya yang terkait dengan pembuatan akta.]]>
<![CDATA[Analisis Efektivitas Penerapan Hukum Pidana Dalam Pengawasan Tindak Pidana di Indonesia ]]>
<![CDATA[Khairani, Khairani]]>;
<![CDATA[Suhendar, Suhendar]]>;
<![CDATA[Mohamad Ali Syaifudin]]>;
<![CDATA[Ali Imron]]>;
<![CDATA[Rahmida Erliyani]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2246
<![CDATA[Human trafficking is a serious crime that involves the exploitation of individuals The threat of imprisonment is a dominant feature of the Indonesian Criminal Code. Although imprisonment is a common punishment in most countries, its effectiveness has been a topic of debate for centuries. Therefore, it is imperative to identify alternative forms of custodial punishment to mitigate the negative consequences of imprisonment. This research utilizes a descriptive qualitative approach to provide a comprehensive overview of the current issues based on existing evidence. The results of this research revealed several key insights. The fundamental purpose of criminal supervision in the Indonesian criminal justice system is to protect the public from criminal acts in accordance with the principles of criminal law. The Draft National Criminal Code explains that supervision punishment is an alternative to imprisonment. Supervision punishment is an alternative form of punishment with the provision that the punishment imposed will not be implemented if the conditions are met, with a maximum probation period of three years. It is evident that conditional punishment as an alternative to deprivation of liberty punishment in the existing Criminal Code is inadequate in protecting individuals and criminal offenders. Therefore, the National Criminal Code must evolve to include alternative formulations, such as supervision punishment (probation), which has been successfully developed and implemented in various countries around the world. The fundamental purpose of supervision punishment is to replace deprivation of liberty/imprisonment, an approach that has resulted in poor outcomes for both the convicted person and society at large. Therefore, supervision punishment should be included as the main type of punishment in the upcoming National Criminal Code, serving as an effective and humane alternative to deprivation of liberty.]]>
<![CDATA[PERMASALAHAN HUKUM PENGADAAN HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SARANA PENDUKUNG IBUKOTA NUSANTARA ]]>
<![CDATA[Daru Trimustiko Sakti]]>;
<![CDATA[Muhammad Efendy]]>;
<![CDATA[Rahmida Erliyani]]>
<![CDATA[ Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Awang Long ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/csj.v6i2.1126
<![CDATA[The problem of land is a problem that often occurs, especially in urban areas where the need for land continues to increase in proportion to the number of people living in urban areas. Procurement of land for various community needs such as infrastructure development, residential land, office land, industrial land and so on is a problem that is currently always faced and often gives rise to new problems. The transfer of Indonesia's capital city from Jakarta to the capital city of Nusantara has become a new problem regarding the procurement of land rights for the construction of a new capital city, where land that was not previously used as the national capital area has become the national capital area. Some things like Procedures for procuring land rights for the construction of supporting facilities for the capital of the Nusantara and regarding forms of legal protection that can protect land rights holders who receive compensation who are affected by the construction of supporting facilities for Nusantara Capital City are interesting matters to discuss. This research uses research methods empirical normative.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI CALON NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN MAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[Giovandre Diputra, Muhammad Dimas]]>;
<![CDATA[Rahmida Erliyani]]>
<![CDATA[ Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Awang Long ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/csj.v7i1.1279
<![CDATA[Penelitian ini membahas eksistensi calon Notaris dalam melaksanakan magang menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keterlibatan calon Notaris yang diperkenankan dalam pembuatan akta serta untuk menganalisis tanggung jawab seorang calon Notaris ketika melaksanakan magang di kantor Notaris penerima magang. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan menginventarisasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian Pertama : Keterlibatan calon Notaris magang dalam proses pembuatan akta Notaris diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris, yang menyatakan bahwa calon Notaris yang menjalani program magang di kantor Notaris telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta. Lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis Magang Bagi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI), bahwa Notaris Penerima Magang wajib memberi kesempatan kepada Peserta Magang untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan akta selama mengikuti kegiatan Magang di kantornya, baik sebagai saksi atau sebagai Notaris Pengganti (jika memungkinkan). Kedua : Tanggung jawab calon Notaris terkait menjaga kerahasiaan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, harus berpedoman kepada Pasal 6 Peraturan Perkumpulan Nomor: 19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang, yang mengatur lebih jelas mengenai persyaratan peserta magang yang diwajibkan untuk menaati peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan serta dokumen lainnya yang terkait dengan pembuatan akta.]]>
<![CDATA[Analisis Efektivitas Penerapan Hukum Pidana Dalam Pengawasan Tindak Pidana di Indonesia ]]>
<![CDATA[Khairani, Khairani]]>;
<![CDATA[Suhendar, Suhendar]]>;
<![CDATA[Mohamad Ali Syaifudin]]>;
<![CDATA[Ali Imron]]>;
<![CDATA[Rahmida Erliyani]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2246
<![CDATA[Human trafficking is a serious crime that involves the exploitation of individuals The threat of imprisonment is a dominant feature of the Indonesian Criminal Code. Although imprisonment is a common punishment in most countries, its effectiveness has been a topic of debate for centuries. Therefore, it is imperative to identify alternative forms of custodial punishment to mitigate the negative consequences of imprisonment. This research utilizes a descriptive qualitative approach to provide a comprehensive overview of the current issues based on existing evidence. The results of this research revealed several key insights. The fundamental purpose of criminal supervision in the Indonesian criminal justice system is to protect the public from criminal acts in accordance with the principles of criminal law. The Draft National Criminal Code explains that supervision punishment is an alternative to imprisonment. Supervision punishment is an alternative form of punishment with the provision that the punishment imposed will not be implemented if the conditions are met, with a maximum probation period of three years. It is evident that conditional punishment as an alternative to deprivation of liberty punishment in the existing Criminal Code is inadequate in protecting individuals and criminal offenders. Therefore, the National Criminal Code must evolve to include alternative formulations, such as supervision punishment (probation), which has been successfully developed and implemented in various countries around the world. The fundamental purpose of supervision punishment is to replace deprivation of liberty/imprisonment, an approach that has resulted in poor outcomes for both the convicted person and society at large. Therefore, supervision punishment should be included as the main type of punishment in the upcoming National Criminal Code, serving as an effective and humane alternative to deprivation of liberty.]]>
<![CDATA[REGULASI TATA RUANG DAN HAK LINGKUNGAN: STUDI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PERUBAHAN LAHAN DI BALI ]]>
<![CDATA[Ni Wayan Eka Sumartini]]>;
<![CDATA[Rahmida Erliyani]]>;
<![CDATA[Erlina]]>
<![CDATA[ VYAVAHARA DUTA Vol 21 No 1 (2026): Vyavahara Duta ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v21i1.6039
<![CDATA[Land conversion in Bali has become increasingly intensive in line with the rapid development of the tourism sector and the increasing need for organizational space and supporting infrastructure. Land conversion, particularly from agricultural land and protected areas to built-up areas, has given rise to various environmental, socio-cultural, and spatial use conflicts at the local level. This situation has resulted in a decline in the environmental carrying capacity and carrying capacity, and has direct implications for the granting of the community's constitutional right to a healthy and good environment. This article aims to analyze Bali's spatial planning regulations for controlling land conversion to ensure environmental sustainability and examine the protection of the right to a healthy and good environment within these regulations. This research is a juridical-normative study through an examination of spatial planning laws and regulations. The results indicate that, normatively, the spatial planning regulatory framework in Bali accommodates the principles of sustainable development and recognizes local wisdom. Guarantees for a healthy and good environment are also enshrined in Bali's spatial planning regulations.]]>
<![CDATA[Implikasi Yuridis terhadap Hak Keperdataan Anak yang Dilahirkan melalui Surrogate Mother (Ibu Pengganti) ]]>
<![CDATA[Syifa Urradhiah]]>;
<![CDATA[Rahmida Erliyani]]>
<![CDATA[ AHKAM Vol 5 No 3 (2026): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Yasin AlSys ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58578/ahkam.v5i3.11016
<![CDATA[Although the practice of surrogate mother has received attention in various previous studies, research that specifically discusses the juridical implications for children’s civil rights and the limits of notarial authority in preparing deeds related to this practice remains limited. This study aims to analyze the construction of the legal relationship between children born through surrogate mother and the surrogate mother under the Indonesian legal system and to analyze the limits of notarial authority in preparing deeds related to the civil rights of children born through surrogate mother. This study used a qualitative approach with a doctrinal research design through primary and secondary legal materials collected through library research. Data were analyzed normatively and qualitatively using legal interpretation methods and analogical argumentation (argumentum per analogiam). The results showed that children born through surrogate mother have a legal relationship with the surrogate mother who gives birth to them based on an analogical construction of Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law, reinforced by the principle of mater semper certa est and the theory of legal relationships. A surrogate mother agreement is declared null and void by law because it does not meet the objective requirements of Article 1320 of the Indonesian Civil Code, so all civil rights of the child are attached to the surrogate mother. The limits of notarial authority are determined by the existence or absence of a legal relationship recognized under Indonesian positive law. The conclusion of this study affirms the importance of legal certainty for children born through surrogate mother and the need for specific regulation of this practice. The implications of this study include theoretical contributions to the development of civil law and notarial law literature, as well as practical implications for notaries in applying the principle of prudence and refusing to prepare deeds intended to unlawfully transfer a child’s civil relationship.]]>
