Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal Unes Law Review Jurnal Kolaboratif Sains Collegium Studiosum Journal
Rahmida Erliyani
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
KEWAJIBAN BALAI PEMASYARAKATAN MENYERAHKAN HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN KEPADA PENYIDIK BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK deni nofrizal; Suprapto Suprapto; Rahmida Erliyani
Badamai Law Journal Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v6i2.11484

Abstract

Tujuan penulisan hukum ini adalah membahas masalah fungsi laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) oleh balai pemasyarakatan (bapas) dalam proses penyidikan dan implikasi pengaturan batas waktu penyerahan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) oleh balai pemasyarakatan (bapas) dalam perspektif kepastian hukum.  Untuk membahas permasalahan tersebut digunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan metode penulisan hukum kepustakaan (Library Research) yaitu dengan meneliti suatu peraturan perundang-undangan, bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat  hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, hasil penelitian kemasyarakatan berfungsi sebagai pertimbangan Aparat Penegak Hukum mengambil kebijakan demi kepentingan yang terbaik bagi anak dalam penyelesaian proses pidana berdasarkan sistem peradilan anak.. Kedua, kewajiban penyerahan hasil Litmas oleh pembimbing kemasyarakatan yang melewati batas waktu yang ditentukan kepada penyidik, berimplikasi terhambatnya kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelesaian perkara pidana.
EKSEKUSI KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA KERJASAMA TERTUANG DALAM AKTA NOTARIS PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM Irsa Setiawan Husaini; Mulyani Zulaeha; Rahmida Erliyani
Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i1.16039

Abstract

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang banyak digunakan pada saat ini. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tergolong lebih mudah dibandingkan menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum persidangan. Keberhasilan mediasi diatur dalam surat kesepakatan yang di sahkan oleh pejabat yang berwenang (notaris). Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah pertama kekuatan eksekutorial akta notaris tentang kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa kerjasama dan kedua, perspektif kepastian hukum eksekusi akta notaris tentang kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa kerjasama kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni dengan menganalis norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan melalui pendekatan yuridis normatif yang nantinya dirumusakan kedalam suatu konstruksi hukum yang mana sifat dalam penelitian ini adalah perskriptif.
PERMASALAHAN HUKUM PENGADAAN HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SARANA PENDUKUNG IBUKOTA NUSANTARA Daru Trimustiko Sakti; Muhammad Efendy; Rahmida Erliyani
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1126

Abstract

The problem of land is a problem that often occurs, especially in urban areas where the need for land continues to increase in proportion to the number of people living in urban areas. Procurement of land for various community needs such as infrastructure development, residential land, office land, industrial land and so on is a problem that is currently always faced and often gives rise to new problems. The transfer of Indonesia's capital city from Jakarta to the capital city of Nusantara has become a new problem regarding the procurement of land rights for the construction of a new capital city, where land that was not previously used as the national capital area has become the national capital area. Some things like Procedures for procuring land rights for the construction of supporting facilities for the capital of the Nusantara and regarding forms of legal protection that can protect land rights holders who receive compensation who are affected by the construction of supporting facilities for Nusantara Capital City are interesting matters to discuss. This research uses research methods empirical normative.
EKSISTENSI CALON NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN MAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Giovandre Diputra, Muhammad Dimas; Rahmida Erliyani
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1279

Abstract

Penelitian ini membahas eksistensi calon Notaris dalam melaksanakan magang menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keterlibatan calon Notaris yang diperkenankan dalam pembuatan akta serta untuk menganalisis tanggung jawab seorang calon Notaris ketika melaksanakan magang di kantor Notaris penerima magang. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan menginventarisasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian Pertama : Keterlibatan calon Notaris magang dalam proses pembuatan akta Notaris diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris, yang menyatakan bahwa calon Notaris yang menjalani program magang di kantor Notaris telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta. Lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis Magang Bagi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI), bahwa Notaris Penerima Magang wajib memberi kesempatan kepada Peserta Magang untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan akta selama mengikuti kegiatan Magang di kantornya, baik sebagai saksi atau sebagai Notaris Pengganti (jika memungkinkan). Kedua : Tanggung jawab calon Notaris terkait menjaga kerahasiaan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, harus berpedoman kepada Pasal 6 Peraturan Perkumpulan Nomor: 19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang, yang mengatur lebih jelas mengenai persyaratan peserta magang yang diwajibkan untuk menaati peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan serta dokumen lainnya yang terkait dengan pembuatan akta.
Analisis Efektivitas Penerapan Hukum Pidana Dalam Pengawasan Tindak Pidana di Indonesia Khairani, Khairani; Suhendar, Suhendar; Mohamad Ali Syaifudin; Ali Imron; Rahmida Erliyani
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2246

Abstract

Human trafficking is a serious crime that involves the exploitation of individuals The threat of imprisonment is a dominant feature of the Indonesian Criminal Code. Although imprisonment is a common punishment in most countries, its effectiveness has been a topic of debate for centuries. Therefore, it is imperative to identify alternative forms of custodial punishment to mitigate the negative consequences of imprisonment. This research utilizes a descriptive qualitative approach to provide a comprehensive overview of the current issues based on existing evidence. The results of this research revealed several key insights. The fundamental purpose of criminal supervision in the Indonesian criminal justice system is to protect the public from criminal acts in accordance with the principles of criminal law. The Draft National Criminal Code explains that supervision punishment is an alternative to imprisonment. Supervision punishment is an alternative form of punishment with the provision that the punishment imposed will not be implemented if the conditions are met, with a maximum probation period of three years. It is evident that conditional punishment as an alternative to deprivation of liberty punishment in the existing Criminal Code is inadequate in protecting individuals and criminal offenders. Therefore, the National Criminal Code must evolve to include alternative formulations, such as supervision punishment (probation), which has been successfully developed and implemented in various countries around the world. The fundamental purpose of supervision punishment is to replace deprivation of liberty/imprisonment, an approach that has resulted in poor outcomes for both the convicted person and society at large. Therefore, supervision punishment should be included as the main type of punishment in the upcoming National Criminal Code, serving as an effective and humane alternative to deprivation of liberty.
Pembuktian Konsep Pembuatan Pemaksaan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Proving the Concept of Coercive Manufacture in the Crime of Sexual Violence M. Hasanul Arifin; Rahmida Erliyani
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 6: Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7890

Abstract

Penelitian ini membahas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang hadir sebagai respons negara terhadap kebutuhan regulasi yang lebih inklusif dan berpihak kepada korban. Salah satu pasal krusial dalam undang-undang ini adalah Pasal 4 ayat (1) yang merinci lima bentuk kekerasan seksual, yaitu: pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, dan pemaksaan perkawinan. Unsur "pemaksaan" menjadi penentu utama dalam mengkualifikasikan suatu tindakan sebagai tindak pidana dalam konteks ini. Namun, tidak adanya definisi eksplisit mengenai unsur pemaksaan dalam undang-undang tersebut menimbulkan tantangan dalam proses pembuktian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah undang-undang, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa ketidakjelasan konsep pemaksaan menyebabkan disparitas putusan dan hambatan dalam penyidikan serta penuntutan perkara kekerasan seksual. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penafsiran progresif dan kontekstual oleh aparat penegak hukum serta penguatan peraturan teknis pembuktian berbasis pendekatan viktim-sentris dan perlindungan hak asasi. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperjelas unsur normatif pemaksaan serta mendorong reformasi sistem pembuktian perkara kekerasan seksual di Indonesia.
Putusan Hakim yang Bersifat Ultra Petita dalam Perkara Pidana: Ultra Petita Judicial Decisions in Criminal Cases Norhidayah; Rahmida Erliyani
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 7: Juli 2025 - In Progress
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.7968

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum dalam pembentukan pengaturan ketahanan keluarga di Indonesia serta merumuskan konsep regulasi yang ideal dalam konteks dinamika sosial saat ini. Ketahanan keluarga menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan stabilitas sosial, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan institusi keluarga sebagai unit terkecil negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, dengan menelaah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, serta doktrin dan pandangan pakar yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa politik hukum pengaturan ketahanan keluarga masih mengalami tarik menarik antara pendekatan moral normatif dan kebutuhan akan kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif. Regulasi yang telah dirancang sebelumnya, seperti RUU Ketahanan Keluarga, dinilai terlalu intervensif dan belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas kebutuhan keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi ketahanan keluarga yang ideal dengan menyeimbangkan antara nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta mempertimbangkan keragaman budaya, agama, dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Reformulasi kebijakan ketahanan keluarga seharusnya dilakukan melalui partisipasi publik yang luas dan berbasis pada data empiris agar dapat menjawab tantangan zaman dan memperkuat integritas keluarga Indonesia secara berkelanjutan.
Co-Authors Ali Imron Daru Trimustiko Sakti deni nofrizal Giovandre Diputra, Muhammad Dimas Irsa Setiawan Husaini Khairani Khairani M. Hasanul Arifin Mohamad Ali Syaifudin Muhammad Efendy Mulyani Zulaeha Norhidayah Suhendar Suhendar, Suhendar Suprapto Suprapto