Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Urgensi Titel Eksekutorial Dan Ketentuan Fiat Eksekusi Pengadilan Dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Kepastian Hukum Kreditur: The Urgency of Executorial Title and Court Execution Order Provisions in the Implementation of Mortgage Parate Execution and Its Legal Consequences for Creditors’ Legal Certainty Hanief Mahdi Seff; Rahmida Erliyani
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.10856

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi titel eksekutorial dan ketentuan fiat eksekusi pengadilan dalam pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan serta akibat hukumnya terhadap kepastian hukum kreditur. Parate eksekusi pada dasarnya memberikan kewenangan kepada kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri tanpa melalui putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Namun dalam praktik, masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai perlunya fiat eksekusi dari pengadilan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme antara parate eksekusi dan fiat pengadilan menyebabkan disharmoni norma antara Undang-Undang Hak Tanggungan dan hukum acara perdata. Kondisi tersebut berimplikasi pada tertundanya pelaksanaan eksekusi, meningkatnya biaya penyelesaian kredit bermasalah, serta berkurangnya perlindungan hukum bagi kreditur. Oleh karena itu, harmonisasi pengaturan diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, efisiensi eksekusi, dan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak.
REGULASI TATA RUANG DAN HAK LINGKUNGAN: STUDI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PERUBAHAN LAHAN DI BALI Ni Wayan Eka Sumartini; Rahmida Erliyani; Erlina
VYAVAHARA DUTA Vol 21 No 1 (2026): Vyavahara Duta
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v21i1.6039

Abstract

Land conversion in Bali has become increasingly intensive in line with the rapid development of the tourism sector and the increasing need for organizational space and supporting infrastructure. Land conversion, particularly from agricultural land and protected areas to built-up areas, has given rise to various environmental, socio-cultural, and spatial use conflicts at the local level. This situation has resulted in a decline in the environmental carrying capacity and carrying capacity, and has direct implications for the granting of the community's constitutional right to a healthy and good environment. This article aims to analyze Bali's spatial planning regulations for controlling land conversion to ensure environmental sustainability and examine the protection of the right to a healthy and good environment within these regulations. This research is a juridical-normative study through an examination of spatial planning laws and regulations. The results indicate that, normatively, the spatial planning regulatory framework in Bali accommodates the principles of sustainable development and recognizes local wisdom. Guarantees for a healthy and good environment are also enshrined in Bali's spatial planning regulations.