Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.524
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jambura Law Review Jurnal Hukum Adigama Jurnal AKAL: Abdimas dan Kearifan Lokal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Jurnal Hukum Prioris Reformasi Hukum Trisakti Amicus Curiae Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Tribuere
Wahyuni Retnowulandari, Wahyuni
Unknown Affiliation
Religion Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 54 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
DAMPAK WALI ADHAL TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN Budhiarto, Bilqish Rachel; Retnowulandari, Wahyuni
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25733

Abstract

Kasus wali adhal, yaitu penolakan wali menikahkan seorang perempuan tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam, masih sering terjadi di masyarakat dan berdampak langsung pada terhambatnya hak perempuan untuk menikah. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, hal ini menjadi persoalan serius karena bertentangan dengan prinsip perlindungan hak dalam syariat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implikasi putusan pengadilan agama terhadap kasus wali adhal dalam menjamin perlindungan hak-hak perempuan untuk menikah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, serta analisis kualitatif terhadap putusan-putusan pengadilan agama di beberapa wilayah seperti Batusangkar, Palembang, Gresik, dan Selong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agama secara konsisten menetapkan wali hakim ketika wali nasab terbukti adhal, yaitu menolak menikahkan tanpa alasan syar’i. Alasan seperti perbedaan status sosial, ekonomi, atau adat dianggap tidak sah secara hukum Islam dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menghalangi pernikahan. Implikasi dari putusan tersebut adalah penguatan posisi hukum perempuan sebagai subjek yang memiliki hak untuk menikah, pembatasan kewenangan wali agar tidak digunakan secara sewenang-wenang, serta peran pengadilan agama sebagai pelindung hak dan penjaga nilai-nilai keadilan dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme hukum yang tersedia sudah selaras dengan prinsip maqashid syariah dan penting untuk terus diperkuat melalui edukasi hukum kepada masyarakat.
TANTANGAN PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA IBU PEKERJA Kamila, Nandini; Retnowulandari, Wahyuni
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25755

Abstract

Peran ganda perempuan sebagai ibu serta pencari nafkah merupakan fenomena yang sering terjadi saat ini, dengan adanya peran ganda ini menimbulkan tantangan-tantangan dalam pemenuhan hak anak, hal ini menimbulkan dilema antara kebutuhan mereka bekerja dengan kewajibannya mereka dalam mengasuh anak dan mengurus rumah tangga, Tujuan dari penelitian ini untuk menelaah mengenai pemenuhan hak anak dalam mendapatkan hak mereka, terutama bagi anak yang ibunya bekerja, karena tingginya kasus kekerasan pada anak menurut data Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan tingginya peningkatan kasus kekerasan pada anak sejak tahun 2020 yang berjumlah 12.602 kasus hingga tahun 2024 sebanyak 21.499 kasus, menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam pengimplementasian Undang-undang perlindungan Anak.
HAK TUMBUH KEMBANG ANAK LUAR KAWIN DALAM KETIADAANYA PERAN AYAH : The Right to Growth and Development of Children Born Out of Wedlock in the Absence of a Father’s Role Dina Rusdiana; Wahyuni Retnowulandari
Reformasi Hukum Trisakti Vol 8 No 2 (2026): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v8i2.25202

Abstract

The increasing phenomenon of free social interaction among adolescents has led to a high rate of out-of-wedlock pregnancies and the birth of children born outside marriage. This condition raises juridical issues related to legal recognition and the fulfillment of children’s rights, particularly for children who do not receive acknowledgment from their biological fathers. Normatively, Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 on Marriage limits the civil relationship of children born outside marriage to their mothers and maternal families, despite its expansion through Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. However, in practice, the fulfillment of the rights of children born outside marriage still faces various obstacles.The research question of this study is: “How are the rights of children born outside marriage to proper growth and development fulfilled in the absence of a father’s role under the Child Welfare Law?” This study employs a normative legal research method with statutory and doctrinal approaches. The findings indicate that child welfare can only be achieved through the synergy of family roles, community social awareness, and effective government policies and legal protection.
EVOLUSI REGULASI PERBURUHAN DI INDONESIA: Evolution Of Labor Regulations In Indonesia Isnaeni Lina Saputri; Wahyuni Retnowulandari
Reformasi Hukum Trisakti Vol 8 No 2 (2026): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v8i2.25206

Abstract

The settlement of industrial relations disputes is a problem often faced by employers and workers. In Indonesia, common industrial relations problems include disputes over termination of employment, which have become a serious issue over time and have not been resolved despite regulations undergoing changes over several periods. The problem formulation in this paper concerns the historical periodization of the formation of regulations for the settlement of industrial relations disputes related to termination of employment in Indonesia. The research method uses a normative legal research type, focusing on historical methods, being descriptive in nature with conclusions drawn deductively. The results of the discussion and its conclusion are that Indonesian labor law has evolved from an exploitative colonial system to a more humane system. After the administrative era of P4D/P4P during the independence period and the New Order, the Reform era through Law No. 2 of 2004 shifted dispute resolution to the Industrial Relations Court. The procedure now requires bipartite and tripartite stages as primary requirements to ensure structured justice.
Co-Authors Adinda Febrini Shalshalillah Rianto Agnes Odelia Ahmad, Nadzriah Akbar Kurniawan Anggraeni, Felicia Annisa Nurlaili Fitri Atikah Dannah Lestari Atikah Dannah Lestari Bahasa Indonesia Budhiarto, Bilqish Rachel Dara Luthfia Husni Dicky Arsenda Wibowo Dina Rusdiana Emir Dhia Isad Farra Mutiara Nabila Ghea Olivia Feydita Insan Kamil Intan Diana Fauziyah Isnaeni Lina Saputri Jerseca Hillary S Kamila, Nandini Karina Fairuza Gustiani Kemalasari, Rani Purwanti Latya Rachmania Aisha Loardista Alfi M Ilmar Fahrezy Mega Ningrum Nabila Febrita Nabila, Farra Mutiara Nareshya Aridia Putri Nisrina Nadhifa Husna Notoprayitno, Maya Indrasti Petra Gunawan Puteri Nabila Rahel Matilda Thin Payung Ramadhina, Fadya Ratu Mutiara Anggraini Rianto, Adinda Febrini Shalshalillah Rizky Maesarah Ibrahim Rizqi Amalia Tsani Safa Maheswari Darastiari Sandra Nabillah N. Bayasut Sazha Erlin Cahya Tasya Vidi Putri Tetty Hariyati Tiara Sari Dewi Varianto, Andy Wangga, Maria Silvya Elisabeth Zain, Luthfiah