Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Prohibition of Marriage Within Villages in a Review of Customary and Islamic Law Ahmad Faisal
Poltanesa Vol 26 No 1 (2025): June 2025
Publisher : P3KM Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51967/tanesa.v26i1.3314

Abstract

In Islam, the term mahram means a person who is forbidden to marry. Although Islam has determined it, in jorong Bandar Mas nagari Cubadak Pasaman district, there is a tradition of prohibiting marriage relations for reasons outside the provisions of shara', namely, a man is prohibited from marrying a woman who is still in the same village with the man. Therefore, the author is interested in conducting research with the type of qualitative research that aims to understand the prohibition of marriage in one village. The results showed that one village marriage in the version of the Bandar Mas jorong community is a pantang marriage. Kawin pantang in Minangkabau custom can be understood as a marriage that is prohibited by custom or a marriage that cannot be carried out or held based on the values agreed upon in custom. In Islamic law, women who cannot be married are called mahrams. Linguistically, the term mahram comes from the word haram, which means forbidden or not allowed. The prohibition of marriage in the same village is not known in Islam. Regarding the prohibition of marriage in the same village, a common ground can be found between the two. Customary law can be considered to strengthen Islamic law. Marriage with someone other than a relative will strengthen the offspring, as reported by the Companions and the opinion of Imam Ghazali.
KEDUDUKAN HUKUM ADAT DI MANDAILING NATAL DALAM BAYANG-BAYANG KUHP BARU: PENERAPAN SANKSI PERZINAAN DALAM PERADILAN PIDANA Ahmad Faisal; Affan Muhammad Hasibuan; Abd Bais; Abdul Haris Nasution; Sopi Adefariza; Nur Hamidah Daulay; Ros Dewi Pulungan
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1341

Abstract

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia, salah satunya melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Pengakuan tersebut membuka ruang interaksi antara hukum pidana nasional dan hukum adat, namun sekaligus menimbulkan persoalan mengenai batas keberlakuannya, terutama dalam konteks pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum adat Mandailing Natal dalam sistem peradilan pidana pasca berlakunya KUHP Baru, dengan fokus pada penerapan sanksi adat perzinaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan konsep dasar hukum pidana, serta didukung oleh data empiris terbatas untuk memberikan konteks praktik adat di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan hukum adat dalam KUHP Baru bersifat terbatas dan tidak menempatkan hukum adat sebagai rezim pemidanaan yang otonom. Sanksi adat perzinaan berupa pernikahan dan denda adat memiliki legitimasi sosial sebagai mekanisme pemulihan komunitas, namun tidak dapat diposisikan sebagai pemidanaan negara karena tidak sejalan dengan asas legalitas dan kepastian hukum. Oleh karena itu, hukum adat Mandailing Natal tetap hidup sebagai mekanisme sosial, tetapi keberlakuannya dibatasi ketika bersentuhan dengan kewenangan negara dalam sistem peradilan pidana nasional.