Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Marine Plastic Pollution Handling Based on International and Indonesian Law to Support Sustainable Development Goals Aryuni Yuliantiningsih; Ade Maman Suherman; Baginda Khalid Hidayat Jati
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v10i1.7498

Abstract

Due to the increasing level of marine plastic pollution, the handling to preserve and protect the sea is urgently needed. Accordingly, this study discusses about the handling of marine plastic pollution based on international and Indonesian law. The normative juridical research method with a statute and analytical approach was used to analyze the secondary data descriptively. Based on the analysis, it was known that the prevention and handling of marine plastic pollution have not been specifically regulated in international law, both in hard law and soft law. Yet, there was a UNEA Resolution 4/15 of 2022 promoting the formation of international agreements to handle plastic pollution. Meanwhile, in Indonesian law, the handling of marine plastic pollution is generally regulated in the Law of the Sea. Specifically, it was regulated in Presidential Regulation No. 2018 on Marine Debris Management which is complemented by a National Plan of Action from 2018-2025 to reduce up to 70% of plastic debris in the sea. Efforts to prevent and handle marine plastic pollution at international and national levels are in line with the 14th SDGs target to protect the sea from pollution.
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT IZIN LINGKUNGAN MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA : STUDI KOMPARATIF DI INDONESIA DAN MALAYSIA Lintang Ario Pambudi; Baginda Khalid Hidayat Jati
Soedirman Law Review Vol 4, No 4 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2022.4.4.220

Abstract

Meningkatnya eksploitasi lingkungan hidup dikawasan asia tenggara tidak terlepas dari izin lingkungan yang diberikan oleh pejabat tata usaha negara guna kepentingan investasi dan ekonomi. Sengketa lingkungan hidup yang disebabkan oleh izin lingkungan berdampak negatif kepada masyarakat. Menarik untuk diteliti mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia dan Malaysia berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara beraspek lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini, khusus untuk sengketa lingkungan hidup mengenai keputusan, kebijakan, dan tindakan pejabat tata usaha negara dapat diselesaikan melalui PTUN, termasuk Izin lingkungan yang dirubah menjadi persetujuan lingkungan yang diatur dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Sedangkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Malaysia tidak ada lembaga tersendiri yang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa administratif terkait perizinan lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui Mahkamah Tinggi Malaya maupun Mahkamah Tinggi Sabah dan Serawak.Kata Kunci: Izin Lingkungan, Pengadilan Tata Usaha Negara, Sengketa Lingkungan.
Peran WHO dalam Memberikan Panduan terhadap Peraturan di Indonesia terkait Penanganan Penyebaran Penyakit dari Limbah Medis Covid-19 Baginda Khalid; Lintang Ario Pambudi
Soedirman Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.1.6741

Abstract

Masalah pengolahan limbah medis menjadi salah satu perhatian utama banyak negara di dunia. Limbah medis berkontribusi dalam mempercepat penyebaran banyak penyakit menular, dan penting untuk melakukan studi tentang pengelolaan limbah ini, termasuk pengolahan limbah medis. Sebagai anggota WHO, Indonesia juga perlu menangani masalah ini. Fokus utama dari tulisan ini adalah implementasi peran WHO dalam mengatasi masalah tersebut, khususnya dalam menetapkan peraturan pengolahan sampah di negara-negara anggota WHO, khususnya Indonesia. Tulisan ini akan difokuskan untuk menganalisis penerapan berbagai undang-undang pengelolaan sampah di tingkat internasional dan nasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan kajian melalui ilmu sosiologi, lingkungan, dan kesehatan serta pendekatan hukum normatif. Hasilnya menunjukkan berbagai regulasi di tingkat internasional dan nasional, seiring dengan peran penting WHO dalam penanganan limbah medis di era Covid-19. Kerjasama internasional ke nasional sangat diperlukan, terutama antara berbagai elemen masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran akan dampak buruk limbah medis.Kata kunci: Regulasi Limbah Medis, WHO, Covid-19, Pencegahan Penyakit
Questioning Indonesia's Role in Addressing Rohingya Refugees: A Legal, Humanitarian, and State Responsibility Perspective Sudrajat, Tedi; Hidayat Jati, Baginda Khalid; Gupta, Chander Mohan
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 7 Issue 1 (2024) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/volksgeist.v7i1.10506

Abstract

This article discusses Indonesia’s involvement in addressing the plight of the Rohingya refugees, who have been deprived of citizenship, leading to the erosion of their basic human rights. This deprivation has resulted in widespread social exclusion and displacement, forcing many to seek asylum in countries like Indonesia. Therefore, this study aims to: firstly, analyze the legal framework within which international law enables the Indonesian government to responsibly manage refugee situation; and secondly, evaluate the collective efforts of the Indonesian government and the global community in seeking a comprehensive resolution to this crisis. The paper focuses on the legal dimensions of the Rohingya refugee situation in Indonesia, employing a normative approach. It offers a descriptive analysis from the perspective of governance and international law. The findings emphasize the need for the Indonesian government to adopt a proactive stance. Key measures include advocating for the Rohingya's right to citizenship, urging the Myanmar government to halt its violence, and calling for active intervention from the United Nations (UN) and the international community. Furthermore, it is recommended that Indonesia continues to offer temporary refuge on humanitarian grounds, ensuring the provision of aid and adhering to the principle of non-refoulement. Effective coordination among local and central governments, as well as international partners, is essential for the strategic management of refugee issues.
The Role of Blockchain in Addressing Unlicensed Mining: Opportunities and Challenges for Law Enforcement Baginda Khalid Hidayat Jati; Esmi Warassih Pujirahayu; Tedi Asmara
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 6 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (September-October 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i6.757

Abstract

Digital transformation through blockchain technology offers new potential for combating illegal mining in Indonesia, but it also presents challenges for the legal profession. According to 2023 data from the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), there are 2,741 unauthorized mining (PETI) locations, with 1,215 designated as People's Mining Areas (WPR). This study aims to explore how blockchain can be integrated into the legal system to enhance surveillance and law enforcement against illegal mining. Utilizing a qualitative-normative approach and content analysis, the research investigates blockchain's role in recording transactions and verifying the legality of mining activities. The findings reveal that blockchain improves transparency in mining oversight but requires regulatory adjustments and enhancements in law enforcement's technical capabilities. The study concludes that cross-sector collaboration among government, private industry, and academia is crucial to developing a legal framework that supports blockchain implementation, while providing targeted guidance to communities involved in illicit mining.
PRINSIP KEADILAN BERLANDASKAN PANCASILA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTAMBANGAN DI LUAR PERSIDANGAN Jati, Baginda Khalid Hidayat
Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.12.2.152-165

Abstract

Indonesia, sebagai negara dengan sumber daya mineral yang melimpah, tentu memiliki berbagai kawasan potensial sebagai lahan industri pertambangan. Proses pertambangan sering kali menimbulkan konflik terkait sengketa pertambangan di berbagai wilayah di Indonesia. Urgensi dari penulisan artikel ini ditulis untuk mengeksplorasi terkait sejauh mana penerapan akan prinsip keadilan yang berlandaskan Pancasila dapat dilaksanakan dalam penyelesaian berbagai sengketa pertambangan. Penulisan artikel ini akan menggunakan metode konseptual doktrinal dengan menggunakan corak pendekatan hukum progresif, guna mengetahui asas-asas keadilan. Diketahui bahwa dalam proses penyelesaian sengketa pertambangan di luar persidangan, merupakan bentuk upaya mediasi para pihak yang bersengketa dan kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan mengikutsertakan prinsip keadilan yang terdapat dalam Pancasila sebagai bentuk pelaksanaan terhadap nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Aplikasi Ekonomi Hijau Melalui Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga Sebagai Alternatif (Poc) Pupuk Organik Cair Di Desa Karanglo, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas Nijma Ilma, Ajeng Faizah; Hidayat Jati, Baginda Khalid; Wulandari, Maria Mu’ti; Rachmah, Malinda Aptika
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i4.4427

Abstract

Penelitian ini didasarkan pada kondisi timbulan sampah lingkungan di sekitar Kabupaten Banyumas. Sampah yang ada mulai dari sampah organik dan anorganik. Penelitian ini fokus kepada sampah atau limbah organik rumah tangga yaitu sisa sayuran, sisa buah dan daun. Penelitian ini bertujuan untuk membuat pupuk cair organik dan kompos dari limbah organik di lingkungan rumah tangga yang dapat digunakan oleh setiap masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Proses pembuatan sampah organik cair dan kompos ini menggunakan sistem fermentasi anaerobik dengan bantuan bioaktivator bakteri EM4 yang diberikan nutrisi gula atau molase. Hasil pada penelitian ini adalah didapatkannya pupuk organik cair dari sampah organik yang digunakan, serta mendapatkan residu berupa kompos. Dengan prototype yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan masyarakat dapat membantu mengurangi penumpukan sampah dan membuat sendiri pupuk cair organik dan kompos untuk kebutuhan berkebun di lingkungan rumah tangga. Melalui inisiatif ini, pengetahuan dan keterampilan warga Desa Karanglo, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas dalam mengelola sampah dapur menjadi lebih baik, sehingga dapat mengurangi pencemaran udara akibat sampah rumah tangga. Dalam jangka panjang, diharapkan masyarakat akan terbiasa menggunakan pupuk organik, sejalan dengan prinsip ekonomi hijau, dan secara bersamaan mengurangi residu pupuk kimia di lingkungan. Penelitian ini mendukung langkah nyata menuju ekonomi hijau, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan mempromosikan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan.
Community-Based Collaborative Management: Impacts and Challenges of Sea Turtle Conservation on the South Coast of Central Java, Indonesia Kartono Kartowijono; Aryuni Yuliantiningsih; Tedi Sudrajat; Baginda Khalid Hidayat Jati
Jurnal Hukum Vol 40, No 1 (2024): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v40i1.39386

Abstract

The use of community-based collaborative management has shown promising results in addressing the complex issues surrounding sea turtle conservation. However, the legal implications and barriers associated with this method have not been thoroughly investigated. This study seeks to examine legal policies governing conservation institutions that influence community-based turtle protection along the southern coast of Central Java, Indonesia. The focus of this study is on two specific case studies: a conservation group at Pantai Sodong and another at Pantai Kembar. Employing a qualitative research design, this study incorporated semi-structured interviews with conservation group administrators, government officials, and other relevant stakeholders. Apart from that, this research also involves analysis of legal and regulatory documents and policies which is complemented by field observations. These findings indicate that community-based conservation policies significantly increase legal behavior that is in line with conservation law provisions. However, this report also underscores the legal and institutional challenges faced by local community-based conservation groups. These challenges include the necessity of legal collaboration between community groups and the government, the availability of healthcare facilities such as quarantine centers and clinics, and the need for a permanent workforce with appropriate skills. This study emphasizes the need for more flexible standards regarding conservation institutional requirements and government support to encourage the fulfillment of the validity and legal certainty of conservation institutions. This study adds to the growing body of literature on legal approaches to community-based collaborative management, and offers important insights for policymakers and legal practitioners who wish to increase support for community-based conservation programs in Indonesia and other countries.
Kesiapan Transformasi Penambang Tradisional menuju Pengolahan Emas Bebas Merkuri di Banyumas dalam Kerangka Konvensi Minamata Baginda Khalid Hidayat Jati; Lintang Ario Pambudi; Bahar Elfudllatsani; Agus Mardianto
Bina Hukum Lingkungan Vol. 10 No. 3 (2026): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 3, Juni 2026
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v10i3.508

Abstract

ABSTRAKKomitmen Indonesia untuk mengimplementasikan Konvensi Minamata 2013 menjadi dasar upaya nasional menghapus penggunaan merkuri, termasuk pada Penambangan Emas Skala Kecil (PESK). Meski ratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2017 dan implementasi RAN-PPM telah dilakukan, praktik di daerah masih menghadapi hambatan sosial, ekonomi, dan kelembagaan, terutama di wilayah PETI seperti Kecamatan Gumelar, Ajibarang, dan Pekuncen di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menganalisis kesiapan penambang tradisional Banyumas dalam bertransformasi menuju pengolahan emas bebas merkuri melalui pendekatan mixed methods, menggabungkan analisis normatif terhadap Konvensi Minamata, UU Minerba, UUPPLH, serta PP No. 96 Tahun 2021, dan wawancara empiris di Desa Paningkaban, sebagai wilayah dengan tingkat aktivitas pertambangan terbanyak di Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 80% penambang telah meninggalkan merkuri dan beralih ke sianida atau teknologi konsentrasi gravitasi karena alasan teknis dan efektivitas ekstraksi. Meskipun beberapa wilayah seperti Pancurendang, Paningkaban, dan Cihonje telah memperoleh dasar WPR, keberadaan WPR belum otomatis menghasilkan legalitas substantif karena perolehan IPR masih belum terkonfirmasi secara efektif, disertai kompleksitas prosedur, lemahnya pendampingan teknis, serta belum optimalnya pengawasan lingkungan dan reklamasi. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan Indonesia terhadap Konvensi Minamata masih bersifat pragmatic compliance—yakni pemenuhan kewajiban formal pada tingkat kebijakan, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan perubahan substantif di tingkat komunitas penambang.Kata kunci: kesiapan transisi; merkuri; pertambangan emas skala kecil; pragmatic compliance; wilayah pertambangan rakyat. ABSTRACTIndonesia’s commitment to implementing the 2013 Minamata Convention provides the foundation for national efforts to eliminate mercury use, including in Artisanal and Small-Scale Gold Mining (ASGM). Although Indonesia has ratified the Convention through Law No. 11 of 2017 and adopted the National Action Plan for Mercury Reduction and Elimination (RAN-PPM), local practices continue to face social, economic, and institutional barriers, particularly in PETI areas such as Gumelar, Ajibarang, and Pekuncen Districts in Banyumas Regency. This study analyzes the readiness of traditional miners in Banyumas to transform toward mercury-free gold processing using a mixed-methods approach, combining normative analysis of the Minamata Convention, the Mining Law, the Environmental Protection Law, and Government Regulation No. 96 of 2021 with empirical interviews conducted in Paningkaban Village, one of the areas with the highest mining activity in Banyumas. The findings show that more than 80% of miners have abandoned mercury and shifted to cyanidation or gravity concentration technologies due to technical considerations and extraction efficiency. Although several areas, such as Pancurendang, Paningkaban, and Cihonje, have obtained a legal basis through WPR designation, the existence of WPR has not automatically produced substantive legality, as the effective acquisition of IPR remains unconfirmed, accompanied by procedural complexity, weak technical assistance, and suboptimal environmental supervision and reclamation. These findings indicate that Indonesia’s compliance with the Minamata Convention remains a form of pragmatic compliance—namely, the fulfillment of formal obligations at the policy level without fully producing substantive change within mining communities.Keywords: artisanal and small-scale gold mining; mercury; pragmatic compliance; transition readiness; people’s mining area.
Why Indonesia Should Ratify the Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement? Aryuni Yuliantiningsih; Noer Indriati; Wismaningsih Wismaningsih; Baginda Khalid Hidayat Jati
Jurnal Dinamika Hukum Vol 25 No 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2025.25.1.15468

Abstract

Indonesia signed the Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) Agreement in June 2023 but has yet to decide on ratification. This treaty fills legal gaps in UNCLOS 1982 by regulating marine genetic resources (MGRs), marine protected areas (MPAs), environmental impact assessments (EIAs), and equitable benefit-sharing mechanisms in areas beyond national jurisdiction (ABNJ). Given Indonesia’s strategic position as the world’s largest archipelagic state, ratification is essential to align national policies with global commitments, secure access to MGRs, and reinforce Indonesia’s role in international ocean governance. This study employs a doctrinal legal approach to examine Indonesia’s rights and obligations under the BBNJ Agreement and identify necessary adjustments to domestic laws and policies. The findings indicate that delaying ratification weakens Indonesia’s position in ABNJ governance and risks limiting access to MGR-related research, technology transfer, and benefit-sharing opportunities. Immediate ratification would ensure Indonesia’s active participation in global marine conservation while strengthening national legal certainty and maritime diplomacy. Future research should explore legal harmonization strategies to facilitate effective implementation of the agreement.