Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.784
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS
Mujiono Hafidh Prasetyo
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Kebijakan Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Koko Sandro Okto Maulana; Budi Ispriyarso; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43757

Abstract

The object of the transfer of land and building rights is taxed from the side of the seller and the buyer. With regional autonomy, the authority to collect BPHTB is now in the hands of the regional government. This article examines the policy of the Tegal City Government regarding the imposition of obligations and responsibilities as well as the validation provisions of the Land and Building Rights Acquisition Fee to a notary/PPAT without hindering the land registration process. The research method used is normative juridical. The specification of the research used is descriptive-analytical. The data analysis technique used qualitative analysis. The results of the study indicate that the policy of the Tegal City Government towards the imposition of BPHTB validation obligations to a notary/PPAT is based on the Tegal City Regional Regulation. Taxpayers who do not know the tax calculation process fully entrust the notary/PPAT. The Tegal City Government has adopted a policy of imposing a validation obligation on BPHTB payments to a notary/PPAT. The responsibility of a notary/PPAT is only limited to submitting a request for validation of BPHTB that has been paid by the taxpayer before signing the deed of transfer of land rights.Keywords: Policy; Notary Public; ValidationAbstrakObyek pajak peralihan hak atas tanah dan bangunan dikenakan pajak dari sisi penjual dan pembeli. Adanya otonomi daerah maka wewenang pemungutan BPHTB kini berada di tangan pemerintah daerah. Artikel ini mengkaji kebijakan Pemda Kota Tegal terhadap pembebanan kewajiban dan tanggung jawab serta ketentuan validasi“Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan”kepada notaris/PPAT tanpa menghambat proses pendaftaran tanah.“Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative.”Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptifaanalitis.”Teknik analisis data menggunakan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemda Kota Tegal terhadap pembebanan kewajiban validasi BPHTB kepada notaris/PPAT didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Tegal.”Wajib pajak yang tidak mengetahui proses penghitungan pajak mempercayakan sepenuhnya kepada”notaris/PPAT. Pemda Kota Tegal mengambil kebijakan membebankan kewajiban validasi atas pembayaran BPHTB kepada notaris/PPAT. Tanggung jawab notaris/PPAT hanya sebatas menyampaikan permohonan validasi BPHTB yang telah dibayarkan wajib pajak sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah.Kata kunci: Kebijakan; Notaris; Validasi
Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi Force Majeure dalam Kontrak Bisnis Waras Putri Andrianti; Budi Santoso; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43801

Abstract

The most significant impact of physical distancing by government policy during Covid-19 pandemic is implementation of business contracts. The purpose of writing this article is to study Covid-19 pandemic as justification for force majeure in business contracts. The research method used in this article is normative juridical research. Based on the possible implementation of achievements in business contracts, Covid-19 pandemic can be categorized as a reason for relative force majeure. Based on the cause, Covid-19 pandemic can be categorized as a reason for force majeure due to government policies or regulations. Based on the subject, Covid-19 Pandemic can be categorized as a reason for subjective force majeure. Based on its nature, Covid-19 pandemic can be categorized as a reason for temporary force majeure. In addition, based on other criteria in contract law, Covid-19 pandemic can be categorized as force majeure due to impracticability. The Covid-19 pandemic is a relative force majeure, so it only postpones it or temporarily suspend the debtor's contractual obligations, not cancel the business contract. Therefore, the parties to a business contract should consider restructuring contract by re-scheduling related to achievement fulfillment.Keyword: Business Contracts; Covid-19 Pandemic; Force MajeureAbstrakDampak yang paling signifikan dari adanya physical distancing oleh kebijakan pemerintah pada masa pandemi covid-19 yaitu terhadap pelaksanaan kontrak bisnis. Tujuan penulisan artikel ini hendak mengkaji mengenai pandemi Covid-19 sebagai justifikasi force majeure dalam kontrak bisnis. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan segi kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam kontrak bisnis, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan force majeure relatif. Berdasarkan penyebabnya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan force majeure karena kebijakan atau peraturan pemerintah. Berdasarkan subyeknya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan force majeure yang bersifat subyektif. Berdasarkan sifatnya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan force majeure sementara. Selain itu, berdasarkan kriteria lain dalam ilmu hukum kontrak, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure karena ketidakpraktisan (impracticability). Pandemi Covid-19 merupakan force majeure bersifat relatif, sehingga hanya menunda atau menangguhkan kewajiban kontraktual debitur untuk sementara waktu, bukan membatalkan kontrak bisnis. Oleh sebab itu, para pihak dalam kontrak bisnis hendaknya mempertimbangkan upaya restrukturisasi kontrak dengan melakukan re-scheduling terkait pemenuhan prestasi.Kata Kunci: Kontrak Bisnis; Pandemi Covid-19; Force Majeure
Hambatan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Mediasi Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Kredit yang Dibebani Hak Tanggungan Pradana Arie Wijayanto; Bambang Eko Turisno; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43794

Abstract

The purpose of this researchs to study and analyze the implementation of mediation for the cancellation of credit guarantee auction execution which s burdened with mortgage rights. Review and analyze obstacles and solutions n the implementation of mediation for the cancellation of credit guarantee auction execution. The writing of this thesis uses an empirical juridical approach which s used to examine legal materials and library data to match the facts n the field, the research specifications are descriptive analytical, data analysis techniques use data analysis techniques using qualitative methods, namely from data obtained from the field then analyzed. to draw conclusions. The mediation n the mortgage auction process at the Sragen District Court was carried out n two stages, namely the premediation stage and the mediation process stage. The pre-mediation stage, namely: the judge orders the disputing parties to take mediation, an explanation of the mediation procedure by the judge, and selects a mediator. For the stage of the mediation process, namely: submitting a resume of the parties' case to the mediator, making a meeting schedule by the mediator, meetings, formulating an agreement n written form, and determining the deed of agreement by the judge.Keywords: Barriers; Solutions; Mediation; Auction Execution; Dependent RightsAbstrakTujuan dari penelitian ni adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan mediasi pembatalan eksekusi lelang jaminan kredit yang dibebani hak tanggungan. Mengkaji dan menganalisis hambatan dan solusi dalam pelaksanaan mediasi pembatalan eksekusi lelang jaminan kredit. Penulisan tesis ni menggunakan pendekatan yuridis empiris yang digunakan untuk meneliti bahan hukum dan data pustaka untuk dicocokkan dengan fakta yang ada di lapangan, spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, teknik analisis data menggunakan teknik analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu dari data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan. Pelaksanaan mediasi dalam proses lelang hak tanggungan di Pengadilan Negeri Sragen dilaksanakan dengan dua tahap, yaitu tahap pra mediasi dan tahap proses mediasi. Tahap pra mediasi yaitu : hakim memerintahkan kepada pihak yang bersengketa untuk menempuh mediasi, penjelasan tentang prosedur mediasi oleh hakim, dan memilih mediator. Untuk tahap proses mediasi yaitu: penyerahan resume perkara para pihak kepada mediator, pembuatan jadwal pertemuan oleh mediator, pertemuan-pertemuan, perumusan kesepakatan dalam bentuk tertulis, dan penetapan akta kesepakatan oleh hakim.Kata Kunci: Hambatan; Solusi; Mediasi; Eksekusi Lelang; Hak Tanggungan
Co-Authors Achmad Busro Aju Putrijanti Aminah Aminah Bambang Eko Turisno Budi Ispriyarso Budi Santoso Danang Wahyu Diono Destiara Meisita Fafitrasari Galang Rizki Putratama Kholis Roisah Koko Sandro Okto Maulana Muhammad Tommy Setiawan Nila Erdiana Nito Rahmando Wicaksana Putra Oryza Justisia Rizqy Winata Pradana Arie Wijayanto Putra Arya Rizky Anggita Ro’fah Setyowati Siti Malikhatun Badriyah Sthepanie Paulina Magdalena Tarihoran*, Yunanto, Herni Widanarti, Sthepanie Paulina Magdalena Tarihoran*, Waras Putri Andrianti Yuliana Duti Harahap