Diah Sulistyani Ratna Sediati, Diah Sulistyani
Unknown Affiliation

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Efektifitas Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menerapkan Elektronic Traffic Law Enforcement Electronic (ETLE) Basoeki, Herwin Haryadi; Ratna Sediati, Diah Sulistyani; Junaidi, Muhammad; Arifin, Zaenal
Journal Juridisch Vol. 1 No. 3 (2023): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i3.8123

Abstract

The research objective is to identify law enforcement and the factors that influence traffic units in suppressing traffic violators using Electronic Traffic Law Enforcement Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in the Semarang City area. ETLE cannot view letters. This study uses empirical juridical legal research, with descriptive analytical research specifications. The results of this study are: Law enforcement through ETLE, namely ETLE devices automatically capture monitored traffic violations and send media evidence of violations to the Electronic Back Office ETLE at the Regional Traffic Management Center (RTMC) of the local Polda. Enforcement of violations that do not have a SIM/STNK because ETLE cannot see documents: ETLE cameras still cannot check motorists who do not have STNK and SIM while driving. So related to the violation of not having a SIM, then being caught not carrying a SIM or STNK, of course it was not captured or action on traffic violations could not be taken by the ETLE. The officer explained that until now there were still many weaknesses in enforcing fines using the ETLE system. One of these weaknesses is checking vehicle documents for two- and four-wheeled drivers. Of course, every system has weaknesses. Implementation of ETLE is still being implemented even though there are weaknesses, this statement was emphasized by the National Police Chief Gen. Listyo Sigit Prabowo issued a telegram number: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022. Tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi satuan lalu lintas dalam menekan pelanggar lalu lintas menggunakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayah Kota Semarang Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah penegakan hukum melalui ETLE yaitu perangkat otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke back office ETLE di Regional Traffic Management Centre (RTMC) Polda setempat. Penindakan pelanggaran yang tidak punya SIM/STNK karena ETLE tidak bisa melihat surat-surat. Kamera ETLE masih belum bisa mengecek pengendara yang tak memiliki STNK dan SIM. Jadi terkait dengan pelanggaran apakah tidak punya SIM, terus kedapatan tidak membawa SIM atau STNK tentu halnya itu tidak ter-capture atau tidak bisa diambil tindakan pelanggaran lalu lintas oleh ETLE. Petugas menerangkan bahwa hingga saat ini masih banyak didapati kelemahan dalam penindakan tilang menggunakan system ETLE. Salah satu kelemahan tersebut berupa pengecekan surat kendaraan bagi pengendara roda dua maupun empat. Tentu halnya setiap sistem pasti ada kelemahan. Penerapan ETLE tetap dilaksanakan walaupun ada kelemahan, pernyataan tersebut dipertegas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam surat telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022.
Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi Sipahutar, Apul Oloan; Arifin, Zaenal; Sudarmanto, Kukuh; Ratna Sediati, Diah Sulistyani
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4254

Abstract

This study aims to analyze the mechanism for implementing the execution of fiduciary guarantees on defaulting debtors, the obstacles to implementing the execution of fiduciary guarantees, and the ideal mechanism for implementing the execution of fiduciary guarantees on defaulting debtors. The research method used in this research is normative juridical. The results showed the execution of fiduciary guarantees on debtors who defaulted using the standard operation procedure (SOP) in each company. The ideal way for the execution of fiduciary guarantees is to combine the handling, either by using company SOPs combined with settlement through the courts. Various obstacles in the execution of fiduciary guarantees, such as non-compliance and awareness of the debtor with the applicable rules. in addition to the existence of a decision of the Constitutional Court which is used as an excuse for the debtor; and excessive use of the external collection by creditors in carrying out production.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada debitur yang wansprestasi, kendala-kendala dan mekanisme yang ideal dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada debitur yang wansprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada dibitur yang wansprestasi menggunakan standart operation procedure (SOP) pada masing-masing perusahaan. Cara yang ideal bagi eksekusi jaminan fidusia adalah dengan mengkombinasikan penanganan, baik dengan menggunakan SOP perusahaan yang dipadukan dengan penyelesaian melalui peradilan. Berbagai kendala dalam   pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, seperti: ketidak patuhan dan kesadaran debitur dengan aturan yang berlaku. Selain itu   keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi yang kerap dijadikan alasan bagi debitur; serta penggunaan eksternal collection oleh pihak kreditur yang berlebihan dalam menjalankan tugasnya.  
Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum Endira, Bramedika Kris; Junaidi, Muhammad; Ratna Sediati, Diah Sulistyani; Sihotang, Amri Panahatan
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4841

Abstract

This study aims to determine the role of an advocate organization, in this case: The Indonesian Advocates Association (Peradi) in maintaining the dignity of its advocates who are addressing the law. Sociologically, the advocate profession is a free and independent profession and is responsible for law enforcement. However, juridically, because advocates are "law enforcers", as regulated in Article 5 paragraph 1 of the Advocate Act Number 18/2003, they are obliged to carry out their professional duties to defend cases that are their responsibility by adhering to the professional code of ethics. and laws and regulations. The approach used in this study is a normative juridical approach. This is clearly and evidently regulated in Article 15 of the Advocate Act Number 18/2003. The Indonesian Advocates Association Organization (Peradi) is expected to always be present in maintaining the advocate profession, especially in relation to the Immunity Rights of its advocates. The role of the Advocate organization of the Indonesian Advocates Association (Peradi) must be optimal in maintaining the dignity and prestige of Advocates who are in conflict with the law so that its Advocates are more competent in handling cases.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan Organisasi Advokat dalam hal ini Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dalam menjaga marwah dan martabat Advokat yang berhadapan dengan hukum. Secara sosiologis, profesi Advokat adalah profesi yang bebas dan mandiri serta bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Namun, secara yuridis, karena Advokat merupakan penegak hukum , sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, maka berkewajiban untuk menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut secara terang dan jelas diatur di dalam Pasal 15 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Pendekatan   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   adalah   pendekatan   yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa organisasi profesi hadir dalam menjaga profesi Advokat khususnya terkait dengan hak imunitas Advokat. Peranan Organisasi Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) harus optimal dalam menjaga marwah dan martabat Advokat yang berhadapan dengan hukum agar para anggotanya lebih berkompeten dalam penanganan perkara.
Keabsahan dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi Arifin, Zaenal; Ratna Sediati, Diah Sulistyani; Hendristianto, Reiska; Arifin, Miftah
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.6095

Abstract

The study aims to analyze the validity and legal protection of partnership agreements in construction services. A construction service job will require legality in the form of an agreement between the parties, namely the employer and the service provider. This research provides information on how to Arrange a construction services partnership agreement. This research uses normative juridical research methods. The result of this study is that to avoid deviations in the process of drafting a partnership agreement, it should be necessary to involve the opinions of experts in the hukkum profession such as Notaries or Advocates. The existence of a partnership agreement as an effort to protect the law. The validity of the construction services partnership agreement that the necessity of the partnership agreement must be made in writing and not contrary to the applicable rules. The ideal partnership  agreement is a balanced agreement in containing the rights and obligations of the parties. The form of partnership agreement that is often used in construction services is in the form of sub-contract and join operating cooperation (KSO).Penelitian bertujuan untuk menganalisis mengenai keabsahan dan perlindungan hukum perjanjian kemitraan di jasa konstruksi. Suatu pekerjaan jasa konstruksi akan membutuhkan legalitas berupa perjanjian daiantara para pihak yaitu pemberi kerja dan penyeida jasa. Penelktian ini memberikan informasi tentang bagaimana Menyusun suatu perjanjain kemitraan jasa konstruksi. Penelitian ini  menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu bahwa untuk menghindari adanya penyimpangan dalam proses penyusunan perjanjian kemitraan sebaiknya perlu melibatkan pendapat dari para ahli profesi hukkum seperti Notaris atau Advokat. Adanya perjanjian kemitraan sebagai upaya perlindungan hukum. Keabsahan perjanjian kemitraan jasa konstruksi bahwa keharusan perjanjian kemitraan harus dibuat secara tertulis dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Perjanjian kemitraan yang ideal adalah perjanjian seimbang dalam memuat hak dan keawajiban para pihak. Bentuk perjanjian kemitraan yang sering digunakan di jasa konstruksi yaitu yang berbentuk sub kontrak dan kerja sama operasi (KSO).   
Implementasi Pengaturan Pendaftaran Tanah dalam Pembatalan Peralihan Hak Supriyadi, Supriyadi; Ratna Sediati, Diah Sulistyani; Dardiri, Nafis
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i2.7223

Abstract

 The purpose of this study is to analyze the implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration in terms of guaranteeing legal certainty and protection to holders of land rights. This study aims to test the effectiveness of the implementation of Government Regulation Number 24 of 1997, especially the application of Article 32 paragraph (2) in the event of cancellation of the transfer of rights. This type of research is normative juridical with a case approach, descriptive analytical research specifications. The results of the study show that the provisions of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 are not effective enough to provide legal protection for land buyers, because the sale and purchase that occurs later by a court decision of the seller is declared bankrupt. The provisions of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 were not considered by the Panel of Judges examining case Number 3/Pdt.Sus–Other Claims/2018/PN.Smg jo. Number 16/Pdt.Sus–Bankrupt/2017/PN Niaga Smg jo. Number 1/Pdt.Sus–PKPU/2017/PN Smg dated 5 September 2018 jo. Number 2 K/PDT.Sus–Bankrupt/2019 February 21 2019, because in the Paulina action case the Panel of Judges provided legal considerations based on the provisions of Article 41, 42 Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, sale and purchase object of dispute as referred to the Deed of Sale and Purchase Number 340 of 2017 dated August 16 2017, while the seller was declared bankrupt on December 18 2017, the sale and purchase was carried out only 4 (four) months before the bankruptcy decision was pronounced, then the sale and purchase of Property Rights Certificate Number 4086/ The Salatiga sub-district must be cancelled. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam  kaitan jaminan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah. Penelitian ini hendak menguji efektifitas Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 khususnya penerapan Pasal 32 ayat (2) dalam hal terjadinya pembatalan peralihan hak. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak cukup efektif memberikan perlindungan hukum bagi pembeli tanah, karena jual beli yang terjadi kemudian oleh putusan pengadilan penjual dinyatakan pailit. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksan perkara Nomor 3/Pdt.Sus–Gugatan Lain-lain/2018/PN.Smg jo. Nomor 16/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 1/Pdt.Sus–PKPU/2017/PN Smg tanggal 5 September 2018 jo. Nomor 2 K/PDT.Sus–Pailit/2019 21 Februari 2019, karena di dalam perkara action paulina Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 41, 42 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jual beli objek sengketa sebagaimana  Akta Jual Beli Nomor 340 Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017, sedangkan penjual dinyatakan pailit pada tanggal 18 Desember 2017 maka jual beli tersebut dilakukan hanya 4 (empat) bulan sebelum putusan pailit diucapkan, maka jual beli atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4086/Kelurahan Salatiga tersebut harus dibatalkan.    
Keabsahan Risalah Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama Junaidi, Muhammad; Wibowo, Tri; Ratna Sediati, Diah Sulistyani; Arifin, Zaenal; Soegianto, Soegianto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7916

Abstract

The study aims to analyze the validity of the auction bulletin and the constraints and solutions made by the Office of Auctions on the object of the auction that cannot be renamed. The process of execution of the auction has been regulated in this way by various laws and regulations. In practice, there are some cases where the auction object cannot be renamed, even though the auctions have been carried out in accordance with the conditions and have been made by the Auction Office. The type of research used in this investigation is normative jurisprudence with a method of legislative approach. As a result, in the event that there is an auction object that cannot be named after, it does not immediately result in the following auction process: The auction notice made by the auction office becomes invalid. For example, the case in the decision of the Central Java High Court No. 161/PDT/2016/PT.SMG dated July 15, 2016. The Supreme Court's judgment recognizes the validity of the Auction, although the judgement leads to legal uncertainty for the auction vendor and KPKNL Semarang. In order to establish the basis of legal certainty and the foundation of justice for the seller and KPKNL Semarang, it is recommended to file a lawsuit and settlement to the state court to ensure the status and legal status of the post auction process that has taken place. The novelty of this research is the study of the Auction Records on an auction object that cannot be renamed.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan Risalah Lelang beserta kendala dan solusinya yang dibuat oleh Pejabat Lelang atas objek lelang yang tidak dapat dibalik nama. Proses pelaksanaan lelang telah diatur sedemikian rupa dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan proses balik nama atas objek lelang, telah diatur dalam peraturan perundangan dengan jelas. Dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus bahwa objek lelang tidak dapat dibalik nama meskipun lelang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan telah dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Hasilnya, dalam hal terdapat objek lelang yang tidak dapat dibalik nama, tidak serta merta mengakibatkan proses lelang berikut Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang menjadi batal dan tidak sah. Sebagai contoh, kasus dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 161/PDT/2016/PT.SMG tanggal 15 Juli 2016. Dari putusan pengadilan tinggi tersebut keabsahan Risalah Lelang tetap diakui, meskipun dengan adanya putusan tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum bagi penjual lelang dan KPKNL Semarang. Guna mewujudkan asas kepastian hukum dan asas keadilan bagi penjual dan KPKNL Semarang, disarankan untuk mengajukan gugatan dan penetapan kepada pengadilan negeri untuk memastikan kedudukan dan status hukum atas proses pasca lelang yang telah terjadi. Kebaruan penelitian ini yaitu kajian tentang Risalah Lelang atas objek lelang yang tidak dapat dibalik nama.