Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.59
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Notaire Jurist-Diction Journal Of Human And Education (JAHE) Journal of Law, Poliitic and Humanities Room of Civil Society Development APLIKATIF: Journal of Research Trends in Social Sciences and Humanities Journal of fiqh in Contemporary Financial Transactions MOTORIK Swadaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Legal Contemplation KATALIS : Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat
Muh. Taufik LaOde
Universitas Khairun
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Membangun Kesadaran Hukum Pedagang Terhadap Peredaran Uang Palsu di Pasar Tradisional Gamalama Kota Ternate Anshar; La Ode, Muhamad Taufik; Adhyaksa, Andika; Mufti, Ahmad
KATALIS : Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2025): KATALIS : Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat
Publisher : Candela Edutech Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63288/jipm.v1i3.15

Abstract

Peredaran uang palsu merupakan permasalahan hukum dan sosial yang berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi masyarakat, terutama di pasar tradisional yang masih mengandalkan transaksi tunai. Minimnya pemahaman hukum para pedagang terhadap ciri-ciri uang asli dan konsekuensi hukum dari peredaran uang palsu menjadi faktor utama yang memperbesar potensi kerugian ekonomi dan ketidaktertiban transaksi di lingkungan pasar tradisional. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum pedagang di Pasar Tradisional Gamalama, Kota Ternate, agar mampu mengenali, mencegah, dan menindaklanjuti peredaran uang palsu secara tepat. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum langsung dengan pendekatan partisipatif. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode dialogis dan simulasi deteksi uang asli secara sederhana dengan mendatangi satu demi satu dari 10 (sepuluh) sampel pedagang yang dilaksanakan pada Minggu, 28 September 2025. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap aspek hukum dan teknis identifikasi uang palsu yang secara fisik berbeda dengan uang asli. Para pedagang juga menunjukkan perubahan sikap yang lebih waspada dan akan bersikap proaktif bilamana menemukan peredaran uang palsu. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum di kalangan pedagang pasar tradisional serta mendukung upaya pencegahan tindak pidana peredaran uang palsu. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini penting sebagai model pemberdayaan hukum berbasis komunitas di lingkungan pedagang pasar tradisional.
The Financial Services Authority’s Market Conduct Supervision and Consumer Protection within Non-Bank Muhammad Joddy AT Hasan; Muhamad Taufik La Ode
Journal of Legal Contemplation Vol. 2 No. 1 (2026): Journal of Legal Contemplation
Publisher : Candela Edutech Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63288/jlc.v2i1.18

Abstract

This research aims to analyze the regulatory and supervisory role of the Financial Services Authority (OJK) concerning consumer protection in the Non-Bank Financial Institution (NBFI) sector. The rapid growth of NBFIs carries complex legal risks, particularly regarding unethical collection practices and the use of unbalanced standard agreements. Using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study examines the legal certainty and normative implications of the implementation of Law Number 21 of 2011 and OJK Regulation (POJK) Number 22 of 2023. The main findings indicate an operational ambiguity regarding the definition of consumer "bad faith" in Articles 6 and 99 of POJK No. 22 of 2023, which remains multi-interpretable despite the provided explanations. This vague norm creates legal uncertainty and provides excessive discretion to business actors, thereby weakening the consumer's bargaining position in financial service disputes. The results conclude that strengthening consumer protection requires the formulation of concrete behavioral indicators within the regulatory framework to close the gap of subjectivity for both regulators and business actors.
Penguatan Etika Bisnis Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Telaah Atas Praktik Usaha Di Kota Ternate Nam rungkel; Hendra Karianga; Muhamad Taufik La Ode
Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions Vol 4, No 1 (2026): Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions
Publisher : Department of Islamic Economics Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61111/jfcft.v4i1.1282

Abstract

Artikel ini mengkaji penguatan etika bisnis dalam hukum ekonomi syariah melalui analisis kesenjangan antara prinsip-prinsip normatif Islam dan praktik bisnis aktual di Kota Ternate. Penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana etika bisnis Islam yang berlandaskan Al-Qur’an, Sunnah, dan maqāṣid al-syarī‘ah diinternalisasi dan diimplementasikan oleh pelaku usaha, sekaligus mengidentifikasi faktor struktural dan kultural yang menghambat penerapannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, disertai analisis kualitatif terhadap sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta literatur fikih muamalah klasik dan kontemporer, yang diperkaya dengan temuan empiris terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan adanya disjungsi yang persisten antara norma syariah dan perilaku bisnis, yang tercermin dalam praktik pengurangan timbangan, kurangnya transparansi, serta ketergantungan pada sistem keuangan konvensional. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya literasi ekonomi syariah, lemahnya internalisasi nilai tauhid, keterbatasan pengembangan industri halal, dan belum optimalnya pengawasan sistemik. Meskipun demikian, terdapat praktik-praktik komunitas tertentu yang memperlihatkan bahwa transformasi etis dapat terwujud apabila didukung oleh pembinaan keagamaan dan keteladanan moral yang konsisten. Kebaruan artikel ini terletak pada tawaran model integratif yang menempatkan etika bisnis sebagai komponen normatif yang mengikat dalam hukum ekonomi syariah, bukan sekadar anjuran moral. Penguatan literasi, penegasan regulasi berbasis nilai, serta sinergi kelembagaan nasional dan daerah menjadi rekomendasi strategis. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengukur tingkat kepatuhan etis lintas sektor serta mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi syariah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
Peningkatan Pemahaman Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Ngade Kota Ternate Tri Syafari; Anshar; Muhamad Taufik La Ode
Katalis : Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): KATALIS : Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat
Publisher : Candela Edutech Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63288/jipm.v2i1.19

Abstract

Tanah memiliki fungsi strategis tidak hanya sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai simbol sosial dan budaya yang menentukan stabilitas kehidupan masyarakat. Namun, rendahnya pemahaman hukum masyarakat terhadap pentingnya legalitas kepemilikan tanah masih menjadi permasalahan yang sering memicu sengketa dan konflik sosial. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Kelurahan Ngade, Kota Ternate, dengan tujuan untuk meningkatkan literasi hukum warga terkait kepemilikan tanah, prosedur pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta mekanisme penyelesaian sengketa secara hukum dan mediasi lokal. Metode kegiatan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan simulasi mediasi berbasis kearifan lokal dengan melibatkan perangkat RT/RW, tokoh masyarakat, dan aparat kelurahan. Evaluasi dilakukan melalui perbandingan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan (pre-test dan post-test) berdasarkan indikator pemahaman mengenai fungsi sertifikat tanah, prosedur pendaftaran, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta secara terukur, di mana tingkat pemahaman terhadap aspek legalitas kepemilikan tanah, prosedur administrasi pertanahan, dan penyelesaian sengketa mengalami peningkatan setelah kegiatan dilaksanakan. Selain itu, masyarakat mulai menunjukkan sikap preventif melalui pengurusan sertifikat, pembuatan arsip aset keluarga, dan penggunaan akta resmi dalam transaksi tanah. Kegiatan ini juga memperkuat peran aparat lokal sebagai mediator sosial dalam mencegah eskalasi konflik di tingkat komunitas. Dengan demikian, kegiatan PkM ini berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran hukum, penguatan tata kelola pertanahan yang berkeadilan, serta terwujudnya harmoni sosial berbasis kepastian hak atas tanah.
Legitimacy of Delegating Authority to Third Parties in Procurement Contracts via Private Power of Attorney Muhammad Asyikin; Muhamad Taufik La Ode
Jurist-Diction Vol. 9 No. 1 (2026): Volume 9 No. 1, Januari 2026
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v9i1.76990

Abstract

Legal certainty in government procurement contracts is essential to ensuring accountability in state budget use. This study examines a case involving issuance of an informal power of attorney by a service provider’s director to a third party not named in the main contract for a clean water infrastructure project in West Halmahera Regency. The research assesses the legal validity of such delegation and its implications for contractual relationships. Using a normative legal approach, the study applies qualitative analysis of statutory provisions, contract doctrines, and a case study. Findings indicate that a power of attorney granted to a third party without explicit reference in the principal contract lacks binding legal effect and does not establish a direct legal relationship with the government. Such practices risk state losses due to implementation beyond the agreed legal framework. The study recommends reinforcing technical regulations and legal oversight to prevent abuse and uphold legal certainty.
Strengthening Pancasila Values as a Preventive Strategy for Countering Radicalism Among Senior High School Students: Penguatan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Upaya Preventif Penanggulangan Radikalisme di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Atas Hidayatussalam; Anshar Anshar; Ahmad Mufti; Muhamad Taufik La Ode
Room of Civil Society Development Vol. 5 No. 4 (2026): Room of Civil Society Development
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Masyarakat Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59110/rcsd.989

Abstract

The spread of radical ideologies through digital media places senior high school students in an information environment requiring stronger civic values, legal awareness, and critical engagement with digital information. This community service program aimed to analyze participatory legal counseling in strengthening Pancasila values, religious moderation, and digital legal literacy as a preventive approach to radicalism. The program was conducted at MA Alkhairaat Ternate and involved 40 students from Grades X and XI through interactive lectures, discussions, question-and-answer sessions, and an evaluative quiz. Data were obtained through observation, documentation, and records of participants’ questions, responses, and answers, then analyzed descriptively and qualitatively. The findings indicate participant engagement during the interactive sessions, while several participants were able to articulate key points concerning diversity, radicalism, and caution in disseminating digital information. The “Filter before Sharing” principle connected digital legal literacy with responsible social media practices. These findings indicate participants’ initial understanding of the materials delivered, but do not constitute a quantitative measure of improved understanding or behavioral change because no pre-test or post-test was employed. Participatory legal counseling can serve as an educational space integrating Pancasila values, religious moderation, and digital legal literacy in preventive efforts against radicalism in schools.
Co-Authors Ahmad Mufti Ali Abdullah, Ali Andika Adhyaksa Anshar Anshar Anshar Anshar Anshar, Anshar Arief Budiono Basto Daeng Robo Hendra Karianga Hidayatussalam Ikrima, Nur Aida Mufti, Ahmad Muhammad Asyikin Muhammad Joddy AT Hasan MUHAMMAD SUBHAN Muhammad Taufiq La Ode Nam rungkel Ni ketut Marjani Rosida Rosida Taswin Tri Syafari