Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Dampak dan Tanggung Jawab: Kajian Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru dalam Pengelolaan Galian Golongan C Haris, Almuhajir
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 4 No. 2 (2024): Oktober 2024, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v4i2.645

Abstract

Sejak tahun 2015, penambangan galian golongan C di Desa Bottolai, Kabupaten Barru, berkembang pesat. Dari satu unit tambang menjadi delapan unit pada tahun 2023, tambang tersebut telah meningkat pesat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru bertanggung jawab atas pengelolaan tambang galian C, dengan penekanan khusus pada teknologi, pasar, manajemen, hukum, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, dan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen manajemen, teknologi, dan pasar memenuhi persyaratan kelayakan usaha. Namun demikian, unsur hukum dan lingkungan masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kelengkapan dokumen AMDAL dan perizinan. Dampak sosial dan ekonomi bervariasi, dengan manfaat seperti peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, serta risiko seperti kerusakan infrastruktur, longsor, dan polusi. Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Lingkungan Hidup menerapkan pengawasan teratur, sanksi administratif, dan pencabutan izin. Untuk mencapai pengelolaan tambang yang berkelanjutan, penelitian ini menjamin peningkatan kepatuhan hukum, pelatihan pelaku usaha, dan penguatan pengawasan berbasis lingkungan.
Collaborative Governance Dinas Pertanian Manggarai Timur dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Sektor Pertanian Haris, Almuhajir
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 3 No. 1 (2022): Nopember 2022, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v3i1.370

Abstract

Colaborative governance adalah sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk mengusung kepentingan dalam mencapai tujuan secara bersama. Kerjasama yang dilakukan pada peningkatan sektor pertanian memberikan arah tujuan yang lebih baik kepada masyarakat guna dapat memberikan pengaruh pada peningkatan sektor peningkatan ekonomi pada bidang perekonomian  dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujun untuk melihat bagaimana kerjasama yang  dilakukan antara Dinas Pertanian, stakeholder dan masyarakat dalam peningkatan mutu kualitas kinerja sektor pertanian di Manggarai Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitaitf dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa bentuk kolaborasi Dinas Pertanian Manggarai Timur  , antara pihak stakeholder dan masyarakat sudah terealisasikan dengan baik, tetapi pada penelitian ini terdapat kendala dilapangan yang menjadi perhatian khusus bagi pihak pemerintah yakni, para petani mengeluhkan dengan langkahnya pasokan pupuk subsisdi pemerintah, selain itu keberpihakan satu sisi atas sumbangan alat pertanian kepada masyarakat diperuntukan pada pihak tertentu, hal ini menimbulkan degradasi semua hasil pertanian masyarakat.
Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintahan melalui Penerapan E-Government Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Manggrai Timur Haris, Almuhajir
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 3 No. 3 (2023): Juli 2023, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v3i3.412

Abstract

Kualitas pelayanan publik merupakan, suatu ukuran kemampuan organisasi untuk mencapai segala keperluaannya. Langkah dalam peningkatan kualiatas pelayanan publik dengan cara melalui penerapan e-government. Upaya penerapan e-government  untuk memberikan pelayanan yaang baik kepada masyarakat serta memudahkan urusan penyelenggran pemerintahan dan upaya mewujudkan sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi antara lembaga pemerintahan. Penelitian ini bertujun untuk melihat  bagaimana kualitas pelayanan aparatur pemerintahan melalui penerapan e-government pada Dinas Kependududkan dan Catatan Sipil di Kabupaten Manggrai Timur. Penelitian ini menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menggambarkan  bahwa penerapan e-government sudah memberikan kemudah bagi masyarakat, seperti masyarakat  dengan mudahnya mengakses informasi  dan pelayanan yang dibutuhkan. Pada penelitian ini kendala yang dihadapi dalam penerpan e-government adalah seringkali terjadinya human erorr.
Penguatan Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan Desa: Perspektif Good Governance di Desa Palakka Haris, Almuhajir; Nurlia, Nurlia
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 1 (2025): Nopember 2025, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i1.880

Abstract

Pengelolaan pembangunan desa di Indonesia masih menghadapi tantangan partisipasi legislatif desa akibat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang belum optimal, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan peran BPD dalam proses perencanaan pembangunan Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dari perspektif good governance yang mencakup prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus digunakan, mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan 15 informan kunci (anggota BPD, kepala desa, dan tokoh masyarakat), observasi langsung pada musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), serta analisis sekunder dokumen RPJMDes dan RKPDes periode 2021-2026. Hasil analisis menunjukkan BPD aktif dalam tahap musyawarah dusun dan pembahasan prioritas, tetapi lemah pada pengawasan realisasi anggaran dan evaluasi program akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan, konflik kepentingan dengan kepala desa, serta minimnya akses informasi digital, dengan tingkat partisipasi hanya mencapai 62% dari indikator good governance. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa penguatan peran BPD krusial untuk mewujudkan tata kelola desa yang partisipatif dan akuntabel. Rekomendasi mencakup penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan bagi anggota BPD, revisi Peraturan Desa tentang BPD untuk memperkuat mekanisme check and balance, serta integrasi platform digital seperti aplikasi Siskeudes guna meningkatkan transparansi perencanaan dan pelaporan pembangunan desa.