Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Analytica Islamica Jurnal Minfo Polgan (JMP) Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Elpina Elpina
Universitas Simalungun
Religion Computer Science & IT Education Library & Information Science Mathematics Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Potensi Dampak Sebab Terjadinya Dugaan Praktik Peredaran Gelap Narkotika Di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar Andri Rinaldi Sembiring; Rony Andre Christian Naldo; Elpina Elpina
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 6 No. 1 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/djdsbe62

Abstract

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi hingga saat sekarang ini dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana narkotika. Terhadap para terduga pelakunya telah dilakukan penegakan hukum guna pemidanaan. Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar merupakan salah satu tempat pemidanaan terhadap para terpidana tindak pidana narkotika. Dalam pelaksanaan pemidanaan terhadap para terpidana tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar, diharapkan tidak ada terjadi dugaan praktik peredaran gelap narkotika. Dalam hal jika ada terjadi dugaan praktik peredaran gelap narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar yang notabene merupakan kejahatan, tentunya berpotensi menimbulkan dampak. Adapun hal tersebut berdampak bagi Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar beserta ASN yang bertugas, dan tentunya juga bagi WBP
Dasar Pemikiran Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Rini Syarifah Panggabean; Rony Andre Christian Naldo; Elpina Elpina
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 6 No. 1 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/9c5y6s30

Abstract

Laka lantas merupakan tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana laka lantas, tentunya harus dilakukan penegakan hukum guna pertanggungjawaban pidana. Demikian pula halnya terhadap terduga pelaku laka lantas di wilayah hukum Polres Taput. Terkait penegakan hukum terhadap pelaku laka lantas di wilayah hukum Polres Taput, diimplementasikan keadilan restoratif. Pengimplementasian keadilan restoratif dalam penegakan hukum kasus laka lantas di wilayah hukum Polres Taput, tentunya merealisasikan asas ultimum remedium, yang berarti Hukum Pidana digunakan sebagai jalan terakhir, sehingga Hukum Pidana ditegakkan secara humanis. Ada 6 (enam) hal yang menjadi dasar pemikiran implementasi keadilan restoratif dalam penegakan hukum kasus laka lantas di wilayah hukum Polres Taput
Tidak Terimplementasinya Diversi Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Rony Andre Christian Naldo; Elpina Elpina; Try Anggun Ekasapta; Yusuf Simanjuntak; Andri Rinaldi Sembiring
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/s0gxgd77

Abstract

Laka lantas merupakan hal yang dapat terjadi kapan saja. Laka lantas yang terjadi merupakan tindak pidana. Do Kota Pematangsiantar, diharapkan tidak ada anak yang menjadi pelaku laka lantas. Fakta hukumnya A.Y. menjadi pelaku laka lantas yang mengakibatkan luka ringan terhadap 1 (satu) orang korban dan maut terhadap 2 (dua) orang korban. Terhadap setiap anak yang melakukan tindak pidana, wajib diupayakan diversi. Fakta hukumnya, dalam penegakan hukum terkait perkara laka lantas yang dilakukan A.Y. tidak terimplementasi diversi. Fakta hukum tidak terimplementasinya diversi dalam perkara laka lantas yang dilakukan A.Y. disebabkan 2 (dua) hal
Menumbuhkan Kesadaran Hukum Agar Tidak Menjadi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sebab Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Rony Andre Christian Naldo; Hisarma Saragih; Elpina Elpina; Endoko Saragih; Rini Syarifah Panggabean; Parlaungan Silalahi; Tugono Tugono; Donal Tambunan; Henry David Bintang Tobing
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/0215df50

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi hak-haknya dan diupayakan terhindar melakukan tindak pidana, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Fakta hukum yang ada di wilayah PN Tarutung, berbagai anak menjadi anak yang berkonflik dengan hukum sebab melakukan tindak pidana persetubuhan. Terkait adanya fakta hukum tersebut, tentunya harus ditemukan solusi guna menumbuhkan kesadaran hukum para anak di wilayah hukum PN Tarutung agar tidak menjadi anak yang berkonflik dengan hukum sebab melakukan tindak pidana persetubuhan. Ada 3 (tiga) hal yang menjadi solusi menumbuhkan kesadaran hukum para anak agar tidak menjadi anak yang berkonflik dengan hukum sebab melakukan tindak pidana persetubuhan
Solusi Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Muldri Pudamo James Pasaribu; Hisarma Saragih; Elpina Elpina; Haris Damanik; Harry Yusack Dimitrio Damanik; Dion Yoas Sitorus
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/h34tea14

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta meningkatkan kualitas pendidikan guna dapat meningkatkan kualitas kehidupan. Anak memiliki berbagai hak, yang notabene berbagai hak anak yang ditentukan dalam Hukum Positif merupakan bagian dari HAM. Sesuai ketentuan Pasal 28 B UUD 1945 jo Pasal 4 dan Pasal 15 UU Nomor 17 Tahun 2016, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan seksual. Dengan adanya berbagai ketentuan hukum tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan. Fakta hukumnya, masih ada anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan, baik yang pelakunya merupakan manusia dewasa maupun pelakunya merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Terkait fakta hukum tersebut, tentunya harus dapat ditemukan solusinya. Ada 7 (tujuh) hal yang diajukan sebagai solusi guna mencegah terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak
Pengaturan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Narapidana Anak Dion Yoas Sitorus; Elpina Elpina; Sarles Gultom; Hisarma Saragih; Ika Rosenta Purba
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/e1c0bg96

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa, yang memiliki berbagai hak yang wajib dilindungi Pemerintah dan setiap orang, sebab hak anak merupakan HAM. Demikian juga halnya dengan hak anak yang berkonflik dengan hukum, yang menjalani pembinaan di Lapas Kelas II A Pematang Siantar. Adapun dasar pengaturan pelaksanaan perlindungan hukum hak narapidana anak di Lapas Kelas II A Pematang Siantar adalah UU Nomor 22 Tahun 2022, yang mengacu pada ketentuan-ketentuan khusus mengenai anak dalam sistem peradilan pidana. UU Nomor 22 Tahun 2022 juga menguatkan perlindungan HAM narapidana anak, termasuk hak-hak yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 11 Tahun 2012, dan UU Nomor 17 Tahun 2016
Perlindungan Hukum Bagi Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Atas Resiko Pelaksanaan Tugas Ronald Alex Firdaus Sigiro; Muldri Pudamo James Pasaribu; Rony Andre Christian Naldo; Elpina Elpina
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/nm74wc71

Abstract

Pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran tentunya berisiko terhadap Petugas Disdamkarmat berupa kecelakaan kerja yang dapat terjadi kapan saja tanpa bisa diprediksi. Terkait resiko pelaksanaan tugas tersebut, diharapkan agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Fakta hukumnya ada terjadi kecelakaan kerja, dan terkait kecelakaan kerja tersebut, Petugas Disdamkarmat tidak mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kajian secara komprehensif dengan mengaitkan kepada prinsip-prinsip jaminan sosial yang berkeadilan. Dengan demikian pada masa yang akan datang dapat tercipta jaminan kepastian perlindungan hukum bagi Pegawai Disdamkarmat yang mengalami kecelakaan kerja saat melaksanakan tugas
Penyuluhan Hukum Pengaruh Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pemuda Van Lodewijk Purba; Novelina Hutapea; Jenriswandi Damanik; Desy KC Sitepu; Sarles Gultom; Yuspika Y Purba; Johan Silalahi; Mhd Fadly Nst; Parlin Dony Sipayung; Merry Sinaga; Elpina Elpina
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 6 No. 1 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/hf3j8z98

Abstract

Melihat perkembangan pergaulan anak-anak pemuda baru khususnya pemuda di Nagori Tiga Ras Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun dan ditambah dengan perkembangan teknologi informatika yang dengan mudah hal-hal yang positif bisa didapatkan dengan cepat, demikian juga hal -hal yang negatif, kalangan pemuda dan anak-anak yang berstatus sebagai pelajar maupun sudah bekerja yang membutuhkan penyuluhan mengenai dampak dan bahaya penggunaan narkoba mengingat pada dasarnya bahwa Pemuda tersebut mempunyai rasa keingintauan yang tinggi dan selalu ingin mencoba coba hal-hal baru yang didapatkan dari informasi tersebut dan apa bila hal ini tidak dibarengi dengan adanya pengawasan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, maka para pemuda tersebut akan terjerumus dan melakukan hal-hal yang negatif khususnya bahaya narkoba Dengan disahkannya Undang- Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia, Undang-Undang tersebut diharapkan mampu menanggulangi masalah narkotika dan prekusor narkotika dari berbagai aspek, sehingga bisa menggurangi reduksi supply dan demand illegal untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman narkoba, karena muatan UU yang baru lebih kompensif dibandingkan UU yang lama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman oleh semua pihak. Dalam UU Narkotika ditekankan peran serta masyarakat untuk ikut aktif dalam memerangi kejahatan narkotika. Dalam hal ini termasuk peran masyarakat khususnya bagi pemuda. Dalam Pasal 104 UU Narkotika menyebutkan: Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika
Legal Challenges in Managing Intellectual Property Rights in Business Information Systems Elpina Elpina
Jurnal Minfo Polgan Vol. 13 No. 1 (2024): Artikel Penelitian
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/jmp.v13i1.13571

Abstract

With the advancement of information technology, business information systems have become integral elements in business operations across various sectors. However, the use of this technology also brings new challenges in managing intellectual property rights, including the protection of copyrights, patents, trademarks, and others. This research aims to analyze the legal challenges in managing intellectual property rights in business information systems through the perspective of Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions in Indonesia. The method used in this research is a qualitative literature review, drawing data from Google Scholar for the period from 2009 to 2024. The qualitative approach in the literature review allows researchers to understand the complex and diverse phenomena related to the research topic. The results of the study indicate that the management of intellectual property rights (IPR) in business information systems in Indonesia faces complex legal challenges. Although Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) provides a framework, its implementation often leads to uncertainty and challenges in IPR protection. One of the main challenges is the clarity and legal certainty in the digital environment, as well as consistent law enforcement against IPR violations. Thus, there is a need to enhance cooperation between the government, law enforcement agencies, and the private sector to improve law enforcement related to IPR in business information systems.
Strategy for Combating the Crime of Sap Theft at PT Bridgestone: Juridical Analysis of Decision Number 590/Pid.B/2019/PN.Sim Azhari Rais; Sarles Gultom; Elpina Elpina; Parlin Dony Sipayung; Josua Situmeang
Journal Analytica Islamica Vol 12, No 2 (2023): ANALYTICA ISLAMICA
Publisher : Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jai.v12i2.23420

Abstract

The theft of sap that occurs is very disturbing to the security and order of the community. The crime of sap theft is a problem that is very detrimental to many parties, including plantation owners. Theft is the most common type of crime in the midst of community life. Although this crime is not a crime classified as a serious crime, it can cause unrest in the community. so that legal efforts are needed by the police in tackling the crime of sap theft which is increasingly rampant. The purpose of this research is to find out the factors of the occurrence of the crime of theft of sap by the community, the legal regulation of the crime of theft of sap, and to find out the efforts to overcome the law apparatus in the theft of sap committed by the community. The type of research used is empirical juridical research, which is descriptive in nature, which uses data collection tools in the form of interview techniques and literature studies, and is continued by conducting qualitative analysis. The factor that is most often used as an excuse for the perpetrators of the crime of sap theft is economic factors, accompanied by environmental factors and the low level of education of the perpetrators. The crime of theft of sap is basically regulated in Article 362 of the Criminal Code and the crime of petty theft is regulated in Article 364 of the Criminal Code which is adjusted based on Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 concerning Adjustment of the Limitation of Petty Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code. The countermeasures taken by the Police by taking preventive actions by conducting counseling and routine patrols, while repressive actions are in the form of arrests, investigations, investigations and so on against the perpetrators. The solution of this research is that law enforcers should further increase countermeasures with the earliest possible prevention of the crime of sap theft.
Co-Authors Andri Rinaldi Sembiring Azhari Rais Desy KC Sitepu Dion Yoas Sitorus Donal Tambunan Endoko Saragih Haris Damanik Harry Yusack Dimitrio Damanik Henry David Bintang Tobing Hisarma Saragih Ika Rosenta Purba James Pasaribu, Muldri Pudamo Jenriswandi Damanik Johan Silalahi Josua Situmeang Merry Sinaga Mhd Fadly Nst Novelina Mutiara Sariati Hutapea Parlaungan Silalahi Parlin Dony Sipayung Rini Syarifah Panggabean Ronald Alex Firdaus Sigiro Rony Andre Christian Naldo Rony Andre Christian Naldo Sarles Gultom Try Anggun Ekasapta Tugono Tugono Van Lodewijk Purba Yuspika Y Purba Yusuf Simanjuntak