Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Analisis Mediasi Penal Sebagai Salah Satu Langkah Penyelesaian Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Morti, Meizar Selina; Iman, Candra Hayatul; Fadlian, Aryo
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 11 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12705860

Abstract

Indonesia adalah negara yang diatur oleh hukum, pengaturan penyelesaian sengketa alternatif sangat penting bagi negara hukum. Gagasan bahwa kasus pidana dapat memiliki penyelesaian alternatif terkait denganisifat hukumipidana ituisendiri. Menurut Van Bemmelen, ihukum pidanaiadalah obat terakhir, khususnya obat terakhir. Ketika berurusan dengan anak-anakiyang bermasalahidenganihukum, seseorang harusiselalu mempertimbangkanibagaimana keadaanianak-anak berbeda dengan orang dewasa. Istilah “diversi” sering kali digunakan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidanai Anak untuk menggambarkan penggunaan mediasi penal yang relatif baru sebagai alternatif peradilan anak untuk menangani anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Diversi dilakukan dengan bermaksud memberikan kesempatan kepada pelanggar hukum untuk menjadi orang baik kembali dan dapat diterima oleh masyarakat melalui jalur nonformal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi juga bertujuan untuk memberikan keadilan bagi aparat penegak hukum maupun aparat penegak hukum atas kasus-kasus yang melibatkan anak yang terlanjur melakukan tindak pidana. Adapun hasil yang dapat diharapkan dari adanya proses pengaturan diversi adalah penurunan jumlah anak yang masuk dalam sistem peradilan pidana. menempatkan pengalihan dan keadilan restoratif di garis depan penyelesaian kasus anak; meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum; serta meningkatnya peraniadvokat dalami kasus pengadilanianak. Anak yang melakukan kejahatan tidak boleh dihukum di Lapas; sebaliknya, mereka harus dikembangkan secara mental dan psikologis untuk menjadi lebih baik.Hal ini sesuai dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), mengamanatkan agar anak sebagai pelaku tindak pidana mendapat pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau biasa disebut dengan (LPKA). KataiKunci : Hukum, PidanaiAnak, Diversi
PENYULUHAN TENTANG BAHAYA RIBA BAGI PELAKU USAHA KECIL DI KABUPATEN KARAWANG Kurniati, Grasia; Apriani, Rani; Iman, Candra Hayatul
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 1 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i1.184-193

Abstract

Di Indonesia khususnya Karawang salah satu jenis usaha yang berkembang dalam masyarakat adalah pelaku usaha yang memiliki modal usaha kecil, dimana merupakan suatu kegiatan bisnis yang bergerak di berbagai bidang usaha tertentu. Pelaku usaha dengan modal usaha kecil dikenal sebagai usaha yang mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Menjadi pengusaha saat ini semakin mudah, begitu juga untuk mendapatkan modal usaha. Untuk mendapatkan modal usaha tidak jarang malah dapat mendadi sumber kehancuran usahanya, sebab tidak semua pinjaman untuk modal usaha memiliki dampak yang baik. Hal ini umumnya kerap dialami oleh kalangan pelaku usaha kecil dan menengah. Pelaku usaha terkadang memanfaatkan layanan peminjaman modal yang ditawarkan oleh berbagai pihak salah satuya rentenir. Rentenir umumnya memberi syarat yang mudah dipenuhi. Namun, hanya sedikit yang menyadari kalau pinjaman modal tersebut merupakan awal kemunculan dari bahaya riba. Tidak hanya menyangkut diri sendiri, tapi juga keluarga dan orang-orang terdekat. Diharapkan dengan adanya penyuluhan ini, pelaku usaha dapat menghindari riba yang nantinya akan berdampak bagi kehidupan.
Aspek Hukum Pelanggaran Hak Anak atas Praktik Perjanjian Top Up Game Online oleh Anak di Bawah Umur dan Perlindungan terhadap Anak Sabrina, Sabrina; Iman, Candra Hayatul; Zubaedah, Rahmi; Apriani, Rani
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 4.D (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of information technology in the digital age has given rise to the phenomenon of widespread online game top-up practices by minors. This practice raises legal issues because children, as legal subjects, are categorised as incapable of entering into agreements according to Article 1330 of the Civil Code. This study aims to analyse the legal aspects of violations of children's rights related to online game top-up agreements, identify their legal consequences, and examine protective measures for children in this context. This study employs a legal research method with an empirical legal approach, collecting data through a literature review of regulations and legal doctrines. The findings reveal that top-up agreements made by minors do not meet the legal requirements for a valid agreement and may lead to legal uncertainty, fraud risks, and negative impacts on children's psychosocial development. Mitigation efforts must be undertaken in a multidimensional manner, through regulatory updates, strengthening age verification mechanisms, the responsibility of digital platform providers, active parental involvement, and digital literacy among the public. This study is expected to serve as an academic and practical reference to support the strengthening of child protection in electronic transactions in the digital age.