Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.762
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Meta-Yuridis Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Unes Law Review Jurnal Hukum Volkgeist Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum SIGn Jurnal Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP) Journal of Health Quality Development (JHQD) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Training and Community Service Adpertisi Sahabat Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Aspirasi : Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat Journal Delik Adpertisi HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES
M Adnan Lira
Universitas Muslim Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION OF BUILD OPERATE AND TRANSFER IN INDONESIA Lira, M. Adnan
Awang Long Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v6i1.993

Abstract

A form of cooperation between the government and business entities in providing infrastructure for the public interest by referring to specifications previously determined by the government or parties representing the government officially, where some or all of it uses resources owned by the business entity, taking into account the distribution of risks between the parties involved in the collaboration [1]. Government cooperation with business entities for infrastructure development is outlined in the Build-Openrate and Transfer (BOT) model. The research method that the author uses in this research is normative juridical, namely research that examines written legal norms by referring to related legal provisions. The prospect of implementing BOT in Indonesia legally can be carried out based on freedom of contract and good faith, new regulations by the government, and the opening of Indonesia in the era of globalization to contracts that have been accepted internationally. Economically, BOT can support and facilitate development and business activities, whether carried out by individuals, companies, or the government. The obstacles encountered in implementing BOT include the inadequate substance of statutory regulations and law enforcement practices, including unsupportive jurisprudence. Convoluted bureaucratic interference in the process of building public facilities, as well as the long BOT period, which allows for changes in the parties involved in the BOT, creates doubts for parties who have no experience as BOT recipients.
EDUKASI MENJADI PEMIMPIN MUDA YANG BERKARAKTER DI PESANTREN MIZANUL ULUM Adnan Lira, M.; Eka Saputra, Imran
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2023): Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (Mei 2023 - Oktober 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v3i2.982

Abstract

Dewasa ini generasi muda mulai mengalami penurunan kualitas mental dan etika. banyak dari mereka yang lebih mudah putus asa, tidak percaya diri, asal mengambil keputusan tanpa harus berfikir panjang, dan lebih ingin cara yang instan daripada menjalani sebuah proses. Dengan generasi muda di Indonesia yang tumbuh begitu pesat, maka gaya kepemimpinan yang muncul pun harus menyesuaikan ritme dan polanya. Pemimpin muda harus berkarakter dan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Terkait dengan hal tersebut, adapun yang menjadi tujuan pengabdian ini yaitu memberikan pemahaman kepada siswa/siswi Pesantren Mizanul Ulum tentang menjadi pemimpin muda yang berkarakter. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan menggunakan metode ceramah dan metode tanya jawab. Berdasarkan diskusi dan pertemuan yang dilakukan dengan pihak yang terkait, bahwa pada umumnya siswa-siswi tidak mengetahui tentang makna pemimpin muda yang berkarakter. Setelah adanya sosialisasi, siswa/siwi mulai memahami makna pemimpin muda yang berkarakter. Dengan adanya kegiatan ini, maka membuka wawasan tentang pentingnya memiliki pemahaman menjadi pemimpin muda yang berkarakter dalam berorganisasi sebagai dasar mereka dalam belajar kepemimpinan bagi siswa/siswi di Pesantren Mizanul Ulum.
PENYULUHAN TENTANG PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DARI ASPEK HUKUM Adnan Lira, M.
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 1 (2024): (EJPP) Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2023 - April 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v4i1.983

Abstract

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk menyosialisasikan Perlindungan Lingkungan Hidup dari Aspek Hukum kepada masyarakat dengan berbagai tingkat pemahaman. Dalam pendahuluan, konteks kegiatan ini ditekankan melalui pentingnya perlindungan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan dan permasalahan yang muncul akibat ketidakpahaman masyarakat terhadap aspek hukumnya. Justifikasi kegiatan diberikan dengan menggarisbawahi relevansi dan urgensi pemahaman hukum lingkungan sebagai landasan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Metode pelaksanaan mencakup perencanaan kegiatan penyuluhan dengan melibatkan 30 peserta. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan tentang Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Aspek Hukum menunjukkan perkembangan positif. Peserta penyuluhan mengalami peningkatan pengetahuan yang signifikan, dari 56% sebelum penyuluhan menjadi 86% setelahnya. Fakta ini menunjukkan bahwa penyuluhan tersebut berhasil secara efektif meningkatkan pemahaman peserta terkait aspek hukum dalam perlindungan lingkungan hidup. Keberhasilan ini memberikan dukungan kuat untuk melanjutkan dan mengembangkan program serupa guna lebih mengedukasi masyarakat tentang perlindungan lingkungan dengan pendekatan hukum. Adapun saran yaitu: Penguatan Sistem Kepatuhan Hukum, mendorong keterlibatan masyarakat melalui program aksi nyata.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER: SUATU TINJAUAN DALAM PERSPEKTIR HUKUM KESEHATAN Lira, M. Adnan
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.802

Abstract

Doctors are a noble profession that must be protected from wrongful criminalization because of their duty to save human lives. This does not mean that doctors have absolute legal immunity and cannot be prosecuted if it is proven that they violated the patient's rights. The goal of this article is to examine the doctor's legal liabilities through the perpespective of medical law. Through library research, the issues are analyzed using a normative and conceptual approach to primary and secondary legal materials. As a type of contract, the relationship between doctors and patients is governed by law. As a result, a doctor can face legal consequences under both criminal and civil law. In terms of criminal law, a doctor who fails to perform his duties and profession in accordance with procedures may be subject to a number of Criminal Code provisions, particularly if the patient dies as a result of his negligence. Furthermore, any unlawful act that harms a third party gives rise to a civil law obligation on the person who unintentionally caused the injury to make up for the harm. If an intentional or negligent act results in a damage to or disability of a limb, the victim is entitled to compensation for the costs of healing as well as compensation for losses brought on by the injury or disability.
Persepsi Mahasiswa STIE AMKOP Makassar Terhadap Hukum Kelembagaan Tata Usaha Kecil dan Menengah (UKM) M. Adnan Lira
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i1.1824

Abstract

Dalam konteks undang-undang kelembagaan mengenai UKM, bisnis ini, yang sering dianggap sebagai tulang punggung banyak perekonomian, menghadapi lingkungan peraturan yang dinamis yang mencakup bidang-bidang seperti pendaftaran, perizinan, perpajakan, dan kepatuhan.. Pemahaman dan sikap mahasiswa terhadap undang-undang UKM dapat berdampak pada cara mereka terlibat dan mendukung UKM dalam karir mereka di masa depan. Penelitian ini menganalisis persepsi mahasiswa STIE AMKOP Makassar terhadap hukum kelembagaan tata Usaha Kecil Menengah (UKM) menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasilnya menggambarkan respons positif mahasiswa terhadap tujuan dan ruang lingkup mata kuliah, menunjukkan keberhasilan pengajar dalam menyampaikan informasi kompleks. Studi ini menyimpulkan bahwa pemahaman mendalam terhadap persepsi mahasiswa membimbing perbaikan dan peningkatan pembelajaran hukum kelembagaan UKM di STIE AMKOP Makassar, menekankan evaluasi berkelanjutan dan responsif.
Application of Non-Tax State Revenue (PNBP) to Marriage Costs in Takalar Regency Adnan Lira
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 19 No. 2 (2020): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v19i2.3609

Abstract

This research aims to determine the public's response to PP no. 48 of 2014 in Takalar Regency , to determine the effectiveness of PP no. 48 of 2014 on wedding costs in Takala Regency, and to find out the implications of implementing PP No. 48 of 2014 regarding wedding costs in Takalar Regency . This type of research uses a field method , namely a method that uses structured interviews . The results of this research indicate that, the presence of PP no. 48 of 2014 shows a positive response to the community ,Implementation of Government Regulation no. 48 of 2014 regarding marriage fees in Takalar Regency is considered less effective, this can be seen from the legal substance which still has issues regarding the involvement of several parties and the nominal difference in marriage fees, law enforcement which is still lacking and the community response which still uses third parties to take care of it. administration , there are three typical societies after the emergence of PP No. 48 of 2014: People who know and implement it, people who know and don't implement it, people who don't understand PP No. 48/2014 
The Future of Bankruptcy Law: Problems and Orientation of Bankruptcy Regulation from A Responsive Law Perspective Lira, M Adnan
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.4880

Abstract

The Indonesian Bankruptcy Law needs revision to address existing weaknesses, such as imbalances in legal protection and inability to accommodate digital economic developments, in order to become more responsive and adaptive to new challenges in the business world and global economy. This research aims to analyze the problems in applying the current Bankruptcy Law from a responsive law perspective and formulate future bankruptcy regulation orientations in accordance with responsive law principles. The study uses normative legal research methods with a conceptual approach, examining primary, secondary, and tertiary legal materials through literature review. Data analysis is conducted qualitatively with a descriptive-analytical approach, using deductive and inductive reasoning. Research results show that the current Bankruptcy Law application has several problems from a responsive law perspective, including imbalances in legal protection, lack of flexibility in debt restructuring, inability to accommodate technological and digital economic developments, and limitations in handling cross-border bankruptcies. To address these issues, future bankruptcy regulation orientations should include aspects such as creating balanced legal protection, emphasizing business rescue efforts, accommodating technological developments, handling cross-border bankruptcy complexities, providing better protection for workers and SMEs, and strengthening the role and capacity of relevant institutions, with the aim of creating a more fair, efficient, and responsive bankruptcy legal system to societal needs and new challenges in the business world.
When the Law is Blunt to the Perpetrator: A Critique of the Criminal Provisions for Physical Violence against Wives and the Weak Protection of Victims Rahmadani, Ardelia; Sutiawati, Sutiawati; Lira, Muhammad Adnan
HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES Vol. 2 No. 1 (2025): Vol 2 No 1 (2025): Horizon Public Legal Studies
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/whfc8q26

Abstract

This study aims to analyze the criminal law provisions governing the crime of physical violence against wives within the household and to assess the extent to which legal protection for victims has been implemented from a victim-oriented perspective. The research method used is normative juridical legal research with statutory and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed using a qualitative descriptive method. The results of the study indicate that the criminal law provisions in Indonesia regulating physical violence against wives in the household are stipulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, which provides special protection for victims and establishes criminal sanctions for perpetrators of violence. Legal protection for victims of physical violence against wives in the household is carried out through preventive and repressive measures. Preventive protection is implemented by strengthening social networks, understanding local cultural wisdom and religious values, and reinforcing the economic foundations of the family. Meanwhile, repressive protection is provided through temporary protection and protection based on court orders. This study recommends that the government and law enforcement officials optimize the implementation of criminal provisions stipulated in legislation, particularly by strengthening victim protection mechanisms, legal assistance, and psychological and social recovery. In addition, increased coordination among relevant institutions, legal awareness campaigns for the community, and more effective supervision in the law enforcement process are needed to ensure that victims receive maximum protection and that perpetrators receive sanctions that create a deterrent effect.
Co-Authors Asriati Buana, Andika Prawira Eka Saputra, Imran Firman H Indriati Amirullah Kurniawati Kurniawati Lili Purnamasari Muh Fadli Faisal Rasyid Muhammad Masdar Nasiratunnisaa Mallappiang Pannyiwi, Rahmat Rahmadani, Ardelia Rahmat, Rezqiqah Aulia Sima, Yenni Sutiawati, Sutiawati Syafaruddin Syafaruddin Veny Usviany Wikra Wardhana Mamonto, Moch. Andry