Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Unes Law Review LEGAL BRIEF Jurnal Komunitas Yustisia Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation SWARNA Ekasakti Journal of law and Justice SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Dialogia Iuridica
Demson Tiopan
Universitas Kristen Maranatha Bandung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Patent Licensing as the Implementation of Utilitarian Theory and a Part of Indonesia’s National Resilience Shelly Kurniawan; Demson Tiopan
LEGAL BRIEF Vol. 12 No. 6 (2024): February: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v12i6.888

Abstract

The rapid development of technology, whether stemming from research results or technological advancements, can be protected through intellectual property, specifically patents.  The regulation of patents is stipulated in Law Number 13 of 2016 concerning Patents, with amendments to several articles in Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation. Utilitarian theory, including its application in the context of patent licensing, is an integral part of patent regulation. However, the number of registered patent license agreements on the Directorate General of Intellectual Property's website is limited.  Yet, a proliferation of licenses can enhance a country's national resilience.  This study aims to investigate how the utilitarian theory within the patent system becomes a component of Indonesia's national resilience.  This normative legal study examined secondary literature and legal regulations related to patents, books, journals, and papers concerning intellectual property law, particularly patents.  The research findings indicate that the utilitarian theory can be implemented through licensing.  Registering patent licenses in agreements is a legal prerequisite for protection.  A high number of patent licenses can enhance Indonesia's resilience in terms of both economic and defense and security aspects
PSIKOEDUKASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA DI GARUT Jacqueline Marie Tjandraningtyas; Meilani Rohinsa; Heliany Kiswantomo; Kristin Rahmani; Demson Tiopan; March Denny Karyady; Anita Linawati
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 4 (2022): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Desember 2022
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v1i4.170

Abstract

Abstrak Garut merupakan salah satu dari tiga daerah dengan jumlah pernikahan anak tertinggi di Jawa Barat. Fakta menunjukkan bahwa pernikahan dini lebih banyak memberikan dampak yang negatif bagi remaja, baik secara fisik, seksual, maupun sosial. Pemerintah Kabupaten Garut terus berupaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja. Untuk itu bersama dengan Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha dilaksanakan psikoedukasi pencegahan pernikahan dini pada remaja di Garut. Kegiatan ini diikuti oleh 29 remaja dari Kabupaten Garut. Psikoedukasi ini dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi dan bermain peran. Berdasarkan hasil uji statistik Wilcoxon yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa terdapat peningkatan pengetahuan peserta yang signifikan terkait materi mencintai diri, pendidikan seks untuk remaja, karakteristik remaja dan orientasi masa depan. Peningkatan pemahaman tersebut didukung oleh cara penyampaian materi, tampilan materi dan penampilan narasumber yang menarik, sehingga menunjang tercapainya tujuan kegiatan psikoedukasi ini. Terdapat limitasi dalam psikoedukasi yang diharapkan dapat dihindari dengan mengadakan psikoedukasi dengan fasilitas hybrid dikemudian hari
Judicial Review Towards Financial Status and Levies Management Mechanism of the Financial Services Authority (FSA) within the Republic of Indonesia's Financial System Demson Tiopan
Dialogia Iuridica Vol. 9 No. 2 (2018): Volume 9 Nomor 2 April 2018
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v9i2.969

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, meneliti dan mengkaji status keuangan OJK dalam sistem keuangan Negara Republik Indonesia, serta untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme pengelolaan pungutan yang dilakukan oleh OJK dikaitkan dengan asas akuntabilitas dan proporsionalitas. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dengan didukung penelitian empiris untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu menggunakan data primer dan sekunder, di mana data primer digunakan untuk mendukung penelitian data sekunder. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumenter dan wawancara langsung.Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan maka dapat dikatakan; Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa status keuangan OJK dilakukan melalui pungutan terhadap industri keuangan merupakan keuangan negara. Hal ini dapat dilihat dari pengertian keuangan negara dalam UU Keuangan Negara dibandingkan dengan sistem keuangan yang dilakukan OJK. Kedua, mekanisme pengelolaan keuangan OJK dalam pungutan dan pengawasan sudah memenuhi asas akuntabilitas dan proposionalitas. Akan tetapi mengenai pelaporan belum sepenuhnya memenuhi asas proporsionalitas karena masih belum terserapnya anggaran OJK secara maksimal yang menunjukkan masih banyak kewajiban OJK yang seharusnya dilakukan belum terlaksana.  
HARMONIZING RELATIONSHIPS OF CENTRAL GOVERNMENT AND REGIONAL GOVERNMENTS IN SHARE DIVESTMENT OF MINING COMPANIES Demson Tiopan
Dialogia Iuridica Vol. 12 No. 1 (2020): Volume 12, Nomor 1, Tahun 2020
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v12i1.2998

Abstract

Menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.Upaya divestasi saham ini dilakukan sepenuhnya oleh pemeritah pusat tanpa melibatkan pemerintahan daerah yang menjadi daerah eksplorasi perusahaan tambang.Berlakunya sikap pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang tidak mencerminkan tujuan hukum dalam upaya divestasi saham perusahaan tambang . Penulisan Paper ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan meneliti pada data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan kriterium kebenaran koheren. Untuk menganalisisnya permasalah ini penulis menggunakan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruc dikaitkan dengan sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman. Penulis menemukan bahwa Norma hukum yang ada pada dasarnya tidak mengehendaki pembagian yang tidak adil akan tetapi di dalam norma-norma hukum yang lain terdapat ketentuan mengenai tindakan-tindakan khusus yang dapat dilakukan pemerintah pusat khususnya di dalam bidang pertambangan yang dapat dijadikan celah pemerintah pusat dalam memonopoli divestasi saham. Upaya hukum juga pada dasarnya mengupayakan sikap pemerintah pusat yang berimbang kepada pemeritnah daerah untuk memajukan masyarakat daerah.Penulis menyarankan bahwa legislatif harus membentuk undang-undang yang mengatur lebih detail mengenai divestasi saham yang dilakukan pemerintah pusat dimana juga megedepankan pemerintah daerah. Jika keuangan pemerintah daerah tidak mampu melakukan upaya divestasi saham perusahaan tambang seharunsya pemerintah wajib meberikan hibah divestasi sahamnya, walaupun pemerintah kehilangan sahamnya tetapi pada prinsipnya hibah tersebut digunakan untuk kemakmuran rakyat di daerah.
Implementasi Asas Keadilan dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Sebagaimana yang Telah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang) Demson Tiopan
Dialogia Iuridica Vol. 15 No. 1 (2023): Dialogia Iuridica Journal Vol. 15 No. 1 Year 2023
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v15i1.7449

Abstract

Prosperity can be achieved through the realization of order and organization within society. The principle of justice serves as one of the indicators that determine the attainment of the desired order and organization. In the concrete legal context, the process of forming legislation is required to reflect the presence of the justice principle inherent within it. A legal product is considered to fulfill the justice principle if it falls under the category of responsive law. Responsive law takes into account both functional and procedural aspects of its formation. This research uses a normative juridical research method with a statutory approach. The statutory approach is an approach used by basing it on the provisions of the applicable laws and regulations. This research aims to examine the implementation of the principle of justice in the substance and formation Government Regulation in Lieu of Law on Job Creation (Perppu Cipta Kerja). Perppu Cipta Kerja is perceived to not reflect the justice principle as it lacks the elements characteristic of responsive law. Consequently, the Perppu Cipta Kerja is categorized as a legal product that does not embody the value of justice, falling into the classification of conservative legal products. Therefore, it is imperative for the government to conduct a reevaluation of the formation process and functional aspects, particularly regarding the substantive content, to ensure it aligns with the justice principles mandated by the law. This alignment would facilitate the realization of order and organization within society, ultimately contributing to the welfare of the populace.
Juridical Review of Bawaslu's Authority in Handling Digital Disinformation in Elections in Indonesia Rizal Al Mugni; Demson Tiopan
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/y53shw16

Abstract

This study aims to analyze the authority of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in handling digital campaign disinformation in elections in Indonesia based on the applicable legal provisions. The research method used is a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that the authority of Bawaslu in supervising digital campaigns has been regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, especially in the aspect of supervision and handling of administrative violations. However, in practice, the handling of digital campaign disinformation does not only involve Bawaslu, but also other agencies according to their respective authorities. Therefore, handling disinformation requires coordination between institutions so that it can run effectively. This research also shows that strengthening the authority of Bawaslu is not interpreted as adding new authority, but as an effort to optimize the implementation of existing authority through strengthening coordination, adaptive supervision mechanisms, and improving preventive functions. Thus, Bawaslu has a strategic role as a supervisor as well as a liaison in supporting the handling of digital campaign disinformation within the applicable legal framework.
Co-Authors Agus Setiawan Anita Linawati Govin Genaro Sihotang Hassanain Haykal Heliany Kiswantomo Kevin Alim Rabbani Kevin Alim Rabbani Kezia Estevien Adigracia Kristin Rahmani Lexandru Josep Kusumo March Denny Karyady Marsya Shalviera Amanda Meilani Rohinsa Muhammad Abdul Aziz Nurambiya Rizal Al Mugni Shelly Kurniawan Shelly Kurniawan Theo Negoro Tjandraningtyas, Jacqueline Mariae Yohanes Hermanto Sirait