Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

ANALISIS DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENJUALAN DAN SEWA BUKU DIGITAL (EBOOK) MENGGUNAKAN METODE UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML) Setyorini, Sri; Pranoto, Edi
Jurnal Ilmiah Teknologi dan Rekayasa Vol 26, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Gunadarma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35760/tr.2021.v26i2.3712

Abstract

Fakta bahwa minat baca masyarakat Indonesia masuk ke dalam kategori rendah sungguh memprihatinkan. Ada banyak kendala yang salah satunya adalah faktor akses di mana jumlah perpustakaan sekolah ternyata masih kurang, bahkan jumlahnya tidak lebih dari 80%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkan sistem penjualan dan sewa buku digital (ebook) dalam rangka memfasilitasi tempat membaca di era digital seperti sekarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode konvensional dengan bantuan Unified Modeling Language (UML). Diagram yang digunakan antara lain diagram cara penggunaan (use case), diagram aktivitas, dan diagram kelas. Pada penelitian ini, data yang dijadikan sumber untuk menganalisis kebutuhan berasal dari hasil kuisioner para pengguna platform sejenis. Hasil penelitian ini berupa rancangan sistem penjualan dan sewa buku digital (ebook) yang diharapkan dapat memberi ruang yang nyaman kepada pembaca dan meningkatkan minat baca masyarakat.
The Positive Fictional Principle After the Implementation of The Job Creation Law: A Prophetic Legal Paradigm Pranoto, Edi; Sudarmanto, Kukuh
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1: April 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v11i1.1168

Abstract

The positive fictitious principle in the Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation (CK Law) exists to facilitate investment and simplify licensing. However, the provisions in the CK Law, which exclude the role of the Administrative Court in fictitious applications have the potential to cause injustice and legal uncertainty in society. That research focuses on examining the positive fictitious principle's existence after the CK Law's enactment in the paradigm of prophetic law. The paradigm of prophetic regulation was chosen in this study as an effort to explore the theological (divine) and human dimensions in positive fictitious formulations as in CK Law. This research is a normative legal type of research with a concept and statutory approach. The results of the study confirm that in terms of the three aspects of prophetic law, namely transcendence, liberation, and humanization, the provisions of the CK Law, which no longer involve the role of the Administrative Court and have not issued Presidential Regulations regarding positive fiction can cause uncertainty and injustice in society. That makes the substance of the prophetic law in the positive fictitious provisions in the CK Law not be realized optimally. Orientation based on the prophetic legal paradigm in regulating the positive fictitious principle after regulation in the CK Law, according to the author, can be done by revising the positive fictitious provisions in the CK Law by returning the competence of the State Administrative Court.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas tanah yang Musnah zulfida, Zela ony; Pranoto, Edi
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v6i2.2073

Abstract

ABSTRAKTanah memegang peran vital dalam kehidupan manusia, dan negara memiliki kewenangan untuk mengelolanya, termasuk mengatasi permasalahan seperti tanah musnah. Tanah musnah terjadi ketika tanah mengalami perubahan struktural akibat peristiwa alam, menyebabkan ketidakfungsian dan ketidakmampuan pemanfaatan. Namun, penanganan dan status hukum terkait tanah musnah di Indonesia masih kurang sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah yang Musnah," penulis mengkaji status hukum dan perlindungan terhadap pemilik hak atas tanah yang mengalami kerusakan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif mengacu pada data sekunder dan dianalisa secara deskriptif analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah yang menjadi musnah dihapuskan status hukumnya, termasuk hak kepemilikan dan pengelolaan, sesuai dengan regulasi seperti PP No 18 Tahun 2021 Pasal 66 dan Permen ATR/BPN No 17 Tahun 2021 Pasal 17. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum diberikan melalui bantuan dana kerohiman, yang diatur oleh Perpres No 52 Tahun 2022. Dana ini diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang tidak melakukan rekonstruksi atau reklamasi tanahnya yang akan dialihkan kepada pemerintah untuk pembangunan kepentingan umum. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah yang musnah mencakup penghapusan status hukum tanah dan bantuan dana kerohiman sesuai ketentuan yang berlaku.Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Hak Atas Tanah; Tanah MusnahABSTRACTLand has a very important role in human life, and the state has the authority to manage it, including overcoming problems such as land damage. Land loss occurs when land experiences structural changes due to natural events, causing dysfunction and the inability to use it. However, the handling and legal status of destroyed land in Indonesia is still not in accordance with legal provisions. In the thesis entitled "Legal Protection for Owners of Land Rights that Have Been Destroyed" the author examines the legal status and protection for owners of land rights that have been damaged. This research uses a type of normative juridical research which refers to secondary data and is analyzed descriptively with qualitative analysis. The results of the research show that the land that was destroyed has lost its legal status, including ownership rights and management, in accordance with provisions such as PP No. 18 of 2021 Article 66 and ATR/BPN Ministerial Regulation No. 17 of 2021 Article 17. Based on the research results, legal protection is provided through assistance . spiritual funds regulated by Presidential Decree Number 52 of 2022. These funds are given to land rights holders who do not carry out reconstruction or reclamation of their land which will be transferred to the government for development in the public interest. Therefore, legal protection for owners of destroyed land rights includes the elimination of the legal status of the land and assistance with spiritual funds in accordance with applicable regulations.
Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Nurhayati, Ema; Pranoto, Edi; Riyanto, M.; Arief, Eva; WL, Tyaswati
Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia Vol. 3 No. 3 (2024): September : Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/perigel.v3i3.2438

Abstract

PKK organization, comprised of women (wives as husbands' companions), plays a strategic role in household management, including influencing the behavior of their husbands. The objective of this writing is to analyze the role of PKK members in preventing the abuse of power by husbands. A qualitative approach with a descriptive-analytic method is capable of integrating the theory of the welfare state and the concept of abuse of power in public services. The method used in this community service is a participatory method through Focus Group Discussions (FGD). The research results show that PKK has a strategic position in preventing abuse of power through four main functions: monitoring government programs at the grassroots level, empowering the community through education and socialization, mediating between the community and government, and strengthening good governance. The effectiveness of the PKK role is supported by an organizational structure that extends to the RT/RW level and a strong social network in the community. This research recommends the importance of strengthening the capacity of PKK cadres, developing an integrated reporting system, and increasing coordination with formal supervisory bodies. PKK not only plays a role in improving family welfare but also becomes a strategic partner for the government in preventing abuse of power, supporting the realization of clean governance and quality public services
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas tanah yang Musnah zulfida, Zela ony; Pranoto, Edi
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6 No 2 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v6i2.2073

Abstract

ABSTRAKTanah memegang peran vital dalam kehidupan manusia, dan negara memiliki kewenangan untuk mengelolanya, termasuk mengatasi permasalahan seperti tanah musnah. Tanah musnah terjadi ketika tanah mengalami perubahan struktural akibat peristiwa alam, menyebabkan ketidakfungsian dan ketidakmampuan pemanfaatan. Namun, penanganan dan status hukum terkait tanah musnah di Indonesia masih kurang sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah yang Musnah," penulis mengkaji status hukum dan perlindungan terhadap pemilik hak atas tanah yang mengalami kerusakan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif mengacu pada data sekunder dan dianalisa secara deskriptif analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah yang menjadi musnah dihapuskan status hukumnya, termasuk hak kepemilikan dan pengelolaan, sesuai dengan regulasi seperti PP No 18 Tahun 2021 Pasal 66 dan Permen ATR/BPN No 17 Tahun 2021 Pasal 17. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum diberikan melalui bantuan dana kerohiman, yang diatur oleh Perpres No 52 Tahun 2022. Dana ini diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang tidak melakukan rekonstruksi atau reklamasi tanahnya yang akan dialihkan kepada pemerintah untuk pembangunan kepentingan umum. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah yang musnah mencakup penghapusan status hukum tanah dan bantuan dana kerohiman sesuai ketentuan yang berlaku.Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Hak Atas Tanah; Tanah MusnahABSTRACTLand has a very important role in human life, and the state has the authority to manage it, including overcoming problems such as land damage. Land loss occurs when land experiences structural changes due to natural events, causing dysfunction and the inability to use it. However, the handling and legal status of destroyed land in Indonesia is still not in accordance with legal provisions. In the thesis entitled "Legal Protection for Owners of Land Rights that Have Been Destroyed" the author examines the legal status and protection for owners of land rights that have been damaged. This research uses a type of normative juridical research which refers to secondary data and is analyzed descriptively with qualitative analysis. The results of the research show that the land that was destroyed has lost its legal status, including ownership rights and management, in accordance with provisions such as PP No. 18 of 2021 Article 66 and ATR/BPN Ministerial Regulation No. 17 of 2021 Article 17. Based on the research results, legal protection is provided through assistance . spiritual funds regulated by Presidential Decree Number 52 of 2022. These funds are given to land rights holders who do not carry out reconstruction or reclamation of their land which will be transferred to the government for development in the public interest. Therefore, legal protection for owners of destroyed land rights includes the elimination of the legal status of the land and assistance with spiritual funds in accordance with applicable regulations.
The Expansion of the Administrative Court's Jurisdiction in Examining Governmental Factual Actions Pranoto, Edi; Riyanto, M.; Sunarto, Sunarto; Muawafah, Muawafah
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 9 ISSUE 2 APRIL 2025
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jidh.v9i2.5416

Abstract

This study aims to analyze the expansion of the jurisdiction of the Administrative Court (Peradilan Tata Usaha Negara, PTUN) in reviewing factual actions undertaken by administrative officials as an implementation of the rule of law principle in Indonesia. Within the framework of a rule of law state, PTUN functions as a judicial body that ensures oversight of administrative actions that may infringe upon citizens’ rights. Legal developments in the Administrative Government Act (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, UUAP), as regulated in Law No. 30 of 2014 and its amendment through Law No. 6 of 2023 on Job Creation, have expanded the scope of PTUN’s jurisdiction beyond written administrative decisions (Keputusan Tata Usaha Negara, KTUN) to include factual actions by administrative officials. This research employs a qualitative approach through normative legal analysis of statutory provisions and judicial practices to explore the implications of this expanded authority. The findings indicate that this expansion enables greater access to legal protection for citizens, reinforces the supremacy of law, and enhances the accountability of public administration. The study’s main contribution lies in identifying the emerging role of PTUN in overseeing factual actions of government officials, while emphasizing the need for a more comprehensive understanding of its implementation within the framework of Indonesian administrative law.
Polemik Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Rokhman, Arief; Pranoto, Edi
SPEKTRUM HUKUM Vol 22, No 1 (2025): Jurnal Spektrum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v22i01.6053

Abstract

The State Administrative Court is expected to be able to give a fair and enforceable decision. However, in reality, there are decisions of the State Administrative Court that are not implemented by the parties who are ordered to implement the judge's decision. With the formulation of the problem of how to implement the execution of the decision of the Palembang State Administrative Court Number 25/G/2022/PTUN. PLG; and how to sanction defendants who do not implement the Court's decision. This article was prepared using the normative juridical method. conclusion that the execution effort is based on the decision of the Palembang State Administrative Court Number 25/G/2022/PTUN. PLG that is not carried out by the defendant can be done by, then an active role of the Plaintiff is required, because it must submit an application to the court. Meanwhile, sanctions can be given to the Village Head (defendant) who does not implement the decision of the Palembang State Administrative Court Number 25/G/2022/PTUN. PLG is a gradual administrative sanction from written reprimand to dismissal based on the provisions of Law number 6 of 2014 concerning Villages and Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, and the parties involved in the mechanism of sanctioning the defendant Village Head involve the Village Consultative Body, Sub-district Head, District Inspectorate, Village Community Empowerment Office, Regent and Palembang State Administrative Court.
Electoral Law Reform in the Perspective of Responsive Justice: Comparative Law Between Indonesia, India, and Thailand Sudarmanto, Kukuh; Pranoto, Edi; Jain, Vaibhav
SASI Volume 31 Issue 2, June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v31i2.2977

Abstract

Introduction: Elections are a vital democratic mechanism in channeling people's voices, electing leaders, and determining policies, with the principles of transparency, fairness, and effective oversight. Although there are still challenges in citizen participation, elections play a crucial role in peaceful transitions of power and socio-political stability.Purposes of the Research: This study aims to analyze efforts to reform electoral law from a responsive justice perspective by comparing laws between Indonesia, India, and Thailand.Methods of the Research: This research is a normative legal research with a conceptual, legislative, and comparative approach.Results of the Research: Election law reform, which includes the implementation of the principles of direct, free, and fair, is needed to create a more democratic system that is responsive to social needs. In Indonesia, India, and Thailand, election law reform focuses on improving the quality of democracy, justice, and voter participation through system changes and revisions to laws. The role of the Constitutional Court and the Supreme Court in each country is very important in ensuring more transparent and fair elections, and reflecting the will of the people.
Politik Hukum Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pranoto, Edi; M. Riyanto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i5.2238

Abstract

Persoalan muncul kalau pejabat yang keputusannya dibatalkan pengadilan tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana politik hukum perubahan Pasal 116 UU Nomor 5 Tahun 1986 dan apa yang harus dilakukan oleh pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan apabila ada kendala setelah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analytics, maka data yang dipakai adalah data sekunder sebagai data utama yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Ternyata perubahan terhadap Pasal 116 UU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diarahkan untuk memberikan kepastian dan rasa keadilan para pencari keadilan melalui PTUN. Manakala tetap ada pejabat yang tidak melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , maka berdasarkan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, atasan pejabat yang bersangkutan dapat mencabut atau membatalkan keputusan tata usaha negara yang dibatalkan oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Implementasi Aturan Hukum yang Menjawab Konsep Welfare State dalam Prospektif Kesejahraan Anak Disabilitas di Indonesia Afiyah, Lisa Lamusul; Pranoto, Edi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14499

Abstract

Konsep negara kesejahteraan di Indonesia bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Negara, sebagai penyedia dan penjamin kesejahteraan, menganggap tanggung jawab untuk pembangunan dan perawatan anak-anak di seluruh wilayah Indonesia, tanpa terkecuali, termasuk anak-anak dengan disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih lanjut tentang konsep negara kesejahteraan dalam kesejahteraan masa depan anak-anak dengan disabilitas dan implementasi peraturan hukum yang ada di Indonesia dalam menjawab konsep tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini melibatkan penelitian hukum normatif, di mana metodenya mencari dasar hukum, dengan menganalisis perundang-undangan yang terkait dengan kesejahteraan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya keras dalam mengimplementasikan peraturan hukum untuk kesejahteraan anak-anak dengan disabilitas. Namun, masih terdapat beberapa kendala dan kekurangan dalam praktiknya, termasuk kurangnya sosialisasi, data terbatas, kendala anggaran yang dihadapi pemerintah, keterbatasan aksesibilitas bagi anak-anak dengan disabilitas, serta pendidikan yang kurang memadai terkait guru dan fasilitas. Tujuan mendirikan aturan hukum dan mengimplementasikannya adalah untuk mewujudkan hak dan peluang yang sama bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera dan mandiri.