Articles
<![CDATA[KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Pidana Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam) ]]>
<![CDATA[Hartanto, Dwiyana Achmad]]>
<![CDATA[ Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 1, No. 2 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (722.154 KB)
<![CDATA[Pidana cambuk yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan melalui Qonun (peraturan setingkat Perda) merupakan jenis pidana baru di Indonesia, karena pidana tersebut menyelisihi KUHP. Pidana cambuk merupakan salah satu bentuk pidana badan (corporal punishment). Pidana cambuk perspektif pembaharuan hukum pidana merupakan bentuk alternatif pemidanaan, sebagai implementasi penggalian hukum yang hidup di masyarakat yang bersumber dari hukum Islam khususnya. Melihat efektifitas pemberlakuan pidana cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam, dimungkinkan adanya pengaturan pidana cambuk sebagai bentuk pidana badan di Indonesia yang akan datang. Bentuk pidana ini dapat dimungkinkan sebagai salah satu pidana pokok atau minimal sebagai pidana pengganti. Dalam konteks hukum pidana, pidana cambuk merupakan sarana penal, yaitu bagian dari criminal policy, yang bertujuan untuk mewujudkan social welfare dan social defence. Dengan pemberlakuan pidana cambuk ini dapat dikatakan terdapat kontribusi hukum Islam dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan. Spesifikasi penelitian adalah penelitian deskriptif (dilihat dari sifat penelitian) dan penelitian preskriptif (dilihat dari bentuk penelitian), dengan analitis kualitatif normatif.Kata kunci : Hukum Islam, Pembaharuan Hukum Pidana, Pidana Cambuk.]]>
<![CDATA[Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Agama di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hartanto, Dwiyana Achmad]]>
<![CDATA[ YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 10, No 2 (2019): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (609.886 KB)
|
DOI: 10.21043/yudisia.v10i2.5877
<![CDATA[Praktek perkawinan antar agama di Indonesia menurut hukum positif dan hukum agama merupakan suatu permasalahan yang krusial. Pada dasarnya secara hukum dengan melihat ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebenarnya pengaturan mengenai pelarangan perkawinan lintas agama sudah jelas. Secara hukum agama yang ada di Indonesia secara tegas juga melarang perkawinan beda agama, atau membolehkan dengan syarat-syarat yang sangat berat dilakukan. Akan tetapi atas dasar rasa cinta, HAM, dan alasan lainnya perkawinan lintas agama masih banyak tejadi yang dapat disiasati melalui beberapa cara. Namun pada kenyataannya perkawinan lintas agama dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh suami isteri yang berbeda agama, terkait dengan kehidupan rumah tangga yang dijalani, serta tujuan perkawinan yang hendak dicapai. Selain itu dari segi keabsahan suatu perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengembalikan keabsahan perkawinan kepada ranah atau kewenangan agama dan kepercayaan masing-masing agamanya, sehingga sah tidaknya perkawinan bergantung pada ketentuan hukum agama.]]>
<![CDATA[MEMBANGUN HUKUM NASIONAL DIBIDANG PERKAWINAN BERDASAR NILAI KEARIFAN LOKAL: STUDI PADA TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT SAMIN (SEDULUR SIKEP) DI KUDUS ]]>
<![CDATA[Hartanto, Dwiyana Achmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v4i1.6747
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi perkawinan pada masyarakat Samin (Sedulur Sikep) sebagai nilai kearifan lokal yang dapat digunakan untuk pembangunan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisa data menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan mengambil kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Samin (Sedulur Sikep) tidak mengenal adanya perceraian, dikarenakan adat atau tradisi perkawinannya yang merupakan kearifan lokal mereka, tidak mengenal adanya perceraian dan berprinsip pada ajaran “siji lan kanggo selawaseâ€, yang berarti satu pasangan suami isteri dan untuk selamanya (tidak mengenal perceraian). Asas ini sejalan dengan asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu asas monogami (terbuka) dan kekal, sehingga untuk mengimplementasikan nilai kearifan lokal ini dalam rangka pembangunan hukum nasional dibidang perkawinan, dapat ditambahkan pada alasan perceraian, bahwa harus ada persetujuan kedua belah bihak suami dan isteri untuk bercerai.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN SURAT WASIAT BERDASARKAN HUKUM ADAT INDIA (GOLONGAN TIMUR ASING) YANG MERUGIKAN LEGITIME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) MENURUT KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 104/PDT/2013/PT.MDN) ]]>
<![CDATA[Zuliyanti, Zuliyanti]]>;
<![CDATA[Hartanto, Dwiyana Achmad]]>;
<![CDATA[Wardhani, Lidya Christina]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 2 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v24i2.11344
<![CDATA[Skripsi yang berjudul “Kedudukan Surat Wasiat Berdasarkan Hukum Adat India (Golongan Timur Asing) yang Merugikan Legitime Portie (Bagian Mutlak) menurut Kitab Undang-undanh Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor: 104/PDT/2013/PT.MDN)” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan surat wasiat berdasarkan hukum adat India (golongan Timur Asing) yang melanggar Legitime Portie menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam perkara surat wasiat berdasarkan hukum adat India (golongan Timur Asing) yang melanggar Legitime Portie dalam putusan Nomor: 104/PDT/2013/PT.MDN. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dengan perbandingan hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan untuk skripsi ini adalah menggunakan deskriptif analitis. Dalam hal teknik pengumpulan data, menggunakan data primer dan data skunder. Setelah data terkumpul disusun secara sistematis kemudian dianalisis sehingga memperoleh kejelasan yang selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa kedudukan surat wasiat berdasarkan hukum adat India (golongan Timur Asing) yang melanggar Legitime Portie menurut ketentuan KUHPerdata yaitu batal demi hukum karena surat wasiat alm. Boeth Singh dan alm. Pago telah melanggar Legitime Portie. Sedangkan dalam pertimbangan Hakim dalam putusan perkara nomor: 104/PDT/2013/PT.MDN bahwa Hakim tingkat banding secara bulat berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tepat dan benar karena alm. Boeth Singh dan alm. Pago tunduk pada KUHPerdata dan mengabaikan hukum adat yang dianutnya.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DENGAN PERJANJIAN PERDAMAIAN MELALUI PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS ]]>
<![CDATA[Normassari, Alifah]]>;
<![CDATA[Hartanto, Dwiyana Achmad]]>;
<![CDATA[Wardhani, Lidya Christina]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v21i2.5692
<![CDATA[AbstractThis study aims to determine the settlement of inheritance disputes with a peace agreement through the village government and its obstacles. The approach used is a sociological juridical approach or an empirical legal approach. Data collection techniques by looking for primary data and secondary data, which are related to the subject matter. Data are arranged systematically and then analyzed qualitatively, it can be obtained clarity about the problem that is easily understood by readers. The result of the research obtained is the process of inheritance dispute resolution through the Village Government which uses mediation outside the court in 10 villages in Bae District. It turns out that the object of the dispute that causes the dispute to arise determines how the dispute resolution process is. The obstacles that arise include the difficulty in gathering disputing parties to be present in the mediation process and the peace agreement does not have executorial power.It can be seen that in the 10 villages in Bae District, all of them have problems with the difficulty of the mediation process and the difficulty of gathering parties to participate in the mediation process. . The effort made by the Bae Village Government was that after the mediation result was agreed upon, it was immediately registered with the PPAT.Keywords: Inheritance Dispute Resolution, Peace Agreement, Bae District, Kudus Regency. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa waris dengan perjanjian perdamaian melalui Pemerintah Desa dan kendalanya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis atau pendekatan hukum empiris. Teknik pengumpulan data dengan mencari data primer dan data sekunder, yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Data disusun secara sistematis dan selanjutnya di analisa secara kualitatif, dapat diperoleh kejelasan tentang permasalahan yang mudah dipahami pembaca. Hasil penelitian yang diperoleh adalah proses penyelesaian sengketa waris melalui Pemerintah Desa yang menggunakan mediasi diluar pengadilan di 10 desa yang ada di Kecamatan Bae ternyata objek sengketanya yang menyebabkan timbulnya sengketa menentukan bagaimana proses penyelesaian sengketa. Kendala yang muncul yaitu antara lain sulitnya mengumpulkan para pihak yang bersengketa dapat hadir dalam proses mediasi serta perjanjian perdamaian tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dapat dilihat pada 10 desa yang ada di Kecamatan Bae semua mempunyai kendala pada alotnya proses mediasi dan sulitnya mengumpulkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Bae adalah setelah disepakati hasil mediasi maka langsung didaftarkan kepada PPAT.Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Waris, Perjanjian Perdamaian, Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN DITINJAU DARI TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DI PENGADILAN AGAMA REMBANG PADA MASA COVID-19 ]]>
<![CDATA[Maulana, Rizky Maulana]]>;
<![CDATA[Hartanto, Dwiyana Achmad]]>;
<![CDATA[Alladuniah, Muhammad Ali]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 2 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v24i2.11345
<![CDATA[Skripsi dengan judul “Implementasi Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum di Pengadilan Agama Rembang Pada Masa Covid-19”, secara umum bertujuan: mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Rembang; mengetahui dan menganalisis implementasi dispensasi perkawinan ditinjau dari teori efektivitas hukum di Pengadilan Agama Rembang pada masa covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode penentuan sampel dengan purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, yang kemudian diperiksa, diolah, dan dianalisa secara kualitatif, selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan atau mengabulkan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Rembang melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut, yaitu: 1) kelengkapan administrasi; 2) kemaslahatan yang ditimbulkan atas penetapan dispensasi perkawinan; 3) faktor kedewasaan dari kedua calon mempelai. Implementasi terkait dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Rembang masih belum bisa dianggap efektif karena kurangnya peranan dari penegak hukum, minimnya fasilitas dan sarana pendukung, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.]]>
<![CDATA[The Environmental Legal Responsibility of Cigarette Companies in Community Economic Empowerment ]]>
<![CDATA[Suparnyo, Suparnyo]]>;
<![CDATA[Hartanto, Dwiyana Achmad]]>;
<![CDATA[Istanto, Yusuf]]>;
<![CDATA[Amrulloh, Wahyu Edy]]>;
<![CDATA[Prabowo, Rizal Bagus]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Vol 40, No 2 (2024): Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Unissula ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/jh.40.2.322-340
<![CDATA[Legal and environmental responsibility is part of a concept in business known as corporate social responsibility, because the concept of corporate social responsibility broadly includes responsibility in the economic and environmental sectors. This study aims to examine the strategy for implementing legal responsibility in the social and environmental sectors in empowering the community's economy and the forms of implementing corporate social responsibility in the social/community sector. Through an empirical or non-doctrinal legal approach with primary and secondary data and using qualitative analysis, answers to this research question can be found. The results of the study state that the strategy for implementing social responsibility in the social/community sector is carried out through several strategies, namely identifying stakeholders, setting priorities, focusing on important issues, partnerships with external parties and companies, transparency and reporting, as well as measurement and evaluation to achieve a balance between achieving profits and social and environmental responsibilities. Several large cigarette companies in Kudus have carried out their Corporate Social Responsibility obligations through several activities such as empowering Village-Owned Enterprises, empowering MSMEs and holding training related to empowering the community's economy.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Dan Edukasi Pencegahan Covid -19 di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus ]]>
<![CDATA[Hartanto, Dwiyana Achmad]]>;
<![CDATA[Rahayu, Ratri]]>
<![CDATA[ Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Jurnal Karya Abdi Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (342.833 KB)
|
DOI: 10.22437/jkam.v5i3.16188
<![CDATA[Program Pengabdian Pada Masyarakat dilaksanakan oleh tim pengabdian Universitas Muria Kudus dilatarbelakangi adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat di Desa Gondosari Gebog Kudus, yaitu: 1) kurangnya media sosialisasi pencegahan Covid-19; 2) masyarakat kurang tertib dalam mematuhi protokol kesehatan; dan 3) kurangnya pengetahuan masyarakat akan Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 di Kabupaten Kudus. Mendasarkan pada permasalahan tersebut, tim pengabdian memberikan solusi berupa sosialisasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 dan edukasi pencegahan Covid-19. Tahapan pengabdian yang dilakukan yaitu perencanaan, pelaksanaan, follow up, simulasi, dan evaluasi. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan antara lain: 1) melakukan sosialisasi pentingnya penerapan protokol kesehatan; 2) melakukan edukasi PHBS; 3) melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020; 4) membagikan masker kepada masyarakat Desa Gondosari; dan 5) memberikan media edukasi pencegahan Covid-19 berupa poster dan spanduk.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN AKAD NIKAH DALAM PERKAWINAN YANG DILAKS ]]>
<![CDATA[Rahma, Evi Sintia]]>;
<![CDATA[Hartanto, Dwiyana Achmad]]>;
<![CDATA[Amrulloh, Wahyu Edy]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 25, No 2 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v25i2.14543
<![CDATA[Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan Akad Nikah Dalam Perkawinan Yang Dilaksanakan Secara Online Di Indonesia”, secara umum bertujuan menganalisa mekanisme pelaksanaan akad nikah dalam perkawinan yang dilakukan secara online di Indonesia dan menganalisa keabsahan akad nikah dalam perkawinan yang dilaksanakan secara online berdasarkan hukum Islam di Indonesia.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data tambahan, yang kemudian diperiksa, diolah dan dianalisa secara kualitatif, selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.Berdasarkan hasil penelitian bahwa mengenai mekanisme akad nikah dalam perkawinan yang dilaksanakan secara online harus diperhatikan terlebih dahulu para pihak yang terlibat, kemudian penentuan akad harus ada penyesuaian waktu antara calon suami dan calon istri karena letak geografis yang jauh. Selanjutnya mengenai keabsahan akad nikah dalam perkawinan yang dilaksanakan secara online menurut hukum Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan, wali, saksi dan ijab kabul. Akad nikah online dilaksanakan karena adanya penyebaran virus Covid-19 yang marak terjadi pada saat itu. Akad nikah seperti ini bukanlah sesuatu yang lazim untuk dilakukan melainkan karena ada alasan tertentu yang mengharuskan akad secara online, seperti jarak yang sangat jauh.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN TANAH BENGKOK SEBAGAI HAK ASAL USUL PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ]]>
<![CDATA[Hartanto, Dwiyana Achmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 1 No. 2 December (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25217/jm.v1i2.55
<![CDATA[The research was done because of the separate law regulating the village, namely Law No. 6 of 2014 concerning Desa (Village Law). Provisions in the Village Law requires a paradigm shift toward the village, where to place the village as a subject not related objects rural development within the framework of the Unitary Republic of Indonesia. One of the things that is being debated is related to the management of a crooked land. Prior to the enactment of Law No. 6 of 2014 on the village, the village crooked land is an asset which was partly used to provide compensation / income for the village head and the village because of his position. This right is referred to as the origin of the rights inherent for the job. With the Act the village, the village head and village get pengasilan fixed and allowances budgeted in APB village a source of funding is the revenue villages and ADD. Their fixed income and this additional polemical for the continuity of the village administration, because of the Law of the village is considered removing government authority crooked village to work the land as compensation for his position.]]>
