Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Suara Keadilan Batulis Civil Law Review FAWAID: Sharia Economic Law Review
Muhammad Ali Alladuniah
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN RINGAN YANG BELUM MEMILIKI IZIN INDUSTRI RUMAH TANGGA (P-IRT) DI KABUPATEN KUDUS Sintya Dwi Kurniati; Suparnyo Suparnyo; Muhammad Ali Alladuniah
Jurnal Suara Keadilan Vol 22, No 2 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v22i2.8534

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimanan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaksanaan pengawasan dinas kesehatan kabupaten kudus terhadap jenis makanan ringan yang tidak memiliki izin industry rumah tangga (P-IRT) di kabupaten kudus. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, spesifikasi penelitian deskripsi analitis. Sampel yang di jadikan responden adalah Pelaku Usaha makanan ringan rumahan, Dinas Kesehatan Kabupate Kudus, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kudus dan LPKSM Kabupaten Kudus.Berdasarkan hasil penelitian bahwa Konsumen sudah mendapatkan kenyamanan mengonsumsi makanan ringan karena adanya ketentun peraturan untuk membuat perizinan terhadap makanan yang di edarkan dan juga perlindungan hukum dari Pemerintah terkait kasus keracuan, atau bisa menggugat melalui LPKSM Kabupaten Kudus. Pelaksanaan pengawasan Pelaku Usaha pangan industri rumah tangga oleh Dinas Kesehatan Kudus dilakukan pada toko oleh-oleh yang menjual makanan ringan dan terkadang melakukan kunjungan ke rumah produksi untuk mengechek prosesnya.
KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP ARTI PENTING HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERKAIT MEREK DAGANG (STUDI DI DISNAKER PERINKOP DAN UKM KABUPATEN KUDUS) Fatmala, Rini; Istanto, Yusuf; Alladuniah, Muhammad Ali
Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v23i2.9502

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang kesadaran hukum pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap arti penting hak kekayaan intelektual terkait merek dagang yang berada di Kabupaten Kudus. Serta untuk mengetahui kendala dan langkah yang dilakukan oleh Disnaker Perinkop dan UKM Kudus dalam memberikan pemahaman hak merek dagang kepada pelaku UMKM.Hasil penelitian diketahui bahwa kesadaran hukum pelaku UMKM di Kabupaten Kudus terhadap arti penting hak kekayaan intelektual khususnya merek dagang bagi pengembangan usaha masih rendah. Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha disebabkan oleh kurangnya informasi dan ketidak mauan pendaftaran merek oleh pelaku usaha karena faktor biaya yang cukup mahal. Langkah yang dilakukan oleh Disnaker Perinkop dan UKM Kabupaten Kudus adalah memberikan pemahaman terkait merek dagang dilakukan dengan cara sosialisasi penyuluhan terhadap pelaku UMKM dan memfasilitasi pelaku UMKM dengan membebaskan atau menggeratiskan biaya pendaftaran merek dagang dengan kuota terbatas.
KESADARAN HUKUM DALAM MENDAFTARKAN MEREK TENUN TROSO DI DESA TROSO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Azizah, Listiana Nur; Suparnyo, Suparnyo; Alladuniah, Muhammad Ali
Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v23i2.9504

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang alasan masih banyaknya pengrajin Tenun Troso di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara belum atau tidak mendaftarkan merek tenunnya karena kurangnya informasi terkait pentingnya pendaftaran merek. dikarenakan adanya hambatan yaitu pengrajin atau pengusaha UMKM Tenun Troso belum menganggap penting perlindungan hukum terhadap pendaftaran Merek, dan pelaku usaha Tenun Troso menganggap biaya pendaftaran Merek yang dirasa mahal dan prosedur yang rumit dikarenakan banyaknya syarat permohonan pendaftaran yang harus dipenuhi.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis menggunakan data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jepara untuk meningkatkan kesadaran pendaftaran merek dagang tenun troso yaitu dengan memberikan rekomendasi, pelaksanaan dan pengembangan usaha dan sarana serta kegiatan promosi dan informasi. 
IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN DITINJAU DARI TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DI PENGADILAN AGAMA REMBANG PADA MASA COVID-19 Maulana, Rizky Maulana; Hartanto, Dwiyana Achmad; Alladuniah, Muhammad Ali
Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 2 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 2 (2023)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v24i2.11345

Abstract

Skripsi dengan judul “Implementasi Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum di Pengadilan Agama Rembang Pada Masa Covid-19”, secara umum bertujuan: mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Rembang; mengetahui dan menganalisis implementasi dispensasi perkawinan ditinjau dari teori efektivitas hukum di Pengadilan Agama Rembang pada masa covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode penentuan sampel dengan purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, yang kemudian diperiksa, diolah, dan dianalisa secara kualitatif, selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan atau mengabulkan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Rembang melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut, yaitu: 1) kelengkapan administrasi; 2) kemaslahatan yang ditimbulkan atas penetapan dispensasi perkawinan; 3) faktor kedewasaan dari kedua calon mempelai. Implementasi terkait dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Rembang masih belum bisa dianggap efektif karena kurangnya peranan dari penegak hukum, minimnya fasilitas dan sarana pendukung, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.
Integrasi Kewenangan Penyidik Dalam Sengketa Fraud Pada Sektor Lembaga Keuangan Syariah Alladuniah, Muhammad Ali; Afif Syafiuddin
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 7 No 2 (2025): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v7i2.12932

Abstract

This study examines the synchronization of investigative authority between the Indonesian National Police (Polri) and the Civil Servant Investigators (PPNS) of the Financial Services Authority (OJK) in handling fraud cases within Islamic Financial Institutions (LKS). Using a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, the research analyzes the regulatory framework governing investigative authority as stipulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Financial Sector Development and Strengthening Law (P2SK Law), Government Regulation No. 5 of 2023, and OJK Regulations No. 16 of 2023 and No. 12 of 2024. The findings reveal that PPNS OJK holds sectoral authority to investigate regulatory violations and fraud offenses in the financial services sector, while Polri retains the primary role in investigating general criminal offenses and executing coercive measures in accordance with KUHAP. However, overlapping and ambiguous jurisdictions pose legal and operational challenges. Therefore, an effective synchronization model is needed through the establishment of joint investigation teams, coordinated standard operating procedures, mechanisms for resolving jurisdictional disputes, secure data-sharing systems, and cross-agency training between Polri and PPNS OJK. This model is expected to strengthen law enforcement, enhance institutional accountability, and safeguard the integrity of the national Islamic financial system in addressing fraud-related crimes.   Keywords: Authority, Investigation, Fraud, Islamic Financial Institutions.
An Evaluation of the Definition of Agreement in the Indonesian Civil Code and Implications for Legal Certainty in Economic Interactions of Indonesia Syafiuddin, Afif; Alladuniah, Muhammad Ali
Batulis Civil Law Review Vol 6, No 3 (2025): VOLUME 6 ISSUE 3, NOVEMBER 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v6i3.3162

Abstract

Introduction: Article 1313 of the Indonesian Civil Code defines an agreement as an act by which one or more persons bind themselves to one or more other persons. This definition is often considered overly general and inadequate to reflect the complexities of modern society and economic dynamics.Purposes of the Research: This research evaluates the legal understanding of agreements in Article 1313 of the Civil Code and analyzes its implications for legal certainty in economic interactions of Indonesia.Methods of the Research: A normative juridical research method was employed, involving an analysis of legal literature, expert doctrines, and legal practices in Indonesia.Results Main Findings of the Research: Findings indicate that the definition of an agreement in Article 1313 of the Civil Code is no longer relevant and leads to legal uncertainty in economic transactions, which hinders business and investment certainty. A more concrete and adaptive reformulation of the agreement's definition is necessary to address this gap, with the hope of increasing legal certainty in economic interactions, as well as supporting economic stability and growth in Indonesia.
Co-Authors Afif Syafiuddin Azizah, Listiana Nur Dwiyana Achmad Hartanto, Dwiyana Achmad Fatmala, Rini Maulana, Rizky Maulana Sintya Dwi Kurniati Suparnyo Suparnyo Syafiuddin, Afif Yusuf Istanto