p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Suara Keadilan
Muhammad Ali Alladuniah
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN RINGAN YANG BELUM MEMILIKI IZIN INDUSTRI RUMAH TANGGA (P-IRT) DI KABUPATEN KUDUS Sintya Dwi Kurniati; Suparnyo Suparnyo; Muhammad Ali Alladuniah
Jurnal Suara Keadilan Vol 22, No 2 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v22i2.8534

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimanan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaksanaan pengawasan dinas kesehatan kabupaten kudus terhadap jenis makanan ringan yang tidak memiliki izin industry rumah tangga (P-IRT) di kabupaten kudus. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, spesifikasi penelitian deskripsi analitis. Sampel yang di jadikan responden adalah Pelaku Usaha makanan ringan rumahan, Dinas Kesehatan Kabupate Kudus, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kudus dan LPKSM Kabupaten Kudus.Berdasarkan hasil penelitian bahwa Konsumen sudah mendapatkan kenyamanan mengonsumsi makanan ringan karena adanya ketentun peraturan untuk membuat perizinan terhadap makanan yang di edarkan dan juga perlindungan hukum dari Pemerintah terkait kasus keracuan, atau bisa menggugat melalui LPKSM Kabupaten Kudus. Pelaksanaan pengawasan Pelaku Usaha pangan industri rumah tangga oleh Dinas Kesehatan Kudus dilakukan pada toko oleh-oleh yang menjual makanan ringan dan terkadang melakukan kunjungan ke rumah produksi untuk mengechek prosesnya.
KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP ARTI PENTING HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERKAIT MEREK DAGANG (STUDI DI DISNAKER PERINKOP DAN UKM KABUPATEN KUDUS) Fatmala, Rini; Istanto, Yusuf; Alladuniah, Muhammad Ali
Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v23i2.9502

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang kesadaran hukum pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap arti penting hak kekayaan intelektual terkait merek dagang yang berada di Kabupaten Kudus. Serta untuk mengetahui kendala dan langkah yang dilakukan oleh Disnaker Perinkop dan UKM Kudus dalam memberikan pemahaman hak merek dagang kepada pelaku UMKM.Hasil penelitian diketahui bahwa kesadaran hukum pelaku UMKM di Kabupaten Kudus terhadap arti penting hak kekayaan intelektual khususnya merek dagang bagi pengembangan usaha masih rendah. Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha disebabkan oleh kurangnya informasi dan ketidak mauan pendaftaran merek oleh pelaku usaha karena faktor biaya yang cukup mahal. Langkah yang dilakukan oleh Disnaker Perinkop dan UKM Kabupaten Kudus adalah memberikan pemahaman terkait merek dagang dilakukan dengan cara sosialisasi penyuluhan terhadap pelaku UMKM dan memfasilitasi pelaku UMKM dengan membebaskan atau menggeratiskan biaya pendaftaran merek dagang dengan kuota terbatas.
KESADARAN HUKUM DALAM MENDAFTARKAN MEREK TENUN TROSO DI DESA TROSO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Azizah, Listiana Nur; Suparnyo, Suparnyo; Alladuniah, Muhammad Ali
Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v23i2.9504

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang alasan masih banyaknya pengrajin Tenun Troso di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara belum atau tidak mendaftarkan merek tenunnya karena kurangnya informasi terkait pentingnya pendaftaran merek. dikarenakan adanya hambatan yaitu pengrajin atau pengusaha UMKM Tenun Troso belum menganggap penting perlindungan hukum terhadap pendaftaran Merek, dan pelaku usaha Tenun Troso menganggap biaya pendaftaran Merek yang dirasa mahal dan prosedur yang rumit dikarenakan banyaknya syarat permohonan pendaftaran yang harus dipenuhi.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis menggunakan data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jepara untuk meningkatkan kesadaran pendaftaran merek dagang tenun troso yaitu dengan memberikan rekomendasi, pelaksanaan dan pengembangan usaha dan sarana serta kegiatan promosi dan informasi. 
IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN DITINJAU DARI TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DI PENGADILAN AGAMA REMBANG PADA MASA COVID-19 Maulana, Rizky Maulana; Hartanto, Dwiyana Achmad; Alladuniah, Muhammad Ali
Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 2 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 2 (2023)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v24i2.11345

Abstract

Skripsi dengan judul “Implementasi Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum di Pengadilan Agama Rembang Pada Masa Covid-19”, secara umum bertujuan: mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Rembang; mengetahui dan menganalisis implementasi dispensasi perkawinan ditinjau dari teori efektivitas hukum di Pengadilan Agama Rembang pada masa covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode penentuan sampel dengan purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, yang kemudian diperiksa, diolah, dan dianalisa secara kualitatif, selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan atau mengabulkan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Rembang melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut, yaitu: 1) kelengkapan administrasi; 2) kemaslahatan yang ditimbulkan atas penetapan dispensasi perkawinan; 3) faktor kedewasaan dari kedua calon mempelai. Implementasi terkait dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Rembang masih belum bisa dianggap efektif karena kurangnya peranan dari penegak hukum, minimnya fasilitas dan sarana pendukung, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.