Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IKRA-ITH ABDIMAS Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Petitum Law Journal Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Reny Rebeka Masu
Faculty Of Law, Nusa Cendana University
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
PROSES PENYELESAIAN PERZINAHAN SECARA ADAT TERHADAP PELAKU DI DESA PANTAE KECAMATAN BIBOKI SELATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Hendra Umbu Namu; Simplexius Asa; A. Resopijani; Reny Rebeka Masu
IKRA-ITH ABDIMAS Vol. 10 No. 2 (2026): IKRAITH-ABDIMAS Vol 10 No 2 Juli 2026
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian perkara perzinahan dalam masyarakat adat masih menjadi bagian penting dari sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia, khususnya pada masyarakat adat Dawan di Desa Pantae, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara perzinahan secara adat serta peran tokoh adat dalam penyelesaian perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Data diperolehmelalui wawancara dengan kepala desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait, kemudian didukung dengan studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perzinahan di Desa Pantae dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pelaporan, pemeriksaan keterangan,musyawarah adat, pengambilan keputusan perdamaian, dan penerapan sanksi adat. Seluruh proses tersebut mengedepankan prinsip musyawarah, kekeluargaan, serta pemulihan hubungan sosial (restorative justice). Tokoh adat memiliki peran yang sangat penting sebagai mediator, penengah, pemimpin sidang adat, sekaligus penentu bentuk sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelaku. Sanksi adat yang diberikan berupa pembayaran denda dalam bentuk sapi, uang, kain adat, serta permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan.Apabila pelaku tidak melaksanakan kewajiban adat sesuai keputusan musyawarah, maka dapat dikenakan sanksi sosial berupa pengasingan atau dikeluarkan dari lingkungan masyarakat adat.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara perzinahan secara adat di Desa Pantae masih berjalan efektif karena mampu menjaga ketertiban, memulihkan hubungan sosial, serta mempertahankan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan tokoh adat menjadi faktor utama dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang adil, damai, dan dapat diterima oleh seluruh pihak sehingga hukum adat tetap memiliki eksistensi sebagai bentuk penyelesaian konflik yang relevan di tengah perkembangan masyarakat.Kata Kunci: hukum adat, perzinahan, penyelesaian sengketa, tokoh adat, Desa Pantae
ANALISIS TEORI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM: KEJAHATAN PENGANCAMAN DI PENGADILAN NEGERI KUPANG (Studi Kasus Putusan Nomor 252/PID.B/2019/PN Kupang) Petrus De Jenerio Tefa; Reny Rebeka Masu; A Resopijani
Petitum Law Journal Vol 3 No 2 (2026): Petitum Law Journal Volume 3, Nomor 2, Mei 2026
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v3i2.22327

Abstract

This study aims to analyze the application of the theory of restorative justice in the basis for considering judges' sentences for criminal acts of threats based on a case study of Decision Number 252/PID.B/2019/PN Kupang. legally, the regulation of this offense is stipulated in Article 335 Paragraph (1) Points 1 And 2 of the Indonesian Penal Code. This study examines the district court decision of kupang number 252/pid.b/2019/pn kupang, which reveals the presence of a personal vendetta harbored by the victim against the perpetrator prior to the legal incident. This illustrates the potential misuse of legal mechanisms as a means of retaliation in complex interpersonal relationships. Accordingly, this research is guided by the following problem formulations: what are the judicial considerations regarding the crime of threat in decision number 252/pid.b/2019/pn kupang? and how can restorative justice theory be applied in analyzing the judge’s considerations in the aforementioned decision?. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and historical approaches. The research findings indicate that in Decision Number 252/Pid.B/2019/PN Kupang, the judge considered both juridical and sociological aspects, namely the fulfillment of the elements of the crime of threat as stipulated in Article 335 paragraph (1) of the Indonesian Penal Code, as well as the social impact of the defendant's actions.
Co-Authors A Resopijani A Resopijani A. Resopijani A. Resopijani A. Resopjiani Anggelina Ikun Sally Ealdo Kondanamu Ebu Kosmas Eleonoris Agusto Parera Fitri Aryanti Anggori Hendra Abednego Halomoan Purba Hendra Umbu Namu Hernimus Ratu Udju Ishak Alfred Tungga Joy Albert Alessandro Nedi Karloswan Sersan Sedau Karolus Kopong Medan Orpa Ganefo Manuain Pello, Jimmy Petrus De Jenerio Tefa Raynel Matheus Kapioru Reynaldy Vallentino Lily Lamma Rudepel Petrus Leo Simplexius Asa Yoseph Ruma Toli