Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

PENYULUHAN HUKUM TENTANG ASPEK HUKUM TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Novelina Hutapea; Jenriswandi Damanik; Desy KC Sitepu; Van Lodewijk Purba; Jhosia Bram Sibagarian; Liskarina Simanungkalit
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/42qc4k10

Abstract

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 butir 1, yaitu: Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pemahaman dan sosialisasi Pengaturan KDRT dalam ketentuan Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 kepada Masyarakat ini diakibatkan adanya perubahan sosial, belum cukup efektif, sebagaimana terlihat dari masih maraknya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di masyarakat, sehingga sangat penting adanya kegiatan seperti ini secara berkelanjutan agar masyarakat dapat mencegah dan menanggulanginya
ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM HAL MEMBERI KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI (Studi kasus PUTUSAN No. 44/Pid.B/2021/PN Pms) Novelina M S Hutapea; Humala Sitinjak; Jendriswandi Damanik; Imman Yusuf Sitinjak; Theresia Oktarani Simbolon
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2022): April
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/qcg3ha94

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang aspek hukum memberi kesempatan untuk melakukan permainan judiyang mana kejahatan perjudian ini diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP serta dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pasal 1 dari undang-undang tersebut “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Aturan hukum ini jelas menyatakan Indonesia sebagai Negara yang tidak melegalkan perjudian. Meskipun telah diancam hukuman dengan ancaman penjara yang cukup lama namun ternyata masih ada yang berani melakukan pidana perjudian. aspek hukum memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi merupakan dimana seseorang memberikan kesempatan bagi orang lain untuk melakukan permainan judi, yang mana permainan judi tersebut merupakan pelanggaran hukum dan tidak ada izin dari pihak berwenang, Namun dengan sengaja memberikan peluang kepada orang lain untuk melakukan perjudian seperti memperbolehkan orang lain memesan nomor togeljudi.Upaya penerapan yang dilakukan dalam menanggulangi perjudian dapat dilakukan melalui upaya penal dan upaya non penal. Dan diharapkan upaya tersebut mampu untuk menanggulangi kejahatan perjudian
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang perjanjian pinjam meminjam uang melalui sosialisasi hukum bisnis Van Lodewijk Purba; Ika Rosenta Purba; Humala Sitinjak; Christian Daniel Hermes; Netty Mewahaty Simbolon; Mery N. Sinaga; Mhd. Fadly Nasution; Elpina Elpina; Jenriswandi Damanik; Parlin Dony Sipayung; Sarles Gultom; Desy Kartika Canina Sitepu; Novelina M. S. Hutapea; Imman Yusuf Sitinjak
CREATIVE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2026): CREATIVE: Jurnal Pengabdian Masyarakat - April
Publisher : SCM PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65881/creative.v1i2.31

Abstract

Tujuan: kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Banuh Raya mengenai perjanjian pinjam meminjam uang. Metode: kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui sosialisasi penyuluhan hukum dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Metode yang digunakan meliputi ceramah untuk penyampaian materi hukum bisnis, hukum perikatan, dan perjanjian pinjam meminjam uang, serta diskusi interaktif dan tanya jawab berbasis studi kasus nyata untuk memperdalam pemahaman peserta. Hasil: kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat Desa Banuh Raya terhadap perjanjian pinjam meminjam uang. Kesimpulan: kegiatan pengabdian ini berhasil menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial masyarakat Desa Banuh Raya dalam praktik pinjam meminjam uang, sehingga transaksi dapat dilakukan secara tertib, adil, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kontribusi: kegiatan ini memberikan kontribusi nyata berupa peningkatan pemahaman hukum masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam uang, mendorong praktik transaksi yang lebih tertib, serta memperkuat kesadaran hukum dan perlindungan hukum dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
Penyuluhan Hukum Pengaruh Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pemuda Van Lodewijk Purba; Novelina Hutapea; Jenriswandi Damanik; Desy KC Sitepu; Sarles Gultom; Yuspika Y Purba; Johan Silalahi; Mhd Fadly Nst; Parlin Dony Sipayung; Merry Sinaga; Elpina Elpina
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 6 No. 1 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/hf3j8z98

Abstract

Melihat perkembangan pergaulan anak-anak pemuda baru khususnya pemuda di Nagori Tiga Ras Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun dan ditambah dengan perkembangan teknologi informatika yang dengan mudah hal-hal yang positif bisa didapatkan dengan cepat, demikian juga hal -hal yang negatif, kalangan pemuda dan anak-anak yang berstatus sebagai pelajar maupun sudah bekerja yang membutuhkan penyuluhan mengenai dampak dan bahaya penggunaan narkoba mengingat pada dasarnya bahwa Pemuda tersebut mempunyai rasa keingintauan yang tinggi dan selalu ingin mencoba coba hal-hal baru yang didapatkan dari informasi tersebut dan apa bila hal ini tidak dibarengi dengan adanya pengawasan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, maka para pemuda tersebut akan terjerumus dan melakukan hal-hal yang negatif khususnya bahaya narkoba Dengan disahkannya Undang- Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia, Undang-Undang tersebut diharapkan mampu menanggulangi masalah narkotika dan prekusor narkotika dari berbagai aspek, sehingga bisa menggurangi reduksi supply dan demand illegal untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman narkoba, karena muatan UU yang baru lebih kompensif dibandingkan UU yang lama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman oleh semua pihak. Dalam UU Narkotika ditekankan peran serta masyarakat untuk ikut aktif dalam memerangi kejahatan narkotika. Dalam hal ini termasuk peran masyarakat khususnya bagi pemuda. Dalam Pasal 104 UU Narkotika menyebutkan: Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika
Juridical Analysis of Criminal Liability for Perpetrators of Public Indecency: A Study of Simalungun District Court Decision No. 314/Pid.Sus/2022/PN.SIM Alfred Ndraha; Desy Kartika C. Sitepu; Novelina Mutiara S Hutapea; Satria Chandra
Journal Analytica Islamica Vol 12, No 2 (2023): ANALYTICA ISLAMICA
Publisher : Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jai.v12i2.23419

Abstract

The crime of violating decency in front of another person in Article 281 first and second of the Criminal Code is the prohibition of violating decency in public - namely in a public place or in a place that is not a public place but can be seen/heard from a public place -, or in front of another person against his/her will. The definition of violating decency is a violation of manners in the sexual field, where the act of violating decency can generally cause feelings of shame, feelings of disgust or stimulation of people's lust. Immoral acts are one of the problems that are quite concerning. Judging from the various cases, be it cases of sexual abuse, adultery or same-sex relationships, it has become a serious problem. The perpetrators of immoral crimes today are no longer just adults, but even minors have many cases as perpetrators of immoral crimes. This is influenced by various things, one of which is due to the easy access to pornographic videos on social media.
Online Gambling Criminal Act In Criminology Perspective Ageovani Amanda Putra Damanik; Novelina Mutiara S Hutapea; Desy Kartika C Sitepu
Journal Analytica Islamica Vol 12, No 2 (2023): ANALYTICA ISLAMICA
Publisher : Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jai.v12i2.23417

Abstract

The phenomenon of online gambling is increasingly rampant and has become a form of crime that is worrying in Indonesia, as widely reported in national and local media. This study aims to analyze the modus operandi of online gambling, identify obstacles in efforts to overcome it, and evaluate the steps that have been taken by law enforcement officers in eradicating this case. This study uses a document review method with a normative legal approach, which refers to secondary data in the form of laws and regulations, legal theory, and the opinions of relevant experts. The results of the study indicate that the modus operandi of online gambling is carried out through a mechanism for sending funds to admin accounts, which are then converted into game currency. One of the main obstacles in eradicating online gambling is the difficulty of identifying and closing gambling sites that often use misleading names and operate from abroad, where gambling is legal according to the laws of their country of origin. In efforts to overcome it, law enforcement officers are guided by Article 303 bis Paragraph (1) of the Criminal Code as the legal basis for prosecuting online gambling perpetrators. However, the effectiveness of law enforcement still faces various challenges, so a more comprehensive strategy is needed, including strengthening regulations, updating monitoring technology, and increasing digital literacy in the community to prevent involvement in online gambling..
PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA: ANALISIS NORMATIF ATAS BENTUK LARANGAN, KEWENANGAN KPPU, DAN AKIBAT HUKUMNYA Sarles Gultom; Mery N. Sinaga; Novelina M.S. Hutapea; Desy Kartika Caronina Sitepu; Parlin Dony Sipayung; Jenriswandi Damamik; Elpina; Van Lodewijk Purba
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/ggwwkq33

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, khususnya bentuk perjanjian dan kegiatan yang dilarang, kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, serta akibat hukum bagi pelaku usaha. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum utama meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan pidana yang berkaitan dengan persaingan curang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik persaingan usaha tidak sehat dapat berbentuk penguasaan produksi, penetapan harga, penghalangan pelaku usaha lain, pembeli tunggal, jual rugi, penetapan biaya produksi secara curang, dan persekongkolan. KPPU memiliki kewenangan menerima laporan, melakukan pemeriksaan, menilai kerugian, memutus perkara, dan menjatuhkan sanksi administratif. Namun, keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin terciptanya persaingan yang sehat karena masih terdapat celah hukum, lemahnya konsistensi penegakan, dan perubahan pola bisnis. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan KPPU dan pembaruan regulasi diperlukan untuk mewujudkan keadilan ekonomi yang transparan, adil, kompetitif, dan berkelanjutan nasional.
LEGAL STUDY OF THE CRIMINAL ACT OF ADULTERY Johan Alfred Sarades Silalahi; Novelina Mutiara Sariati Hutapea; Desy Kartika Caronina Sitepu
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 4 (2026): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i4.2127

Abstract

This journal is entitled Legal Review of the Criminal Act of Adultery (Cohabitation) in the Perspective of Law Number 1 of 2023. The focus of the study in this journal is how the concept of Law Number 1 of 2023 as an effort to overcome the criminal act of adultery (cohabitation). This type of research is library research. The data sources in this study are primary data sources, namely from Article 412 of the New Criminal Code concerning cohabitation and secondary data sources from books, journals, books, and other sources that have relevance to the study in this research. The data collection technique in this study is a library technique. The results of this study indicate that the Criminal Sanctions are heavier, the criminal sanctions in Article 412 of the New Criminal Code should be heavier than Article 411 of the New Criminal Code. At least 2 times heavier than the maximum penalty in Article 411 of the New Criminal Code, the reason is that if you have lived together, it is certain that you will commit adultery repeatedly. If the criminal sanctions in Article 412 of the New Criminal Code are lighter than those in Article 411 of the New Criminal Code, couples who intend to commit adultery may prefer to cohabit because if caught, the maximum penalty is much lighter.
Penyuluhan Hukum Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Bumdes Dalam Mengelola Desa Wisata Van Lodewijk Purba; Merry Sinaga; Parlin Dony Sipayung; Mhd. Fadly Nst; Netty Simbolon; Lenny Ambarita; Sarles Gultom; Desy KC Sitepu; Jenriswandi Damanik; Novelina Hutapea; Elpina Elpina
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 6 No. 2 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/9gj7j787

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan potensi lokal, termasuk pengembangan desa wisata. Namun, pelaksanaan kegiatan usaha desa wisata menghadapi berbagai tantangan hukum, antara lain berkaitan dengan legalitas kelembagaan, pemanfaatan aset desa, perizinan usaha, perjanjian kerja sama, pengelolaan keuangan, perlindungan konsumen, keselamatan wisatawan, dan pelestarian lingkungan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pemerintah desa, pengurus BUMDes, serta masyarakat mengenai aspek hukum dalam pengelolaan desa wisata yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan hukum melalui ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab, dan pembahasan studi kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam pengelolaan BUMDes. Materi penyuluhan mencakup dasar hukum BUMDes, pembagian kewenangan antara pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat, pengelolaan aset desa, perizinan usaha pariwisata, perjanjian kerja sama, tata kelola keuangan, serta pertanggungjawaban hukum pengurus. Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kepatuhan hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan desa wisata. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong penerapan tata kelola BUMDes yang profesional, partisipatif, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan potensi desa tanpa mengabaikan perlindungan hukum dan kelestarian lingkungan
Co-Authors Ageovani Amanda Putra Damanik Alfred Ndraha Christian Daniel Hermes Damanik, Jendriswandi Desy Kartika C Sitepu Desy Kartika C. Sitepu Desy Kartika C. Sitepu Desy Kartika Canina Sitepu Desy Kartika Caronina Sitepu Desy Kartika Caronina Sitepu Desy Kartika Caronina Sitepu Desy Kartika Caronina Sitepu, Desy Kartika Caronina Desy KC Sitepu Desy KC Sitepu Elpina Elpina Elpina Elpina Elpina Elpina Gultom, Samuel Hermes, Christian Daniel Humala Sitinjak Humala Sitinjak Humala Sitinjak Humala Sitinjak Ika Rosenta Purba Imman Yusuf Sitinjak Imman Yusuf Sitinjak Imman Yusuf Sitinjak Imman Yusuf Sitinjak Jendriswandi Damanik Jendriswandi Damanik Jenriswandi Damamik Jenriswandi Damanik Jenriswandi Damanik Jenriswandi Damanik Jenriswandi Damanik Jhosia Bram Sibagarian Johan Alfred Sarades Silalahi Johan Alfred Sarades Silalahi Johan Silalahi Jumpa Ukur Kevin Endilosa Barus Krissi Wahyuni Saragih Lenny Ambarita Lenny Mutiara Ambarita Liskarina Simanungkalit Mahasiswa Universitas Simalungun Mariah SM Purba Masdin Saragih Masdin Saragih Merry Sinaga Mery N. Sinaga Mery N. Sinaga Mhd Fadly Nst Mhd. Fadly Nst Muhammad Fadly Nasution Nababan, Bramayana Netty Mewahaty Simbolon Netty Simbolon Parlin Dony Sipayung Parlin Dony Sipayung Rony Andre CH Naldo Rosita Nainggolan Sariaman Gultom Sarles Gultom Sarles Gultom Satria Chandra Senni Pionita Saragih Sianipar, Srikandi Karmeli Lusia Simarmata, Regan Theola P Simbolon, Theresia Oktarani Sirait, Kevin Sturges Sitepu, Desy Kartika C Sitinjak, Humala Telaumbanua, Chris Jolly Gunanta Theresia Oktarani Simbolon Theresia Oktarani Simbolon Van Lodewijk Purba Wahyunita Sitinjak Yuspika Y Purba