Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.665
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Khaira Ummah Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Daulat Hukum Jurnal Ius Constituendum Jurnal Hukum Respublica Law Development Journal International Journal of Law Society Services Jurnal Ilmiah Sultan Agung Community Empowerment Journal
Ida Musofiana, Ida
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
The Mother's Role in Building Children's Intelligence Using Social Media Musofiana, Ida; Madrah, Muna Yastuti; Laksana, Andri Winjaya
International Journal of Law Society Services Vol 3, No 2 (2023): International Journal of Law Society Services
Publisher : LAW FACULTY UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlss.v3i2.32547

Abstract

Social media is a collection of internet-based applications based on web 2.0 ideology and technology to enable the creation and exchange of content by its users. The impacts arising from the covid-19 pandemic have affected all aspects, including legal, social, educational, etc. Like online schools, children often use cell phones to teach and understand that cell phones used to use social media should be intelligent and wise. This study uses sociological juridical research methods by going directly to the field to determine the actual conditions. This study indicates that mothers have difficulty understanding the importance of being intelligent and wise in using social media because if they are not wise and intelligent, it can cause new problems, not only social problems but also legal problems. The government has issued Law concerning Electronic Information and Transactions. It regulates various things to protect against the misuse of electronic information flows.
Pencegahan kenakalan remaja melalui pendekatan Birrul Walidain di Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Musofiana, Ida; Saputra, Setyawan Adi Kresna; Finalta, Adfan Syah; Hafiizh, Muhammad Esa; Khasanah, Uswatun; Sholahuddin, Muhammad; Ramadhani, Dina Mariana
Community Empowerment Journal Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : CV. Yudhistt Fateeh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61251/cej.v2i3.73

Abstract

Kenakalan remaja merugikan masyarakat sekitar, menyebabkan emosional orangtua di Desa Blerong tidak tenang. Papran konten negatif, keluyuran tengah malam, bahkan minum-minuman keras serta kurangnya dukungan dari warga sekitar untuk peduli terhadap remaja menjadi semakin bertambah runyam hal ini dialami masyarakat Desa Blerong Demak. Dampak yang ditimbulkan dari kenakalan remaja dapat berimbas ke ranah kejahatan, dapat terjadi pula semakin luas ditiru oleh anak kecil di lingkungan. Dalm Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode penyampaian dengan kajian sosialisasi menjelaskan bahaya kenakalan remaja serta peran serta orang tua sebagai madrasah pertama untuk anak-anak mereka. Hasil yang didapatkan dalam pengabdian masyarakat ini, semula ibu-ibu dari para peserta pengabdian masyarakat belum mengetahui secara tepa tapa saja faktor pencetus terjadinya kenakalan remaja serta pendekatan terbaik untuk merangkul remaja masa pencarian jati diri. Akhirnya ibu-ibu-ibu Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga mengetahui cara terbaik untuk pendekatan dengan anak-anak serta mengetahui faktor-faktor kenakalan remaja itu timbul dan cara menangani dari upaya preventif sampai dengan represif. Juvenile delinquency is detrimental to the local community, causing parents in Blerong Village to be emotionally unsettled. Exposure to negative content, wandering around in the middle of the night, even drinking alcohol, and the lack of support from residents to care for teenagers are becoming increasingly difficult for the people of Blerong Demak Village. The impact of juvenile delinquency can spill over into the realm of crime, and it can also be more widely imitated by young children in the environment. This community service uses a delivery method with socialization studies explaining the dangers of juvenile delinquency and the role of parents as the first madrasah for their children. The results obtained in this community service were that initially, the mothers of the community service participants did not know exactly what factors trigger juvenile delinquency and the best approach to embrace teenagers during their search for identity. Finally, the mothers who mobilize Family Welfare Empowerment know the best way to approach children and know the factors that cause juvenile delinquency to arise and how to deal with them from preventive to repressive efforts.
Transparency as a Principle of Employment Agreement in the Perspective of Islamic Law Musofiana, Ida; Indarti, Indarti
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 18, No 1 (2023): March 2023
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v18i1.33401

Abstract

Humans as social creatures cannot be separated from relationships with other humans. In social relations, it is inseparable from the existence of an agreement. The implementation of the agreement does not always run smoothly, there are obstacles in the form of default or there are parties who cannot fulfill their achievements. The object of this research is that the principle of openness is needed in implementing work agreements. Therefore, Muslims are required to carry out muamalah activities on the basis of Islamic law and study them in detail regarding the principles of cooperation The purpose of this research is to analyze what are the principles in the agreement. The method used in the research with the study of laws and regulations and rules in Islamic law Al-Qur;an, Al-Hadith and relevant Islamic law rules. The results and important findings in this study found the existence of the principle of sekufu commensurate in the implementation of employment agreements between business actors.
Tantangan : Implementasi Kebijakan Hukum Restitusi Sebagai Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana di Indonesia Musofiana, Ida; Hetiyasari, Hetiyasari
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i2.12512

Abstract

Hak-hak asasi pelaku kejahatn mulai dari status sebagai tersangka, terdakwa bahkan sampai terpidana adalah tidak sebanding dengan perlindungan hakhak asasi kepada korban dalam ranga pemulihan dari kerugian atau penderitaan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tantangan implementasi kebijakan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana. Metode penelian ini menggunakan yuridis normative, mengkaji aspek aturan hukum yang berlaku saat ini. Penelitian ini didapatkan bahwa pentingnya pemberian restitusi bagi korban. Mengingat korban selama ini hanya diwakilkan oleh aparat penegak hukum. Meski adanya pengajuan ganti rugi oleh penuntut umum, namun tidak semuanya mengerti akan prosedur pengajuan ganti rugi atas terjadinya tindak pidana. Bagi korban sangat dibutuhkan mendapat ganti kerugian tanpa pandang usia, latar belakang Pendidikan dan status sosial.
EFEKTIVITAS PERUBAHAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL (Kebijakan Light on di Siang Hari pada Kendaraan Motor): EFEKTIVITAS PERUBAHAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL (Kebijakan Light on di Siang Hari pada Kendaraan Motor) Musofiana, Ida
Jurnal Hukum Respublica Vol. 24 No. 01 (2024): Jurnal Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v24i01.23944

Abstract

Kebijakan hukum light on pada kendaraan bermotor di siang hari mulai diberlakukan. Hal ini diperkenankan untuk menurunkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan light on di siang hari pada kendaraan sepeda motor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif. Mengkaji aturan hukum yang berlaku sebagai tolok ukur keberhasilan dan efektivitas berlakunya kebijakan yang diberlakukan. Hasil penelitian menunjukkan adanya aturan memberikan efek masyarakat patuh dan aspek budaya hukum menjadi tertib berlalu lintas.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Novianto, Guntur; Musofiana, Ida
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 4, No 1 (2025): MARET 2025
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia dan untuk mengetahui karakteristik tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia. Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini Penegakan hukum tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia, berdasarkan UU Pemilu dan KUHP, praktik politik uang seperti pemberian uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan pemilih dilarang dan diancam sanksi pidana, denda, serta sanksi administratif, seperti pembatalan pencalonan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan penting dalam pengawasan dan penindakan, bekerja sama dengan aparat hukum untuk menekan praktik tersebut. Partisipasi masyarakat juga esensial dalam pengawasan, demi mewujudkan pemilu yang bersih dan adil di Indonesia dan karakteristik tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia adalah berhubungan langsung dengan proses pemilu, tujuan untuk mempengaruhi hak pilih, dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak ketiga, bentuk transaksi yang tersembunyi (illegal transaction), merusak prinsip luber dan jurdil, kesulitan dalam pembuktian politik uang..Kata Kunci; Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Politik Uang.
The Artificial Intelligence: Implication for The Identification and Protection of Child Victims of Deepfake Musofiana, Ida; Virdaus, Saivol; Nur, Abdul Kholiq; Wicaksono, Dida Satria
Law Development Journal Vol 7, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.7.2.240-250

Abstract

Indonesia is the only nation that adheres to the Pancasila ideology, therefore it is natural to uphold human ethics and morals. However, the development of Artificial Intelligence technology has had a significant impact on various aspects of life, including the emergence of deepfake technology. This technology allows realistic manipulation of digital content, including the creation of illegal content such as child pornography. This phenomenon raises serious challenges in law enforcement, especially in Indonesia which is facing increasing cases of digital child exploitation. This research aims to examine legal aspects related to deepfake child pornography in Indonesia, identify challenges to law enforcement, and provide recommendations for strengthening legal regulations and implementation. This research aims to analyze law enforcement and tracking child victims of crimes using artificial intelligence. The analytical data processing in this research uses normative juridical studies, the results of secondary data processing are then analyzed as to how the phenomenon is in today's society. So appropriate analysis is expected to be produced to answer legal challenges facing current developments. The results show that it is essential to regulate a clear legal system regarding the protection and tracking of victims as well as legal ethics that are relevant to a civilized nation. This research presents a cross-disciplinary approach that combines artificial intelligence technology, cyber-criminal law, and child protection ethics, an area that has not been previously studied in an integrated manner in Indonesian legal literature. The focus on children as victims of deepfake content places this issue within the framework of protecting vulnerable groups based on cutting-edge technology.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANGGOTA TNI DALAM KASUS PEREDARAN ROKOK ILEGAL (STUDI KASUS DI WILAYAH POMDAM IV/DIPONEGORO SEMARANG) Mardiana, Rafid Khairi; Musofiana, Ida
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 4, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum anggota tni dalam kasus peredaran rokok ilegal (studi kasus di wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang) dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap anggota TNI dalam kasus peredaran rokok ilegal, dan solusi untuk mengatasinya (studi kasus di wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analisis. Data diperoleh dari studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Lokasi penelitian di Pomdam IV/Diponegoro Semarang. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini pertanggungjawaban hukum anggota tni dalam kasus peredaran rokok ilegal (studi kasus di wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang) telah dibuktikan secara yuridis. Tersangka terbukti melanggar Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran cukai, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai turut serta melakukan tindak pidana. Selain itu, tersangka juga melanggar Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer terkait ketidaktaatan perintah dinas dan telah menjalani hukuman pidana sepuluh bulan di Lembaga Pemasyarakatan Militer. Dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap anggota TNI dalam kasus peredaran rokok ilegal, dan solusi untuk mengatasinya (studi kasus di wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang), menghadapi kendala signifikan, yaitu ketiadaan laboratorium khusus pembuktian rokok dan tembakau di Kota Semarang. Hal ini menyebabkan proses pembuktian materiil menjadi lambat dan memperlambat penyelesaian perkara secara keseluruhan. Untuk mengatasi hambatan ini, solusi yang diambil adalah melakukan koordinasi aktif serta mengajukan permohonan pemeriksaan ke laboratorium khusus milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berlokasi di Surabaya guna mempercepat proses penanganan perkara dan memastikan keabsahan barang bukti.Kata Kunci; Hukum, Peredaran, Pertanggungjawaban, TNI.
Electoral Law Innovation to Strengthen Women's Representation in Parliament Virdaus, Saivol; Musofiana, Ida
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 3 (2025): September 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i3.44885

Abstract

In a healthy democratic system, it is important to involve women and men in policy-making and decision-making processes to achieve balance and justice. In Indonesia, despite the requirement for 30% female candidates for parliamentary positions, the representation of women elected remains below this target. This study uses a juridical-normative method with conceptual, legislative, and comparative approaches to answer how to ensure at least 30% female representation in parliament. The findings show that the current electoral system affects the low level of female election success, especially with the plurality voting system that presents significant challenges for women. Currently, Indonesia implements a gender quota as a candidate quota, which only mandates the nomination of 30% of women. However, its implementation has been ineffective as women still struggle to be elected, particularly under the open proportional system. To ensure at least 30% female representation, Indonesia needs to consider adopting a gender quota system like the reserved seat model, as applied in Rwanda, which allocates 30% of parliamentary seats for women, or in Uganda, where seats are specifically allocated for women in each district, thus increasing the chances for women to be elected.
Beyond the Streets: Rethinking Legal Protection for Exploited Street Children in Indonesia Musofiana, Ida; Ahmed Kheir Osman
Jurnal Ius Constituendum Vol. 10 No. 3 (2025): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v10i3.10526

Abstract

This study investigates the urgency of providing legal protection for street children who are victims of exploitation amid the increasing number of reported cases and weak law enforcement responses. Employing a normative juridical method with a descriptive–analytical approach, the research integrates primary and secondary legal materials to evaluate the effectiveness of existing protection mechanisms. The findings reveal that poverty, limited social supervision, and the absence of deterrent sanctions are the dominant factors driving child exploitation. The consequences are multidimensional, adversely affecting the children’s physical health, education, psychological stability, and long-term socioeconomic prospects. The novelty of this research lies in its interdisciplinary integration of legal, social, economic, educational, and health perspectives to formulate a responsive and applicable model of protection. The study concludes that combating the exploitation of street children requires more than normative regulations; it demands a coordinated cross-sectoral framework involving legal institutions, social welfare agencies, and community participation to ensure effective and sustainable protection.
Co-Authors Ahmed Kheir Osman Andri Winjaya Laksana, Andri Winjaya Finalta, Adfan Syah Hafiizh, Muhammad Esa hetiyasari, hetiyasari Indarti Indarti M. Sholahuddin Madrah, Muna Yastuti Mardiana, Rafid Khairi Novianto, Guntur Nur, Abdul Kholiq Ramadhani, Dina Mariana Saputra, Setyawan Adi Kresna Sembiring, Rinawati Virdaus, Saivol Wicaksono, Dida Satria