Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

SOSILISASI DAMPAK PERBUATAN MELAWAN HUKUM BENDAHARA SATUAN TERKAIT DANA IURAN ANGGOTA KOPERASI PRIMKOPPOL Azizah, Nur; Naldo, Rony Andre Christian; Elpina, Elpina
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/6gtn3x92

Abstract

Anggota Koperasi Primkoppol Resor Simalungun yang merupakan personil dan pegawai pada Polres Simalungun, untuk setiap bulannya membayar iuran melalui Bendahara Satuan Polres Simalungun, yakni X. Dalam melaksanakan tugas dan, diharapkan agar X dapat menyetorkan semua iuran yang telah dipungut, secara tepat waktu. Fakta hukumnya, X tidak melaksanakan kewajiban. Perbuatan X yang notabene tidak melaksanakan kewajiban, dikaji berdasarkan Hukum Perdata merupakan PMH kesengajaan. PMH yang dilakukan X merupakan perbuatan yang melanggar hak Koperasi Primkoppol Resor Simalungun dan juga hak para anggota Koperasi Primkoppol Resor Simalungun, yang bertentangan dengan kewajibannya, kepatutan, dan kesusilaan yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun. PMH yang dilakukan X menimbulkan dampak bagi Koperasi Primkoppol Resor Simalungun, dan juga bagi anggota Koperasi Primkoppol Resor Simalungun
Legal Challenges in Managing Social Conflicts in the Educational Environment Elpina, Elpina
Indo-MathEdu Intellectuals Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Indo-MathEdu Intellectuals Journal
Publisher : Lembaga Intelektual Muda (LIM) Maluku

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54373/imeij.v5i2.920

Abstract

Education plays a crucial role in shaping a just and civilized society. However, the educational environment is not always free from social conflicts. This research aims to analyze the legal challenges in managing social conflicts in the community environment through the perspective of Law Number 20 Year 2003 concerning the National Education System. The research method employed is a literature review using data from Google Scholar from 2020 to 2024. Search keywords include law, social conflict, and the educational environment. The data analysis technique used in this research is qualitative data analysis. The qualitative data analysis process involves several steps, such as organising the data, forming themes or patterns, and interpreting the findings from the scientific articles used. The study findings indicate that managing social conflicts in the educational environment, in accordance with Law Number 20 Year 2003 concerning the National Education System, poses a complex challenge that requires a deep understanding of the legal principles contained within it. These conflicts often stem from differences of opinion or perspectives among various parties involved in the educational environment and can affect the stability and quality of education. To address these challenges, an integrated approach and concrete steps involving various relevant parties such as capacity-building are necessary.
Analisis Hukum Terhadap Implementasi Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dalam Sistem Informasi Bisnis Elpina, Elpina
Digital Transformation Technology Vol. 4 No. 1 (2024): Periode Maret 2024
Publisher : Information Technology and Science(ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/digitech.v4i1.3696

Abstract

Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, kecerdasan buatan (AI) telah menjadi pusat perhatian dalam berbagai industri, termasuk bisnis. AI menawarkan potensi untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengambilan keputusan, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa aspek hukum terhadap implementasi teknologi kecerdasan buatan dalam sistem informasi bisnis dalam perspeltif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka kualitatif dengan pengambilan data dari Google Scholar pada rentang tahun 2012-2024. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam sistem informasi bisnis memunculkan serangkaian isu hukum yang kompleks yang harus ditangani dengan cermat sesuai dengan kerangka hukum yang ada di Indonesia, terutama dalam konteks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berbagai aspek hukum yang perlu dipertimbangkan meliputi perlindungan data pribadi, tanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI, implikasi persaingan usaha, keamanan informasi, keabsahan bukti elektronik, dan kesesuaian dengan regulasi sektor bisnis tertentu