Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Strategi Pemasaran Islami Dalam Meningkatkan Penjualan Produk Vegetables al-Muhajirin Farm Tati Hartati; Imam Sucipto; Bambang Sutrisno
JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah) Vol 3 No 1 (2023): Jammiah (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)
Publisher : STIE Syariah Indonesia Purwakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37726/jammiah.v3i1.488

Abstract

Vegetables Al-Muhajirin Farm memproduksi Sayuran hidroponik, Lele Frozen, Simping Vege, dan Nugget Vege. Seperti yang kita ketahui sayuran hasil hidroponik masih jarang peminatnya, hanya kalangan-kalangan tertentu yang bisa mengkonsumsinya, karena harga hasil olahan sayuran hidroponik relative mahal. Oleh karena itu, hasil olahan sayuran hidroponik membutuhkan strategi khusus dalam memasarkan produknya, salah satunya dengan strategi pemasaran islami. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemasaran islami dalam meningkatkan penjualan produk Vegetables al-Muhajirin Farm. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Strategi Pemasaran Islami Dalam Meningkatkan Penjualan Produk Vegetables al-Muhajirin Farm meliputi Shiddiq (benar dan jujur), Amanah (terpercaya, kredibel), Fathanah (cerdas), dan Tabligh (komunikatif). Selain itu karakteristik pemasaran islami meliputi Nilai-nilai ketuhanan, Nilai akhlak, Nilai realita, dan nilai humanistis.
Telaah Putusan Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh Tentang Cerai Talak ( Putasan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Spn ) Alan Sparingga; Ramdani Wahyu Sururie; Usep Saepullah; Ade Jamarudin; Imam Sucipto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1592

Abstract

Perceraian adalah perbuatan yang mesti dijauhkan pada ikatan pernikahan, tapi bila terjadi masalah yang sudah berkepanjangan dan tidak bisa lagi disatukan kembali, jika dibiarkan akan mengakibatkan kemudaran bagi kedua belah pihak dan itu merupakan penyelsaian terakhir dari sengaketa keluarga dengan mengajukan permohona ke Pengadilan Agama. aktikel ini mengkaji Putusan Pengadilan Agman Kota Sungai Penuh Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Spn. tentang cerai talak, dengan menganalisis putusan pengadilan tersebut, melalui studi kepustakaan dengan pendekatan hukum normatif. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya pertengkaran terus-menerus, tidak ada lagi harapan untuk bersatu lagi serta mereka telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama. Hakim mengabulkan permohonan cerai pemohon. Keputusan hakim telah selaras dengan hukum Islam karena perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bila sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga perceraian adalah hal yang dibolehkan.
Efektivitas Mediasi Non Litigasi dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian Eva Nur Hopipah; Usep Saepullah; Imam Sucipto; Mujiyo Nurkholis; Nurrohman Syarif
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-imperatif.v4i3.245

Abstract

Di kalangan praktisi penyelesaian sengketa hukum keluarga, termasuk di dalamnya perihal perceraian. Sudah menjadi konsumsi umum bahwa mediasi jalur litigasi (pengadilan) memiliki tingkat keberhasilan yang rendah dengan berbagai faktor menjadi alasannya. Oleh karena itu penelitian ini mengangkat bagaimana mediasi non litigasi (di luar pengadilan) dengan menggunakan metode yang masih jarang para praktisi aware, namun memiliki tingkat keberhasilan tinggi dengan berbagai syarat kompetensi yang harus dimiliki oleh mediator. Metode tersebut adalah menggunakan couple therapy dengan pendekatan psikologis pada klien yang memiliki sengketa perceraian. Metode penelitian ini menggunakan studi kasus dengan populasi 30 klien dan sampel 3 klien untuk klien mulai dari 10 januari-10 april (3 bulan). Hasil penelitian menjunjukan efektifitas mediasi menggunakan couple therapy dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Oleh karenanya, harapannya dengan penelitian ini mampu meningkatkan awareness untuk saling kerjasama antara praktisi yang bergerak di bidang ketahanan keluarga (advokat dan profesional sehat mental keluarga) dengan tujuan meminimalisir perceraian yang terus meningkat dari waktu ke waktu dengan menggunakan metode couple therapy dalam proses mediasinya
Fulfillment of the Right of Access to Justice Through the Application of Restorative Justice Principles for Women Facing the Law Undang Abdul Mutolib; Nanun Abdillah; Asep Irfan; Imam Sucipto; Mujio Nurkholis
Zona Law And Public Administration Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): JULY 2023
Publisher : Yayasan Mentari Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The right to obtain justice is a human right that must be respected, protected, and fulfilled by the state. "However, currently the fulfillment of the right to obtain justice is still far from expectations. The research method used is normative juridical or literature research related to normative legal substance, to find truth based on scientific logic viewed from the normative side by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this study show that in prosecuting women facing the law, judges have considerations based on the facts at trial, exploring the values that live in society, international conventions and agreements related to gender equality that have been ratified. The state makes regulations for judges as a guideline in prosecuting women against the law, to ensure gender equality, equal protection and non-discrimination
Review of the Civil Code and Compilation of Islamic Law on the Grant of All Property to Adopted Children Muhammad Hafiz Umul Husni; Nur Iqbal Khambali; Yusrizal Amir Syah; Ade Jamarudin; Imam Sucipto
Zona Law And Public Administration Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): JULY 2023
Publisher : Yayasan Mentari Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In Indonesia itself there is legal pluralism in the inheritance law section. Among them there is inheritance law based on Islamic inheritance law, inheritance law based on civil inheritance law. Grant or will is one way or effort in terms of transfer of property according to Islamic Law. A grant is a gift of property that occurs during the grantor's lifetime, while a will is a gift of property that occurs after the testator's death. Both of these instruments are encouraged in Islam, where if they are done correctly and in accordance with the requirements of the conditions then it can avoid disputes and struggles over property. The writing of this journal is carried out using normative juridical and empirical juridical methods where normative juridical is carried out by basing on applicable laws and regulations while empirical juridical is based on the implementation of laws and regulations that apply to society. The results of this study state that the relationship between grants and inheritance according to the Compilation of Islamic Law and the Civil Code is due to the transformation of Customary Law into Islamic Law (Article 211) of the Compilation of Islamic Law. A grant from a parent to his child can count as an inheritance. In the Civil Code, the relationship between grant and inheritance has existed since the creation of the Civil Code and the Compilation of Islamic Law itself. This is in the interest of all Indonesians
Penerapan Kaidah Al-Tsaabitu bi al-Burhaani Ka al-Tstaabiti bi al-Iyaani dalam Hukum Keluarga pada Penetapan Nasab Sofie Mayda Sugihfauzia Permana; Izzuma Tasya Rismayanti; Imam Sucipto
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 6 (2025): Tema Hukum Keluarga
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i6.2273

Abstract

This study discusses the application of the principle of al-Tsābitu bil-Burhāni ka al-Tsābiti bil-‘Iyāni in Islamic family law, especially in determining lineage. This principle asserts that the truth established through valid evidence (burhān) has the same legal force as the truth witnessed directly (‘iyān). The results of the study show that this principle provides a theoretical basis for the recognition of various forms of evidence in determining lineage, both classical ones such as legal marriage, confession (iqrār), and testimony (syahādah), as well as modern ones such as administrative evidence and DNA testing. This principle asserts that as long as the evidence submitted meets the criteria of sharia validity and generates legal certainty (yaqīn al-qāḍī), it is valid to use to establish lineage even without direct observation. Thus, the application of the principle of al-Tsābitu bil-Burhāni ka al-Tsābiti bil-‘Iyāni demonstrates the flexibility of Islamic law in responding to scientific developments and contemporary legal needs. This principle not only strengthens procedural justice in religious courts but also supports the achievement of the objectives of sharia (maqāṣid al-syarī‘ah), particularly in preserving descendants (ḥifẓ al-nasab) and ensuring legal justice for all parties.
Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Peradilan Menurut Fiqh Qadha dan Undang-Undang di Indonesia Imam Sucipto; Oyo Sunaryo Mukhlas
ISLAMICA Vol 6 No 1 (2022): ISLAMICA
Publisher : STAI Siliwangi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59908/ijiiai.v6i1.3

Abstract

This study aims to analyze the legal system adopted in Indonesia. Mix Law System is one of the applicable legal systems, in addition to the enactment of the national legal system applies also Islamic law. The existence of Islamic Law is manifested in the constitution of the State of Indonesia which is commonly known as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Where the 1945 Constitution is a basic law that regulates the life of the nation and state in order to realize a just government and a prosperous people. This research uses an empirical sociological approach method that is descriptive analysis with the use of qualitative data as the type of research and library research as one of the data collection techniques. This research concludes that, first: The principles of Islamic Law that are used as the ideal foundation of fiqh are the principle of tauhidullah, the principle of insaniyah, the principle of tasamuh, the principle of ta'awun, the principle of silaturahim bain annas, the principle of justice, and the principle of benefit. As for knowing the theories of Islamic law enforcement in the apostolic period of Muhammad SAW are the theory of confession, the theory of accession, the theory of proof, the theory of verdicts, the theory of oaths, the theory of forgiveness. Second: Dispute resolution based on classical Islamic law namely, Al Sulh (Peace), Tahkim (Arbitration), Wilayat al Qadha (Judicial power). Third: The principles of judicial administration according to fiqh qadha and Indonesian law there is a strong correlation between the state and Islam, including Islamic law which has become a living law in the life of the nation and state. Fourth: The principles in the constitution also have relevance to the principles in Islamic Law which are regulated in the Quran and the Al-Hadith including the principles of justice, equality, and welfare. Based on this, Indonesia, which is based on Pancasila and the 1945 Constitution, can be reviewed from the perspective of Islamic law as an effort to realize the laws regulated in the Quran and Al-Hadith.
Ingkar Sunnah Dan Konsekuensinya Bagi Muslim Imam Sucipto; Oyo Sunaryo Mukhlas; Ending Solehudin; Aliyya Shauma Raffi’u
ISLAMICA Vol 7 No 1 (2023): ISLAMICA
Publisher : STAI Siliwangi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59908/islamica.v7i1.78

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejarah perkembangan golongan yang ingkar sunnah sampai dengan ajaran-ajaran yang dikembangkan dan didakwahkan kepada masyarakat serta konsikuensi penganut paham ingkar sunnah terkhususnya bagi muslim itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan penelaahan dokumen. Penelitian ini menyimpulkan, bahwa ingkar sunnah merupakan bentuk kegagalan dalam memahami sunnah dan pemahaman ini juga sudah ada pada masa kenabian. Sehingga beberapa ulama menerangkan bahwa konsikuensi terhadap penganut paham ini dikategorikan kafir.
The PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Pada Putusan Perkara No 5034/Pdt.G/2022/Pa.Grt Di Pengadilan Agama Kelas I A Garut Bulan Januari Tahun 2023): English Habib Mumtaz JR Mumtaz; Yahya Saepul Uyun; Ade Jamarudin; Imam Sucipto
Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam Vol. 4 No. 1 (2023): Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah dan Keluarga Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/alhukmi.v4i1.3308

Abstract

The problem is how to resolve disputes over post-divorce women's rights through the courts, of course there are pros and cons. The point of view studied is KHI (Islamic Law Collection) Articles 105 and 156 as well as Law No. 1 of 1974 which was changed to Law No. 16 of 2019 and Law No. 23 of 2002 concerning the rights of women and children by analyzing the report on the divorce suit decision as of January in 2023 by the Garut Religious Court. The analytical method used is empirical with a qualitative approach. Primary and secondary sources as well as observations are used at all times. In conclusion, the implementation of court decisions is not all carried out effectively and as expected, this is because the level of husband's economic ability is uncertain and even dominated by absenteeism in solving problems. the consequences will be the same, namely it will not be realized. From the research, it is known that 78% have carried out the decisions set by the Court with the results of the Verstek Decision, but there are some who have not carried out in accordance with the Court's provisions, due to economic factors and the current situation after the pandemic. And one of the decisions in the case with Number. 5034/Pdt.G/2022/PA.Grt with the result of the judge's consideration decision, which is granted in part and Custody of one of the children is with the Plaintiff but for joint assets it is still in a temporary decision or under review.
The Moral Foundations of Islamic Economics: An Analysis of Al-Maududi’s Thought Ade Jamarudin; Muh. Said; Syafi'ah Syafi'ah; Didin Komarudin; Imam Sucipto
Journal of Islamic Economics and Business Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Islamic Economics and Business
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jieb.v5i1.44892

Abstract

This study analyzes the contribution of Abu al-A'la al-Maududi's thought related to Islamic morality in the Islamic economic system. The background of this study departs from the failure of the conventional economic system that is materialistic and independent of moral values, so that the concept of Islamic economics that integrates ethics and spirituality is needed. With the method of literature study and the approach of Maqāṣid al-Syarī'ah, this study examines al-Maududi's works and compares them with relevant literature. The results of the study show that morality in al-Maududi's thought is not just an additional norm, but the main foundation of Islamic economics that emphasizes justice, balance, and social responsibility. These findings confirm the fundamental differences between Islamic and conventional economics, while providing practical implications that the implementation of modern Islamic economics must prioritize the integration of moral values in economic policies and practices.