Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal VRIJSPRAAK : International Journal of Law Petitum Journal of Law, Poliitic and Humanities Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Jurnal Social Society
Mirnawanti Wahab, Mirnawanti
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Strength of Evidence of Electronic Media (Teleconference) In The Criminal Justice System Mamulai, Muslim; Djanggih, Hardianto; Wahab, Mirnawanti
VRIJSPRAAK : International Journal of Law Vol 1 No 1 (2017): September 2017
Publisher : FDI (Forum Dosen Indonesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The strength of the evidence of Electronic Media (teleconference) in the process of proving a criminal case according to the Criminal, specify a limited manner valid evidence and procedures for the use of that evidence thus have legal power of proof. Proof via electronic media (teleconference) regulates the judge / magistrate constitutional obligation to seek and find the truth so that the material taken into consideration for the judges in deciding a case. Implementation of evidence through electronic media in a criminal act, should the judge may use the priority when it will use the values ​​of the basic purpose of the law (justice, expediency and certainty) to accommodate the evidence through electronic media in examining the crime of existing.
SISTEM PEMBINAAN PARA TAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS 1 MAKASSAR Wahab, Mirnawanti
PETITUM Vol 4 No 2 Oktober (2016): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (540.499 KB)

Abstract

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini bersifat dekriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang mekanisme pelaksanaan sistem koordinasi terhadap pelaksanaan program pembinaan para Tahanan selama berada di Rumah Tahanan Klas I Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan memperhatikan hasil penelitian maka ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan sistem koordinasi pembinaan tahanan pada Di Rumah Tahanan Klas 1 Makassar antara lain : Kepemimpinan Kepala, Rumah Tahanan Klas I Makassar, Kualitas Pegawai Rumah Tahanan Klas I Makassar, Struktur organisasi Rumah Tahanan Klas I Makassar, Sarana dan Prasarana dan dana / Anggaran. Semua tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dibagi kedalam spesialisasi tugas yang tinggi. penempatan pegawai sesuai dengan bidangnya sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Demikian juga penempatan pegawai pada Rumah Tahanan Klas I Makassar, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pernbinaan Para Tahanan. Terutama penempatan pegawai pada jabatan-jabatan yang ada di Rumah Tahanan Klas I Makassar Hal yang sangat perlu diperhatikan adalah adanya kesesuaian antara jabatan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang yang menempati jabatan, karena akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan tugas-tugas yang akan diembannya kemasa yang akan datang untuk mengetahui penempatan jabatan pegawai Rumah Tahanan Klas I Makassar Kata Kunci: Pembinaan Picasa Edit Unggah
Problematics of Land Acquisition for Development For Public Interest Salle, S.; Wahab, Mirnawanti; Sahban, Muh.; Nawi, Syahruddin
Golden Ratio of Law and Social Policy Review Vol. 4 No. 2 (2025): January - June
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grlspr.v4i2.1149

Abstract

This research focuses on the study of the Problematics of Land Acquisition for Development for the Public Interest in the Makassar City Region of South Sulawesi Province and the factors that influence the implementation of Land Acquisition for Development for the Public Interest in the Makassar City Region of South Sulawesi Province. The type of research is empirical legal research (nondoctrinal), which observes social symptoms in society, in this case, the Problems of Land Acquisition for Development for the Public Interest in the Makassar City Region of South Sulawesi Province. In addition, it examines the factors that influence the problems of land acquisition for development for the public interest in the Makassar City Region of South Sulawesi Province. The influencing factors are legal structure, legal awareness/understanding, economic, and cultural factors. The research results are as follows: 1) Implementing land acquisition for development for public interest increased in Makassar City Area, South Sulawesi Province, but is not yet optimal. 2) Factors affecting the implementation of Land Acquisition for Development for Public Interest increased in Makassar City Area of South Sulawesi Province: legal structure, awareness, cultural, and economic factors. The expected results or research outputs are 1). Published in the Sinta Journal (Science and Technology Index), a journal indexing portal. 2) Textbook of Civil Law Capita Selekta and Introduction to Treaty Law, 3) IPR.
Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing pada Kendaraan Pribadi di Kota Makassar: Tinjauan Regulasi dan Dampaknya terhadap Keamanan Lalu Lintas Malik, Muh Fitrah; Qamar, Nurul; Wahab, Mirnawanti
Journal Social Society Vol. 5 No. 1 (2025): Januari - Juni 2025
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54065/jss.5.1.2025.554

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang mengatur penggunaan knalpot racing di Kota Makassar, dampaknya terhadap keselamatan lalu lintas, serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis hukum normatif. Data diperoleh melalui dokumentasi peraturan (UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Perda Makassar No. 4/2014 tentang Ketertiban Umum), studi literatur, wawancara dengan aparat kepolisian, dinas perhubungan, serta ahli lalu lintas, dan observasi lapangan terhadap kegiatan razia kendaraan yang melanggar peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait penggunaan knalpot racing di Makassar telah mengacu pada peraturan nasional dan lokal. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan antara regulasi nasional dan kebijakan lokal yang mengakibatkan pengawasan terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot racing masih kurang optimal. Keterbatasan standar pengukuran kebisingan di berbagai titik strategis, serta perbedaan dengan standar internasional yang lebih ketat, semakin memperburuk efektivitas penegakan hukum. Penggunaan knalpot racing berdampak negatif terhadap keamanan dan kenyamanan lalu lintas. Kebisingan yang dihasilkan di kawasan seperti Pantai Losari, Jalan A.P. Pettarani, Jalan Sultan Hasanuddin, dan Jalan Urip Sumoharjo tidak hanya mengganggu ketentraman masyarakat, tetapi juga memicu konflik sosial, gangguan kesehatan seperti risiko gangguan pendengaran dan stres, serta meningkatkan potensi kecelakaan. Efektivitas penegakan hukum juga terhambat oleh keterbatasan personel, anggaran, sanksi yang belum cukup memberatkan, dan minimnya pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi pelanggaran. Oleh karena itu, disarankan peningkatan kampanye edukasi, perbaikan dan sinkronisasi regulasi antara tingkat nasional dan lokal, serta pemanfaatan teknologi canggih untuk mendeteksi pelanggaran secara lebih efektif, guna menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat Kota Makassar.
The Position of the Letter from the Chief of the Supreme Court and the Decision of the Constitutional Court in the Polemic on the Advocate's Oath Wahab, Mirnawanti; Bachmid, Fahri
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 2 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (January - February 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i2.319

Abstract

To carry out the profession of an advocate, a person must go through various stages regulated in the Law on advocates, including the process of education and appointment through oaths. However, the publication of the Letter of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia regarding the oath of advocates has created a polemic among law enforcement. This study aims to examine two main issues: first, the substance and position of the Letter of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia regarding advocate oaths; and second, the substance and position of the Advocate Organization's Constitutional Court Decision. As doctrinal legal research, this study uses statutory and contextual approaches to secondary data in the form of primary and secondary legal materials. The results of the analysis conclude that the Letter of Chief Justice of the Supreme Court is recognized as a product of laws and regulations in Indonesia, so it must comply with the principles regarding statutory regulations. However, it is considered that this policy cannot become a binding legal product because it is considered contradictory to the law on advocacy organizations. This was justified by the Constitutional Court's decision, which considered that there was an error in the substance of the letter. The Court, in its legal considerations, then determined the Indonesian Advocates Association (PERADI) as the only advocate organization that was given eight authorities, including carrying out Advocate Profession Special Education (PKPA), Advocate Professional Examination, and carrying out the oath of attorney candidates
Co-Authors Fahri Bachmid Hardianto Djanggih, Hardianto Malik, Muh Fitrah Muslim Mamulai, Muslim Nawi, Syahruddin Nurul Qamar Sahban, Muh. Salle, S.