Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

Implementasi Electronic Budgeting Di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Indrawan Jaya Purnama; Vishnu Juwono
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.284 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i11.4557

Abstract

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara memiliki kewenangan khusus, salah satunya kewenangan dalam mengelola anggaran. Dalam pengelolaan anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menggunakan sistem/aplikasi yang disebut dengan electronic budgeting. Pada akhir tahun 2019, politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Wiliam Aditya Sarana mengkritisi perencanaan anggaran Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui sistem/aplikasi electronic budgeting karena terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki anggaran fantastis untuk beberapa kegiatan diantaranya yaitu pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, bolpoint Rp 124 miliar, pembelian komputer Rp 121 miliar, tinta printer 407,1 miliar, dan pembelian kertas 213,3 miliar. Berdasarkan pada kasus di atas maka peneliti akan melihat bagaimana proses dan alur penginputan anggaran melalui aplikasi electronic budgeting sehingga menyebabkan kasus anggaran yang membesar. Permasalahan akan difokuskan pada proses dan alur penganggaran pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, oleh karena itu peneliti disini akan menggunaka Teori Implementasi Kebijakan Brinkerhoff dan Crosby (2012) yang menggunakan 6 (enam) karakteristik implementasi kebijakan. Untuk memperkuat argument maka peneliti akan menggunakan data yang dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara narasumber, dan studi kepustakaan seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Rencana Kerja. Dari teknik pengumpulan data tersebut peneliti akan menyajikan data dan menganalisa secara kualitatif. Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa penginputan anggaran melalui sistem aplikasi ini harus mendapatkan dukungan dari stakeholder (pemangku kepentingan), organisasi yang mendukung, serta memanfaatkan semua sumber daya yang berada pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta melakukan monitoring evaluasi hasil dari kegiatan implementasi kebijakan penginputan anggaran melalui aplikasi e-budgeting
Analisis Strategi Administrasi Pajak dalam Mencegah Peningkatan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Subekti, Lusy Marta; Juwono, Vishnu
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.258 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i9.4096

Abstract

Potensi penerimaan pajak kendaraan di Jakarta sangat besar, tercermin dari tingginya pertumbuhan kendaraan dan peningkatan penerimaan pajak kendaraan setiap tahunnya. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak masih kurang. Hampir setengah dari kendaraan di Jakarta belum daftar ulang statusnya (BDU) atau belum membayar PKB. Hal ini menandakan bahwa potensi penerimaan PKB masih besar dan perlu lebih dioptimalkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang telah dilakukan dan dapat diterapkan dalam administrasi pajak untuk menekan dan mengurangi pertumbuhan pajak yang belum dibayar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi pajak tidak memiliki keterlibatan dengan pembayar pajak sebelum jatuh tempo. Pemerintah daerah telah memberikan berbagai kebijakan sebagai bentuk penegakan dalam pemungutan pajak namun belum dilaksanakan secara efektif oleh otoritas pajak. Administrasi pajak harus mengintensifkan upaya untuk membuat profil data pembayar pajak. Dengan data wajib pajak yang lengkap dan akurat, diharapkan upaya pengumpulan akan lebih efektif dan efisien. Selain itu, diharapkan otoritas pajak dapat menerapkan alat penegakan hukum secara lebih aktif agar dapat memberikan efek jera bagi tunggakan pajak.