Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Penguatan Posbakum dan Pemulihan Kesehatan Berbasis Komunitas Pascabencana Banjir di Nagari Katapiang Kabupaten Padang Pariaman. Ali Arben; Septa Nelli; Mona Yolanda; Miasiratni; Widya Yosefa; Robby Yunianto Utama MS; Doni Eka Putra
PUSAKO : Jurnal Pengabdian Psikologi Vol. 5 No. 01 (2026): In Press
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/pusako.v5i01.215

Abstract

Pemulihan pascabencana tidak hanya membutuhkan rehabilitasi fisik, tetapi juga pemulihan akses masyarakat terhadap perlindungan hak dan layanan kesehatan dasar. Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman merupakan wilayah yang memiliki kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan banjir bandang. Pascabencana, masyarakat menghadapi berbagai persoalan dalam memperoleh perlindungan hukum, akses layanan publik, bantuan sosial, serta layanan kesehatan dasar. Meskipun telah dibentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat nagari, fungsi Posbakum masih bersifat administratif dan belum didukung secara optimal oleh prosedur operasional serta kapasitas pengelola. Pada sisi lain, layanan kesehatan masyarakat melalui Posyandu juga memerlukan penguatan, khususnya dalam edukasi kesehatan pascabencana, pemantauan kelompok rentan, dan mekanisme rujukan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kapasitas perangkat nagari dan kader Posyandu melalui pendekatan layanan hukum dan kesehatan berbasis komunitas yang terintegrasi. Program meliputi pelatihan paralegal dasar, penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur Posbakum, penyediaan perangkat layanan hukum, pelatihan kesehatan pascabencana bagi kader Posyandu, edukasi hak kesehatan, serta penguatan mekanisme rujukan. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, pelatihan, diskusi berbasis kasus, simulasi, pendampingan, monitoring, dan evaluasi pre-post. Model layanan terintegrasi ini diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat terhadap perlindungan hukum dan layanan kesehatan dasar sekaligus mendukung pemulihan sosial masyarakat terdampak bencana secara berkelanjutan. Kata kunci: bantuan hukum berbasis komunitas; Posbakum; Posyandu; pemulihan pascabencana; pemberdayaan masyarakat
PENYEMBELIHAM HEWAN DAM HAJI DI LUAR TANAH HARAM (FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH NOMOR 4 TAHUN 2026) Mhd. Khadafi Abdullah; Doni Eka Putra
Ensiklopedia Research and Community Service Review Vol 5, No 11 (2026): Vol. 5 No. 11 Agustus 2026
Publisher : Ensiklopedia Research and Community Service Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/err.v5i11.4057

Abstract

This study aims to analyze the juridical and Islamic legal aspects of transferring the location of Hajj dam (hadyu) slaughtering from the Holy Land (Haram area) to Indonesia as stipulated in the fatwa of the Tarjih and Tajdid Council of Muhammadiyah and its relation to government policies on Hajj administration. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and Islamic legal approaches. Data were collected through library research involving the Qur'an, Hadith, scholarly opinions, fatwas, legislation, and relevant governmental policy documents.The findings indicate that the permissibility of transferring dam slaughtering to Indonesia is based on considerations of public benefit (maṣlaḥah), more effective distribution of meat to the poor, the principle of ta'līl al-aḥkām, the concept of substitution (al-badaliyyah), expansion of location (tawsi‘ah al-makān), and support from several juristic opinions within the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali schools of Islamic law. On the other hand, the Indonesian Government through the Ministry of Hajj and Umrah continues to regulate that dam implementation in Saudi Arabia must be conducted through the official ADAHI program in accordance with Saudi Arabian regulations. Nevertheless, the government is currently drafting national regulations that may facilitate the implementation of dam in Indonesia while ensuring compliance with Islamic law, transparency, and accountability.This study concludes that the transfer of dam slaughtering to Indonesia possesses a strong fiqh-based foundation as long as it aims to achieve public welfare, prevent wastefulness, and ensure more targeted distribution to those in need without diminishing the religious essence of the dam ritual itself.Keywords: Hajj Dam, Hadyu, Public Welfare, Muhammadiyah Fatwa, Islamic Law, Hajj Administration