Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis ISLAM NUSANTARA: Journal for the Study of Islamic History and Culture Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI) Medica Majapahit
M. Khoirul Huda
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Rationalization Of The Classical Criticism Of Hadith: Contribution Of Sharīf Ḥātim Al-‘Aunī In Contemporary Hadith Studies M. Khoirul Huda; Muhammad Reza Fadil
Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis Vol 6 No 1 (2023): Januari - Juni
Publisher : Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article examines the contributions of Syarif Hatim Al-'Auni in the study of hadith in the contemporary era. One of al-'Auni's contributions is the rationalization of classical hadith criticism. According to al-'Auni, classical hadith criticism works within a rational-universal framework. This has an impact on the acceptance of the classical hadith critique method as a scientific method. This research uses a qualitative-descriptive-analytical approach. The main source of research is the book al-Usus al-'Aqliyyah Li'Ilm Naqd al-Sunnah al-Nabawiyyah. In this context, al-'Auni agrees with Nabia Abbot, Mustafa Azami and Harald Motzki in terms of the reliability of classical hadith criticism methods. On the other hand, Al-'Auni is at odds with scholars who are skeptical of classical hadith criticism methods such as Ignaz Goldziher and Joseph Scacht.
Penerapan Mazhab Belajar Behavioristik Dalam Meningkatkan Proses Pembelajaran Bahasa M. Khoirul Huda; Isabella Auralia Salsabila; Salma Novi Safitri; M. Yunus Abu Bakar
Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI) Vol. 2 No. 1 (2024): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jppi.v2i1.2668

Abstract

Dalam artikel ini membahas tentang penerapan Mdzhab belajar Behavioristik untuk Meningkatkan Proses Pembelajaran Bahasa. Belajar adalah suatu pekerjaan yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan atau pemahaman yang baru melalui peneleitian, pengajaran dan pengalaman. Mazhab Behavioristik adalah salah satu pendekatan psikologi yang berfokus pada perilaku manusia yang dapat diamati dan diukur secara ilmiah dan menekankan bahwa perilaku tersebut dipengaruhi oleh lingkungan.Dalam artikel ini menggunakan jenis penelitan library research atau bisa disebut dengan studi pustaka. Penulis mengunakan data-data yang bersifat dokumentasi atau data-data dari sumber tertulis yang ada kaitanya dengan tema yang dibahas. behavioristik adalah suatu pendekatan dalam psikologi yang berfokus pada berubahan perilaku yang dapat diamati. Menurut mazhab ini belajar adalah bentuk perubahan yang terjadi oleh peserta didik dalam hal pengetahuannya, dan tingkah lakunya. pokok-pokok pikiran mazhab behavioristik yaitu Perilaku dapat dipelajari melalui pengalaman, Lingkungan mempengaruhi perilaku, Perilaku dapat diubah melalui modifikasi lingkungan, Pengamatan dan pengukuran perilaku penting, Teori belajar. Dan tokoh-tokoh yang terlibat pada mazhab ini diantaranya yaitu J.B Watson, E.R Guthrie, Thorndike, Ivan Petrovich Pavlov, Burrhus Frederic Skinner, Clark L Hull dan Albert Bandura.
Penyuluhan Hukum Tentang Aspek Hukum Tata Kelola Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun Bambang Ariyanto; Asmuni; M. Khoirul Huda; Sutarno; Ninis Nugraheni
Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi (Desember)
Publisher : Insan Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (900.762 KB) | DOI: 10.57248/jilpi.v1i2.21

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum tata kelola rumah sakit di Rumah sakit umum daerah Caruban kabupaten Madiun serta Meningkatkan kesadaran tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Metode yang diterapkan dalam pengabdian masyarakat ini berupa penyuluhan dan seminar terkait peningkatan pemahaman aspek hukum tata kelola rumah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Caruban kabupaten Madiun. Penyuluhan hukum ini dianggap penting mengingat Keserasian antara kepentingan pasien dengan kepentingan tenaga kesehatan merupakan salah satu penunjang keberhasilan pembangunan sistem kesehatan. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap kepentingan itu harus diutamakan. Di satu pihak pasien menaruh kepercayaan kepada kemampuan profesional tenaga kesehatan dan di lain pihak karena adanya kepercayaan itu, seyogyanya tentang kesehatan menurut standar profesi dan berpegang teguh pada kerahasiaan profesi. Setelah diadakan program pengabdian ini, para tenaga kesehatan di lingkungan RSUD Caruban memiliki pemahaman mendalam terkait kesadaran tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan memiliki pemahaman hukum dalam bidang kesehatan.
Kosmopolitanisme Kehidupan Intelektual di Ḥijāz sebelum Wahabisme, Studi Kasus Sintesis Teologi Asya’ri-Akbari oleh Ibrāhim al-Kurānī (w. 1690 M) M. Khoirul Huda
Islam Nusantara: Journal for the Study of Islamic History and Culture Vol. 6 No. 2 (2025): Islam Nusantara: Journal for the Study of Islamic History and Culture
Publisher : Faculty of Islam Nusantara, Nahdlatul Ulama University of Indonesia (Unusia) Jakarta.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/ccewkk16

Abstract

The study of Islam in the archipelago cannot be separated from the intellectual dynamics in Ḥijāz. This is as shown by the study of Bruinessen, Azra, and Fathurrahman. On the other hand, very few have commented on the condition of Ḥijāz in the 16th to 19th centuries. The book  Intellectual Life in the  Ḥijāz before Wahhabism Ibrāhīm al-Kūrānī's (d. 1101/1690) Theology of Sufism by Naser Dumairieh tries to fill the gap. Using tsabat books, books that contain scientific sanad that connect with the authors of classical works, Dumairieh explores the circulation of knowledge, figures and works in the region. He found that the circulation of  science in Ḥijāz was so intensive that it succeeded in giving  birth to dynamics that influenced other regions in the Islamic world, especially Southeast Asia. The intellectuals of Ḥijāz, represented by the figure of Ibrāhīm al-Kūrānī valued the transmissive (manqūl) and rational (ma'qūl) sciences. The result of this scientific dynamic is the success of synthesizing theology and Sufism within the framework of the Ash'ari-Akbari fusion. This synthesis view was accepted by students from Southeast Asia such as Abdurrauf al-Singkilī and Yūsuf al-Makassarī. The intellectual dynamics of 16th-century Ḥijāz show that the Islamic world of the post-classical period cannot be categorized as an era of regression.
ANALISIS HUKUM PENGADAAN OBAT BPJS SECARA ELEKTRONIK (E-PURCHASING) Ulum Rokhmat Rokhmawan; Agus Yudha Hernoko; M. Khoirul Huda
MEDICA MAJAPAHIT Vol 9 No 1 (2017): Medika Majapahit
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seluruh Satuan Kerja di bidang kesehatan baik pusat maupun daerah dan FKTP atau FKRTL dalam pengadaan obat baik untuk program JKN maupun program kesehatan lainnya tidak perlu melakukan proses pelelangan, namun dapat langsung memanfaatkan Katalog Elektronik (e-Catalogue) obat dengan prosedur Pengadaan Secara Elektronik (e-Purchasing). Pengadaan Obat BPJS Secara Elektronik (e-Purchasing) merupakan merupakan tata cara pembelian obat BPJS sesudah sistem Katalog Elektronik (e-Catalogue) Obat tersedia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Puskesmas sebagai UPT-SKPD termasuk pengguna barang/jasa yang menggunakan APBD dan/atau APBN sebagai bagian dari unsur penyelenggara Pemerintah Daerah (D), sehingga keberadaan Puskesmas tidak berbeda dengan Rumah Sakit Pemerintah Daerah maka model Pengadaan Obat BPJS secara Elektronik (e-Purchasing) di Rumah Sakit dapat diaplikasikan juga di Puskesmas dengan membentuk perangkat organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk menyederhanakan alur sistem Pengadaan Obat BPJS secara Elektronik (e-Purchasing) di Puskesmas.
Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna Terhadap Pasien Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan Afiyah Putri Ameliawati; M. Khoirul Huda; Andika Persada Putera
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2537

Abstract

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan bagian integral dari kesejahteraan nasional yang wajib dijamin oleh negara melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, salah satunya rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban serta pertanggungjawaban rumah sakit berakreditasi paripurna sebagai korporasi dalam perspektif hukum perdata, pidana, dan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian akreditasi paripurna tidak dapat sepenuhnya menjamin rumah sakit terbebas dari potensi risiko hukum, karena hakikat pelayanan kesehatan berorientasi pada manusia dan bersifat kompleks. Selain itu, pertanggungjawaban hukum rumah sakit paripurna terhadap pasien belum diatur secara khusus, melainkan tunduk pada ketentuan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, rumah sakit wajib bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang timbul akibat tindakan medis atau pelayanan yang tidak sesuai standar, tanpa memandang status akreditasi. Dengan demikian, rumah sakit sebagai korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, maupun administrasi
Co-Authors Afiyah Putri Ameliawati Agus Yudha Hernoko Andika Persada Putera Asmuni Bambang Ariyanto Erwin Tumpal Ferdinand Tampubolon Isabella Auralia Salsabila M. Yunus Abu Bakar Muhammad Reza Fadil Ninis Nugraheni Salma Novi Safitri Sutarno Ulum Rokhmat Rokhmawan